DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.06/2010

Nomor: 169/PMK.06/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 20 September 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara belum mengatur secara khusus pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); www.djpp.depkumham.go.id
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
6.Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu pada objek tertentu pada saat tanggal Penilaian.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
9.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. www.djpp.depkumham.go.id
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat pada Kantor Pusat.
(3)Menteri/Pimpinan lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan BMN pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pada Perwakilan.
(4)Kepala Perwakilan merupakan Kuasa Pengguna Barang yang menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN pada Perwakilan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

Pasal 3

Objek Penghapusan BMN pada Perwakilan meliputi:

a.tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b.selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 4

Penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Perwakilan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.kondisi bangunan rusak berat karena penggunaan, bencana alam atau force majeure;
b.lokasinya menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan tata ruang/wilayah di negara setempat;
c.anggaran untuk bangunan pengganti telah disediakan dalam dokumen penganggaran;
d.sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; atau
e.pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di Negara Republik Indonesia maupun di negara tempat Perwakilan melaksanakan tugas dan fungsinya. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

(1)Penghapusan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan pada Perwakilan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Memenuhi persyaratan teknis: 1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2) secara teknis barang tidak dapat digunakan akibat modernisasi teknologi di negara setempat; 3) terkena force majeure; 4) telah melampaui batas waktu penggunaannya/kadaluarsa; 5) mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan; atau 6) mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.
2. b.Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu menguntungkan negara apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh; atau
3. c.Memenuhi persyaratan lain, yaitu: 1) hilang, tidak diketahui, baik keberadaannya maupun kondisinya saat ini; atau 2) kondisi lain yang dinyatakan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan mempertimbangkan ketentuan negara setempat.
(2)Khusus untuk BMN berupa kendaraan bermotor, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan pula faktor usia kendaraan bermotor bersangkutan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor dinas pada Perwakilan hanya dapat dilakukan apabila telah berusia paling kurang 5 (lima) tahun:
1. a.terhitung mulai tanggal pencatatannya dalam pembukuan Perwakilan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
2. b.terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya, untuk perolehan lainnya.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor dinas pada Perwakilan dapat dilakukan apabila:
1. a.hilang, yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang;
2. b.rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang dan/atau surat keterangan dari bengkel resmi; atau
3. c.terdapat aturan negara setempat yang secara khusus mengatur mengenai kendaraan bermotor. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Penghapusan BMN pada Perwakilan dilakukan dalam hal:
1. a.beralih kepemilikannya karena Pemindahtanganan; atau
2. b.dimusnahkan.
(2)Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penjualan;
2. b.tukar menukar; atau
3. c.hibah.

Pasal 8

Penjualan BMN pada Perwakilan dapat dilakukan secara lelang atau non lelang.

Pasal 9

(1)Penjualan secara lelang harus dilakukan oleh atau di hadapan pejabat lelang, yang diakui oleh hukum yang berlaku di negara setempat.
(2)Pada pelaksanaan lelang, penawar tertinggi yang penawarannya mencapai atau melebihi nilai limit ditetapkan sebagai pemenang lelang.
(3)Dalam Penjualan secara lelang, nilai limit BMN berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuk Pengelola Barang;
2. b.selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang.
(4)Proses pelaksanaan lelang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di negara setempat.

Pasal 10

(1)Penjualan secara non lelang dilakukan dengan pertimbangan:
1. a.secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual secara non lelang, karena biaya lelang lebih besar dari atau tidak sebanding dengan nilai jual barang;
2. b.barang telah dilelang tetapi tidak ada peminat atau tidak laku; atau
3. c.ketentuan negara setempat tidak mengenal peraturan mengenai lelang dan/atau pejabat lelang.
(2)Dalam Penjualan secara non lelang, nilai jual BMN berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuk Pengelola Barang; www.djpp.depkumham.go.id
2. b.selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang.
(3)Penentuan nilai jual oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan informasi harga pasar seperti media cetak atau media elektronik.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara belum mengatur secara khusus pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); www.djpp.depkumham.go.id
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara.
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
6.Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu pada objek tertentu pada saat tanggal Penilaian.
7.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
8.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
9.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. www.djpp.depkumham.go.id
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Direktur Jenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola BMN.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat pada Kantor Pusat.
(3)Menteri/Pimpinan lembaga merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan BMN pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk pada Perwakilan.
(4)Kepala Perwakilan merupakan Kuasa Pengguna Barang yang menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN pada Perwakilan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

