Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.05/2010
- Nomor
- 170/PMK.05/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Menetapkan 7/5/2019 3/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM
yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
BABIV TUGASPOKOK PPK DAN PP-SPM Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menetapkan/menunjuk PPK, PP-SPM dan Bendahara Pengeluaran.
BABIII WEWENANG PA/KPA Lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur mengenai batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai dengan SPM diterbitkan dan disampaikan ke KPPN.
BABII RUANG LINGKUP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM
Bagian Kedua Penyelesaian SPP
Bagian Kesatu Pengajuan Tagihan
BABV BATAS WAKTU PENYELESAIANTAGIHAN
PP-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut: pihak penyedia barang/ jasa; dan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 6/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM
Bagian Ketiga Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/170-PMK.05-201 OPer.HTM
BABX KETENTUAN LAIN-LAIN Inspektorat Jenderal/ Aparat Pengawas Internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan batas waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.
BABIX PENGAWASAN TERHADAP BATASWAKTU PENYELESAIANTAGIHAN KPA, PPK, dan PP-SPM yang tindakannya mengakibatkan keterlambatan penyelesaian tagihan dari ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
BABVIII SANKSI
TANGGUNG JAWAB KPA TERHADAP BATAS WAKTU PENYELESAIANTAGIHAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)