Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172/PMK.04/2022
- Nomor
- 172/PMK.04/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 ten tang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi; MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.04/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAMRANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATANPENYELENGGARAANPANAS BUMI SALIN AN MENTERIKEUANGAN jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736);
jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
la. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu · apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/ a tau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1718), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! KEUANGANTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASANBEA MASUK DAN/ATAUTIDAKDIPUNGUTPAJAKDALAMRANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANASBUMI.
Menetapkan jdih.kemenkeu.go.id 2a. Dukungan Eksplorasi adalah dukungan pengembangan panas bumi yang disediakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi panas bumi yang diperlukan untuk penyiapan dan · pelelangan wilayah kerja. 2b. Penugasan Dukungan Eksplorasi adalah penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan dan melaksanakan Dukungan Eksplorasi.
6a. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan panas bumi. 6b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah se bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 6d. Lembaga Penelitian adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan salah satu di antaranya bidang panas bumi.
kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id Pasal 4
dan
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
a tau
- 11 ~ jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
jdih.kemenkeu.go.id Pasal II
jdih.kemenkeu.go.id BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1175 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....................... (20) . Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, terlampir bersama ini disampaikan dokumen sebagai berikut:
...................................... (5) . ...................................... (6) . . (7) . . (8) . . (9) . ..................................... (10) . ..................................... (11) . . (12) . ..................................... (13) . ..................................... (14) . Sewa / Bukan Sewa *) ..................................... (15) . . (16) . .. (17) . .. (18) . Nama Penerima Fasilitas NPWP Penerima Fasilitas Alamat Penerima Fasilitas Nama Importir NPWP Importir Alamat Importir Nomor dan Tanggal Kontrak : No. RIB Tanggal RIB Perkiraan Nilai Pabean Status Barang Pelabuhan Pemasukan LokasiPenggunaan Tujuan Penggunaan Kantor Pabean 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan data-data sebagai berikut: Yth. Menteri Keuangan melalui Kepala (4) . Nomor Lampiran Hal .......... (1)............. . (2) . .......... (3) . Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas lmpor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi KOP SURAT A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANASBUMI LAMPIRAN PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.04/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASANBEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANASBUMI jdih.kemenkeu.go.id *) Pilih salah satu Hormat kami, 8 ....................... (21). . ....................... (22) . Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. jdih.kemenkeu.go.id diisi dengan nomor surat dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan. diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan . diisi nama beserta alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nama lengkap:
diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)milik:
diisi alamat lengkap :
diisi nomor dan tanggal, bulan, dan tahun kontrak antara KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian dengan Penyedia Barang ( Vendorj apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendorj. diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id diisi tanggal, bulan dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi. diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nama pelabuhan pemasukan barang. diisi lokasi penggunaan/wilayah kerja panas bumi. diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan Kegiatan penyelenggaraan panas bumi, yaitu SP/SPE/PSP/PSPE/ Eksplorasi/ Eksploitasi/Pemanfaatan. diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang. diisi jenis-jenis dokumen lampiran sebagai dokumen pendukung dari permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nama pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi jabatan pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Nomor (22) Nomor (21) Nomor (20) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (14) Nomor (13) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
........................ (15) .. Kepala Kantor u.b Kepala Bidang (14) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud setelah melengkapi permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan dengan konfirmasi atas hal tersebut pada butir 2.
