DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 Tahun 2019

Nomor: 174/PMK.02/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi telah dialokasikan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan ·selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan belanja subsidi;
c.bahwa untuk penyempurnaan ketentuan mengenm tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan terakhir dengan ·Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik; d . bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Subsidi Listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau APBN Perubahan sebagai bantuan kepada konsumenjpelanggan agar dapat menikmati listrik dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) dengan tarif yang terjangkau.
2.Parameter Subsidi Listrik adalah semua variabeljunsur/ faktor yang mempengaruhi perhitungan Subsidi Listrik. 4 www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Golongan Tarif adalah golongan tarif se bagaimana . dimaksud dalam peraturan yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).
4.Biaya Pokok Penyediaan (Rp/kWh) yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan sampai dengan penyaluran Uaringan transmisi dan jaringan distribusi) dan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual.
5.Volume Penjualan adalah hasil penjualan tenaga listrik (kWh) dari masing-masing Golongan Tarif.
6.Specific Fuel Consumption yang selanjutnya disingkat SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan 1 (satu) kWh energi listrik bruto.
7.Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.
8.Bauran Energi adalah komposisi volume tertentu dari bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak yang dibutuhkan untuk membangkitkan tenaga listrik.
9.Kuasa PenggunaAnggaran Bendahara Umum Negarayang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kantor daerah atau satuan kerja . di kementerian negarajlembaga yang tnemperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10.Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2

(1)Untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi, telah disediakan Subsidi Listrik dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan.
(2)Tata cara penyediaan Subsidi Listrik mengacu pada Pera.turan Menteri · Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara U mum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 3

(1)Subsidi Listrik dialokasikan dalam APBN danjatau APBN Perubahan.
(2)Berdasarkan alokasi Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Listrik.
(4)Dalam hal pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkiraka~ tidak mencukupi atau melampaui kebutuhan Subsidi Listrik dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan revisi DIPA setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

. (1) Untuk pelaksanaan anggaran Subsidi Listrik, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai KPA.

(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
1. a.pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat www.jdih.kemenkeu.go.id . - 5- mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan
2. b.pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penguJlan atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
(3)Salinan Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 5

(1)Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan Tarif tersebut.
(2)Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
1. a.pelanggan yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b . pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
(3)Pemberian Subsidi Listrik kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan formula sebagai berikut: S -(TTL- BPP (1 + m)) x V Keterangan: s TTL BPP Subsidi Listrik tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari . masing-masing Golongan Tarif BPP pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif www.jdih.kemenkeu.go.id m marjin (%) V Volume Penjualan
(2)Marjin dalam perhitungan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakart marjin yang digunakan dalam perhitungan besaran Subsidi Listrik untuk menghasilkan angka Subsidi Listrik yang ditetapkan dalam APBN dan/ atau APBN-Perubahan.

Pasal 7

(1)Besaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan sebagai usulan untuk persiapan penyusunan Rancangan APBN dan/ ata.u Rancangan APBN Perubahan.
(2)Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat mengusulkan besaran persentase marjin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3)Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mempertimbangkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1)Besaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, inflasi, dan Parameter Subsidi Listrik.
(2)Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, harga energi primer, tarif tenaga listrik, marjin, jumlah pelanggan, Golongan Tarif, volume bahan bakar,. SFC, Susut Jaringan, dan biaya non bah an bakar.
(3)Dalam hal terdapat penambahan Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan periambahan tersebut kepada Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Untuk pelaksanaan Subsidi Listrik, PT PLN (Persero) melakukan pengendalian terhadap Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC dan Susut Jaringan yarig digunakan dalam perhitungan Subsidi Listrik dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan.
(5)Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan realisasi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC serta Susut Jaringan dan disampaikan oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada KPA.
(6)Dalam laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun berjalan atas Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC dan Susut Jaringan.
(7)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara triwulanan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan yang bersangku tan berakhir.
(8)Dengan mengacu lap9ran realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PT PLN (Persero) dapat menyampaikan usulan perubahan besaran parameter d·an · besaran Subsidi Listrik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber qaya Mineral.
(9)Berdasarkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan besaran parameter . dan besaran Subsidi Listrik tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
(10)Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan usulan perubahan besaran parameter dan besaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai pertimbangan untuk merev1s1 DIPA dengan www.jdih.kemenkeu.go.id memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

. (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

(2)Selain penetapan formula BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan juga menetapkan besaran perkiraan SFC dan Stisut Jaringan untuk 1 (satu) tahun, besaran realisasi SFC setiap akhir semester dan secara tahunan, besaran realisasi Susut Jaringan setiap akhir triwulan dan secara tahunan.
(3)Tata cara dan mekanisme usulan penetapan perkiraan dan realisasi SFC dan Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 10

