Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.01/2018
- Nomor
- 176/PMK.01/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 72
b . bahwa sehubungan dengan adanya perubahan batas maksimal peringkat jabatan berdasarkan J enJang pendidikan dan perubahan mekanisme penetapan bagi Pelaksana dalam jabatan dan peringkat, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkunga:n Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan J abatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan; 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 0 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2 0 1 0 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 74);
4 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2 0 1 5 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 5 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan. www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4 . Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki j abatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang dan pendidikan sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kernenterian Keuangan. 5 . Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pendidikan dan/ atau masa kerj a sesuai dengan ketentuan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 6 . Pelaksana Tertentu adalah Pelaksana selain Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus yang menduduki j abatan dengan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 7 . Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas belaj ar sesuai dengan ketentuan mengenm j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 8 . Tugas Belajar adalah penugasan untuk mengikuti pendidikan dengan gelar dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, baik di dalam maupun di luar negen. www.jdih.kemenkeu.go.id 9 . Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pej abat yang berwenang kepada pegawai untuk rnelanjutkan pendidikan di luar kedinasan.
1 1 . Unit Kerja Terkecil dalarn Unit Kerj a yang selanjutnya disebut Unit Kerja Terkecil adalah unit Eselon IV, unit Eselon V, atau struktur organisasi terkecil pada unit orgamsas1 non Eselon/ Badan Layanan Urnurn di lingkungan Kernen terian Keuangan. 1 2 . Forrnasi Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Forrnasi adalah susunan j abatan dan peringkat Pelaksana sesuai dengan ketentuan rnengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kernenterian Keuangan.
1 5 . Nilai Kinerj a Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utarna suatu organisasi dengan rnernperhitungkan bobot Indikator Kinerja Utarna dan bobot perspektif pada unit yang rnerniliki peta strategi sesuai dengan ketentuan rnengenai pengelolaan kinerj a di lingkungan Kernenterian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6. Atasan Langsung Pelaksana yang selanjutnya disebut Atasan Langsung adalah pimpinan Unit Kerja Terkecil yang langsung membawahi Pelaksana, atau pej abat yang diberikan kewenangan sebagai atasan langsung Pelaksana. 1 7. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap Pelaksana oleh Atasan Langsung untuk 1 (satu) periode evaluasi. 1 8 . Periode Evaluasi adalah rentang waktu penilaian Pelaksana yang dihitung mulai bulan Januari sampa1 dengan bulan Desember pada tahun yang sama. 1 9 . Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum adalah kemampuan Pelaksana Umum dalam melaksanakan tugas pada j abatan satu tingkat lebih tinggi dari jabatan yang diduduki saat ini.
2 1 . Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan se bagai dasar penilaian bagi Pelaksana yang mengacu pada NPKP dan NKO. 2 2 . Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian akhir atas hasil Evaluasi bagi Pelaksana.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II JENIS JABATAN PELAKSANA
BAB II
( 1 ) Pelaksana d i lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
b . Pelaksana Khusus;
a. b. c. d. Bendahara; Sekretaris; Ajudan; dan Pengemudi. BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
( 1 ) Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme penetapan j abatan dan peringkat bagi:
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB IV JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA SELAIN PELAKSANA TERTENTU
BAB IV
Penetapan j abatan dan peringkat bagi Pelaksana selain Pelaksana Tertentu terdiri atas:
d . penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umurn; e . penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Khusus;
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB V PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN Bagian Kesatu Tahapan Penetapan J abatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian
BAB V
Penetapan j abatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan berikut:
Bagian Kedua Evaluasi Paragraf 1 Pelaksanaan Evaluasi
www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 2 Dasar Evaluasi
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
Paragraf 3 NEP
( 1 ) Setiap Evaluasi bagi Pelaksana Umum dilakukan penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
Paragraf 4 Penilaian Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum
( 1 ) Penilaian Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
atau b . tidak memenuhi Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Paragraf 5 Hasil Evaluasi Pasal 1 0 Terhadap hasil Evaluasi berupa penghitungan NEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pas al 9 , dilakukan :