Yth. Pimpinan (6) . .. (4) .............. (3) .. ............. (5) . Pengembalian Dokumen Permohonan Nomor Lampiran: Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) . . . . . . . .. .. . . . .. . .. (2) . B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI "' 19 - jdih.kemenkeu.go.id diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan. diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan. diisi nama lengkap dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB). diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari direktur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan panas bumi. diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi alasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai belum dapat melakukan pemrosesan terhadap permohonan. diisi Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (16) Nomor (15) Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor(ll) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor(7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id : (15) . : (16) · : (17) . Nam a NPWP Alamat dengan rincian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Impor barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diimpor oleh: KEDUA : (2) . : (13) .. : (14) .. Nama NPWP Alamat KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANAS BUMI KEPADA ...... (2) ......... Memberikan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang akan digunakan di ........ (12) ........ , kepada: Menetapkan 2. Kontrak/Izin/Surat Nomor (9) dengan masa berlaku sampai dengan (10) ; Surat (2) Nomor (11) hal Spesimen . Tanda Tangan Masterlist/Rencana Impor Barang; 1.Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (8) ;Mengingat
telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilampiri dengan Rencana Impor Barang Nomor (4) , dengan perkiraan nilai pabean sebesar (5)........ yang telah mendapatkan persetujuan dari (6) Nomor (7) ;
Menimbang MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) . TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAUTIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAMRANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANAS BUMI KEPADA ....... (2) ......... C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan · pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif yakni uraian jenis barang bersangkutan. Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor. Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Barang impor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, hanya dapat diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,dengan ketentuan sebagai berikut:
Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUdilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor. Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tatalaksana impor . ............ (2) wajib menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Kepala .......... (22)........ , paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masa berlaku Keputusan . Menteri ini berakhir. Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal masa berlaku kontrak/izin/surat penugasan kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak/izin/surat penugasan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUABELAS KESEBELAS KESEPULUH KESEMBILAN KEDELAPAN KETUJUH KEENAM KELIMA KEEMPAT KETIGA jdih.kemenkeu.go.id ................. (23) . a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA (22) , Ditetapkan di (20) .. pada tanggal (21) .
- 23 ~ jdih.kemenkeu.go.id *) Pilih salah satu ................. (23) . a.n. MENTER!KEUANGAN KEPAIA
Uraian Barang Jumlah dan Perkiraan Nilai Pos Tarif Kantor Pabean Pelabuhan Tujuan Keterangan Satuan Pabean (US$) Pemasukan Penggunaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Eksplorasi/Eksploitasi*) TOTAL NILAI Sewa / Bukan Sewa*) Status Barang .....................
..................... (15) .. ..................... (12) . NamaNama ImportirLokasi Penggunaan DAFTAR RINCIAN BARANG LAMPIRANKEPUTUSANMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIANOMORTENTANGPEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA
jdih.kemenkeu.go.id diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB). diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal:
a tau
diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya:
a tau
diisi nomor dan tanggal surat mengenai spesiman tanda tangan. diisi lokasi penggunaa barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kernenterian / Lembag a, Pemerin tah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian . diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (6) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (Vendor) jika tidak diimpor langsung. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang ( Vendor) jika tidak diimpor langsung. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, a tau Lembaga Penelitian, a tau Penyedia Barang ( Vendor) jika tidak diimpor langsung. diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan pemasukan. diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi nama lengkap Penyedia Barang ( Vendor) jika tidak diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi perkiraan nilai pabean dalam US Dollar (US$) untuk setiap jenis barang impor. diisi nomor pos tarif/HS. diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor. diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan. Huruf (h) Huruf (g) Huruf (e) Huruf (f) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (22) Nomor (21) Nomor (20) Nomor (19) Nomor (18) Nomor (17) Nomor (16) Nomor (15) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
.......................... (15) .. a.n. Menteri Keuangan Kepala (1) . Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Nomor (12) yang akan digunakan di (13) .
