Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.02/2021
- Nomor
- 178/PMK.02/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungj awaban Subsidi Listrik;
jdih.kemenkeu.go.id
1502);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174/PMK.02/2019 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK. jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1502) diubah sebagai berikut:
( 1) Dalam rangka pembayaran Subsidi Listrik, Direksi PT PLN (Persero) setiap bulan menyampaikan:
jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Terhadap pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PT PLN (Persero) dapat mengajukan koreksi setiap akhir triwulan.
(10), selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik tersebut akan dibayarkan kepada PT PLN (Persero) dengan memperhatikan pagu yang tersedia dalam DIPA.
(10), selisih lebih pembayaran Subsidi Listrik tersebut dapat diperhitungkan dengan tagihan Subsidi Listrik PT PLN (Persero) periode berikutnya.
dan/atau jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1332 · 8alinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. :£Se?a:laP· ,Arv · , ministrasi Kementerian 1 YAU~ ~ 3 -199703 1 001 jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 8/PMK. 02/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174/PMK.02/2019 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK A. KOMPONEN BIAYA POKOK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
1) pemakaian material - transformator; 2) pemakaian material - switchgear dan jaringan; 3) pemakaian material - kahel; 4) pemakaian material - alat ukur; 5) pemakaian material - menara dan tiang; 6) pemakaian material - sistem teleinformasi data; 7) pemakaian material - persediaan umum; jdih.kemenkeu.go.id 8) pemakaian material - minyak dan pelumas; 9) pemakaian material - material cadang; dan 10) pemakaian material - instalasi dan mesin.
1) jasa borongan - tanah dan hak atas tanah; 2) jasa borongan - bangunan dan kelengkapan halaman; 3) jasa borongan - bangunan saluran air dan perlengkapan; 4) jasa borongan - jalan dan sepur samping; 5) jasa borongan - instalasi dan mesin; 6) jasa borongan - perlengkapan penyaluran tenaga listrik; 7) jasa borongan - gardu induk; 8) jasa borongan - saluran udara tegangan tinggi; 9) jasa borongan - kabel di bawah tanah; 10) jasa borongan - jaringan distribusi; 11) jasa borongan - gardu distribusi; 12) jasa borongan - perlengkapan lain-lain distribusi; 13) jasa borongan - perlengkapan pengolahan data; 14) jasa borongan - perlengkapan transmisi data; 15) jasa borongan - perlengkapan khusus; 16) jasa borongan - perlengkapan telekomunikasi; 17) jasa borongan - perlengkapan umum; 18) jasa borongan - kendaraan dan alat yang mobil; 19) jasa borongan - material cadang; dan 20) jasa borongan - subkontrak.
1) Pay For Person (P 1); 2) Pay For Position (P2); 3) Insentif Kinerja Individu; dan 4) Insentif Kinerja Perusahaan.
1) beban tunjangan cuti tahunan; 2) beban tunjangan cuti besar; 3) be ban pesangon normal; 4) beban tunjangan hari raya; f jdih.kemenkeu.go.id · - 14 - 5) beban Iuran Pemberi Kerja; 6) pesangon pegawai berhenti bekerja sebelum usia pensiun normal; 7) beban pensiun dini; 8) masa persiapan pensiun; 9) beban pemeliharaan kesehatan; 10) bantuan akomodasi pegawai mutasi; 11) perjalanan dinas mutasi jabatan; 12) beban manfaat pekerja perusahaan (PSAK24); dan 13) beban fasilitas kendaraan yaitu fasilitas kendaraan yang diberikan kepada pegawai baik yang memenuhi persyaratan dalam program Biaya Penyediaan Kendaraan Operasional maupun berupa sewa kendaraan operasional.
1) beban peserta latihan; 2) beban pendidikan dan latihan; dan 3) beban perjalanan dinas pendidikan dan latihan. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan wajib memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
1) pengelolaan pelanggan; 2) baca meter; 3) beban penagihan (collectionfee); 4) beban pemutusan dan penyambungan kembali; 5) beban penertiban pemakaian tenaga listrik; 6) beban pemasaran; dan 7) teknologi informasi niaga.
1) honorarium; 2) pemakaian perkakas dan peralatan; 3) asurans1; 4) perjalanan dinas nondiklat; 5) teknologi informasi; 6) listrik, gas, dan air; jdih.kemenkeu.go.id 7) pos dan telekomunikasi; 8) beban bank; 9) sewa gedung dan tanah; 10) sewa mesin foto copy dan kelengkapannya; 11) alat dan keperluan kantor; 12) barang cetakan dan penerbitan; 13) pajak dan retribusi; 14) iuran, abodemen, dan iklan; 15) beban keamanan; dan 16) be ban amortisasi.
J. gardu distribusi;
jdih.kemenkeu.go.id 8.
J. jaringan distribusi;
Beban bunga dan keuangan, terdiri atas:
J. beban bunga sewa pembiayaan;
Kriteria beban penyesuaian tahun lalu atas komponen BPP adalah transaksi dalam lingkup waktu 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal transaksi di atas 1 (satu) tahun harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
f jdih.kemenkeu.go.id ----- . ------------
1) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Hari Tua; 2) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja; 3) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Kematian; dan 4) beban Iuran Pemberi Kerja BPJS Jaminan Pensiun, kecuali un tuk tenaga alih daya pada anak perusahaan PT PLN (Persero);
J. pembinaan spritual, budaya, dan olah raga.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya f Kepala Biro Umum Pu v, u.b. ' 'h Kep ministrasi Kementerian AH qrl 13 199703 1 001 jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)