Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1983
- Nomor
- 8
- Tahun
- 1983
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN : Dengan mencabut: Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 489) sebagaimana beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847); Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.
BAB I
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1) Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah: a) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; b) pengalihan … b) pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing; c) pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak; d) penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang; e) pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma; f) persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan; 2) Yang tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah: a) penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang; b) penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang- piutang; c) pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan.
Tidak termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
Yang tidak termasuk dalam pengertian Menghasilkan ialah : 1) menanam atau memetik hasil pertanian atau memelihara hewan; 2) menangkap atau memelihara ikan; 3) mengeringkan atau menggarami makanan; 4) membungkus atau mengepak yang lazimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau eceran; 5) menyediakan makanan dan minuman di restoran, rumah penginapan, atau yang dilaksanakan oleh usaha katering;
BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
BAB II
BAB III … BAB III OBYEK PAJAK DAN KEWAJIBAN PENCATATAN
BAB III
1) menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut; 2) mengimpor Barang Kena Pajak tersebut; 3) mempunyai hubungan istimewa dengan Pengusaha yang dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2); 4) bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari Pengusaha yang dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2); 5) menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari Barang Kena Pajak tersebut;
BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
BAB IV
Membuka PDF…
Dokumen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)