Pasal 3

Objek Penghapusan BMN pada Perwakilan meliputi:

a.tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b.selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 4

Penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan pada Perwakilan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.kondisi bangunan rusak berat karena penggunaan, bencana alam atau force majeure;
b.lokasinya menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan tata ruang/wilayah di negara setempat;
c.anggaran untuk bangunan pengganti telah disediakan dalam dokumen penganggaran;
d.sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas; atau
e.pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku di Negara Republik Indonesia maupun di negara tempat Perwakilan melaksanakan tugas dan fungsinya. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

(1)Penghapusan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan pada Perwakilan dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Memenuhi persyaratan teknis: 1) secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2) secara teknis barang tidak dapat digunakan akibat modernisasi teknologi di negara setempat; 3) terkena force majeure; 4) telah melampaui batas waktu penggunaannya/kadaluarsa; 5) mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan; atau 6) mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.
2. b.Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu menguntungkan negara apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari manfaat yang diperoleh; atau
3. c.Memenuhi persyaratan lain, yaitu: 1) hilang, tidak diketahui, baik keberadaannya maupun kondisinya saat ini; atau 2) kondisi lain yang dinyatakan oleh Kuasa Pengguna Barang dengan mempertimbangkan ketentuan negara setempat.
(2)Khusus untuk BMN berupa kendaraan bermotor, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperhatikan pula faktor usia kendaraan bermotor bersangkutan.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor dinas pada Perwakilan hanya dapat dilakukan apabila telah berusia paling kurang 5 (lima) tahun:
1. a.terhitung mulai tanggal pencatatannya dalam pembukuan Perwakilan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
2. b.terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun pembuatannya, untuk perolehan lainnya.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor dinas pada Perwakilan dapat dilakukan apabila:
1. a.hilang, yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang;
2. b.rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang dan/atau surat keterangan dari bengkel resmi; atau
3. c.terdapat aturan negara setempat yang secara khusus mengatur mengenai kendaraan bermotor. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 7

(1)Penghapusan BMN pada Perwakilan dilakukan dalam hal:
1. a.beralih kepemilikannya karena Pemindahtanganan; atau
2. b.dimusnahkan.
(2)Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penjualan;
2. b.tukar menukar; atau
3. c.hibah.

Pasal 8

Penjualan BMN pada Perwakilan dapat dilakukan secara lelang atau non lelang.

Pasal 9

(1)Penjualan secara lelang harus dilakukan oleh atau di hadapan pejabat lelang, yang diakui oleh hukum yang berlaku di negara setempat.
(2)Pada pelaksanaan lelang, penawar tertinggi yang penawarannya mencapai atau melebihi nilai limit ditetapkan sebagai pemenang lelang.
(3)Dalam Penjualan secara lelang, nilai limit BMN berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuk Pengelola Barang;
2. b.selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang.
(4)Proses pelaksanaan lelang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di negara setempat.

Pasal 10

(1)Penjualan secara non lelang dilakukan dengan pertimbangan:
1. a.secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dijual secara non lelang, karena biaya lelang lebih besar dari atau tidak sebanding dengan nilai jual barang;
2. b.barang telah dilelang tetapi tidak ada peminat atau tidak laku; atau
3. c.ketentuan negara setempat tidak mengenal peraturan mengenai lelang dan/atau pejabat lelang.
(2)Dalam Penjualan secara non lelang, nilai jual BMN berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai yang ditunjuk Pengelola Barang; www.djpp.depkumham.go.id
2. b.selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang.
(3)Penentuan nilai jual oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan informasi harga pasar seperti media cetak atau media elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 271/PMK.06/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 271/PMK.06/2015