Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.02/2021
- Nomor
- 169/PMK.02/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
6267);
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN.: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU. Pasal I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pertyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1033) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
Diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
dalam Pasal 22; selisih kurang pembayaran PPN atas penyerahan BBM J enis Minyak Tanah (Kerosene) oleh Badan Usaha kepada Pemerintah dibayarkan oleh KPA kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sepanjang telah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi. www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A berlaku sejak tagihan subsidi Jenis BBM Tertentu bulan September 2021. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1300 · Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. -~~~;\GAi~. Kepala B~9': aft, min1s4;asi Kementerian 'I www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…