DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.05/2010

Nomor: 170/PMK.05/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 20 September 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan 7/5/2019 3/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

19.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TUP,adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu UP yang ditetapkan.
20.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GUP,adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
11.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPMberkenaan.
12.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP,adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran UP.
13.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TUP,adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran TUP.
14.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GUP, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan UP.
15.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan TUP dan UP pada tahun anggaran dan akhir tahun anggaran.
16.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
17.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
18.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM- UP, adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

b.Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/ jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
c.Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan
a.Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana; PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Pasal 4

BABIV TUGASPOKOK PPK DAN PP-SPM Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menetapkan/menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 3

BABIII WEWENANG PA/KPA Lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai dengan SPM diterbitkan dan disampaikan ke KPPN.

Pasal 2

25.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
24.Penerima Hak adalah pejabat negara/ pegawai negeri/ pihak ketiga/ pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan/ tugas yang membebani APBN.
23.Hak tagih adalah hak yang timbul akibat dari penerima hak telah memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau dokumen lain yang dipersamakan.
22.Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
21.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disingkat SPM-GUPNihil, adalah SPM penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

d.Berita Acara Serah Terima barang/ pekerjaan; dan/ atau
e.Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 7

b.Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
c.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

(1)Tagihan atas pengadaan barang/ jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
(2)Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan.
(3)Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Hak belum mengajukan tagihan, maka Penerima Hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
(4)Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
1. a.Kontrak/Surat Perintah Kerja/ Surat Tugas/ Surat Perjanjian/ Surat Keputusan;

Pasal 6

BABV BATAS WAKTU PENYELESAIANTAGIHAN

b.Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara; dan
c.Membuat dan menandatangani SPM.
a.Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; PP-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut: pihak penyedia barang/ jasa; dan
d.Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.

Pasal 5

PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 6/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

(4)Pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan SPM-LS oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LSbeserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(5)Dalam hal PP-SPM menolak/ mengembalikan SPP karena dokumen
(1)Pengujian SPP-UP/TUP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP oleh PP- SPM diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-UP/TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(2)Pengujian SPP-GUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 4 ( empat) hari kerja setelah SPP-GUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(3)Pengujian SPP-GUP Nihil atas TUP sampai dengan penerbitan SPM-GUPNihil atas TUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SPP-GUPNihil atas TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(2)SPP-TUPditerbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3)SPP-GUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (Hrna) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
(4)SPP-GUP Nihil atas TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP- SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.
(5)SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterima secara lengkap dan benar dari PPABP.
(6)SPP-LS untuk non-belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LSditerima secara lengkap dan benar dari Penerima Hak.
(7)Dalam hal PPK menolak/ mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.

Pasal 8

(1)SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

Pasal 13

BABX KETENTUAN LAIN-LAIN Inspektorat Jenderal/ Aparat Pengawas Internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan batas waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Pasal 12

BABIX PENGAWASAN TERHADAP BATASWAKTU PENYELESAIANTAGIHAN KPA, PPK, dan PP-SPM yang tindakannya mengakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan dari ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

BABVIII SANKSI

(1)KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing.
(2)KPA bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing.

Pasal 10

TANGGUNG JAWAB KPA TERHADAP BATAS WAKTU PENYELESAIANTAGIHAN

(1)SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan ADK SPM disampaikan kepada KPPN oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan 7/5/2019 3/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

19.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-TUP,adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu UP yang ditetapkan.
20.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM-GUP,adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membebani Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
11.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPMberkenaan.
12.Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-UP,adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran UP.
13.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-TUP,adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran TUP.
14.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GUP, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan UP.
15.Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan TUP dan UP pada tahun anggaran dan akhir tahun anggaran.
16.Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
17.Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
18.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPM- UP, adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk, yang dananya dipergunakan sebagai UP untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

b.Membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/ jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
c.Menyiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan
a.Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana; PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Pasal 4

BABIV TUGASPOKOK PPK DAN PP-SPM Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menetapkan/menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 3

Pasal 2

25.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
24.Penerima Hak adalah pejabat negara/ pegawai negeri/ pihak ketiga/ pihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatan/ tugas yang membebani APBN.
23.Hak tagih adalah hak yang timbul akibat dari penerima hak telah memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau dokumen lain yang dipersamakan.
22.Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
21.Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disingkat SPM-GUPNihil, adalah SPM penggantian UP Nihil yang diterbitkan oleh PA/KP A atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

d.Berita Acara Serah Terima barang/ pekerjaan; dan/ atau
e.Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 7

b.Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
c.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

(1)Tagihan atas pengadaan barang/ jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
(2)Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan.
(3)Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Hak belum mengajukan tagihan, maka Penerima Hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
(4)Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
1. a.Kontrak/Surat Perintah Kerja/ Surat Tugas/ Surat Perjanjian/ Surat Keputusan;

Pasal 6

BABV BATAS WAKTU PENYELESAIANTAGIHAN

b.Melakukan pembebanan tagihan kepada Negara; dan
c.Membuat dan menandatangani SPM.
a.Melakukan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar; PP-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut: pihak penyedia barang/ jasa; dan
d.Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.

Pasal 5

PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 6/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

(4)Pengujian SPP-LS sampai dengan penerbitan SPM-LS oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LSbeserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(5)Dalam hal PP-SPM menolak/ mengembalikan SPP karena dokumen
(1)Pengujian SPP-UP/TUP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP oleh PP- SPM diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPP-UP/TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(2)Pengujian SPP-GUP sampai dengan penerbitan SPM-GUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 4 ( empat) hari kerja setelah SPP-GUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(3)Pengujian SPP-GUP Nihil atas TUP sampai dengan penerbitan SPM-GUPNihil atas TUP oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SPP-GUPNihil atas TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
(2)SPP-TUPditerbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3)SPP-GUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (Hrna) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
(4)SPP-GUP Nihil atas TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP- SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.
(5)SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterima secara lengkap dan benar dari PPABP.
(6)SPP-LS untuk non-belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LSditerima secara lengkap dan benar dari Penerima Hak.
(7)Dalam hal PPK menolak/ mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.

Pasal 8

(1)SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

BABVIII SANKSI

(1)KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing.
(2)KPA bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing.

Pasal 10

TANGGUNG JAWAB KPA TERHADAP BATAS WAKTU PENYELESAIANTAGIHAN

(1)SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan ADK SPM disampaikan kepada KPPN oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.05/2010

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011