Bagian Ketiga Sidang Penilaian Paragraf 1 Waktu Pelaksanaan dan Pejabat Penilai pada Sidang Penilaian Pasal 1 1 ( 1 ) Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan paling lambat tanggal 1 5 Februari setelah pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 . Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian Inspektorat J enderal sebagai pimpinan sidang; 2 . Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam lingkup unit Eselon I yang bersangkutan;
1 . Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; 2 . Para Pejabat Administrator di lingkungan unit Eselon II yang bersangkutan;
1 . Pej abat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; 2 . Para Pej abat Pengawas di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
1 . Pejabat Administrator di lingkungan instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
1 . Pejabat Administrator di instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang; 2 . Para Pejabat Pengawas di instansi vertikal setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan
d . Pejabat Penilai pada unit pelaksana teknis setingkat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas:
2 . Para Pejabat Pengawas di lingkungan unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
b . para atasan dari Atasan Langsung; dan
Paragraf 2 Rekomendasi Sidang Penilaian Pasal 1 2 ( 1) Sidang Penilaian se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
b . penurunan dalam jabatan dan peringkat; atau
1 . Pejabat Administrator pada instansi vertikal setingkat unit Eselon II yang bersangkutan berkoordinasi dengan Pejabat Administrator pada instansi vertikal dan/ atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III untuk melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian; 2 . Pej abat Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian kepada Pej abat Administrator pada instansi vertikal dan/ atau unit pelaksana teknis setingkat Eselon III yang bersangkutan; dan 3 . hasil penyesuaian atas rekomendasi hasil Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 menj adi dasar bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menetapkan j ab atan dan peringkat bagi Pelaksana. Paragraf 3 Kenaikan dalam J abatan dan Peringkat Pasal 1 3 ( 1 ) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan j abatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pej abat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
b . memenuhi syarat pangkat/ golongan ruang;
e . tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
www.jdih.kemenkeu.go.id
h . Pelaksana Umum dengan pangkat/ golongan ruang I / d dapat diberikan peringkat paling tinggi 5 (lima) ;
J . Pelaksana Umum dengan pangkat/golongan ruang I / b dapat diberikan peringkat paling tinggi 3 (tiga) ; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Paragraf 4 Penurunan dalam J abatan dan Peringkat Pasal 1 4 ( 1 ) Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan j abatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP Kurang selama 2 (dua) Periode Evaluasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
Paragraf 5 Tetap dalam Jabatan dan Peringkat Pasal 1 5 ( 1) Pelaksana Umum direkomendasikan tetap dalam jabatan dan peringkat oleh Pejabat Penilai, dalam hal:
1 . menduduki peringkat yang melebihi peringkat sesua1 ketentuan pangkat/ golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (2) atau ketentuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (3); dan 2 . tidak masuk dalam kategori penurunan jabatan clan peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 .
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keempat Penilaian bagi Pelaksana Umum yang Memperoleh Kenaikan Pangkat karena Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat atau Lulus Tugas Belajar Pasal 1 6 ( 1 ) Penetapan j abatan clan peringkat bagi Pelaksana Umum yang pacla Periocle Evaluasi pertama menclapat kenaikan pangkat/ golongan ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1 . clilakukan penilaian Kemampuan Kerj a 2 . Pelaksana Umum, clalam hal Pelaksana Umum memiliki 1 (satu) NEP bernilai Baik clan cliusulkan kenaikan jabatan clan peringkat, clengan mengacu pacla inclikator penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana climaksucl clalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf b clan rekomenclasi penilaian Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum sebagaimana climaksucl clalam Pasal 9 ayat (2) ; clilakukan penilaian clipersyaratkan, clalam kriteria lain yang hal unit Eselon I men am bahkan clasar evaluasi Pelaksana selain NEP clan Penilaian Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum sebagaimana climaksucl clalam Pasal 7 ayat (2); clan
b . Siclang Penilaian sebagaimana climaksucl pacla huruf a angka 3 menghasilkan rekomenclasi, yang tercliri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 3 - 1 . Kenaikan dalam jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam hal: a) 1 (satu) NEP terakhir yang bersangkutan bernilai Baik; b) memenuhi syarat pangkat/ golongan ruang; c) memenuhi syarat pendidikan; d) tersedia Formasi pada j abatan yang direkomendasikan; e) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; f) memenuhi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum yang dipersyaratkan; clan g) memenuhi kriteria lain yang atau dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 2 . Tetap dalam jabatan dan peringkat dalam hal tidak memenuhi syarat kenaikan j abatan dan peringkat se bagaimana dimaksud pada angka 1 . c . NEP yang telah digunakan dalam Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 , tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
