DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 271/PMK.06/2015

Nomor: 271/PMK.06/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di luar negeri secara efisien, efektif, dan akuntabel, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri; b . bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta !?una mengakomodir pengaturan mengenai penddegasian kewenangan dan tanggung j awab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnapan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ; 2 . Peraturan Presiden Nomor 2 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LOAR NEGERI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . 2 . Pengelola Barang adalah pej abat yang berwenang dan bertanggung j awab menetapkan kebij akan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 3 . Pengguna Barang adalah pej abat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id 4 . Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerj a atau pej abat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5 . Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia, termasuk di dalamnya atase teknis, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 6 . Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola clan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesua1 dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan .
7.Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 8 . Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obj ek Penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu . 9 . Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara. 1 0. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain dengan mener,ima penggan tian dalam ben tuk uang. 1 1 . Lelang adalah Penj ualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapa1 harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. 1 2 . Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3 . Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian . 1 4 . Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan / atau kegunaan Barang Milik Negara.
15.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pej abat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 1 6 . Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah pej abat yang bertanggung j awab atas Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga yang bersangku tan . 1 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung j awabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara. 1 8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 1 9 . Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian / Lembaga.
20.Kepala Perwakilan adalah Kuasa Pengguna Barang yang menj alankan kewenangan dan tanggung j awab dalam pengelolaan BMN pada Perwakilan . 2 1 . Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Penggunaaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang berada pada Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.BMN berupa tanah dan / atau bangunan; b . B M N selain tanah dan/ atau bangunan, baik yang mempunyai bukti kepemilikan maupun yang tidak mempunyai bukti kepemilikan.
(3)BMN selain tanah dan / atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan, antara lain meliputi kendaraan dinas bermotor dan alat angkutan j enis lainnya yang dapat dimiliki dengan bukti kepemilikan.
(4)BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan, antara lain meliputi inventaris kantor dan peralatan atau perlengkapan lainnya yang dapat dimiliki tanpa bukti kepemilikan .

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

( 1 ) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung j awab:

a.· menetapkan Status Penggunaan BMN; b . memberikan persetujuan Penggunaan Sementara BMN; c . mengajukan permohonan Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan berupa tanah dan / atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
d.memberikan pertimbangan dan meneruskan permohonan Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden; www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)• . fj e . memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan sepanj ang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
1. f.memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada Perwakilan;
2. g.menetapkan Penilai publik untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan; dan
3. h.melakukan pembinaan, pengawasan, " dan pengendalian atas pengelolaan B M N pada Perwakilan . Kewenangan dan dimaksud pada tanggung ayat ( 1 ) j awab sebagaimana secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur J enderal .
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada pej abat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal .

Pasal 4

(1)Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan memiliki kewenangan dan tanggung j awab: a. ; mengajukan permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN pada Perwakilan kepada Pengelola Barang; b . melaksanakan Pemusnahan BMN pad a Perwakilan yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang; dan www.jdih.kemenkeu.go.id c . menetapkan keputusan Penghapusan BMN pada Perwakilan yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
(2)Kewenangan dan tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dilaksanakan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan di bidang pengelolaan BMN .
(3)Kewenangan dan tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris Kementerian / Sekretaris Utama pada Kementerian Negara/Lembaga.
(4)Menteri/ Pimpinan Lembaga mendelegasikan kewenangan dan tanggung j awab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 5