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk biaya yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi telah dialokasikan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan ·selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan belanja subsidi;
c.bahwa untuk penyempurnaan ketentuan mengenm tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Subsidi Listrik adalah belanja negara yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau APBN Perubahan sebagai bantuan kepada konsumenjpelanggan agar dapat menikmati listrik dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) dengan tarif yang terjangkau.
2.Parameter Subsidi Listrik adalah semua variabeljunsur/ faktor yang mempengaruhi perhitungan Subsidi Listrik. 4 www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Golongan Tarif adalah golongan tarif se bagaimana . dimaksud dalam peraturan yang mengatur mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).
4.Biaya Pokok Penyediaan (Rp/kWh) yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan sampai dengan penyaluran Uaringan transmisi dan jaringan distribusi) dan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik ke pelanggan dibagi dengan total kWh jual.
5.Volume Penjualan adalah hasil penjualan tenaga listrik (kWh) dari masing-masing Golongan Tarif.
6.Specific Fuel Consumption yang selanjutnya disingkat SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik yang dibutuhkan oleh unit pembangkit tenaga listrik untuk menghasilkan 1 (satu) kWh energi listrik bruto.
7.Susut Jaringan adalah selisih energi (kWh) antara energi yang diterima di sisi penyaluran dengan energi yang terjual ke pelanggan setelah dikurangi dengan energi yang digunakan untuk keperluan sendiri di penyaluran dan pendistribusian energi listrik.
8.Bauran Energi adalah komposisi volume tertentu dari bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak yang dibutuhkan untuk membangkitkan tenaga listrik.
9.Kuasa PenggunaAnggaran Bendahara Umum Negarayang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara baik di kantor pusat maupun di kantor daerah atau satuan kerja . di kementerian negarajlembaga yang tnemperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
10.Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2

(1)Untuk menjaga stabilitas harga guna menjaga daya beli masyarakat, membantu masyarakat miskin, dan menjaga ketersediaan pasokan energi, telah disediakan Subsidi Listrik dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan.
(2)Tata cara penyediaan Subsidi Listrik mengacu pada Pera.turan Menteri · Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara U mum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 3

(1)Subsidi Listrik dialokasikan dalam APBN danjatau APBN Perubahan.
(2)Berdasarkan alokasi Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) diterbitkan DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran Subsidi Listrik.
(4)Dalam hal pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperkiraka~ tidak mencukupi atau melampaui kebutuhan Subsidi Listrik dalam tahun anggaran berjalan, dapat dilakukan revisi DIPA setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(2)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
1. a.pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat www.jdih.kemenkeu.go.id . - 5- mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan
2. b.pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan penguJlan atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
(3)Salinan Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 5

(1)Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan Tarif tersebut.
(2)Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
1. a.pelanggan yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b . pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
(3)Pemberian Subsidi Listrik kepada pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan formula sebagai berikut: S -(TTL- BPP (1 + m)) x V Keterangan: s TTL BPP Subsidi Listrik tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari . masing-masing Golongan Tarif BPP pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif www.jdih.kemenkeu.go.id m marjin (%) V Volume Penjualan
(2)Marjin dalam perhitungan pembayaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakart marjin yang digunakan dalam perhitungan besaran Subsidi Listrik untuk menghasilkan angka Subsidi Listrik yang ditetapkan dalam APBN dan/ atau APBN-Perubahan.

Pasal 7

(1)Besaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan sebagai usulan untuk persiapan penyusunan Rancangan APBN dan/ ata.u Rancangan APBN Perubahan.
(2)Menteri Badan Usaha Milik Negara dapat mengusulkan besaran persentase marjin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
(3)Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mempertimbangkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1)Besaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, inflasi, dan Parameter Subsidi Listrik.
(2)Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, harga energi primer, tarif tenaga listrik, marjin, jumlah pelanggan, Golongan Tarif, volume bahan bakar,. SFC, Susut Jaringan, dan biaya non bah an bakar.
(3)Dalam hal terdapat penambahan Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan periambahan tersebut kepada Menteri Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Untuk pelaksanaan Subsidi Listrik, PT PLN (Persero) melakukan pengendalian terhadap Parameter Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC dan Susut Jaringan yarig digunakan dalam perhitungan Subsidi Listrik dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan.
(5)Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan realisasi Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC serta Susut Jaringan dan disampaikan oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan tembusan kepada KPA.
(6)Dalam laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan perkiraan realisasi sampai dengan akhir tahun berjalan atas Volume Penjualan, pertumbuhan penjualan, Bauran Energi, volume bahan bakar, SFC dan Susut Jaringan.
(7)Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara triwulanan dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan yang bersangku tan berakhir.
(8)Dengan mengacu lap9ran realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PT PLN (Persero) dapat menyampaikan usulan perubahan besaran parameter d·an · besaran Subsidi Listrik kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber qaya Mineral.
(9)Berdasarkan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, perubahan besaran parameter . dan besaran Subsidi Listrik tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
(10)Menteri Keuangan dapat mempertimbangkan usulan perubahan besaran parameter dan besaran Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai pertimbangan untuk merev1s1 DIPA dengan www.jdih.kemenkeu.go.id memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

. (1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

(2)Selain penetapan formula BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan juga menetapkan besaran perkiraan SFC dan Stisut Jaringan untuk 1 (satu) tahun, besaran realisasi SFC setiap akhir semester dan secara tahunan, besaran realisasi Susut Jaringan setiap akhir triwulan dan secara tahunan.
(3)Tata cara dan mekanisme usulan penetapan perkiraan dan realisasi SFC dan Susut Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 10

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Komponen BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak termasuk biaya yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.02/2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.02/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.02/2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.02/2021