DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.07/2019

Nomor: 166/PMK.07/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 03A Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyetoran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019 dan ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang \. Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Pusat dapat melakukan pergeseran Belanja Pemerintah Pusat dari Bagian www.jdih.kemenkeu.go.id pergeseran Belanja Pemerintah Pusat dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kern en terian / lem baga a tau an tarsu b bagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
c.bahwa bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyetoran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ten tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
3.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PEMBAYARAN SELISIH PERUBAHAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
3.Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Des a dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
4.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Jaminan Kesehatan adalah Jamman berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id
6.luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran adalah DAU tambahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pemberian bantuan pembayaran atas selisih perubahan luran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
9.Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran yang selanjutnya disingkat DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran merupakan dana yang bersumber dari hasil pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dalam rangka pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
10.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kemen terian /I em baga nonkemen terian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan danjatau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran TKDD.
12.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13.Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
14.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran;
b.penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; dan
d.penggunaan cadangan perubahan jumlah kepesertaan.

(1)DAU Tambahan Bantuan atas Selisih Perubahan luran dialokasikan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).
(2)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebesar Rp3.342.404.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat juta rupiah); dan
2. b.cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebesar Rp157.596.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enamjuta rupiah).
(3)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).
(4)Pergeseran anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 4
(1)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memperhitungkan jumlah selisih perubahan luran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per peserta per bulan berdasarkan jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
(2)Jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data kepesertaan aktif penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per tanggal 1 Agustus 2019 dari BPJS Kesehatan.
(3)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menurut Daerah provms1 dan kabupatenjkota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ( 1) BABIII PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHANIURAN Penyaluran DAU Perubahan luran

BAB II

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHANIURAN Pasal 3

Pasal 5

Tambahan Bantuan Selisih dilaksanakan secara sekaligus sebesar pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, paling cepat minggu ketiga bulan November 2019.

(2)Penyaluran cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan Desember 2019. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 6
(1)KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menyusun revisi DlPA Satuan Kerja Transfer Dana Perimbangan
(999201)pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) berdasarkan alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Berdasarkan DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menyusun Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah.
(3)Tata cara penyusunan rev1s1 DlPA dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan DlPA dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening provinsi/kabupatenjkota. Kas Urnurn Daerah
(2)Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan output kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran.
(3)Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Terhadap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan dalam rangka pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. BABlV PEMOTONGAN ATAS PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISlH PERUBAHAN lURAN DAN PENYETORAN DHP DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISlH PERUBAHAN lURAN Pasal 8 Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan oleh Direktur Dana Perimbangan selaku KPA BUN Transfer Dana Perimbangan.

Pasal 9

(1)BPJS Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada KPA BUN Transfer Dana Perimbangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
1. a.specimen tanda tangan pejabat yang menyampaikan permin taan;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai cukup; dan
3. c.kuitansi penerimaan pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang bermaterai cukup. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran, berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan:
1. a.pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; dan
2. b.penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 11

(1)Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM yang sama dengan SPP dan SPM penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebesar penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada masing-masing Daerah.
(3)Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran pihak ketiga. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 12

(1)Penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan pencatatan DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2)PPK melaksanakan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penerbitan SPP.
(3)Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM menerbitkan SPM untuk penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan.
(4)Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan SP2D.
(5)Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(6)Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENGGUNAAN CADANGAN PERUBAHAN JUMLAH KEPESERTAAN

Pasal 13

(1)BPJS Kesehatan menyampaikan data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 4 Desember 20 19. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
(3)Berdasarkan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPJS Kesehatan melakukan pembahasan penghitungan alokasi untuk selisih kurang danjatau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran per Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per Daerah per bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 20 19;
2. b.jumlah kepesertaan yang telah dibayarkan kenaikan lurannya melalui penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; dan
3. c.jumlah selisih kurang atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran.
(5)Jumlah selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibayarkan dari cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b secara proporsional.
(6)Perubahan jumlah kepesertaan setelah penyerahan data kepesertaan dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran yang melebihi cadangan perubahan jumlah kepesertaan, dibebankan pada APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 14

