DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011

Nomor: 3
Tahun: 2011
Ditetapkan: 16 Februari 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan ha1 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
5.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Pada Satuan Kerja;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Anggaran di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9.DlPA No. 0006/048-01.1.01/00/2011tanggal 20 Desember 2010. Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN ATAS PEKERJAAN YANG DllAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desember tahun berkenaan.
2.Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3.Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
4.Menteri adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
7.Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
8.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah mekanisme pencairan dana langsung ke rekening penerima hak pembayaran. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya yang dilakukan dengan cara swakelola dapat berjalan secara efektif dari segi hasil pekerjaannya, efisien dari segi pembiayaannya, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ruang Lingkup Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mengatur mengenai pencairan dana Swakelola mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai dengan SPM diterbitkan dan disampaikan ke KPPN.

a.PAIKPA;
b.PPK;
c.ULPIPejabat Pengadaan; dan
d.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
a.pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Kementerian PAN dan RB;
b.penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
c.pekerjaan survey, pemrosesan data, perurnusan kebijakan pemerintah, dan pengembangan sistem tertentu; dan
d.pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Kementerian PAN dan RB.

BAB V

PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA

Pasal 7

Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

a.Kementerian PAN dan RB; atau
b.lnstansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
a.perencanaan swakelola;
b.pelaksanaan swakelola; dan
c.pengawasan swakelola.

(1)UP dan LS untuk pelaksana swakelola oleh Kementerian PAN dan RB.
(2)LS untuk pelaksana swakelola oleh lntansi Pemerintah Lain.

BAB VLLL

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana terlampir. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2011 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASl BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl SELAKU KU SA PENGGUNA ANGGARAN, .4 e Lampiran PERMENPANRBTentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan yang Dilakukan dengan Cara Swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB Nomor Tahun 2011 Tanggal Februari 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA D l LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BIROKRASI BAB 1 PENDAHULUAN A. PENJELASAN U M U M Swakelola merupakan pekerjaan pengadaan barangljasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penanggungjawab anggaran dengan menggunakan tenaga sendiri danlatau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. B. MAKSUD D A N TUJUAN Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan dan pembayaran pengadaan barangljasa yang dilaksanakan dengan cara swakelola yang sebagian atau seluruh dananya dibiayai dengan APBN yang tertuang dalam DlPA Kementerian PAN dan RB. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barangljasa khususnya yang dilakukan dengan cara swakelola dapat berjalan secara efektif dari segi hasil pekerjaannya, efisien dari segi pembiayaannya, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola dan mekanisme pembayarannya yang menggunakan anggaran Kementerian PAN dan RB baik yang dilaksanakan sendiri maupun oleh lnstansi Pemerintah Lain. D. PENGERTIAN Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 3 1 Desember tahun berkenaan.
2.Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian NegaraILembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi penanggung jawab anggaran atau instansi pemerintah lain. Menteri adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PP- SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. Pejabat Penyusun Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pejabat Penyusun SPM adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinir penyusunan konsep SPM. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PAN dan RB. Anggota Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Anggota ULP adalah personil anggota ULP yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan BarangIJasa. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitialpejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian NegaraILembaga danlatau Satker. Pembantu Bendahara adalah orang, yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran. Koordinator Administrasi yang selanjutnya disebut Kormin adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi keuangan dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, sesuai dengan petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen. Verifikator Unit Kerja adalah petugas yang ditunjuk pada setiap unit kerja untuk melakukan verfikasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan sebelurn dilakukan proses pencairan dana. Verifikator Keberadaan Barang adalah petugas yang ditunjuk pada Biro Umum untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan BarangIJasa yang dilakukan melalui proses pengadaan. Verifikator Keuangan adalah petugas yang ditunjuk pada Biro Umum untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan untuk diproses pencairannya ke KPPN. Kantor Pelayanan ~erbendaharaanNegara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah mekanisme pencairan dana langsung ke rekening penerima hak pembayaran. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPM berkenaan. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuatlditerbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkanldigunakan oleh PAIKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Hak tagih adalah hak yang timbul akibat dari penerima hak telah memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau dokumen lain yang dipersamakan. Penerima Hak adalah pejabat negaralpegawai negerilpihak ketigalpihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatanltugas yang membebani APBN. Sistem lnformasi Keuangan yang selanjutnya disebut SIK adalah aplikasi keuangan untuk mengelola anggaran seluruh kegiatan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi sebagai pedoman untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. Nota Verifikasi adalah catatan yang berisi hasil verifikasi atas dokumen pencairan dana dan tindak lanjut atas hasil verifikasi tersebut. Laporan Verifikasi adalah rekapitulasi nota verifikasi setiap bulan yang disampaikan kepada KPA dan PPK terkait.
33.Unit Kerja adalah Kedeputian, Inspektorat, Biro Hukum dan Humas, Biro Perencanaan, Bagian Kepegawaian, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Bagian Administrasi dan Bagian Keuangan.
34.Dokumen pencairan dana adalah bukti pengeluaran dan dokumen pendukung atas pencairan dana.
35.Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

