DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.01/2015

Nomor: 241/PMK.01/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kernenterian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Mente6 Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kernenterian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/ PMK. 01/ 2015;
b.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kern.enterian Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 ten.tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 0 1/2007 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 7 1/PMK. 0 1/20 12;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. 0 1/2009 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.0 1/20 12;
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK. 0 1/20 10 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan;
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK. 01/ 201 1 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. 0 1/20 12;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 0 1/20 1 1 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.0 1/20 12;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. 0 1/20 1 1 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 0 1/20 12; www.jdih.kemenkeu.go.id ·' . '
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/ PMK. 01/ 2011 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/ PMK.O 1/20 14;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMI\:.01/ 2012 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206. 3/ PMK. 0 1/ 20 14; 1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/Pl\1K.Ol/ 20 12 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 70/ PMK.01/ 20 12 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l74/ PMK.0 1/ 20 12 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK. 01/ 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
15.Peraturan Menteri Keuangan No1nor 206.l/ PMK.0 1/ 20 14 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;
16.Pen'.:l.turan Menteri Keuangan Nomor
206.2/ PMK.0 1/ 20 14 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktora.t Jenderal Pajak;·
17.Peraturan Menteri Keuangan No1nor
206.4/ PMK.01/ 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/ PMK. 01/ 2015 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN; (r www.jdih.kemenkeu.go.id
19.Keputusan Menteri Keuangan Nom01- 448/ KMK.01/ 2001 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Pangkalan Saran.a Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Norn.or 206.5/ PMK. 01/ 2014;
20.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/ KMK.01/ 2001 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nom01- 176/ PMK. 01/ 2012; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2.Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Pelaksana yang mencluduki jabatan non awak kapal patroli sebagaimana clitetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
3.Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki www.jdih.kemenkeu.go.id jabatan yang tidak disyaratkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kernenterian Keuangan.
4.Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya clisebut Kompetensi Teknis adalah kemampuan, pengetahuan, clan keterampilan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
5.Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
6.Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar paling singkat 6 (enam) bulan.
7.Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan clan peringkat Pelaksana di lingkungan · Kementerian Keuangan.
8.Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
9.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV clan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10.Formasi Jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah Pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 1 1. Nilai Prestasi Ke1ja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing www.jdih.kemenkeu.go.id bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
12.Nilai Kine1ja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana Umum yang mengacu pada NPKP clan NKO.
14.Masa Kerja adalah lamanya waktu Pelak:sana menduduki jabatan Pelaksana Khusus.

Pasal 2

Peraturan Menteri m1 mengatur penetapan jabatan clan peringkat bagi:

a.Pelaksana Umum;
b.Pelaksana Khusus; dan
c.Pelaksana Tugas Belajar.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Pasal 3

(1)Penetapan jabatan clan peringkat bagi Pelaksana Urnum cliclasarkan pacla: a:. Kompetensi Teknis;
1. b.pangkat/ golongan ruang; www.jdih.kemenkeu.go.id C. d. pendidikan; dan Formasi Jabatan bersangkutan.
(2)Penetapan jabatan pada dan Pelaksana Khusus didasarkan pada:
1. a.Masa Kerja; b. c. pendidikan; dan Formasi Jabatan bersangkutan. pada unit kerja yang peringkat bagi unit kerja yang
(3)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.
(4)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar didasarkan pada:
1. a.pangkat/ golongan ruang;
2. b.pendidikan; dan
3. c.Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan.
(5)Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , ayat (2), dan ayat
(4)dilaksanakan sesuai dasar penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

( 1) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang bersangkutan. �I www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan pekerjaan pacla jabatan clan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan clan peringkat yang telah clitetapkan sepanjang cliberikan penugasan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan:
1. a.penilaian atas beban kerja; atau
2. b.· penilaian atas Kompetensi Teknis.
(3)Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan clan peringkatnya, dalam hal cliperlukan atau insidental dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan clan peringkat yang lebih rendah clari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

BAB III

EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT Bagian.Kesatu Prinsip, Dasar, clan Kewenangan Evaluasi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

