Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.01/2022
- Nomor
- 175/PMK.01/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor l11/PMK.03/2014 tentang KonsultanPajak; 1.Pasal17ayat(3)Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor6Tahun1983tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262)sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-UndangNomor7 Tahun2021tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6736); 3.Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan\ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);. \ jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 5.PeraturanMenteriKeuanganNomor 111/PMK.03/2014 tentangKonsultan Pajak(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor761); 6.PeraturanMenteriKeuanganNomor 118/PMK.01/2021tentangOrganisasidanTataKerja Kementerian Keuangan(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER!KEUANGAN TENTANG PERUBAHANATASPERATURANMENTER!KEUANGAN NOMOR111/PMK.03/2014TENTANG KONSULTAN PAJAK. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanMenteriKeuangan Nomor111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014Nomor 761)diubah sebagai berikut: 1.Ketentuan angka2dan angka8Pasal1diubah serta angka10Pasal1dihapussehingga Pasal1berbunyi sebagai berikut:
DalamPeraturanMenteri iniyangdimaksuddengan: 1.Konsultan Pajakadalah orang yang memberikan jasakonsultasi perpajakan kepadaWajibPajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.KartuIzinPraktik adalah kartu tandapengenal diriatauidentitas sebagai Konsultan Pajakuntuk memberikanjasakonsultasi perpajakan. 4.Sertifikat Konsultan Pajak adalah surat keterangan tingkat keahlian sebagai Konsultan Pajak. 5.Sertifikasi Konsultan Pajak adalah kegiatan yang dilaksanakan untukmemperoleh Sertifikat Konsultan Pajak. 6.Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak adalah panitia yang dibentukoleh Menteri Keuanganuntukmenyelenggarakan Sertifikasi Konsultan Pajak. 7.Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional. 8.Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan bagi Asosiasi Konsultan Pajak yang telah terdaftar di Sekretariat Jenderal\ Kementerian Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id 9.Akademisiadalahorang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan perpajakan danberafiliasi denganperguruantinggi. 10.Dihapus. 2.Ketentuan ayat(1)huruffPasal2diubahsehingga Pasal2berbunyi sebagai berikut:
(1)Setiap orangperseorangan yangakanmenjadi Konsultan Pajakharusmemenuhipersyaratan sebagai berikut: a.Warga NegaraIndonesia; b.bertempattinggaldiIndonesia; c.tidak terikatdengan pekerjaanatau jabatan pada Pemerintah/Negaradan/atauBadan UsahaMilikNegara/Daerah; d.berkelakuanbaik yangdibuktikan dengan suratketerangan dariinstansiyang berwenang; e.memiliki Nomor PokokWajibPajak; f.menjadi anggotapadasatuAsosiasiKonsultan Pajak yangterdaftardiSekretariatJenderal Kementerian Keuangan;dan g.memilikiSertifikat KonsultanPajak. (2)Dalamhal orang perseorangan yangakanmenjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalahorang yangpemahmengabdikandiri sebagaipegawai diDirektoratJenderalPajakdan mengundurkandiri sebagaiPegawai Negeri Sipil sebelum mencapaibatas usia pensiun,selain harusmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),yangbersangkutan juga harusmemenuhi persyaratansebagai berikut: a.diberhentikan dengan hormatsebagaiPegawai Negeri Sipilatas permintaansendiri;dan b.telahmelewatijangka waktu2(dua)tahun terhitung sejak tanggalsurat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (3)Dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pensiunanpegawai Direktorat Jenderal Pajak, selainharus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa20 (dua puluh) tahundiDirektorat JenderalPajak; jdih.kemenkeu.go.id