a.menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b.mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian PAN dan RB;
c.menetapkan PPK;
d.menetapkan Pejabat Pengadaan;
e.menetapkan PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
f.menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan BarangIJasa secara Swakelola.
g.mengawasi pelaksanaan anggaran;
h.menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
i.menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULPIPejabat Pengadaan, dalam ha1 terjadi perbedaan pendapat;
j.mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPA pada Kementerian PAN dan RB merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA dan memiliki kewenangan sesuai dengan pelimpahan oleh PA. C. PEJABAT PEMBUAT K O M I T M E N PPK dalam pelaksanaan swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a.menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis BarangIJasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.
b.menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia BarangIJasa;
c.menandatangani Kontrak;
d.melaksanakan Kontrak;
e.mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f.melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan BarangIJasa kepada PAIKPA;
g.menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan BarangIJasa kepada PAIKPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h.melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i.menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa. D. ULP/PEJABAT PENGADAAN Proses pengadaan barangljasa dalam pelaksanaan Swakelola wajib dilaksanakan melalui ULP/Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan:
a.Pengadaan BarangIJasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b.Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c.Pengadaan BarangIJasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,00 (lirna puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB meliputi:
a.menyusun rencana pemilihan Penyedia BarangIJasa;
b.menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian PAN dan RB masing-masing dan papan pengumurnan resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e.menilai kualifikasi Penyedia BarangIJasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f.melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.khusus untuk ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia BarangIJasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia BarangIJasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia BarangIJasa
h.khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan BarangIJasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); danlatau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia BarangIJasa kepada PA/KPA;
i.membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri; dan
j.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. E. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASlL PEKERJAAN PA/KPA menetapkan PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan anggota yang dapat berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam pelaksanaan swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
a.melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan BarangIJasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b.menerima hasil Pengadaan BarangIJasa setelah melalui pemeriksaanlpengujian; dan
c.membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Dalam ha1 pemeriksaan barangljasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk timltenaga ahli untuk membantu pelaksanaan .tugas PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA. F. PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