Pasal 5

(1)Evaluasi Pelaksana merupakan proses penilaian bagi Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus untuk 1 (satu) periode evaluasi setiap tahun.
(2)Periocle evaluasi sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1), clihitung mulai bulan Januari sampai clengan bulan Desember tahun berjalan.
(3)Evaluasi Pelaksana sebagaimana climaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus yang telah diangkat menjacli PNS.
(4)Evaluasi Pelaksana sebagaimana climaksud pacla ayat ( 1), clilakukan oleh atasan langsung Pelaksana Unnim atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan paling lama bulan Januari tahun berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksucl pacla ayat (4), clapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, dalam hal atasan langsung Pelaksana yang bersangkutan:
1. a.belum ditetapkan;
2. b.berhalangan tetap; atau
3. c.berhalangan sementara.
(6)Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksucl pada ayat (5), clitunjuk dari Pelaksana bawahannya, maka evaluasi Pelaksana dilakukan oleh pejabat yang setingkat clengan atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan.
(7)Pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dipilih dari unit eselon III yang sama.
(8)Khusus untuk Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus pacla instansi vertikal climana atasan langsungnya setingkat pejabat eselon V, pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dari unit eselon IV yang sama.
(9)Penunjukkan pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh atasan dari atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Evaluasi Pelaksana Umum clilakukan dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
1. a.bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) ; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)
1. b.bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per seratus). NPKP sebagairnana cliperhitungkan telah dirnaksucl rnernenuhi pacla ayat ( 1), 1 (satu) periode evaluasi, apabila Pelaksana Urnurn yang bersangkutan telah rnelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum paling singkat 6 (enarn) bulan dalarn tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
(3)Hasil penjurnlahan sebagairnana dimaksud pacla ayat (1) berupa NEP, yang penghitungannya rnengikuti format clan contoh sebagairnana tercantum dalam Larnpiran VI yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
(4)Kriteria NEP sebagairnana dirnaksucl pada ayat (3) rneliputi:
1. a.Baik, apabila rnerniliki NEP paling seclikit 85 (clelapan puluh lirna), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enarn) ;
2. b.Sedang, apabila rnerniliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai clengan kurang clari 85 (delapan puluh lirna), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); clan
3. c.Kurang, apabila rnemiliki NEP kurang clari 70 (tujuh puluh), atau rnerniliki NPKP kurang clari 76 (tujuh puluh enarn).
(5)NEP sebagaimana clirnaksucl pada ayat (3), disampaikan oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana Umum kepada pejabat yang menangam kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
(6)NEP sebagaimana climaksud pada ayat (3), bersifat rahasia clan hanya dapat diketahui oleh:
1. a.Pejabat Penilai;
2. b.pejabat yang menangani kepegawaian;
3. c.atasan langs,ung; d ' an
4. d.Pelaksana Urnum yang dinilai. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
(7)Pelaksana Umum yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, tetap dilakukan evaluasi.

Pasal 7

(1)· Evaluasi Pelaksana Khusus didasarkan pad a Masa Ke1ja yang dihitung setiap tahun.
(2)Masa Ke1ja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus paling singkat 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
(3)Evaluasi Pelaksana Khusus dilakukan dengan mengakumulasi Masa Kerja setiap tahun.
(4)Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan, clalarn hal Pelaksana yang bersangkutan rnenjalani tugas sebagai Pelaksana Khusus secara terus rnenerus clan tidak terputus pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama.
(5)Penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagairnana dirnaksud pacla ayat (3), rnengikuti format clan contoh sebagairnana tercanturn dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disarnpaikan oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana kepada pejabat yang rnenangani kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
(7)Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:
1. a.Pejabat Penilai;
2. b.pejabat yang menangani kepegawaian; �' www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.atasan langsung; clan cl. Pelaksana Khusus yang clinilai.

BAB IV

PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Pasal 8

Pejabat Penilai tercliri clari:

a.Pejabat Penilai kantor pusat;
b.Pejabat Penilai instansi vertikal; clan
c.Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

