DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.011/2012

Nomor: 166/PMK.011/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 29 Oktober 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1051 2 Sekretaris Negara Nomor B-15095 / Setneg / Setmen /KTLN/08/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dan surat Nomor B-17495/Setneg/Setmen/KTLN/ 09/2010 tanggal 8 September 2010, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara merekomendasikan agar International Catholic Migration Commission (ICMC) dan Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;
d.bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-15625/Kemsetneg/ Setmen /KTLN/KL.05/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi agar Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD) dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;
e.bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, mengingat Catholic Relief Services (CRS) tidak lagi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional pada daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Catholic Relief Services (CRS) diusulkan untuk dicabut dari daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
f.bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, International Catholic Migration Commission (ICMC), Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance serta Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD) telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10513 Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 / PMK .03 / 2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
1.Nomor 15/PMK.03/2010;
2.Nomor 142/PMK.03/2012, diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghaslan apabila memenuhi syarat sebagai berkut : www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1051 4
1. a.Indonesia menjadi anggota-anggota organisasi tersebut ;dan
2. b.tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dri Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya.
(2)Organisasi-organisasi internasiional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia;
2. b.tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(2a)Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam, perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
(2b)Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan organisasi- organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.bukan Warga Negara Indonesia; dan
2. b.tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  1. 2.Mengubah Lampiran angka IV dengan menghapus butir 50 dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 65, sehingga Lampiran angka Romawi IV berbunyi sebagai berikut : IV. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya:
  2. 1.Asean Secretariat
  3. 2.SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10515
  4. 3.ACE (The ASEAN Centre for Energy)
  5. 4.NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
  6. 5.Plan International Inc.
  7. 6.PCI (Project Concern International)
  8. 7.IDRC (The International Development Research Centre)
  9. 8.Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia
  10. 9.NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
  11. 10.The Commission of The European Communities
  12. 11.OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)
  13. 12.World Relief Cooperation
  14. 13.APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)
  15. 14.SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.)
  16. 15.IPC (The International Pepper Community)
  17. 16.APCC (Asian Pacific Coconut Community)
  18. 17.INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)
  19. 18.People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope
  20. 19.CIP (The International Potato Centre)
  21. 20.ICRC (The International Committee of Red Cross)
  22. 21.Terre Des Hommes Netherlands
  23. 22.Wetlands International
  24. 23.HKI (Helen Keller International, Inc.)
  25. 24.Taipei Economic and Trade Office
  26. 25.Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia
  27. 26.KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
  28. 27.Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
  29. 28.Save the Children-US dan Save the Children-UK
  30. 29.CIFOR (The Center for International Forestry Research)
  31. 30.Islamic Development Bank
  32. 31.Kyoto University-Jepang
  33. 32.ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1051 6
  34. 33.Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation
  35. 34.Winrock International
  36. 35.Stichting Tropenbos
  37. 36.The Moslem World League (Rabithah)
  38. 37.NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
  39. 38.HSF (Hans Seidel Foundation)
  40. 39.DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)
  41. 40.WCS (The Wildlife Conservation Society)
  42. 41.BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
  43. 42.ASEAN Foundation
  44. 43.SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)
  45. 44.IMC (International Medical Corps)
  46. 45.KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)
  47. 46.Asia Foundation
  48. 47.The British Council
  49. 48.CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)
  50. 49.CCF (Christian Children's Fund)
  51. 50.Dihapus
  52. 51.CWS (Church World Service)
  53. 52.The Ford Foundation
  54. 53.FES (Friedrich Ebert Stiftung)
  55. 54.FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
  56. 55.IRRI (International Rice Research Institute)
  57. 56.Leprosy Mission
  58. 57.OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
  59. 58.WE (World Education, Incorporated, USA)
  60. 59.JICA (Japan International Cooperations Agency)
  61. 60.JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
  62. 61.KOICA (Korea International Cooperation Agency)
  63. 62.ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10517
  64. 63.JETRO (Japan External Trade Organization)
  65. 64.International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies (IFRC)
  66. 65.ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector)
  67. 66.ICMC (International Catholic Migration Commission)
  68. 67.Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1051 2 Sekretaris Negara Nomor B-15095 / Setneg / Setmen /KTLN/08/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dan surat Nomor B-17495/Setneg/Setmen/KTLN/ 09/2010 tanggal 8 September 2010, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara merekomendasikan agar International Catholic Migration Commission (ICMC) dan Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;
d.bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-15625/Kemsetneg/ Setmen /KTLN/KL.05/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi agar Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD) dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;
e.bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, mengingat Catholic Relief Services (CRS) tidak lagi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional pada daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Catholic Relief Services (CRS) diusulkan untuk dicabut dari daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
f.bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, International Catholic Migration Commission (ICMC), Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance serta Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD) telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 / PMK .03 / 2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
1.Nomor 15/PMK.03/2010;
2.Nomor 142/PMK.03/2012, diubah sebagai berikut:
1.Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghaslan apabila memenuhi syarat sebagai berkut : www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1051 4
1. a.Indonesia menjadi anggota-anggota organisasi tersebut ;dan
2. b.tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dri Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya.
