Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 271/PMK.06/2015
- Nomor
- 271/PMK.06/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 67
b . bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta !?una mengakomodir pengaturan mengenai penddegasian kewenangan dan tanggung j awab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a; www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
2 . Peraturan Presiden Nomor 2 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LOAR NEGERI .
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
2 . Pengelola Barang adalah pej abat yang berwenang dan bertanggung j awab menetapkan kebij akan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 3 . Pengguna Barang adalah pej abat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id 4 . Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerj a atau pej abat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5 . Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia, termasuk di dalamnya atase teknis, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 6 . Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola clan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesua1 dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan .
8 . Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obj ek Penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu . 9 . Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara. 1 0. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain dengan mener,ima penggan tian dalam ben tuk uang. 1 1 . Lelang adalah Penj ualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapa1 harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. 1 2 . Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3 . Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian . 1 4 . Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan / atau kegunaan Barang Milik Negara.
1 6 . Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah pej abat yang bertanggung j awab atas Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga yang bersangku tan . 1 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung j awabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara. 1 8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 1 9 . Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian / Lembaga.
2 1 . Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
( 1 ) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Penggunaaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang berada pada Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id
b . B M N selain tanah dan/ atau bangunan, baik yang mempunyai bukti kepemilikan maupun yang tidak mempunyai bukti kepemilikan.
BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Pengelola Barang
BAB III
( 1 ) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung j awab:
b . memberikan persetujuan Penggunaan Sementara BMN; c . mengajukan permohonan Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan berupa tanah dan / atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Kewenangan dan dimaksud pada tanggung ayat ( 1 ) j awab sebagaimana secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur J enderal .
Bagian Kedua Pengguna Barang
a. ; mengajukan permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN pada Perwakilan kepada Pengelola Barang; b . melaksanakan Pemusnahan BMN pad a Perwakilan yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang; dan www.jdih.kemenkeu.go.id c . menetapkan keputusan Penghapusan BMN pada Perwakilan yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
Bagian Ketiga Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dan Tanggung Jawab
,,
www.jdih.kemenkeu.go.id " b . memberikan persetujuan Penggunaan Sementara BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; c . memberikan persetujuan atas permohonan Penjualan BMN pada Perwakilan , kecuali terhadap Penjualan BMN pada Perwakilan yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/ Dewan Perwakilan Rakyat sepanJang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00. 000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; d . memberikan persetujuan atas permohonan Hibah BMN pada Perwakilan, kecuali terhadap Hibah BMN pada Perwakilan yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat sepanj ang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan, yang dilakukan terhadap: .• ''
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . memberikan persetujuan Penggunaan sementara BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; �. ,, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - c . memberikan persetujuan atas permohonan Penjualan BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000. 000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali terhadap Penjualan BMN pada Perwakilan yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat; d . memberikan persetujuan atas permohonan i-Iibah BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampa1 dengan Rp l00.000. 000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali terhadap Hibah BMN pada Perwakilan yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat;
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keempat Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dan Tanggung Tawab
www.jdih.kemenkeu.go.id c . penetapan nilai jual B M N selain tanah dan / atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan berdasarkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Kuasa Pengguna Barang; dan
b . mempunyai rekam jej ak yang baik; c . memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas; dan d . memiliki Tax Number negara setempat.
, Pasal 8 Tata cara pendelegasian dan pelimpahan kewenangan dan tanggung j awab dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB IV PENGGUNAAN
BAB IV
Penggunaan BMN pada Perwakilan dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan terkait. Pasal 1 0 Bentuk Penggunaan BMN pada Perwakilan meliputi :
b . pengalihan status Penggunaan BMN; c . penetapan status Penggunaan dioperasikan oleh Pihak Lain .
BMN untuk ( 1) Obj ek penetapan status Penggunaan BMN pada Perwakilan meliputi seluruh BMN.
( 1) Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan mengupayakan untuk memaksimalkan Penggunaan BMN pada Perwakilan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id
b . Pemindahtanganan dan / atau Pemusnahan untuk BMN selain tanah dan/ atau bangunan . Pasal 1 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status Penggunaan, Penggunaan sementara, alih status Penggunaan, dan Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain termasuk kelengkapan dokumennya, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penggunaan BMN. BAB V PEMINDAHTANGANAN Bagian Kesatu Urnum
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)