(1)NEP sebagairnana clirnaksucl clalarn Pasal 6 ayat (3) cligunakan sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai apabila Pelaksana Urnurn yang clinilai telah rnerniliki NEP sebanyak 2 (clua) periocle evaluasi berturut-turut.
(2)Untuk NEP bagi Pelaksana Urnurn yang rnenclapat penugasan tertentu, berlaku ketentuan sebagairnana tercanturn clalarn Larnpiran II yang rnerupakan bagian yang ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
(3)Penugasan tertentu sebagairnana clirnaksucl pada ayat
(2), rneliputi:
1. a.rnutasi rnenjacli Pelaksana Khusus;
2. b.rnutasi rnenjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli; atau
3. c.cliperbantukan/ clipekerjakan di luar Kernenterian Keuangan. �· www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat (5) , digunakan sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kernenterian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Mente6 Keuangan Nomor 246/ PMK.01/ 2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kernenterian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/ PMK. 01/ 2015;
b.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kern.enterian Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 ten.tang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 0 1/2007 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 7 1/PMK. 0 1/20 12;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK. 0 1/2009 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.0 1/20 12;
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK. 0 1/20 10 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan;
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/ PMK. 01/ 201 1 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. 0 1/20 12;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK. 0 1/20 1 1 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.0 1/20 12;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK. 0 1/20 1 1 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 0 1/20 12; www.jdih.kemenkeu.go.id ·' . '
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/ PMK. 01/ 2011 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Pusat Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/ PMK.O 1/20 14;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMI\:.01/ 2012 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206. 3/ PMK. 0 1/ 20 14; 1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/Pl\1K.Ol/ 20 12 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 70/ PMK.01/ 20 12 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l74/ PMK.0 1/ 20 12 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi Dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak;
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK. 01/ 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
15.Peraturan Menteri Keuangan No1nor 206.l/ PMK.0 1/ 20 14 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;
16.Pen'.:l.turan Menteri Keuangan Nomor
206.2/ PMK.0 1/ 20 14 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktora.t Jenderal Pajak;·
17.Peraturan Menteri Keuangan No1nor
206.4/ PMK.01/ 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/ PMK. 01/ 2015 ten.tang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN; (r www.jdih.kemenkeu.go.id
19.Keputusan Menteri Keuangan Nom01- 448/ KMK.01/ 2001 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Pangkalan Saran.a Operasi Bea Dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Norn.or 206.5/ PMK. 01/ 2014;
20.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/ KMK.01/ 2001 ten.tang Organisasi Dan Tata Ke1ja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nom01- 176/ PMK. 01/ 2012; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
2.Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Pelaksana yang mencluduki jabatan non awak kapal patroli sebagaimana clitetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
3.Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki www.jdih.kemenkeu.go.id jabatan yang tidak disyaratkan pangkat/ golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kernenterian Keuangan.
4.Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya clisebut Kompetensi Teknis adalah kemampuan, pengetahuan, clan keterampilan yang dimiliki oleh seorang Pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
5.Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
6.Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar paling singkat 6 (enam) bulan.
7.Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan clan peringkat Pelaksana di lingkungan · Kementerian Keuangan.
8.Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan diberikan kenaikan pangkat pilihan karena telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
9.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV clan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10.Formasi Jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah Pelaksana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 1 1. Nilai Prestasi Ke1ja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing www.jdih.kemenkeu.go.id bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
12.Nilai Kine1ja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
13.Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana Umum yang mengacu pada NPKP clan NKO.
14.Masa Kerja adalah lamanya waktu Pelak:sana menduduki jabatan Pelaksana Khusus.

Pasal 2

Peraturan Menteri m1 mengatur penetapan jabatan clan peringkat bagi:

a.Pelaksana Umum;
b.Pelaksana Khusus; dan
c.Pelaksana Tugas Belajar.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Pasal 3

(1)Penetapan jabatan clan peringkat bagi Pelaksana Urnum cliclasarkan pacla: a:. Kompetensi Teknis;
1. b.pangkat/ golongan ruang; www.jdih.kemenkeu.go.id C. d. pendidikan; dan Formasi Jabatan bersangkutan.
(2)Penetapan jabatan pada dan Pelaksana Khusus didasarkan pada:
1. a.Masa Kerja; b. c. pendidikan; dan Formasi Jabatan bersangkutan. pada unit kerja yang peringkat bagi unit kerja yang
(3)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.
(4)Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Tugas Belajar didasarkan pada:
1. a.pangkat/ golongan ruang;
2. b.pendidikan; dan
3. c.Formasi Jabatan pada unit yang bersangkutan.
(5)Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , ayat (2), dan ayat
(4)dilaksanakan sesuai dasar penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

( 1) Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang bersangkutan. �I www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan pekerjaan pacla jabatan clan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan clan peringkat yang telah clitetapkan sepanjang cliberikan penugasan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan:
1. a.penilaian atas beban kerja; atau
2. b.· penilaian atas Kompetensi Teknis.
(3)Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan clan peringkatnya, dalam hal cliperlukan atau insidental dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan clan peringkat yang lebih rendah clari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

BAB III

EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT Bagian.Kesatu Prinsip, Dasar, clan Kewenangan Evaluasi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus

