Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.04/2019
- Nomor
- 218/PMK.04/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
bahwa pemberian pembebasan bea masuk atas impo ·b. barang untuk keperluan kegiatan penyelengga:raan panas bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.Ol0/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.Oll/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi se:rta Panas Bumi; www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN Bagian Kesatu Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Pasal 4
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Kepala Kantor Wilayah a tau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan sesuai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 6 ( 1) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
BAB III PEMASUKAN BARANG IMPOR Bagian Kesatu lmpor Barang Fasilitas
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 8
( 1) Dalam hal terdapat:
Terhadap barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku ketentuan larangan dan/ atau pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenm larangan dan/ atau pembatasan. BABIV PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK
www.jdih.kemenkeu.go.id
danjatau
danjatau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BABV PEMINDAHTANGANAN Bagian Kesatu Jangka Waktu Pemindahtanganan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Permohonan Izin Pemindahtanganan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)