DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2011

Nomor: 176/PMK.011/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 17 November 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terdapat bukti adanya lonjakan jumlah barang impor berupa produk terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
c.bahwa mendasarkan pada hasil penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Perdagangan, melalui Surat Nomor: 1069/M-DAG/ SD/7/2011 tanggal 15 Juli 2011, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.722 2 produk terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal dari Serat Sintetik Selain Awning dan Kerai Matahari; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5.Memperhatikan : Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1069/M-DAG/SD/2011 tanggal 15 Juli 2011 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Terpal dari Serat Sintetik Yang Ada Di Dalam HS 6306.12.00.00 Selain Awning dan Kerai Matahari;
6.Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan untuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) atas Barang Impor Terpal dari Serat Sintetik yang Ada di dalam HS 6306.12.00.00 Selain Awning dan Kerai Matahari; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7223 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI.

Pasal 1

Terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.00.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: No Periode Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan 1 Tahun I, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini. Rp 13.643/kg 2 Tahun II, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun I. Rp 12.643/kg 3 Tahun III, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berakhirnya periode Tahun II. Rp 11.643/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk berupa terpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan Bea Masuk Umum (Most Favored Nation); atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.722 4
2. b.tambahan Bea Masuk Preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation).

Pasal 5

Terhadap impor produk berupa terpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan yang berasal dari negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

1.Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
2.Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7225 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.722 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
1.Albania 34. Ecuador
2.Angola 35. Egypt
3.Antigua, and Barbuda 36. El Salvador
4.Argentina 37. Fiji
5.Armenia 38. Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
6.Bahrain, Kingdom of 39. Gabon
7.Bangladesh 40. Georgia
8.Barbados 41. Ghana
9.Belize 42. Grenada
10.Benin 43. Guatemala
11.Bolivia, Plurinational State of 44. Guinea
12.Botswana 45. Guinea Bissau
13.Brazil 46. Guyana
14.Brunei Darussalam 47. Haiti
15.Burkina Faso 48. Honduras
16.Burundi 49. Hong Kong, China
17.Cambodia 50. India
18.Cameroon 51. Jamaica
19.Cape Verde 52. Jordan
20.Central African Republic 53. Kenya
21.Chad 54. Kuwait
22.Chile 55. Kyrgyz Republic
23.Chinese Taipei 56. Lesotho
24.Colombia 57. Macao, China
25.Congo 58. Madagascar
26.Costa Rica 59. Malawi
27.Cote d'Ivoire 60. Malaysia
28.Croatia 61. Mali
29.Cuba 62. Mauritania
30.Democratic Republic of the Congo 63. Maldives
31.Djibouti 64. Mauritius www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7227 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
32.Dominica 65. Mexico
33.Dominican Republic 66. Moldova
67.Mongolia 89. Senegal
68.Morocco 90. Sierra Leone
69.Mozambique 91. Solomon Islands
70.Myanmar 92. South Africa
71.Namibia 93. Sri Lanka
72.Nepal 94. Suriname
73.Nicaragua 95. Swaziland
74.Niger 96. Tanzania
75.Nigeria 97. Thailand
76.Oman 98. The Gambia
77.Pakistan 99. Togo
78.Panama 100. Tonga
79.Papua New Guinea 101. Trinidad and Tobago
80.Paraguay 102. Tunisia
81.Peru 103. Uganda
82.Philippines 104. Ukraine
83.Qatar 105. United Arab Emirates
84.Rwanda 106. Uruguay
85.Saint Kitts and Nevis 107. Venezuela, Bolivarian Republic of
86.Saint Lucia 108. Zambia
87.Saint Vincent & the Grenadines 109. Zimbabwe
88.Saudi Arabia, Kingdom of MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terdapat bukti adanya lonjakan jumlah barang impor berupa produk terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri;
c.bahwa mendasarkan pada hasil penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Perdagangan, melalui Surat Nomor: 1069/M-DAG/ SD/7/2011 tanggal 15 Juli 2011, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.722 2 produk terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5.Memperhatikan : Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1069/M-DAG/SD/2011 tanggal 15 Juli 2011 perihal Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Produk Terpal dari Serat Sintetik Yang Ada Di Dalam HS 6306.12.00.00 Selain Awning dan Kerai Matahari;
6.Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan untuk Tindakan Pengamanan (Safeguard Measures) atas Barang Impor Terpal dari Serat Sintetik yang Ada di dalam HS 6306.12.00.00 Selain Awning dan Kerai Matahari; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7223 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI.

Pasal 1

Terhadap impor produk berupa terpal dari serat sintetik selain awning dan kerai matahari yang termasuk dalam pos tarif ex. 6306.12.00.00, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan Bea Masuk Umum (Most Favored Nation); atau www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.722 4
2. b.tambahan Bea Masuk Preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation).

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

1.Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.
2.Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7225 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.722 6 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2011 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BERUPA TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK TERPAL DARI SERAT SINTETIK SELAIN AWNING DAN KERAI MATAHARI NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
1.Albania 34. Ecuador
2.Angola 35. Egypt
3.Antigua, and Barbuda 36. El Salvador
4.Argentina 37. Fiji
5.Armenia 38. Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
6.Bahrain, Kingdom of 39. Gabon
7.Bangladesh 40. Georgia
8.Barbados 41. Ghana
9.Belize 42. Grenada
10.Benin 43. Guatemala
11.Bolivia, Plurinational State of 44. Guinea
12.Botswana 45. Guinea Bissau
13.Brazil 46. Guyana
14.Brunei Darussalam 47. Haiti
15.Burkina Faso 48. Honduras
16.Burundi 49. Hong Kong, China
17.Cambodia 50. India
18.Cameroon 51. Jamaica
19.Cape Verde 52. Jordan
20.Central African Republic 53. Kenya
21.Chad 54. Kuwait
22.Chile 55. Kyrgyz Republic
23.Chinese Taipei 56. Lesotho
24.Colombia 57. Macao, China
25.Congo 58. Madagascar
26.Costa Rica 59. Malawi
27.Cote d'Ivoire 60. Malaysia
28.Croatia 61. Mali
29.Cuba 62. Mauritania
30.Democratic Republic of the Congo 63. Maldives
31.Djibouti 64. Mauritius www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.7227 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
32.Dominica 65. Mexico
33.Dominican Republic 66. Moldova
67.Mongolia 89. Senegal
68.Morocco 90. Sierra Leone
69.Mozambique 91. Solomon Islands
70.Myanmar 92. South Africa
71.Namibia 93. Sri Lanka
72.Nepal 94. Suriname
73.Nicaragua 95. Swaziland
74.Niger 96. Tanzania
75.Nigeria 97. Thailand
76.Oman 98. The Gambia
77.Pakistan 99. Togo
78.Panama 100. Tonga
79.Papua New Guinea 101. Trinidad and Tobago
80.Paraguay 102. Tunisia
81.Peru 103. Uganda
82.Philippines 104. Ukraine
83.Qatar 105. United Arab Emirates
84.Rwanda 106. Uruguay
85.Saint Kitts and Nevis 107. Venezuela, Bolivarian Republic of
86.Saint Lucia 108. Zambia
87.Saint Vincent & the Grenadines 109. Zimbabwe
88.Saudi Arabia, Kingdom of MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006