Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2019
- Nomor
- 178/PMK.04/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 38
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Unclang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Unclang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud clengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
L/ www.jdih.kemenkeu.go.id
t; ~ www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI Pasal 2
www.jdih.kemenkeu.go.id
~I www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . penetapan harga terenelah lelang, elalam hal barang yang elinyatakan tidak elikuasai akan dilelang; atau
a tau
v www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 2 ayat (1) yang:
www.jdih.kemenkeu.go.id waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan eli TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk mengetahui jenis, sifat, dan/ a tau kondisi barang.
( l) Barang ycu1.g dinyatakan tidak dikuasai yang merupakcu1. barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dinyatakan sebagai barang yang menjadi milik negara.
(l) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) hurufb dan barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan eli TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pelayanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . diimpor untuk dipakai, setelah bea masuk, cukai, pajak clalam rangka impor, clan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
cl. diekspor, setelah biaya yang terutang dilunasi; atau
a tau
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III BARANG YANG DIKUASAI NEGARA
BAB III
( 1) Direktur pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, menyatakan status barang yang dikuasai negara dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan barang impor atau barang ekspor sebagai barang yang dikuasai negara.
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . pengusaha TPS memberikan penangguhan pembayaran biaya penimbunan barang yang dikuasai negara eli TPS; dan b . biaya penimbunan barang yang dikuasai negara eli TPS dilunasi oleh:
a tau 2 . importir, eksportir, pe1nilik barang, atau kuasanya, pacta saat barang diselesaikan kewajiban pabeannya.
a . barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam pemberitahuan pabean; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
a tau
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)