Yth. Pimpinan (6) .. .. (4) .............. (3) . ............. (5) . Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor Lampiran Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) . ..................................... (2) . D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARMN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat penolakan permohonan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan. diisi jumlah lampiran berkas. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Harang (RIB). diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi. diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi alasan penolakan. diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (16) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (11) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (8) Nomor(7) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
..................... (12) .•.................... a.n. Kepala Kantor Kepala Bidang ( 11) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Yth. Pimpinan (6) .. ............. (4) ............... (3) .. ............. (5) . Pengembalian Dokumen Permohonan Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Lampiran Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) .. ........................................ (2) . E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengembalia.n dokumen permohonan. diisi jumlah lampiran berkas. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan. diisi nomor dan tanggal surat permohonan. diisi jenis perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi alasan permohonan belum dapat disetujui. diisi bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan pana.s bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (13) Nomor (12) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (9) Nomor(7) Nomor (8) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
KEDUA KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR (2) .. TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA (3) .. Mengubah (5) . Sebelumnya : (8) . Menjadi (9) . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Menetapkan Surat Pernyataan (3) Nomor (7) .Memperhatikan ............ (6) ..Mengingat
Menimbang MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR (2) .. TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAUTIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA (3) . KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) .. F. CONTOH FORMAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id ................ (16) . a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA (15) . Ditetapkan di (13) . pada tanggal ( 14) . jdih.kemenkeu.go.id *) Pilih salah satu .................
a.n. MENTERI KEUANGAN KEPAI.A
Uraian Barang Jumlah dan Perkiraan Nilai Pos Tarif Kantor Pabean Pelabuhan Tujuan Keterangan Satuan Pabean (US$) Pemasukan Penggunaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Eksplorasi (h) /Eksploitasi*) TOTAL NILAI Sewa / Bukan Sewa*) Status Barang .....................
..................... (17) . ..................... (18) . NamaNama ImportirLokasiPenggunaan DAFTAR RINCIAN BARANG LAMPIRANKEPUTUSANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMORTENTANGPERUBAHANATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR.
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAKDALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANASBUMI KEPADA
jdih.kemenkeu.go.id diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu:
diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyatakan bahwa barang impor yang diajukan permohonan perubahan belum pernah dilakukan impor. diisi data yang akan disesuaikan. diisi data yang telah disesuaikan. diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan. diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan. Tidak perlu diisi jika pelabuhan pemasukan tujuan perubahan di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nama tempat ditetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan perubahan. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga PETUNJUK PENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian / Penyedia Barang (Vendor). diisi lokasi penggunaan barang impor yang diajukan permohonan perubahan. diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US$) untuk setiap jenis barang impor. diisi nomor pos tariff HS. diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor. diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan. - 35 .. Huruf (h) Huruf (g) Huruf (e) Huruf (f) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (18) Nomor (17) Nomor (16) Nomor (15) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
............. (11) .. a.n. Menteri Keuangan Kepala (1) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Yth. Pimpinan (6) . .. (4) ............... (3) . ............. (5) . Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Lampiran Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) . ............................................. (2) . G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANASBUMI jdih.kemenkeu.go.id diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi diisi nomor surat penolakan permohonan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan. diisi jumlah lampiran berkas. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi salah satu jenis perubahan yang diajukan, antara lain yaitu:
diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi alasan penolakan. diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (12) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
......................... (14) .. Kepala (13) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
............ (1) .. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (9) , bersama ini kami disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Yth. Pimpinan (8) .. .. (5) ............... (4) . ............. (6) .. Pengembalian Dokumen Permohonan (7) . Nomor Lampiran: Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAJ .............................. (1) . .......................................... (2) . ........................................ (3) . H. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN jdih.kemenkeu.go.id diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan. diisi pemindahtanganan atau pemusnahan. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan. diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama barang yang akan diajukan pemindahtanganan/ pemusnahan. diisi alasan pengembalian. diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Kepala Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (15) Nomor (14) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id ................ (2) . ................ (8) . ................ (9) . Nama NPWP Alamat KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI.. ..... (2) KEPADA ......... (3) DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG. Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang: dari: Menetapkan Surat Pernyataan (2) Nomor (7) ;Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (6) ;Mengingat
Menimbang MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, TENT ANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI (2) KEPADA (3) . DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) .. I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG jdih.kemenkeu.go.id ............... (17) . a.n. MENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA KEPALA. (16) , Ditetapkan di (14) . pada tanggal ( 15) . Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
KEEMPAT KETIGA dengan rincian sbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUyang pada waktu impor bea masuk dan pajak dalam rangka impornya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi. Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA ................ (3) . ................ (10) . ................ (11) . kepada: Nama NPWP Alamat jdih.kemenkeu.go.id .................