(1)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), BPJS Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada KPA BUN Transfer Dana Perimbangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berita acara ditandatangani.
(2)Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
1. a.surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai cukup; dan
2. b.kuitansi penenmaan pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang bermaterai cukup.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 03A Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyetoran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019 dan ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pendanaan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang \. Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Pusat dapat melakukan pergeseran Belanja Pemerintah Pusat dari Bagian www.jdih.kemenkeu.go.id pergeseran Belanja Pemerintah Pusat dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kern en terian / lem baga a tau an tarsu b bagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
c.bahwa bantuan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyetoran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan luran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 ten tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
3.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PEMBAYARAN SELISIH PERUBAHAN lURAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
3.Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Des a dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
4.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Jaminan Kesehatan adalah Jamman berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id
6.luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut luran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran adalah DAU tambahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pemberian bantuan pembayaran atas selisih perubahan luran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
9.Dana Hasil Pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran yang selanjutnya disingkat DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran merupakan dana yang bersumber dari hasil pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dalam rangka pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
10.Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kemen terian /I em baga nonkemen terian yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk mengambil keputusan danjatau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran TKDD.
12.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/PPA BUN/KPA BUN untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
13.Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DlPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
14.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran;
b.penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; dan
d.penggunaan cadangan perubahan jumlah kepesertaan.

(1)DAU Tambahan Bantuan atas Selisih Perubahan luran dialokasikan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah).
(2)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebesar Rp3.342.404.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat juta rupiah); dan
2. b.cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebesar Rp157.596.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enamjuta rupiah).
(3)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05).
(4)Pergeseran anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 4
(1)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memperhitungkan jumlah selisih perubahan luran sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per peserta per bulan berdasarkan jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
(2)Jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data kepesertaan aktif penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per tanggal 1 Agustus 2019 dari BPJS Kesehatan.
(3)Alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menurut Daerah provms1 dan kabupatenjkota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ( 1) BABIII PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHANIURAN Penyaluran DAU Perubahan luran

BAB II

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHANIURAN Pasal 3

Pasal 5

(2)Penyaluran cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling cepat minggu kedua bulan Desember 2019. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 6
(1)KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menyusun revisi DlPA Satuan Kerja Transfer Dana Perimbangan
(999201)pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA 999.05) berdasarkan alokasi DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
(2)Berdasarkan DlPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPA BUN Transfer Dana Perimbangan menyusun Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah.
(3)Tata cara penyusunan rev1s1 DlPA dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan DlPA dan Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening provinsi/kabupatenjkota. Kas Urnurn Daerah
(2)Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan output kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran.
(3)Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan SPP dan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Terhadap penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan dalam rangka pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. BABlV PEMOTONGAN ATAS PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISlH PERUBAHAN lURAN DAN PENYETORAN DHP DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISlH PERUBAHAN lURAN Pasal 8 Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan dilaksanakan oleh Direktur Dana Perimbangan selaku KPA BUN Transfer Dana Perimbangan.

Pasal 9

(1)BPJS Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada KPA BUN Transfer Dana Perimbangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
(2)Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
1. a.specimen tanda tangan pejabat yang menyampaikan permin taan;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai cukup; dan
3. c.kuitansi penerimaan pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang bermaterai cukup. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran dan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran, berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA BUN Transfer Dana Perimbangan melakukan:
1. a.pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; dan
2. b.penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 11

(1)Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM yang sama dengan SPP dan SPM penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebesar penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada masing-masing Daerah.
(3)Pemotongan atas penyaluran DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran pihak ketiga. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 12

(1)Penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan pencatatan DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2)PPK melaksanakan penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui penerbitan SPP.
(3)Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSPM menerbitkan SPM untuk penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada BPJS Kesehatan.
(4)Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II menerbitkan SP2D.
(5)Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(6)Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV PENGGUNAAN CADANGAN PERUBAHAN JUMLAH KEPESERTAAN

Pasal 13

(1)BPJS Kesehatan menyampaikan data kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2019 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 4 Desember 20 19. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah.
(3)Berdasarkan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan BPJS Kesehatan melakukan pembahasan penghitungan alokasi untuk selisih kurang danjatau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran per Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
(4)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.jumlah kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per Daerah per bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 20 19;
2. b.jumlah kepesertaan yang telah dibayarkan kenaikan lurannya melalui penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran; dan
3. c.jumlah selisih kurang atau selisih lebih atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran.
(5)Jumlah selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibayarkan dari cadangan perubahan jumlah kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b secara proporsional.
(6)Perubahan jumlah kepesertaan setelah penyerahan data kepesertaan dari BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran yang melebihi cadangan perubahan jumlah kepesertaan, dibebankan pada APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 14

(1)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), BPJS Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran selisih kurang atas penyetoran DHP DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan luran kepada KPA BUN Transfer Dana Perimbangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berita acara ditandatangani.
(2)Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
1. a.surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bermaterai cukup; dan
2. b.kuitansi penenmaan pembayaran selisih perubahan luran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang bermaterai cukup.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.07/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHANIURAN Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN SELISIH PERUBAHANIURAN Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019