Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2011
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN ATAS PEKERJAAN YANG DllAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl
BAB L
Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:
BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini adalah untuk mengatur pelaksanaan dan pembayaran pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan cara swakelola yang sebagian atau seluruh dananya dibiayai dengan APBN yang tertuang dalam DlPA Kementerian PAN dan RB. Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya yang dilakukan dengan cara swakelola dapat berjalan secara efektif dari segi hasil pekerjaannya, efisien dari segi pembiayaannya, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ruang Lingkup Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mengatur mengenai pencairan dana Swakelola mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai dengan SPM diterbitkan dan disampaikan ke KPPN. BAB Ill PARA PlHAK DALAM SWAKELOLA Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
BAB IV JENlS PEKERJAAN SWAKELOLA Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah sebagai berikut:
BAB V PENYELENGGARA PEKERIAAN SWAKELOLA
BAB V
Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:
BAB VI UNSUR PEKERJAAN SWAKELOLA Unsur pekerjaan swakelola terdiri dari:
BAB VII PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN PEKERJAAN SWAKELOLA Pembayaran atas tagihan pekerjaan swakelola dilaksanakan melalui mekanisme:
BAB Vlll KETENTUAN PENUTUP
BAB VLLL
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana terlampir. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2011 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASl BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl SELAKU KU SA PENGGUNA ANGGARAN, .4 e Lampiran PERMENPANRBTentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan Pembayaran Tagihan atas Pekerjaan yang Dilakukan dengan Cara Swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB Nomor Tahun 2011 Tanggal Februari 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PEMBAYARAN TAGIHAN ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA D l LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BIROKRASI BAB 1 PENDAHULUAN A. PENJELASAN U M U M Swakelola merupakan pekerjaan pengadaan barangljasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penanggungjawab anggaran dengan menggunakan tenaga sendiri danlatau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. B. MAKSUD D A N TUJUAN Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan dan pembayaran pengadaan barangljasa yang dilaksanakan dengan cara swakelola yang sebagian atau seluruh dananya dibiayai dengan APBN yang tertuang dalam DlPA Kementerian PAN dan RB. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barangljasa khususnya yang dilakukan dengan cara swakelola dapat berjalan secara efektif dari segi hasil pekerjaannya, efisien dari segi pembiayaannya, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dari petunjuk pelaksanaan ini adalah mengatur pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola dan mekanisme pembayarannya yang menggunakan anggaran Kementerian PAN dan RB baik yang dilaksanakan sendiri maupun oleh lnstansi Pemerintah Lain. D. PENGERTIAN Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DlPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DlPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi penanggung jawab anggaran atau instansi pemerintah lain. Menteri adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PP- SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. Pejabat Penyusun Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pejabat Penyusun SPM adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinir penyusunan konsep SPM. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PAN dan RB. Anggota Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Anggota ULP adalah personil anggota ULP yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan BarangIJasa. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitialpejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN pada Kementerian NegaraILembaga danlatau Satker. Pembantu Bendahara adalah orang, yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran. Koordinator Administrasi yang selanjutnya disebut Kormin adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi keuangan dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, sesuai dengan petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen. Verifikator Unit Kerja adalah petugas yang ditunjuk pada setiap unit kerja untuk melakukan verfikasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan sebelurn dilakukan proses pencairan dana. Verifikator Keberadaan Barang adalah petugas yang ditunjuk pada Biro Umum untuk melakukan verifikasi terhadap keberadaan BarangIJasa yang dilakukan melalui proses pengadaan. Verifikator Keuangan adalah petugas yang ditunjuk pada Biro Umum untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen administrasi keuangan untuk diproses pencairannya ke KPPN. Kantor Pelayanan ~erbendaharaanNegara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Satker dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah mekanisme pencairan dana langsung ke rekening penerima hak pembayaran. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuatlditerbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPM berkenaan. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuatlditerbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkanldigunakan oleh PAIKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Hak tagih adalah hak yang timbul akibat dari penerima hak telah memenuhi kewajibannya yang dinyatakan dalam berita acara atau dokumen lain yang dipersamakan. Penerima Hak adalah pejabat negaralpegawai negerilpihak ketigalpihak lain yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan kegiatanltugas yang membebani APBN. Sistem lnformasi Keuangan yang selanjutnya disebut SIK adalah aplikasi keuangan untuk mengelola anggaran seluruh kegiatan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi sebagai pedoman untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. Nota Verifikasi adalah catatan yang berisi hasil verifikasi atas dokumen pencairan dana dan tindak lanjut atas hasil verifikasi tersebut. Laporan Verifikasi adalah rekapitulasi nota verifikasi setiap bulan yang disampaikan kepada KPA dan PPK terkait.
