DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2010

Nomor: 17/PMK.03/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 25 Januari 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk membantu pemulihan dan percepatan rekonstruksi kembali wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Provinsi Jambi yang mengalami bencana alam, perlu memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan J asa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri Pascabencana Alam di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Sebagian Provinsi J ambi; MENTER! KEUANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINS! SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINS! JAMBI TENTANG NOMOR 17/PMK.03/2010 SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN MENTERI KEUANGAN Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor ke Kas Negara atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan pada atau setelah terjadinya bencana

Pasal 3

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terbatas hanya untuk wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3)Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0% (nol persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah.
(4)Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas impor dan/ atau perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 2

(1)Atas kegiatan membangun sendiri tempat tinggal dan tempat usaha yang terkena bencana alam dengan luas bangunan 200m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak.
(2)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana gempa bumi yang terjadi di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 dan wilayah Provinsi J ambi pada tanggal 1 Oktober 2009.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINS! SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINS! JAMB!. diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3.Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah N omor 24 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
4.KeP-utusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; Menetapkan I. Provinsi Sumatera Barat : RINCIAN WILAYAH-WILAYAHYANG TERKENA BENCANAALAM GEMPA BUMI DI PROVINS! SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINS! JAMB! LAMP IRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2010 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINS! SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINS! JAMBI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 34 P ATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SRI MULYANI INDRAWATI Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 MENTER! KEUANGAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 4

alam sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat dimintakan pengembalian. SRI MULYANI INDRAWATI

1.Kota Padang
2.Kota Bukittinggi
3.Kota Pariaman
4.Kota Padang Panjang
5.Kabupaten Pesisir Selatan
6.Kabupaten Agam
7.Kabupaten Solok
8.Kabupaten Padang Pariaman
9.Kabupaten Pasaman
10.Kabupaten Pasaman Barat
11.Kabupaten Kepulauan Mentawai
12.Kabupaten Tanah Datar II. Provinsi Jambi: Kabupaten Kerinci MENTER! KEUANGAN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk membantu pemulihan dan percepatan rekonstruksi kembali wilayah Provinsi Sumatera Barat dan sebagian Provinsi Jambi yang mengalami bencana alam, perlu memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ten tang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan J asa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang untuk mengatur batasan dan tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 3

(3)Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0% (nol persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/ atau dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah.
(4)Dalam hal kegiatan membangun sendiri dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas impor dan/ atau perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 2

(1)Atas kegiatan membangun sendiri tempat tinggal dan tempat usaha yang terkena bencana alam dengan luas bangunan 200m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak.
(2)Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana gempa bumi yang terjadi di sebagian wilayah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 dan wilayah Provinsi J ambi pada tanggal 1 Oktober 2009.

Pasal 1

3.Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah N omor 24 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
4.KeP-utusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; Menetapkan I. Provinsi Sumatera Barat : RINCIAN WILAYAH-WILAYAHYANG TERKENA BENCANAALAM GEMPA BUMI DI PROVINS! SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINS! JAMB! LAMP IRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2010 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINS! SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINS! JAMBI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 34 P ATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SRI MULYANI INDRAWATI Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 MENTER! KEUANGAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 4

alam sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dapat dimintakan pengembalian. SRI MULYANI INDRAWATI

1.Kota Padang
2.Kota Bukittinggi
3.Kota Pariaman
4.Kota Padang Panjang
5.Kabupaten Pesisir Selatan
6.Kabupaten Agam
7.Kabupaten Solok
8.Kabupaten Padang Pariaman
9.Kabupaten Pasaman
10.Kabupaten Pasaman Barat
11.Kabupaten Kepulauan Mentawai
12.Kabupaten Tanah Datar II. Provinsi Jambi: Kabupaten Kerinci MENTER! KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2000