DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.04/2015

Nomor: 167/PMK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan. mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (vooruitslag) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag);
b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal lOB ayat (5) dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN JAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3.Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan.
5.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
6.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
9.Ternpat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan clan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
10.Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Bara:ng Mewah (PPnBM), clan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 1 1. Penundaan adalah penundaan pembayaran:

a.bea masuk;
b.bea masuk clan PDRI; atau
c.bea masuk, cukai, dari PDRI, karena menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

BAB II

PENUNDAAN

Pasal 2

( 1) Barang impor dapat dikeluarkan dengan tujuan Impor untuk dipakai dari Kawasan Pabean, TPS, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dengan diberikan Penundaan.

(2)Dalam hal permohonan pembebasan atau keringanan meliputi PDRI, Penundaan dapat juga diberikan atas pembayaran PDRI.

Pasal 3

( 1) Untuk mendapat persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea clan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.

(2)Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.alasan untuk mendapatkan Penundaan;
2. b.jumlah bea masuk atau bea masuk clan cukai yang dimintakan Penundaan pembayaran; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLlf< INDONESIA
3. c.jumlah PDRI, clalam hal permohonan Penunclaan meliputi PDRI; clan cl. jurrilah clan jenis barang.
(3)Permohonan Penundaan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan:
1. a.bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk; dan
2. b.fotokopi· invoice clan/atau packing list atau dokumen semacam itu.

Pasal 4

( 1) Terhadap permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

(2)Selain penelitian sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) , Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas:
1. a.bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a; dan
2. b.proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(3)Penelitian sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dan peng1nman konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 5

( 1) Terhadap permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan ata:u penolakar:i Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas konfirmasi dari penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

(2)Dalam hal permohonan Penundaan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan. · . (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. .
(4)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
(5)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir. · ·
(6)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERPANJANGAN PENUNDAAN

Pasal 6

Importir yang telah mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean dengan mendapat Penundaan dan belum mendapat keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian keringanan bea masuk, dapat diberikan perpanjangan Penundaan.

Pasal 7

(1)Untuk mendapat perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, importir mengajukan permohonan perpanjangan Penundaan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan berakhir.
(3)Perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan f (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan.

Pasal 8

(1)Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(2)Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanJangan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 9

(1)Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas konfirmasi dari penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(2)Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(4)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir.
(5)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELUARAN BARANG IMPOR

Pasal 10

(1)Importir yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagainiana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengeluarkan barang impor setelah menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor dan rrtenyerahkan jaminan, ke Kantor Pabean.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang dimintakan Penundaan.
(3)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan.
(4)Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan bukti penerimaan jaminan kepada importir yang telah menyerahkan jaminan.
(5)Bukti · penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
(6)Bentuk dan jangka waktu jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
(7)Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), importir menyesuaikan jangka waktujaminan yang telah diserahkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan. mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan (vooruitslag) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag);
b.bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal lOB ayat (5) dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3.Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepabeanan.
5.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
6.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
8.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
9.Ternpat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan clan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
10.Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Bara:ng Mewah (PPnBM), clan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 1 1. Penundaan adalah penundaan pembayaran:

a.bea masuk;
b.bea masuk clan PDRI; atau
c.bea masuk, cukai, dari PDRI, karena menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

BAB II

PENUNDAAN

Pasal 2

( 1) Barang impor dapat dikeluarkan dengan tujuan Impor untuk dipakai dari Kawasan Pabean, TPS, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dengan diberikan Penundaan.

(2)Dalam hal permohonan pembebasan atau keringanan meliputi PDRI, Penundaan dapat juga diberikan atas pembayaran PDRI.

Pasal 3

( 1) Untuk mendapat persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea clan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri.

(2)Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.alasan untuk mendapatkan Penundaan;
2. b.jumlah bea masuk atau bea masuk clan cukai yang dimintakan Penundaan pembayaran; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLlf< INDONESIA
3. c.jumlah PDRI, clalam hal permohonan Penunclaan meliputi PDRI; clan cl. jurrilah clan jenis barang.
(3)Permohonan Penundaan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dilampiri dengan:
1. a.bukti atas penerimaan permohonan untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau keringanan bea masuk; dan
2. b.fotokopi· invoice clan/atau packing list atau dokumen semacam itu.

Pasal 4

(2)Selain penelitian sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) , Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas:
1. a.bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a; dan
2. b.proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(3)Penelitian sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) dan peng1nman konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 5

(2)Dalam hal permohonan Penundaan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan. · . (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. .
(4)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
(5)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir. · ·
(6)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERPANJANGAN PENUNDAAN

Pasal 6

Pasal 7

(1)Untuk mendapat perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, importir mengajukan permohonan perpanjangan Penundaan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan berakhir.
(3)Perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat diberikan f (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan.

Pasal 8

(1)Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri melakukan konfirmasi atas proses permohonan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau PDRI atau permohonan keringanan bea masuk kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(2)Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanJangan Penundaan diterima secara lengkap.

Pasal 9

(1)Terhadap permohonan perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Penundaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas konfirmasi dari penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(2)Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan yang salinannya disampaikan kepada penerbit fasilitas pembebasan atau keringanan.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(4)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada importir.
(5)Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGELUARAN BARANG IMPOR

Pasal 10

(1)Importir yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian Penundaan sebagainiana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat mengeluarkan barang impor setelah menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor dan rrtenyerahkan jaminan, ke Kantor Pabean.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang dimintakan Penundaan.
(3)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan.
(4)Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan bukti penerimaan jaminan kepada importir yang telah menyerahkan jaminan.
(5)Bukti · penerimaan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada saat penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor.
(6)Bentuk dan jangka waktu jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.
(7)Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), importir menyesuaikan jangka waktujaminan yang telah diserahkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007