(1)Menteri selaku Pengelola Barang mendelegasikan kewenangan dan tanggung j awab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
(2)Kewenangan dan tanggung j awab tertentu yang didelegasikan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.menetapkan status Penggunaan BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00. 000. 000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; www.jdih.kemenkeu.go.id " b . memberikan persetujuan Penggunaan Sementara BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; c . memberikan persetujuan atas permohonan Penjualan BMN pada Perwakilan , kecuali terhadap Penjualan BMN pada Perwakilan yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/ Dewan Perwakilan Rakyat sepanJang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00. 000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; d . memberikan persetujuan atas permohonan Hibah BMN pada Perwakilan, kecuali terhadap Hibah BMN pada Perwakilan yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat sepanj ang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan, yang dilakukan terhadap: .• ''
  1. 1.BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada Perwakilan dalam rangka menunJang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain; atau 2 . BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. e.memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan ;
3. f.memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN pad a Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau ban gun an dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000. 000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan;
4. g.menetapkan nilai limit Penj ualan atas BMN pada Perwakilan berupa tanah dan / atau bangunan berdasarkan hasil Penilaian Penilai publik.
(3)Kewenangan dan tanggung j awab tertentu yang dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan persetujuan penetapan status Penggunaan BMN pada Perwakilan, dalam hal BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; b . memberikan persetujuan Penggunaan sementara BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; �. ,, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - c . memberikan persetujuan atas permohonan Penjualan BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000. 000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali terhadap Penjualan BMN pada Perwakilan yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat; d . memberikan persetujuan atas permohonan i-Iibah BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampa1 dengan Rp l00.000. 000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali terhadap Hibah BMN pada Perwakilan yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat;
2. e.memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan sampa1 dengan Rp l00. 000. 000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan;
3. f.memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN pada Perwakilan berupa B MN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan sampa1 dengan Rp l00.000. 000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan;
4. g.Menetapkan Penilai publik untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka Pemindahtanganan B MN pada Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung j awab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Barang atau Pej abat yang dituhjuk yang bertugas pada perwakilan bersangkutan.
(2)Pej abat yang ditunjuk yang bertugas pada perwakilan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah atase teknis yang berasal dari Kementerian / Lembaga bersangkutan.
(3)Kepala Perwakilan selaku Kuasa Pengguna Barang dapat meneruslimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung j awabnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Pej abat diplomatik atau Pej abat Pelaksana Kerumahtanggaan Perwakilan.
(4)Kewenangan dan tanggung j awab tertentu yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang/ Pej abat . " yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan tim Penilaian BMN selain tanah dan / atau bangunan, baik yang mempunyai ' dokumen kepemilikan maupun yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dalam rangka Pemindahtanganan guna mendapatkan taksiran nilai limit atau taksiran nilai j ual;
2. b.penetapan nilai limit Penjualan atas BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan berdasarkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Kuasa Pengguna Barang; www.jdih.kemenkeu.go.id c . penetapan nilai jual B M N selain tanah dan / atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan berdasarkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Kuasa Pengguna Barang; dan
3. d.penetapan keputusan Penghapusan atas BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan yang tidak mempu,pyai dokumen kepemilikan .

Pasal 7

(1)Penilai publik yang dapat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai sertifikat Penilai yang diakui oleh pemerintah negara setempat; b . mempunyai rekam jej ak yang baik; c . memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas; dan d . memiliki Tax Number negara setempat.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk Negara yang terdapat badan usaha yang mewadahi Penilai publik, Penilai publik yang dapat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang adalah Penilai publik yang tergabung dalam badan usaha terse but. , Pasal 8 Tata cara pendelegasian dan pelimpahan kewenangan dan tanggung j awab dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan BMN pada Perwakilan dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan terkait. Pasal 1 0 Bentuk Penggunaan BMN pada Perwakilan meliputi :

a.Penggunaan sementara BMN; b . pengalihan status Penggunaan BMN; c . penetapan status Penggunaan dioperasikan oleh Pihak Lain .

Pasal 11

BMN untuk ( 1) Obj ek penetapan status Penggunaan BMN pada Perwakilan meliputi seluruh BMN.

(2)Dikecualikan dari obj ek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah BMN berupa:
1. a.barang persediaan;
2. b.Konstruksi Dalam Pengerj aan (KDP) ; dan c . Aset Tetap Renovasi (ATR) .
(3)Barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerj aan (KDP) dan Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.