(1)Kementerian PAN dan RB dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Kementerian PAN dan RB; dan
2. b.mempergunakan pegawai sendiri, pegawai lnstansi Pemerintah lain danlatau dapat menggunakan tenaga ahli.
(2)lnstansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.direncanakan dan diawasi oleh Kementerian PAN dan RB; dan
2. b.pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. Pemilihan Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga penelitian sebagai Pelaksana Swakelola dilakukan dengan mempertimbangkan:
3. a.akreditasi untuk pelaksana Perguruan Tinggi Negeri;
4. b.pengalaman atas pekerjaan sejenis;
5. c.kualifikasi tenaga ahli;
6. d.usia tenaga ahli;
7. e.status tenaga ahli (PNS atau Non PNS); dan
8. f.lokasi Perguruan Tinggi Negeri.
9. a.Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok Kementerian PAN dan RB; contoh: bimbingan teknis, workshop dan lain-lain;
10. b.Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; contoh: pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barangljasa pemerintah dan lain- lain;
11. c.Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, dan pengembangan sistern tertentu; contoh: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;
12. d.Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Kementerian PAN dan RB; contoh: penilaian, dan lain-lain.
  1. 1.PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:
13. a.KPA mengesahkan KAK kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola yang disusun oleh PPK.
14. b.Salinan KAK yang telah disahkan oleh KPA segera diserahkan kepada ULP untuk proses pengadaan.
15. c.Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola terdiri dari unsur perencana, pelaksana dan pengawas yang diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi swakelola. 2) Tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Perencana mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi KAK, membuat detail gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanan pekerjaan; dan c) Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun adminitratif pekerjaan swakelola.
16. d.Penyusunan KAK sekurang-kurangnya memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
17. e.Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan disusun dengan ketentuan: 1) Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan; 2) jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; 3) pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
18. f.Rincian Biaya Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggar'an yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor tim swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
19. g.Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
20. h.Rencana pengadaan bahanlperalatan dan tenaga kerja disusun dengan ketentuan: 1) Dalam ha1 diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontraklsewa tersendiri. 2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan swakelola. 3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaranlbatas akhir efektifnya anggaran. 4) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. 5) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. 6 ) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.
21. i.Pembentukan PanitiaIPejabat Pengadaan Bila ULP belum dibentuk, Pejabat Pengadaan dapat diangkat oleh KPA untuk melakukan pengadaan barangljasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.
22. j.Pengumuman pengadaan Pengumuman pekerjaan swakelola pada Kementerian PAN dan RB disebarluaskan melalui website dan papan pengumuman resmi yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
  1. 2.PELAKSANAAN
23. a.Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disusun, meliputi: 1) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; 2) mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 3) mengatur tenaga kerjaltenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatanlpekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 4) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; dan 5) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
24. b.Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan latau tenaga ahli: 1) Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULPIPejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas gudang penyimpanan.
25. c.Pelaporan kemajuan pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 4) Penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
26. d.Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Pelaksana Swakelola dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 1) struktur organisasi pekerjaan swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan swakelola yang meliputi rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai); dan 4) penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan.
27. e.Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PAIKPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.PENGAWASAN DAN EVALUASl
28. a.Pengawasan Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi: 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerjalahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
29. b.Evaluasi 1) Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi: a) pengadaandanpenggunaan bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerjalahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; danlatau f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. B. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
  1. 1.PERENCANAAN Sebelum pekerjaan dilaksanakan, KPA Kementerian PAN dan RB melakukan persiapan- persiapan sebagai berikut:
30. a.KPA mengesahkan KAK kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola yang disusun oleh PPK;
31. b.Salinan KAK yang telah disahkan oleh KPA segera diserahkan kepada ULP untuk proses pengadaan.
32. c.KPA dapat menawarkan secara tertulis kegiatan swakelola kepada lnstansi Pemerintah Lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya setelah salinan KAK diterima oleh ULP;
33. d.lnstansi Pemerintah Lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya;
34. e.apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan swakelola;
35. f.PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman;
36. g.Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) Para pihak. 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan. 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan. 4) Jangka waktu pelaksanaan. 5) Hak dan kewajiban para pihak.
37. h.Pembentukan Tim Swakelola dilakukan dengan ketentuan: 1) Tim Swakelola terdiri dari unsur perencana, pelaksana dan pengawas; 2) Perencana dan Pengawas yang berasal dari Kementerian PAN dan RE3 dan lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK; 3) Pelaksana diangkat oleh lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola. 4) Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi KAK, membuat detail rencana kerja danlatau spesifikasi teknis; b) Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
38. i.Penyusunan KAK Penyusunan KAK sekurang-kurangnya memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya buianan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
39. j.Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan disusun dengan ketentuan: 1) Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
40. k.Rincian Biaya Pekerjaan Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. I. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