(2)Organisasi-organisasi internasiional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia;
2. b.tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
(2a)Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam, perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
(2b)Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
(3)Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan organisasi- organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.bukan Warga Negara Indonesia; dan
2. b.tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
  1. 2.Mengubah Lampiran angka IV dengan menghapus butir 50 dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 65, sehingga Lampiran angka Romawi IV berbunyi sebagai berikut : IV. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya:
  2. 1.Asean Secretariat
  3. 2.SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10515
  4. 3.ACE (The ASEAN Centre for Energy)
  5. 4.NORAD (The Norwegian Agency for International Development)
  6. 5.Plan International Inc.
  7. 6.PCI (Project Concern International)
  8. 7.IDRC (The International Development Research Centre)
  9. 8.Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia
  10. 9.NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
  11. 10.The Commission of The European Communities
  12. 11.OISCA INT. (The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International)
  13. 12.World Relief Cooperation
  14. 13.APCU (The Asean Heads of Population Coordination Unit)
  15. 14.SIL (The Summer Institute of Linguistics, Inc.)
  16. 15.IPC (The International Pepper Community)
  17. 16.APCC (Asian Pacific Coconut Community)
  18. 17.INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization)
  19. 18.People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope
  20. 19.CIP (The International Potato Centre)
  21. 20.ICRC (The International Committee of Red Cross)
  22. 21.Terre Des Hommes Netherlands
  23. 22.Wetlands International
  24. 23.HKI (Helen Keller International, Inc.)
  25. 24.Taipei Economic and Trade Office
  26. 25.Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia
  27. 26.KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
  28. 27.Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
  29. 28.Save the Children-US dan Save the Children-UK
  30. 29.CIFOR (The Center for International Forestry Research)
  31. 30.Islamic Development Bank
  32. 31.Kyoto University-Jepang
  33. 32.ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1051 6
  34. 33.Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation
  35. 34.Winrock International
  36. 35.Stichting Tropenbos
  37. 36.The Moslem World League (Rabithah)
  38. 37.NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
  39. 38.HSF (Hans Seidel Foundation)
  40. 39.DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)
  41. 40.WCS (The Wildlife Conservation Society)
  42. 41.BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
  43. 42.ASEAN Foundation
  44. 43.SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)
  45. 44.IMC (International Medical Corps)
  46. 45.KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)
  47. 46.Asia Foundation
  48. 47.The British Council
  49. 48.CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)
  50. 49.CCF (Christian Children's Fund)
  51. 50.Dihapus
  52. 51.CWS (Church World Service)
  53. 52.The Ford Foundation
  54. 53.FES (Friedrich Ebert Stiftung)
  55. 54.FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
  56. 55.IRRI (International Rice Research Institute)
  57. 56.Leprosy Mission
  58. 57.OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
  59. 58.WE (World Education, Incorporated, USA)
  60. 59.JICA (Japan International Cooperations Agency)
  61. 60.JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
  62. 61.KOICA (Korea International Cooperation Agency)
  63. 62.ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.10517
  64. 63.JETRO (Japan External Trade Organization)
  65. 64.International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies (IFRC)
  66. 65.ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector)
  67. 66.ICMC (International Catholic Migration Commission)
  68. 67.Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.011/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.010/2015