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA
URAIAN BARANG SATUAN PABEAN POS TARIF PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TEMPAT PEMASUKAN NO MOR TANGGAL NO.URUT NO MOR TANGGAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) m (k) TOTAL NILAI .....................
.....................
Nam.aNPWP DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN LAMPIRANKEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMORTENTANGPERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATASIMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI
KEPADA
disii nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian a tau Perusahaan yang menerima pemindahtanganan. diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak: dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal surat pemyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan peromohonan pemindahtanganan. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan. diisi direktur pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/ atau nomor induk pegawai) diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor. diisi nomor pos tarif/HS. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Huruf (k) Huruf 0) Huruf (i) Huruf (h) Huruf (g) Huruf (e) Huruf (f) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (17) Nomor (16) Nomor (15) jdih.kemenkeu.go.id dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. ................ (2) . ................ (7) . ................ (8) . Nam a NPWP Alamat KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA ......... (2) DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG. Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, kepada: Menetapkan Surat Pernyataan (2) Nomor (6) ..Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (5) ..Mengingat
Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada ......... (2)....... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang; Menimbang MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) , . TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA (2) .. DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKAIMPORYANGTERUTANG ~ 45 - jdih.kemenkeu.go.id ............... (17) . a.n. MENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA KEPALA (16) . Ditetapkan di (14) .. pada tanggal ( 15) . Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
KEEMPAT KETIGA Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang untuk dipakai. Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA jdih.kemenkeu.go.id ................. (14) . a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPAIA
URAIAN BARANG & PABEAN POS TARIF PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TEMP AT SATUAN PEMASUKAN NO MOR TANGGAL NO.URUT NOMOR TANGGAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) TOTAL NILAI ......................
.....................
Nam.aNPWP DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN LAMPIRANKEPUTUSANMENTER! KEUANGAN NOMORTENTANGPERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA
diisi nama lengkap KKOB,Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang imper yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi direktur pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang imper yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang imper yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper PETUNJUKPENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai). diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor. diisi nomor pos tarif/HS. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Huruf (k) Huruf (j) Huruf (i) Huruf (h) Huruf (g) Huruf (e) Huruf (f) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
......................... (13) . Kepala (12) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.
dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara.
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (8) , bersama ini kami disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Yth. Pimpinan (7) . ........ (5) ............... (4) .. ............. (6) . Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan *) Nomor Lampiran Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) . ........................................ (2) . ........................................ (3) . K. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONANPEMINDAHTANGANANATAU PEMUSNAHAN jdih.kemenkeu.go.id diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi tempat dan tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/ Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/ Pemusnahan. diisi KKOB, Sadan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan. diisi nomor surat permohonan Pemindahtanganan/ Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor · atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi jenis barang yang akan diajukan Pemindahtanganan/ Pemusnahan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi alasan penolakan diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi instansi yang diberikan tembusan surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
Hormat kami, G ............... (8). . ............... (9) . Demikian disampaikan dam atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Dengan hormat, Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Pemindahtanganan tersebut telah dilaksanakan pada Hari / Tanggal : (5) / (6) . Ternpat : (7) . dengan rincian barang yang dipindahtangankan sebagaimana terlampir. Yth. Kepala (4) . ....... (2) ........... (1) . .......... (3) . Laporan Realisasi Pemindahtanganan Nomor Lampiran Hal KOP SURAT L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN ~ 52 - jdih.kemenkeu.go.id ~ ......................
.....................