41. m.Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja disusun dengan ketentuan: 1) Dalam ha1 diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontraklsewa tersendiri. 2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan swakelola. 3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. 4) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 5) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.
42. n.Pembentukan PanitiaIPejabat Pengadaan Bila ULP pada lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk, ULP/Pejabat Pengadaan dari unsur Kementerian PAN dan RB dan lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PA/KPA untuk melakukan pengadaan barang/Jjsa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.
43. o.Rencana Swakelola Pengumuman pekerjaan swakelola pada Kementerian PAN dan RB disebarluaskan melalui website dan papan pengumurnan resmi yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
  1. 2.PELAKSANAAN
44. a.Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disusun, meliputi: 1) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan; 2) mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULPIPejabat Pengadaan; 3) mengatur tenaga kerjaltenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatanlpekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 4) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; dan 5) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
45. b.Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatanlsuku cadang dan latau tenaga ahli: 1) Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULPIPejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas gudang penyimpanan.
46. c.Pelaporan kemajuan pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: 1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 4) Penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
47. d.Pelaporan Realisasi Pekerjaan Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Pelaksana Swakelola dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 1) struktur organisasi pekerjaan swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan swakelola yang meliputi rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan swakelola yang rneliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai); dan 4) penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan.
48. e.Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. 3.PENGAWASAN DAN EVALUASI
49. a.Pengawasan Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan Swakelola meliputi: 1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
50. b.Evaluasi 1) Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan/atau f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. B. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
  1. 1.Pencairan dana swakelola yang dilaksanakan oleh lnstansi Pemerintah Lain dilakukan dengan mekanisme pembayaran bertahap (termin) melalui sistem pembayaran LS.
  2. 2.Dokumen pencairan dana swakelola yang dilaksanakan oleh lnstansi Pemerintah Lain terdiri dari:
51. a.Kerangka Acuan Kerja yang memuat: 1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenagaahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
52. b.Surat Penetapan Pelaksana Swakelola oleh PA/KPA.
53. c.Nota kesepahaman antara Kementerian PAN dan RB dengan pelaksana Swakelola yang mencakup pengaturan pengadaan Barang/Jasa yang berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010.
54. d.Surat Perjanjian KerjasamaIKontrak
55. e.Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
56. f.Berita Acara Pembayaran
57. g.Surat Permintaan Pembayaran/Tagihan
58. h.Kwitansi Pembayaran
59. i.Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan oleh Tim Pelaksana kepada PPK. 1) Laporan secara berkala (bulanan/mingguan/harian) atas kemajuan pekerjaan beserta bukti pendukungnya (absensi, undangan, notulensi dan lainnya disesuaikan dengan jenis pengeluaran); 2) Laporan pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli, materiallbahan dan peralatan beserta bukti pendukungnya (HPS, SPH, Negosiasi, SP Penetapan, SPPBJ, SPK, BAST, Kuitansi, SSP dan lainnya disesuaikan dengan jenis pengeluaran); 3) Laporan realisasi keuangan.
60. j.Laporan hasil kerja (output) dari pelaksanaan swakelola
61. k.Dokumen standar yang mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian PAN dan RB. C. ALUR PENCAIRAN DANA SWAKELOLA
  1. 1.BATAS WAKTU PENGAJUAN
62. a.Tagihan atas pelaksanaan swakelola yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
63. b.Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara Penerima Hak belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan.
64. c.Dalam ha1 setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Penerima Hak belum mengajukan tagihan, maka Penerima Hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
  1. 2.VERlFlKASl TAGlHAN
65. a.Dokumen pencairan dana swakelola yang telah lengkap diserahkan oleh kormin kepada Verifikator Unit Kerja untuk dilakukan verifikasi sesuai ketentuan dalam Pedoman Verifikasi Anggaran di Lingkungan Kementerian PAN dan RB.
66. b.Dalam ha1 Verifikator Unit Kerja menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka Verifikator Unit Kerja harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut melalui nota verifikasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut.
  1. 3.PENYELESAIANSPP
67. a.SPP-LS untuk pembayaran pelaksanaan swakelola diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran pelaksanaan swakelola diterima secara lengkap dan benar dari Kormin.
68. b.Dalam ha1 PPK menolakjmengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
  1. 4.VERlFlKASl SPP DAN PENERBITAN SPM
69. a.Verifikasi SPP-LS oleh Verifikator Keuangan sampai dengan penerbitan SPM-LS oleh PP-SPM diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPP-LS beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.
70. b.Dalam ha1 Verifikator Keuangan atau PP-SPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka Verifikator Keuanga atau PP-SPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.
  1. 5.PENYAMPAIAN SPM SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan ADK S P M disampaikan kepada KPPN oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Lb Februari 2011 am. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SELAKl,J,Kl)4SA PENGGUNA ANGGARAN,

BAB V

PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA

Pasal 7

Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

a.Kementerian PAN dan RB; atau
b.lnstansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
a.perencanaan swakelola;
b.pelaksanaan swakelola; dan
c.pengawasan swakelola.

(1)UP dan LS untuk pelaksana swakelola oleh Kementerian PAN dan RB.
(2)LS untuk pelaksana swakelola oleh lntansi Pemerintah Lain.

BAB VII

PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN PEKERJAAN SWAKELOLA Pembayaran atas tagihan pekerjaan swakelola dilaksanakan melalui mekanisme:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2011 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERlAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BAB V I PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan Pembayaran Tagihan Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dengan Cara Swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB ini dibuat untuk dipergunakan dan dijadikan dasar oleh seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian PAN dan RB. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2011 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SELAKU UASA PENGGUNA ANGGARAN, /"

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.05/2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2010

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 170/PMK.05/2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2010

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014