BAB II PELAKSANA SWAKELOLA A. PENGGUNA ANGGARAN Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB sebagai berikut:
B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN KPA pada Kementerian PAN dan RB merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA dan memiliki kewenangan sesuai dengan pelimpahan oleh PA. C. PEJABAT PEMBUAT K O M I T M E N PPK dalam pelaksanaan swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
1) spesifikasi teknis BarangIJasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak.
D. ULP/PEJABAT PENGADAAN Proses pengadaan barangljasa dalam pelaksanaan Swakelola wajib dilaksanakan melalui ULP/Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan:
Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan dalam pelaksanaan swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB meliputi:
1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia BarangIJasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia BarangIJasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia BarangIJasa
1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan BarangIJasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); danlatau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia BarangIJasa kepada PA/KPA;
E. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASlL PEKERJAAN PA/KPA menetapkan PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan anggota yang dapat berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam pelaksanaan swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
Dalam ha1 pemeriksaan barangljasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk timltenaga ahli untuk membantu pelaksanaan .tugas PanitiaIPejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA. F. PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:
Pemilihan Perguruan Tinggi Negeri atau lembaga penelitian sebagai Pelaksana Swakelola dilakukan dengan mempertimbangkan:
BAB Ill JENlS PEKERJAAN SWAKELOLA Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola adalah sebagai berikut:
contoh: bimbingan teknis, workshop dan lain-lain;
contoh: pelatihan keahlian/keterampilan, kursus pengadaan barangljasa pemerintah dan lain- lain;
contoh: penyusunan/pengembangan peraturan perundang-undangan dan lain-lain;
contoh: penilaian, dan lain-lain. BAB I V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN CARA SWAKELOLA A. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KEMENTERIAN P A N D A N RB
1) Tim Swakelola terdiri dari unsur perencana, pelaksana dan pengawas yang diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi swakelola. 2) Tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Perencana mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi KAK, membuat detail gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis; b) Pelaksana mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan pelaksanan pekerjaan; dan c) Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun adminitratif pekerjaan swakelola.
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
1) Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan; 2) jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; 3) pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor tim swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
1) Dalam ha1 diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontraklsewa tersendiri. 2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan swakelola. 3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaranlbatas akhir efektifnya anggaran. 4) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. 5) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. 6 ) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.
1) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; 2) mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULP/Pejabat Pengadaan; 3) mengatur tenaga kerjaltenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatanlpekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 4) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; dan 5) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
1) Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULPIPejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas gudang penyimpanan.
1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 4) Penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
1) struktur organisasi pekerjaan swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan swakelola yang meliputi rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan swakelola yang meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai); dan 4) penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan.
1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PAIKPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerjalahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
1) Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi: a) pengadaandanpenggunaan bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerjalahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; danlatau f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. B. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
1) Para pihak. 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan. 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan. 4) Jangka waktu pelaksanaan. 5) Hak dan kewajiban para pihak.
