Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2016
- Nomor
- 17/PMK.07/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Menetapkan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.07 /2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENCABUTAN PERATURAN NOMOR 11 /PMK.07 /2010 KEUANGAN MENTERI TENTANG SANKSI TERHADAP TENTANG KEUANGAN TATA CARA PELANGGARANPENGENAAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. www.jdih.kemenkeu.go.id
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 /2010 ten tang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 197 Salinan sesuai dengan aslinya www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)