Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.02/2015
- Nomor
- 130/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan M enteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis BBM Tertentu;
Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5 4 23 ); 'f www.jdih.kemenkeu.go.id M enetapkan MENTERI KEUANGAN 2 . Peraturan Presiden N omor 19 1 Tahun 2 0 14 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar M inyak (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2 0 14 N omor 399); MEMUTUSKAN : TATA CARA PENYEDIAAN , PEN GHITUN GAN , PEM BAYARAN , DAN PERTAN GGUN GJAWABAN DANA SUBSIDI JEN IS BAHAN BAKAR M INYAK TERTEN TU.
Dalam Peraturan M enteri ini, yang dimaksud dengan: 1 . Jenis Bahan Bakar M inyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati ( biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu ( spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. 2 . Harga Dasar Jenis BBM Tertentu adalah harga yang ditetapkan oleh M enteri ESDM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 3 . Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu adalah harga yang ditetapkan oleh M enteri ESDM sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4 . Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah N egara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan. 5 . Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang N omor 22 Tahun 20 0 1 tentang M inyak dan Gas Bumi. 6 . Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu adalah konsumen Jenis BBM Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. + \. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN 7 . Kuasa Pengguna Anggaran Beridahara Umum N egara yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum N egara yang memperoleh penugasan dari M enteri Keuangan untuk melaksariakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran belanja subsidi Jenis BBM Tertentu yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum N egara.
Jenis BBM yang diberikan subsidi adalah Jenis BBM Tertentu yaitu M inyak Tanah (Kerosene) dan M inyak Solar (Gas Oiij, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, subsidi Jenis BBM Tertentu dihitung berdasarkan perkalian besaran subsidi Jenis BBM Tertentu per liter dengan volume Jenis BBM Tertentu yang diserahkan kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu pada titik serah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
pada t ayat (1) www.jdih.kemenkeu.go.id SH SHL MENTERI KEUANGAN SHLxV =[(HJE - PPN) - HD} Keterangan: SH SHL v HJE PPN HD Subsidi harga Subsidi harga per liter Volume Jenis BBM Tertentu (liter) Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Minyak Tanah/ kerosene (Rp/ liter) Pajak Pertambahan Nilai (Rp/ liter) Harga Dasar BBM Jenis BBM Tertentu (Rp/liter)
SMS Keterangan: SMS ST v STxV Subsidi Minyak Solar Subsidi Tetap (Rp/ liter) Volume Jenis BBM Tertentu Minyak SolarI Gasoil (liter) Pasal 9 Dalam hal besaran subsidi tetap Jenis BBM Tertentu per liter untuk M inyak Solar (Gas OiQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) masih terdapat kewajiban perpajakan, diselesaikan oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
l. ,J7 www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN (2 ) Permintaan pembayaran subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) urituk 1 (satu) bulan disampaikan paling cepat tanggal 1 ( satu) bulan berikutnya.
(4 ) Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk M inyak Tanah (kerosene) terdiri dari:
1) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu M inyak Tanah (kerosene) kepada · konsumen pengguna sesuai dengan sektor pengguna; dan 2) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu M inyak Tanah (kerosene) berdasarkan wilayah distribusi niaga;
f . Perhitungan jumlah subsidi Jenis BBM Tertentu M inyak Tanah (Kerosene) berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; (5 ) Data pendukung sebagaimaria dimaksud pada ayat (3 ) untuk M inyak Solar ( Gas Oil} terdiri dari:
1) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu M inyak Solar (Gas Oiij kepada konsumen pengguna sesuai dengan sektor pengguna; dan 2) Laporan volume penyerahan Jenis BBM Tertentu � inyak Solar (Gas Oiij berdasarkan wilayah distribus� n1aga; · --� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2 )Untuk data pendukung terkait volume penjualan per Jenis BBM Tertentu, penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada basil verifikasi Badan Pengatur Hilir M igas. (3 ) Hasil verifikasi Badan Pengatur Hilir M igas sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) meliputi volume penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada konsumen pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (4 ) Hasil verifikasi volume Badan Pengatur Hilir M igas sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) harus disampaikan kepada KPA setiap bulan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berikutnya. (5 ) Dalam hal basil verifikasi volume Radan Pengatur Hilir M igas sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) belum diterima sampai dengan tanggal 18 (delapan belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ), KPA tidak dapat memproses penyelesaian pembayaran subsidiJenis BBM Tertentu.
(7 ) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA dapat membentuk tim.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)