Pasa13
jdih.kemenkeu.go.id
\ jdih.kemenkeu.go.id
1.fotokopisuratkeputusanpemberhentian denganhormatsebagaiPegawaiNegeri Sipil ataspermintaansendiriatau surat keputusan pensiun; dan J.suratpernyataanyang berisi komitmenuntuk melaksanakan peraturanperundang- undanganperpajakandengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnyayangdibuatdengan menggunakanformatsebagaimanatercantum dalam LampiranIVyangmerupakanbagian tidakterpisahkandariPeraturanMenteriini. 4.Ketentuan ayat(4)dan ayat(5)Pasal5diubahsehingga Pasal5berbunyi sebagai berikut:
(1)lzinPraktiksebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat(1)diberikan mulai dariIzinPraktik tingkatA, kecualibagipensiunanpegawaiDirektorat JenderalPajak,IzinPraktik diberikan sesuai dengan hasil kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasipensiunanpegawaiDirektoratJenderal PajakolehPanitiaPenyelenggara Sertifikasi KonsultanPajak. (2)IzinPraktik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat ditingkatkanketingkat yang lebih tinggi secaraberjenjang. (3)Untuk mendapatkan peningkatanIzinPraktik sebagaimana dimaksud pada ayat(2)harus memenuhi persyaratan: a.telah berpraktiksebagai Konsultan Pajak paling singkat12(duabelas)bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan tentangIzinPraktik terakhir; dan b.memiliki Sertifikat Konsultan Pajak dengan tingkat keahlian yang lebih tinggidari Sertifikat Konsultan Pajak yang digunakanuntuk memperolehIzinPraktik terakhir. (4)Konsultan Pajak yang bermaksud meningkatkan IzinPraktik dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)harus menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. (5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam LampiranVIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan: jdih.kemenkeu.go.id a.fotokopiSertifikat Konsultan Pajakterakhir yangtelahdilegalisasiolehketuakomite pelaksanaPanitiaPenyelenggara Sertifikasi KonsultanPajak; b.salinan Keputusan SekretarisJenderal Kementerian KeuangantentangIzinPraktik terakhir; c.KartuIzinPraktik terakhir; d.SuratKeteranganCatatanKepolisian(SKCK) dariKepolisian NegaraRepublikIndonesia (POLRI); e.pasfototerakhir berwarna dan berlatar belakangputih ukuran2x3cmsebanyak3 (tiga)lembar;dan f.fotokopisuratkeputusankeanggotaanAsosiasi Konsultan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal2ayat(1)huruffyang telah dilegalisasiolehKetua Umum Asosiasi KonsultanPajak. 5.Ketentuan ayat(2),ayat(3),dan ayat(4)Pasal6diubah sehingga Pasal6berbunyisebagai berikut:
(1)PermohonanuntukmemperolehIzinPraktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3ayat(2)dan permohonanuntukpeningkatanIzinPraktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal5ayat(4) harusdiajukanpalinglambat2(dua)tahunsejak tanggal diterbitkannyaSertifikat KonsultanPajak. (2)Ataspermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),SekretarisJenderalKementerian Keuanganataupejabat yangditunjuk dalam jangka waktu paling lama5 (lima)hari kerja terhitungsejak diterimanya permohonan secara lengkap,memutuskanuntukmenyetujuiatau menolak. (3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)disetujui, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuanganatau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan tentangIzinPraktik. (4)Formatkeputusan tentangIzinPraktik sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam LampiranVIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri 1n1. (5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)disetujui, kepada pemohon diterbitkan salinan keputusan tentangIzin Praktik. (6)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan. \ jdih.kemenkeu.go.id (7)Apabilasampai dengan berakhirnyajangkawaktu sebagaimana dimaksud padaayat(2)belum terdapatsuatukeputusan,permohonan sebagaimana dimaksud padaayat(1)dianggap disetujui. 6.Ketentuan ayat(2),ayat(3),ayat(5),ayat(6),ayat(8), dan ayat(9)Pasal7diubahsehingga Pasal7berbunyi sebagaiberikut:
(1)Terhadap Konsultan Pajak yang telah diberikan IzinPraktik,diterbitkan KartuIzinPraktik. (2)SekretarisJenderalKementerian Keuanganatau pejabatyangditunjukmenerbitkan KartuIzin Praktik. (3)Format KartuIzinPraktik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dibuatdengan menggunakan format sebagaimana tercantumdalam LampiranVIIIyang merupakanbagiantidak terpisahkandari PeraturanMenteriini. (4)Jangkawaktu masa berlaku KartuIzinPraktik sebagaimana dimaksud padaayat(1)adalah selama2(dua)tahunterhitungsejak tanggal penerbitanIzinPraktik. (5)Sebelumjangkawaktumasa berlaku KartuIzin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat(4) berakhir, Konsultan Pajakharusmenyampaikan permohonan kepada SekretarisJenderal Kernenterian Keuanganun tuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku KartuIzinPraktik. (6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) dibuatdengan menggunakan formatsebagaimana tercantum dalam LampiranIXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini,dan harusdilampiri dengan KartuIzinPraktik dan pasfototerakhir berwarna dan berlatar belakang putih ukuran2x3 cm sebanyak2(dua) lembar. (7)Perpanjangan masa berlaku KartuIzinPraktik diberikan dalam hal Konsultan Pajak tidak sedang menjalani masa pembekuanIzinPraktik. (8)Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku KartuIzinPraktik sebagaimana dimaksud pada ayat(5)disetujui, dalam jangka waktu paling lambat1(satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap diterbitkan KartuIzin Praktik. Dalam hal KartuIzinPraktik telah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan untuk dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat(5),kepada Konsultan Pajak dikenai teguran tertulis oleh SekretarisJenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.
(1)ProsespermohonanlzinPraktik,peningkatanIzin Praktik,dan perpanjanganKartuIzinPraktikserta penerbitanIzinPraktik Konsultan PajakdanKartu IzinPraktik dilakukan secaraelektronik (2)Dalamhal proses permohonanIzinPraktik, peningkatanIzinPraktik,dan perpanjanganKartu IzinPraktikserta penerbitanIzinPraktik Konsultan PajakdanKartuIzinPraktik sebagaimana dimaksud padaayat(1)tidakdapat dilakukan secaraelektronik, proses permohonanIzinPraktik, peningkatanIzinPraktik,dan perpanjangan Kartu IzinPraktiksertapenerbitanIzinPraktik Konsultan PajakdanKartuIzinPraktik dilakukan secara manual. 8.KetentuanPasal15diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Komitepengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal14ayat(3)huruf aberwenang: a.menentukanstrukturorganisasikomite pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat(3)hurufb; b.menentukanmateri dansoalujianSertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkatsertifikasi bagipensiunanpegawai DirektoratJenderalPajak; c.menentukan kriteria kelulusan peserta ujian Sertifikasi KonsultanPajak; d.menetapkanbiaya Sertifikasi KonsultanPajak; e.mengevaluasi penyelenggaraan Sertifikasi KonsultanPajak; f.menyelesaikan perselisihan yang timbul pada KomitePelaksana; g.menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak; h.menunjuk akuntanpublik yang melakukan audit atas laporan keuangan Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan usulankomite pelaksana; i.menentukan kriteria dan menetapkan perguruantinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9hurufa;dan