Pasal 12

( 1) Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan mengupayakan untuk memaksimalkan Penggunaan BMN pada Perwakilan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Dalam hal BMN pada Perwakilan tidak digunakan secara maksimal untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengguna Barang melakukan upaya Penggunaan lainnya, yaitu melalui Penggunaan sementara dan alih status Penggunaan BMN.
(3)Dalam hal upaya Penggunaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Pengguna Barang dapat melakukan upaya:
1. a.Pemindahtanganan untuk BMN berupa tanah dan / atau bangunan; b . Pemindahtanganan dan / atau Pemusnahan untuk BMN selain tanah dan/ atau bangunan . Pasal 1 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status Penggunaan, Penggunaan sementara, alih status Penggunaan, dan Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain termasuk kelengkapan dokumennya, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penggunaan BMN.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara di luar negeri secara efisien, efektif, dan akuntabel, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri; b . bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik serta !?una mengakomodir pengaturan mengenai penddegasian kewenangan dan tanggung j awab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang atas Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnapan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ; 2 . Peraturan Presiden Nomor 2 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LOAR NEGERI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . 2 . Pengelola Barang adalah pej abat yang berwenang dan bertanggung j awab menetapkan kebij akan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara. 3 . Pengguna Barang adalah pej abat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id 4 . Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerj a atau pej abat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5 . Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Republik Indonesia, termasuk di dalamnya atase teknis, yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 6 . Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola clan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesua1 dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan .
7.Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 8 . Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obj ek Penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu . 9 . Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara. 1 0. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain dengan mener,ima penggan tian dalam ben tuk uang. 1 1 . Lelang adalah Penj ualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapa1 harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. 1 2 . Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3 . Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian . 1 4 . Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan / atau kegunaan Barang Milik Negara.
15.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pej abat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 1 6 . Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah pej abat yang bertanggung j awab atas Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga yang bersangku tan . 1 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung j awabnya meliputi pengelolaan Barang Milik Negara. 1 8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 1 9 . Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian / Lembaga.
20.Kepala Perwakilan adalah Kuasa Pengguna Barang yang menj alankan kewenangan dan tanggung j awab dalam pengelolaan BMN pada Perwakilan . 2 1 . Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1 ) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Penggunaaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN yang berada pada Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.BMN berupa tanah dan / atau bangunan; b . B M N selain tanah dan/ atau bangunan, baik yang mempunyai bukti kepemilikan maupun yang tidak mempunyai bukti kepemilikan.
(3)BMN selain tanah dan / atau bangunan yang mempunyai bukti kepemilikan, antara lain meliputi kendaraan dinas bermotor dan alat angkutan j enis lainnya yang dapat dimiliki dengan bukti kepemilikan.
(4)BMN selain tanah dan/ atau bangunan yang tidak mempunyai bukti kepemilikan, antara lain meliputi inventaris kantor dan peralatan atau perlengkapan lainnya yang dapat dimiliki tanpa bukti kepemilikan .

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

( 1 ) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung j awab:

a.· menetapkan Status Penggunaan BMN; b . memberikan persetujuan Penggunaan Sementara BMN; c . mengajukan permohonan Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan berupa tanah dan / atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
d.memberikan pertimbangan dan meneruskan permohonan Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden; www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)• . fj e . memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan sepanj ang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan;
1. f.memberikan persetujuan/ penolakan atas permohonan Pemusnahan dan Penghapusan BMN pada Perwakilan;
2. g.menetapkan Penilai publik untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka Pemindahtanganan BMN pada Perwakilan; dan
3. h.melakukan pembinaan, pengawasan, " dan pengendalian atas pengelolaan B M N pada Perwakilan . Kewenangan dan dimaksud pada tanggung ayat ( 1 ) j awab sebagaimana secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur J enderal .
(3)Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan dan tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada pej abat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal .

Pasal 4

(1)Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan memiliki kewenangan dan tanggung j awab: a. ; mengajukan permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMN pada Perwakilan kepada Pengelola Barang; b . melaksanakan Pemusnahan BMN pad a Perwakilan yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang; dan www.jdih.kemenkeu.go.id c . menetapkan keputusan Penghapusan BMN pada Perwakilan yang status Penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
(2)Kewenangan dan tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) harus dilaksanakan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan di bidang pengelolaan BMN .
(3)Kewenangan dan tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris Kementerian / Sekretaris Utama pada Kementerian Negara/Lembaga.
(4)Menteri/ Pimpinan Lembaga mendelegasikan kewenangan dan tanggung j awab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 5