KEP Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak KPU/KPPBC Pemberitahuan Faktur Pajak No. Uraian Barang Jumlah & Dipungut Pajak Dalam Tempat Pabean Imper Penerima Satuan Rangka Imper Pemasukan Pindah Tangan Nomor Tanggal No. Urut Nomor Tanggal Nomor Tanggal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) U) (k)
........ (13) . NamaNPWP LAPORANREALISASI PEMINDAHTANGANAN jdih.kemenkeu.go.id diisi nomor surat dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan. diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemindahtanganan. diisi tempat dan tanggal surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan. diisi nama dan tipe Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat. diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi alamat lengkap tempat dilakukan pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi nama pimpinan KKOB,Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan. diisi jabatan pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian Z Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan. diisi direktur pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nama KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)milik KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri tentang pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. PETUNJUK PENGISIAN Huruf (h) Huruf (g) Huruf (f) Huruf (e) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan. diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan. diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan. Huruf U) Huruf (k) Huruf (1) Huruf (i) jdih.kemenkeu.go.id . ····· (111 .. ······· . NIP (12) . Yang menyaksikan, Petugas/Pejabat Bea dan Cukai ( (26) )( (24) ) ............... (25) ................ (23) . Penerima Barang, KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian/Kuasanya, Yang melaksanakan Pemindahtanganan, . ... (22) ........ (21) ......... (20) ..... 1--(19).. 1 Keterangan Jumlah & Satuan Uraian BarangNo. Pada hari (5) tanggal.. (6) , kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari (7)....... Nomor (8)..... tanggal ...... (9) , serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (10) . Nama (11) . NIP (12) . Pangkat/Jabatan (13) . telah menyaksikan Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh: Nama (14) . NPWP (15) . Pemindahtanganan barang dengan data sebagai berikut:
Daftar barang yang dipindahtangankan: BERITA ACARAPEMINDAHTANGANAN NOMOR: (3) TANGGAL: (4) . KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAJ ........................ ( 1 ) . ........................ (2) . M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN jdih.kemenkeu.go.id diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak Perlu diisi jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nomor berita acara pemeriksaan Pemindahtanganan barang imper yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan barang imper untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan Pemindahtanganan barang imper untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka imper atas imper barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan. diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan. diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor pemberitahuan pabean imper. diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean imper. diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemindahtanganan. diisi nomor urut barang. diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu. diisi jumlah dan satuan barang yang dipindahtangankan. diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan. diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang melaksanakan Pemindahtanganan. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (15) Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang melaksanaan Pemindahtangan. diisi nama jabatan dari penerima barang. diisi nama jabatan dari penerima barang. Nomor (25) Nomor (26) Nomor (24) jdih.kemenkeu.go.id dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Persetujuan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
namun tidak mempunyai nilai ekonomis dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang. KEDUA ................ (2) . ................ (7) . ................ (8) . Nama NPWP Alamat KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANAS BUMI KEPADA (2) . Memberikan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, kepada: Menetapkan Surat Pemyataan (2) Nomor (6) ;Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (5) ;Mengingat
Menimbang MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR: (1) . TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKANFASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAUTIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAMRANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATANPENYELENGGARAANPANAS BUMI KEPADA (2) . N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANASBUMI jdih.kemenkeu.go.id ............... (14) . a.n. MENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA ................ ( 13) , Ditetapkan di ( 11) . pad a tanggal ( 12) .. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
KELIMA KEEMPAT Pembayaran bea masuk untuk barang dan bahan dalam keadaan rusak yang telah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUAberdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan:
Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA jdih.kemenkeu.go.id .................
a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ................ (13) , NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK KANTOR PEMBERITAHUAN JUMLAH NILAI DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PABEAN PABEAN IMPOR NO. URAIAN BARANG & PABEAN POS TARIF PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TEMP AT SATUAN PEMASUKAN NO MOR TANGGAL NO. NO MOR TANGGAL URUT (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) TOTAL NILAI .....................
.....................