Pasal 5

(1)Evaluasi Pelaksana merupakan proses penilaian bagi Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus untuk 1 (satu) periode evaluasi setiap tahun.
(2)Periocle evaluasi sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1), clihitung mulai bulan Januari sampai clengan bulan Desember tahun berjalan.
(3)Evaluasi Pelaksana sebagaimana climaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus yang telah diangkat menjacli PNS.
(4)Evaluasi Pelaksana sebagaimana climaksud pacla ayat ( 1), clilakukan oleh atasan langsung Pelaksana Unnim atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan paling lama bulan Januari tahun berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id
(5)Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksucl pacla ayat (4), clapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, dalam hal atasan langsung Pelaksana yang bersangkutan:
1. a.belum ditetapkan;
2. b.berhalangan tetap; atau
3. c.berhalangan sementara.
(6)Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksucl pada ayat (5), clitunjuk dari Pelaksana bawahannya, maka evaluasi Pelaksana dilakukan oleh pejabat yang setingkat clengan atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan.
(7)Pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dipilih dari unit eselon III yang sama.
(8)Khusus untuk Pelaksana Umum clan Pelaksana Khusus pacla instansi vertikal climana atasan langsungnya setingkat pejabat eselon V, pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipilih dari unit eselon IV yang sama.
(9)Penunjukkan pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh atasan dari atasan langsung Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Evaluasi Pelaksana Umum clilakukan dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
1. a.bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) ; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)
1. b.bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per seratus). NPKP sebagairnana cliperhitungkan telah dirnaksucl rnernenuhi pacla ayat ( 1), 1 (satu) periode evaluasi, apabila Pelaksana Urnurn yang bersangkutan telah rnelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Umum paling singkat 6 (enarn) bulan dalarn tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
(3)Hasil penjurnlahan sebagairnana dimaksud pacla ayat (1) berupa NEP, yang penghitungannya rnengikuti format clan contoh sebagairnana tercantum dalam Larnpiran VI yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
(4)Kriteria NEP sebagairnana dirnaksucl pada ayat (3) rneliputi:
1. a.Baik, apabila rnerniliki NEP paling seclikit 85 (clelapan puluh lirna), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enarn) ;
2. b.Sedang, apabila rnerniliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai clengan kurang clari 85 (delapan puluh lirna), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); clan
3. c.Kurang, apabila rnemiliki NEP kurang clari 70 (tujuh puluh), atau rnerniliki NPKP kurang clari 76 (tujuh puluh enarn).
(5)NEP sebagaimana clirnaksucl pada ayat (3), disampaikan oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana Umum kepada pejabat yang menangam kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
(6)NEP sebagaimana climaksud pada ayat (3), bersifat rahasia clan hanya dapat diketahui oleh:
1. a.Pejabat Penilai;
2. b.pejabat yang menangani kepegawaian;
3. c.atasan langs,ung; d ' an
4. d.Pelaksana Urnum yang dinilai. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
(7)Pelaksana Umum yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat, tetap dilakukan evaluasi.

Pasal 7

(1)· Evaluasi Pelaksana Khusus didasarkan pad a Masa Ke1ja yang dihitung setiap tahun.
(2)Masa Ke1ja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , diperhitungkan telah memenuhi 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Khusus paling singkat 6 (enam) bulan dalam tahun berjalan pada 1 (satu) periode evaluasi.
(3)Evaluasi Pelaksana Khusus dilakukan dengan mengakumulasi Masa Kerja setiap tahun.
(4)Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan, clalarn hal Pelaksana yang bersangkutan rnenjalani tugas sebagai Pelaksana Khusus secara terus rnenerus clan tidak terputus pada jabatan Pelaksana Khusus yang sama.
(5)Penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagairnana dirnaksud pacla ayat (3), rnengikuti format clan contoh sebagairnana tercanturn dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disarnpaikan oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana kepada pejabat yang rnenangani kepegawaian di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
(7)Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:
1. a.Pejabat Penilai;
2. b.pejabat yang menangani kepegawaian; �' www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.atasan langsung; clan cl. Pelaksana Khusus yang clinilai.

BAB IV

PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Pasal 8

Pejabat Penilai tercliri clari:

a.Pejabat Penilai kantor pusat;
b.Pejabat Penilai instansi vertikal; clan
c.Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 9

(1)NEP sebagairnana clirnaksucl clalarn Pasal 6 ayat (3) cligunakan sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai apabila Pelaksana Urnurn yang clinilai telah rnerniliki NEP sebanyak 2 (clua) periocle evaluasi berturut-turut.
(2)Untuk NEP bagi Pelaksana Urnurn yang rnenclapat penugasan tertentu, berlaku ketentuan sebagairnana tercanturn clalarn Larnpiran II yang rnerupakan bagian yang ticlak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
(3)Penugasan tertentu sebagairnana clirnaksucl pada ayat
(2), rneliputi:
1. a.rnutasi rnenjacli Pelaksana Khusus;
2. b.rnutasi rnenjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli; atau
3. c.cliperbantukan/ clipekerjakan di luar Kernenterian Keuangan. �· www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Hasil penghitungan evaluasi Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat (5) , digunakan sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.01/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.01/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2017