b . Siclang Penilaian sebagaimana climaksucl pacla huruf a menghasilkan rekomenclasi berupa kenaikan, penurunan, atau tetap sesua1 ketentuan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 1 3 , Pasal 14, atau Pasal 1 5 . c . Pacla 1 (satu) Periocle Evaluasi setelah Siclang Penilaian sebagaimana climaksucl pacla huruf a, Pelaksana Umum yang bersangkutan clapat clitetapkan kembali j abatan clan peringkatnya clengan mengacu pacla ketentuan sebagai berikut: 1 . Terhaclap Pelaksana Umum yang bersangkutan: a) clilakukan penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum, clalam hal Pelaksana Umum memiliki 1 (satu) NEP bernilai Baik clan cliusulkan kenaikan j abatan clan peringkat, clengan mengacu pacla inclikator penilaian Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum sebagaimana climaksucl clalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf b clan rekomenclasi penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana climaksucl clalam Pasal 9 ayat (2); b) clilakukan penilaian kriteria lain yang clipersyaratkan, clalam hal unit Eselon I menambahkan clasar Evaluasi Pelaksana selain NEP clan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana climaksucl clalam Pasal 7 ayat (2); clan c) clilakukan Siclang Penilaian clengan menggunakan 1 (satu) NEP terakhir yang climiliki clan mempertimbangkan hasil penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagai mana climaksucl pacla huruf a) clan kriteria lain sebagaimana climaksucl pacla huruf b) . www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Sidang Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c) menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas: a) Kenaikan dalam jabatan dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila: 1 ) 1 (satu) NEP terakhir yang bersangkutan bernilai Baik; 2) tersedia Formasi pada jabatan yang direkomendasikan; 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian; 4) memenuhi Pelaksana Kemampuan Urnum Kerja yang dipersyaratkan; dan 5) memenuhi kriteria lain yang atau dipersyaratkan, dalam hal unit Eselon I menambahkan dasar Evaluasi Pelaksana selain NEP dan Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum se bagaimana dimaksud dalam Pas al 7 ayat (2); b) Tetap dalam jabatan dan peringkat dalam hal tidak memenuhi syarat kenaikan j abatan dan peringkat dimaksud pada huruf a) . se bagaimana 3 . NEP yang telah digunakan dalam Si dang Penilaian se bagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c), tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya.
Bagian Kelima Penggunaan Penilaian Kemampuan Kerj a Pelaksana Umum Pasal 1 7 Penilaian Kemampuan Kerja Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat ( 1 ) huruf f dan Pasal 1 6 serta kriteria lain yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat ( 1 ) huruf g yang telah digunakan dalam Sidang Penilai an ti dak dapat digunakan sebagai bahan Sidang Penilaian berikutnya. Bagian Keenam Keputu san Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum Berdasarkan Sidang Penilaian Pasal 1 8 ( 1 ) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum berdasarkan Sidang Penilaian ditetapkan dengan keputu san Pejabat Pi mpinan Tinggi Madya, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang secara admini stratif membawahi Pelaksana Umum yang bersangkutan untuk dan atas nama Pej abat Pimpinan Tinggi Madya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organi sasi Kementerian Keuangan; dan
BAB VI PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAKSANA UMUM SETELAH DITUGASKAN PADA JABATAN SELAIN PELAKSANA UMUM ATAU KEMBALI DARI PENUGASAN TERTENTU Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 1 9 Penetapan j abatan dan peringkat bagi Pelaksana yang ditetapkan sebagai Pelaksana Umum setelah yang bersangkutan ditugaskan pada j abatan selain Pelaksana Umum atau kembali dari penugasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berlaku bagi: www.jdih.kemenkeu.go.id
1 . Pelaksana Khu su s ; dan 2 . Pelaksana Tertentu; dan dimutasi sebagai Pelaksana Umum;
1 . Pelaksana pada unit organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki j abatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai j abatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; dan 2 . Pelaksana pada Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak memiliki jabatan dan peringkat yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; dan dimutasi sebagai Pelaksana Umum; dan
Bagian Kedua Pemberian Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana yang Ditetapkan Sebagai Pelaksana Umum Setelah yang Bersangkutan Ditugaskan pada Jabatan Selain Pelaksana Umum atau Kembali dari Penugasan Tertentu www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB VI
Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
Bagian Ketiga Pengumpulan Syarat Penilaian Pasal 2 1 ( 1 ) Pada tahap pengumpulan syarat penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pejabat Pengawas yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerj a masing masing mengumpulkan kelengkapan data Pelaksana yang bersangkutan, yang meliputi:
Bagian Keempat Simulasi Sidang Penilaian
Membuka PDF…