jdih.kemenkeu.go.id (2)Susunankeanggotaankomitepengarahmeliputi: a.ketuamerangkapanggota; b.wakilketuamerangkapanggota; c.sekretarismerangkapanggota;dan d.anggota. (3)Keanggotaan komitepengarah berjumlah7(tujuh) orang yang terdiridari: a.1(satu)orangpejabat PusatPembinaanProfesi Keuangan yangdiusulkanolehSekretaris JenderalKementerian Keuangan; b.1(satu)orangpejabatDirektoratJenderal Pajak yangdiusulkanolehDirekturJenderal Pajak; c.1(satu)orangpejabat PusatPendidikandan Pelatihan Pajak yangdiusulkanoleh Kepala Badan PendidikandanPelatihan Keuangan; d.1(satu)orangpejabat InspektoratJenderal Kementerian Keuangan yangdiusulkanoleh lnspektur JenderalKementerian Keuangan; e.2(dua)orang perwakilanpenguruspusatdari Asosiasi Konsultan Pajak yangditunjuk berdasarkan kesepakatandari Asosiasi Konsultan Pajak yangterdaftar pada Kementerian Keuangan;dan f.1(satu) orang perwakilan dari kalangan akademisi. (4)Ketua komitepengarah sebagaimana dimaksud pada ayat(2)dijabatolehanggota komitepengarah yang merupakanperwakilan dari PusatPembinaan ProfesiKeuangan,wakilketuakomitepengarah dijabatolehanggotakomitepengarah yang merupakanperwakilan dari DirektoratJenderal Pajak,dan sekretariskomitepengarah dijabatoleh anggota komitepengarah yang berasal dari Pusat Pendidikan dan PelatihanPajak. (5)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat(3) hurufa,hurufb,hurufc,danhurufdditunjuk dan diangkat secaraexofficiosebagai anggota komite pengarah. (6)Pengajuan perwakilan pengurus pusatAsosiasi Konsultan Pajak sebagai anggota komite pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat(3)hurufe dilakukan dengan ketentuansebagai berikut: a.disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengajuan perwakilan pengurus pusatsebagai anggota komite pengarah; dan b.ditandatanganiolehseluruh ketua umum Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Kementerian Keuangan. \ jdih.kemenkeu.go.id (7)Dalamhalketentuansebagaimana dimaksud pada ayat(6)tidak terpenuhi, keanggotaankomite pengarahdariunsurAsosiasiKonsultan Pajak ditunjukolehSekretarisJenderalKementerian KeuanganatasnamaMenteriKeuangan. (8)Perwakilandarikalanganakademisi sebagaimana dimaksud pada ayat(3)huruffditunjukoleh SekretarisJenderalKementerian Keuanganatas namaMenteri Keuangan. (9)Anggotakomitepengarahyangmerupakan perwakilanpenguruspusatAsosiasiKonsultan Pajakdanperwakilan akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat(3)hurufedanhuruffharus memenuhi kriteriasebagai berikut: a.memilikikeahliandibidang perpajakan; b.tidak pernah dipidana penjaraataukurungan; dan c.tidak dalamstatusterpidana. 9.Ketentuan ayat(1)hurufd,ayat(2),dan ayat(3)Pasal 16diubah sertadiantaraayat(3)dan ayat(4)Pasal 16 disisipkan1(satu)ayat,yakni ayat(3a)sehingga Pasal 16berbunyi sebagai berikut:
(1)Komitepelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal14ayat(3)hurufbberwenang: a.mengumpulkan danmengelolamateri dansoal ujianSertifikasi Konsultan Pajakdan kegiatan penyetaraan tingkatsertifikasi bagipensiunan pegawaiDirektoratJenderalPajak; b.memungut danmengelola biaya Sertifikasi KonsultanPajak; c.menetapkan waktu danlokasi penyelenggaraan ujianSertifikasi Konsultan Pajakdan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasibagipensiunanpegawaiDirektorat JenderalPajak; d.menyelenggarakan ujianSertifikasi Konsultan Pajak; e.melakukan penilaian hasil ujianSertifikasi Konsultan Pajak dan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagipensiunanpegawai Direktorat JenderalPajak; f.menetapkan kelulusan peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak; g.menetapkan tingkat sertifikasi bagipensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal13ayat(2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh komite pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal15ayat(1)hurufi;dan h.menerbitkan Sertifikat Konsultan Pajak. jdih.kemenkeu.go.id (2)Strukturorganisasidananggotakomitepelaksana ditetapkanolehkomitepengarah. (3)Anggotakomitepelaksanasebagaimana dimaksud pada ayat(2)dapatberasaldari: a.AsosiasiKonsultanPajak yangterdaftar pada Kementerian Keuangan;dan b.nonAsosiasiKonsultanPajak,seperti ahlidi bidangteknologi informasi. (3a)AsosiasiKonsultan Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat(3)hurufamengusulkananggotakomite pelaksanadengan memperhatikanproporsi jumlahanggota. (4)Komitepelaksanabertanggung jawab kepada komitepengarah. 10.Ketentuan Pasal18diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:
Konsultan Pajakberhimpun dalam wadahAsosiasi KonsultanPajak yangterdaftar padaKementerian Keuangan. 11.Ketentuan Pasal19diubahsehingga Pasal19berbunyi sebagai berikut:
(1)Untuk menjadiAsosiasiKonsultan Pajak yang terdaftar padaKementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,Asosiasi Konsultan Pajakharusmemenuhi persyaratan dan menyampaikan permohonan kepada Sekretaris JenderalKementerian Keuangan. (2)Persyaratanuntukmenjadi AsosiasiKonsultan Pajak yang terdaftar padaKementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),meliputi: a.berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.memilikianggaran dasar dan anggaran rumah tangga; c.mempunyaisusunan pengurus yang telah disahkanolehrapatanggota; d.memiliki program pengembangan profesional berkelanjutan; e.memiliki kode etik dan standarprofesi Konsultan Pajak;dan f.memiliki Dewan Kehormatan yang berfungsi untukmengawasi, memeriksa dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan standarprofesi Konsultan Pajak oleh anggota asosiasi. (3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam LampiranXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan harus dilampiri dengan: ··� jdih.kemenkeu.go.id a.aktanotarisyangdisahkanolehKementerian Hukum danHak AsasiManusia; b.anggarandasardan anggaranrumahtangga; c.susunanpenguruspusatdancabangyang telah disahkanolehrapatanggota; d.daftaranggotadanfotokopiKartuIzinPraktik anggota yangmasihberlaku; e.program pengembanganprofesional berkelanjutan; dan f.kodeetikdanstandarprofesiKonsultanPajak. (4)Ataspermohonanyangtelah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksudpadaayat(2) dan ayat(3),SekretarisJenderalKementerian KeuanganmenerbitkanSuratKeterangan Terdaftar. (5)SekretarisJenderalKementerian Keuangan berwenangmenetapkan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dalam halAsosiasi Konsultan Pajaktidak memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufa, hurufb,hurufc,hurufd,hurufe,atau huruff. 12.Ketentuan ayat(1)hurufcdan ayat(3)Pasal 20diubah sehingga Pasal20berbunyi sebagai berikut:
(1)AsosiasiKonsultan Pajak yang telah mendapatkan SuratKeterangan Terdaftarsebagaimana dimaksud dalam Pasal19ayat(4)berwenang: a.menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesionalberkelanjutan dan menerbitkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesionalberkelanjutanbagi anggotanya; b.membentukdewankehormatan yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Konsultan Pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadapkodeetik Konsultan Pajakdan/ atau standarprofesi KonsultanPajak; c.menyampaikanusulanpengenaan sanksi dalam hal Konsultan Pajak yang diperiksa dinyatakan bersalah melanggar kodeetik Konsultan Pajakdan/ atau standarprofesi Konsultan Pajak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan d.menerbitkan surat keputusan mengenai keanggotaan Asosiasi Konsultan Pajak dan kartu tanda anggota Asosiasi Konsultan Pajak. (2)Asosiasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1)wajibmembuat laporan keuangan setiap tahun. (3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diaudit olehakuntan publik dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan paling lambat akhir bulan Apriltahun berikutnya. jdih.kemenkeu.go.id 13.Ketentuan Pasal21dihapus. 14.Ketentuan ayat(4)Pasal24diubahsehingga Pasal 24 berbunyisebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)