Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.01/2015
- Nomor
- 241/PMK.01/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id ·' . '
1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/Pl\1K.Ol/ 20 12 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
(r www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 1. Nilai Prestasi Ke1ja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing www.jdih.kemenkeu.go.id bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
Peraturan Menteri m1 mengatur penetapan jabatan clan peringkat bagi:
BAB II PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA Bagian Kesatu Dasar Penetapan Jabatan clan Peringkat Pelaksana
BAB II
a:. Kompetensi Teknis;
www.jdih.kemenkeu.go.id C. d. pendidikan; dan Formasi Jabatan bersangkutan.
b. c. pendidikan; dan Formasi Jabatan bersangkutan. pada unit kerja yang peringkat bagi unit kerja yang
Bagian Kedua Pelaksanaan Peke1jaan berdasarkan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana
( 1) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang bersangkutan. �I www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT Bagian.Kesatu Prinsip, Dasar, clan Kewenangan Evaluasi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Evaluasi Pelaksana Umum
(2)
NPKP sebagairnana cliperhitungkan telah dirnaksucl rnernenuhi pacla ayat ( 1), 1 (satu) periode evaluasi, apabila Pelaksana Urnurn yang bersangkutan telah rnelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum paling singkat 6 (enarn) bulan dalarn tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
Bagian Ketiga Evaluasi Pelaksana Khusus
�' www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT Bagian Kesatu Pejabat Penilai
BAB IV
Pejabat Penilai tercliri clari:
Bagian Keclua Persyaratan Penilaian bagi Pelaksana Urnurn clan Pelaksana Khusus
(2), rneliputi:
�· www.jdih.kemenkeu.go.id
Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat (5) , digunakan sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus. Bagian Ketiga Kenaikan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
Membuka PDF…