1) Tim Swakelola terdiri dari unsur perencana, pelaksana dan pengawas; 2) Perencana dan Pengawas yang berasal dari Kementerian PAN dan RE3 dan lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK; 3) Pelaksana diangkat oleh lnstansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola. 4) Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Tim Swakelola adalah sebagai berikut: a) Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mengevaluasi KAK, membuat detail rencana kerja danlatau spesifikasi teknis; b) Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan c) Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan Swakelola.
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya buianan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
1) Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan. 2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. 3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.
1) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola; 2) pengadaan bahan; 3) pengadaan dan penggunaan peralatan; dan 4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. I. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
1) Dalam ha1 diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontraklsewa tersendiri. 2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan swakelola. 3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. 4) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. 5) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan.
1) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan; 2) mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh ULPIPejabat Pengadaan; 3) mengatur tenaga kerjaltenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatanlpekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 4) menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan; dan 5) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
1) Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan danlatau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh ULPIPejabat Pengadaan dengan menggunakan metode pengadaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas gudang penyimpanan.
1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. 2) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 3) Pencapaian target dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 4) Penggunaan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian. 5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan.
1) struktur organisasi pekerjaan swakelola yang terdiri dari pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 2) persiapan pekerjaan swakelola yang meliputi rencana kerja, serta kebutuhan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan; 3) pelaksanaan pekerjaan swakelola yang rneliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai); dan 4) penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan dan/atau tenaga ahli perseorangan.
1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK. 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1) pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi : a) pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b) pengawasan terhadap penggunaan peralatan; dan c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. 3) pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran, serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan.
1) Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi: a) pengadaan dan penggunaan bahan; b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) pengadaan dan penggunaan peralatan; d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) pelaksanaan fisik; dan/atau f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. BAB V MEKANISME PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN BARANGIJASA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA A. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH KEMENTERIAN PAN D A N RB Pencairan dana swakelola yang dilaksanakan sendiri oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan dengan mekanisme at cost baik dibayarkan dengan UP atau LS. B. PELAKSANAAN SWAKELOLA OLEH INSTANSI PEMERINTAH LAIN
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 3) keperluan bahan, Jasa lainnya, peralatan dan/atau tenagaahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan rencana kerja harian; 4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan; 5) produk yang dihasilkan; dan 6) spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
1) Laporan secara berkala (bulanan/mingguan/harian) atas kemajuan pekerjaan beserta bukti pendukungnya (absensi, undangan, notulensi dan lainnya disesuaikan dengan jenis pengeluaran); 2) Laporan pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli, materiallbahan dan peralatan beserta bukti pendukungnya (HPS, SPH, Negosiasi, SP Penetapan, SPPBJ, SPK, BAST, Kuitansi, SSP dan lainnya disesuaikan dengan jenis pengeluaran); 3) Laporan realisasi keuangan.
C. ALUR PENCAIRAN DANA SWAKELOLA
BAB V I PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan Pembayaran Tagihan Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dengan Cara Swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB ini dibuat untuk dipergunakan dan dijadikan dasar oleh seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian PAN dan RB. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Lb Februari 2011 am. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SELAKl,J,Kl)4SA PENGGUNA ANGGARAN, BAB V PENYELENGGARA PEKERJAAN SWAKELOLA
BAB V
Pekerjaan Swakelola dapat dilaksanakan oleh:
BAB VI UNSUR PEKERJAAN SWAKELOLA Unsur pekerjaan swakelola terdiri dari:
BAB VII PEMBAYARAN ATAS TAGIHAN PEKERJAAN SWAKELOLA Pembayaran atas tagihan pekerjaan swakelola dilaksanakan melalui mekanisme:
KETENTUAN PENUTUP
BAB VII
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana terlampir.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2011 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERlAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BAB V I PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan dan Pembayaran Tagihan Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dengan Cara Swakelola di Lingkungan Kementerian PAN dan RB ini dibuat untuk dipergunakan dan dijadikan dasar oleh seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Kementerian PAN dan RB. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Februari 2011 a.n. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA D A N REFORMASI BlROKRASl SELAKU UASA PENGGUNA ANGGARAN, /"
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)