Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2011
- Nomor
- 17/PMK.03/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/17~PMK.03~2011Per.HTM 1 of 6 12/18/2015 2:25 PM Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/17~PMK.03~2011Per.HTM 2 of 6 12/18/2015 2:25 PM
BAB II PENGAJUAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB
BAB II
Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal:
1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut Wajib Pajak paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/17~PMK.03~2011Per.HTM 3 of 6 12/18/2015 2:25 PM
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran PBB diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2011 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/17~PMK.03~2011Per.HTM 4 of 6 12/18/2015 2:25 PM MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 36 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/17~PMK.03~2011Per.HTM 5 of 6 12/18/2015 2:25 PM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMO http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/17~PMK.03~2011Per.HTM 6 of 6 12/18/2015 2:25 PM
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)