NamaNPWP DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN LAMPIRANKEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMORTENTANGPERSETUJUAN PEMUSNAHAN ATAS BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATASIMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANASBUMI KEPADA
jdih.kemenkeu.go.id diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha. diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB/Badan Usaha atau dokumen lain yang terkait. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB/Badan Usaha. diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha. diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/ atau nomor induk pegawai). diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor. diisi nomor pos tarif/HS. PETUNJUKPENGISIAN Huruf (e) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor(ll) Nomor (10) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Huruf (k) Huruf (j) Huruf (i) Huruf (h) Huruf (g) Huruf (f) jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
Hormat kami, G ............... (8). . ............... (9) .. Demikian disampaikan dam atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Dengan hormat, Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Pemusnahan tersebut telah dilaksanakan pada Hari / Tanggal (5) / (6) .. Tempat (7) . dengan rincian barang yang dimusnahkan sebagaimana terlampir. Yth. Kepala (4) . ....... (2) ................ (1) . .......... (3) .. Laporan Realisasi Pemusnahan Nomor Lampiran Hal KOP SURAT
... . (10) . KEP Pemberian Pembebasan Bea Pemberitahuan Jumlah & Masuk dan/atau Tidak Dipungut KPU/KPPBC Pabean Impor Cara Faktur Pajak No. Uraian Barang Satuan Pajak Dalam Rangka Impor Tempat Pemusnahan Pemasukan Nomor Tanggal No. Urut Nomor Tanggal Nomor Tanggal (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) m (k)
........ (13) . NamaNPWP LAPORANREALISASI PEMUSNAHAN jdih.kemenkeu.go.id diisi nomor surat dari KKOB/Badan . Usaha mengenai penyampaian Laporan Realisasi Pemusnahan. diisi tempat dan tanggal surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan. diisi jumlah berkas yang dilampirkan. diisi Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat. diisi hari pelaksanaan Pemusnahan. diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan. diisi alamat lengkap tempat dilakukan Pemusnahan. diisi nama pimpinan KKOB/Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan. diisijabatan pimpinan KKOB/Badan Usaha. diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama KKOB/Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)milik KKOB/Badan Usaha. diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas · pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi tanggal, bulan, dan tahuri pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi cara melakukan pemusnahan. PETUNJUK PENGISIAN Huruf U) Huruf (i) Huruf (h) Huruf (g) Huruf (fj Huruf (e) Huruf (d) Huruf (c) Nomor (13) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis). diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis). Huruf (1) Huruf (k) jdih.kemenkeu.go.id .............. (11). . NIP (12) . ( (24) ) ............... (23) . Yang menyaksikan, Petugas/Pejabat Bea dan Cukai, Yang melaksanakan Pemusnahan, KKOB/ Badan Usaha/ Kuasanya, .. .. (22) ...... .. (21)......... (20) ..... 1 .. (19) .. 1 Cara Pemusnahan Jumlah & Satuan Uraian BarangNo. Pada hari (5) tanggal.. (6) , kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari (7).. ..... Nomor (8)..... tanggal ...... (9) ....... , serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (10) ....... Nama (11) . NIP (12) . Pangkat/Jabatan (13) . telah menyaksikan Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh: Nama : (14) .. NPWP : (15) . Pemusnahan barang dengan data sebagai berikut:
Daftar barang yang dimusnahkan: BERITA ACARAPEMUSNAHAN NOMOR: (3) TANGGAL: (4) . KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAJ ........................ (1) . ........................ (2) .. P. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN jdih.kemenkeu.go.id diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak Perlu diisi jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nomor berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi hari pelaksanaan Pemusnahan. diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan. diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan. diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan. diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan. diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KKOB/Badan Usaha. diisi nomor pemberitahuan pabean impor. diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor. diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemusnahan. diisi nomor urut barang. diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu. diisi jumlah dan satuan barang yang dimusnahkan. diisi cara pelaksanaan pemusnahan. diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB/Badan Usaha, yang melaksanakan Pemusnahan. diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB/ Badan Usaha yang melaksanakan Pemusnahan. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (24) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (13) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Tetap. Q. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)