(1)Menteri selaku Pengelola Barang mendelegasikan kewenangan dan tanggung j awab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
(2)Kewenangan dan tanggung j awab tertentu yang didelegasikan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.menetapkan status Penggunaan BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00. 000. 000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; www.jdih.kemenkeu.go.id " b . memberikan persetujuan Penggunaan Sementara BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; c . memberikan persetujuan atas permohonan Penjualan BMN pada Perwakilan , kecuali terhadap Penjualan BMN pada Perwakilan yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/ Dewan Perwakilan Rakyat sepanJang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00. 000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; d . memberikan persetujuan atas permohonan Hibah BMN pada Perwakilan, kecuali terhadap Hibah BMN pada Perwakilan yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat sepanj ang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan, yang dilakukan terhadap: .• ''
  1. 1.BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada Perwakilan dalam rangka menunJang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain; atau 2 . BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. e.memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan ;
3. f.memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN pad a Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/ atau ban gun an dengan nilai perolehan di atas Rp l00.000. 000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan;
4. g.menetapkan nilai limit Penj ualan atas BMN pada Perwakilan berupa tanah dan / atau bangunan berdasarkan hasil Penilaian Penilai publik.
(3)Kewenangan dan tanggung j awab tertentu yang dapat didelegasikan kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan persetujuan penetapan status Penggunaan BMN pada Perwakilan, dalam hal BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; b . memberikan persetujuan Penggunaan sementara BMN pada Perwakilan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000.000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan; �. ,, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - c . memberikan persetujuan atas permohonan Penjualan BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp l00. 000. 000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali terhadap Penjualan BMN pada Perwakilan yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat; d . memberikan persetujuan atas permohonan i-Iibah BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan dengan nilai perolehan sampa1 dengan Rp l00.000. 000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali terhadap Hibah BMN pada Perwakilan yang memerlukan persetujuan Presiden / Dewan Perwakilan Rakyat;
2. e.memberikan persetujuan atas permohonan Pemusnahan BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan sampa1 dengan Rp l00. 000. 000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan;
3. f.memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN pada Perwakilan berupa B MN selain tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan sampa1 dengan Rp l00.000. 000,00 (seratus ju ta rupiah) per unit/ satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan;
4. g.Menetapkan Penilai publik untuk melakukan Penilaian BMN berupa tanah dan/ atau bangunan dalam rangka Pemindahtanganan B MN pada Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Menteri / Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung j awab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Barang atau Pej abat yang dituhjuk yang bertugas pada perwakilan bersangkutan.
(2)Pej abat yang ditunjuk yang bertugas pada perwakilan bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah atase teknis yang berasal dari Kementerian / Lembaga bersangkutan.
(3)Kepala Perwakilan selaku Kuasa Pengguna Barang dapat meneruslimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung j awabnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Pej abat diplomatik atau Pej abat Pelaksana Kerumahtanggaan Perwakilan.
(4)Kewenangan dan tanggung j awab tertentu yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Barang/ Pej abat . " yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan tim Penilaian BMN selain tanah dan / atau bangunan, baik yang mempunyai ' dokumen kepemilikan maupun yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dalam rangka Pemindahtanganan guna mendapatkan taksiran nilai limit atau taksiran nilai j ual;
2. b.penetapan nilai limit Penjualan atas BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan berdasarkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Kuasa Pengguna Barang; www.jdih.kemenkeu.go.id c . penetapan nilai jual B M N selain tanah dan / atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan berdasarkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Kuasa Pengguna Barang; dan
3. d.penetapan keputusan Penghapusan atas BMN pada Perwakilan berupa BMN selain tanah dan / atau bangunan yang tidak mempu,pyai dokumen kepemilikan .

Pasal 7

(1)Penilai publik yang dapat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai sertifikat Penilai yang diakui oleh pemerintah negara setempat; b . mempunyai rekam jej ak yang baik; c . memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas; dan d . memiliki Tax Number negara setempat.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk Negara yang terdapat badan usaha yang mewadahi Penilai publik, Penilai publik yang dapat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Barang adalah Penilai publik yang tergabung dalam badan usaha terse but. , Pasal 8 Tata cara pendelegasian dan pelimpahan kewenangan dan tanggung j awab dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Pengguna Barang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan BMN pada Perwakilan dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan terkait. Pasal 1 0 Bentuk Penggunaan BMN pada Perwakilan meliputi :

a.Penggunaan sementara BMN; b . pengalihan status Penggunaan BMN; c . penetapan status Penggunaan dioperasikan oleh Pihak Lain .

Pasal 11

BMN untuk ( 1) Obj ek penetapan status Penggunaan BMN pada Perwakilan meliputi seluruh BMN.

(2)Dikecualikan dari obj ek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah BMN berupa:
1. a.barang persediaan;
2. b.Konstruksi Dalam Pengerj aan (KDP) ; dan c . Aset Tetap Renovasi (ATR) .
(3)Barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerj aan (KDP) dan Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.

Pasal 12

( 1) Pengguna Barang yang membawahi Perwakilan mengupayakan untuk memaksimalkan Penggunaan BMN pada Perwakilan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan . www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Dalam hal BMN pada Perwakilan tidak digunakan secara maksimal untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perwakilan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengguna Barang melakukan upaya Penggunaan lainnya, yaitu melalui Penggunaan sementara dan alih status Penggunaan BMN.
(3)Dalam hal upaya Penggunaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Pengguna Barang dapat melakukan upaya:
1. a.Pemindahtanganan untuk BMN berupa tanah dan / atau bangunan; b . Pemindahtanganan dan / atau Pemusnahan untuk BMN selain tanah dan/ atau bangunan . Pasal 1 3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status Penggunaan, Penggunaan sementara, alih status Penggunaan, dan Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain termasuk kelengkapan dokumennya, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penggunaan BMN.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.06/2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.06/2010