DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.04/2011

Nomor: 62/PMK.04/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 30 Maret 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dikuasai negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disebut dengan BTD adalah:

a.barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
b.barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
c.barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
d.barang yang dikirim melalui Pos: 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.
1. 3.Barang yang Dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah:
a.barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
b.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
c.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
1. 4.Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:
a.BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
c.barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
d.barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; PERATURAN MENTERI KEUANGAN http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/62~PMK.04~2011Per.HTM 1 of 6 18/12/2015 14:44
e.BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
f.barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
1. 5.Buku Catatan Pabean adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
2. 6.Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
3. 7.Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
4. 8.Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
5. 9.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
6. 10.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara.
7. 11.Harga Terendah adalah harga serendah-rendahnya yang harus dicapai dalam pelelangan umum.
8. 12.Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.
9. 13.Hibah adalah pengalihan kepemilikan BTD, BDN dan/atau BMN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
10. 14.Barang Larangan atau Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam atau dari Daerah Pabean.
11. 15.Menteri adalah Menteri Keuangan.
12. 16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13. 17.Kantor Pabean adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
14. 18.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
15. 19.Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/ atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

BAB II

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

Pasal 2

(1)Penetapan BTD dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan dalam daftar mengenai BTD.
(2)Barang yang telah ditetapkan sebagai BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD.
(3)BTD yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.
(4)Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

Pasal 3

(1)BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:
1. a.busuk, segera dimusnahkan;
2. b.karena sifatnya: 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar; 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang; 3) berbahaya; atau 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
(2)BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor, dinyatakan sebagai BMN, kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor, diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
(2)BTD yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, selain barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pabean.
(3)BTD yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
(4)Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan pelelangan pertama, dapat:
1. a.diimpor untuk dipakai setelah bea masuk dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
2. b.diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi;
3. c.dibatalkan ekspornya setelah biaya yang terutang dilunasi;
4. d.diekspor setelah biaya yang terutang dilunasi; atau PERATURAN MENTERI KEUANGAN http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/62~PMK.04~2011Per.HTM 2 of 6 18/12/2015 14:44
5. e.dikeluarkan dengan tujuan TPB setelah biaya yang terutang dilunasi.

BAB III

BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

Pasal 5

(1)Penetapan BDN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BDN.
(2)Barang yang telah ditetapkan sebagai BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BDN.
(3)BDN yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.

Pasal 6

(1)BDN berupa:
1. a.barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; atau
2. b.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada pemilik barang tersebut dengan disertai alasannya.
(2)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, diumumkan melalui papan pengumuman atau media massa, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Pejabat Bea dan Cukai sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
(3)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai BMN.

Pasal 7

(1)BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang:
1. a.busuk, segera dimusnahkan;
2. b.karena sifatnya: 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat menyusut, cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar; 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang; 3) berbahaya, antara lain barang yang mudah meledak; atau 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, antara lain barang yang membutuhkan penanganan atau perawatan khusus, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi.
(2)BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ditetapkan menjadi BMN, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8

(1)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bukan merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal:
1. a.telah dilunasi bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang; dan
2. b.telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor.
(2)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dalam hal:
1. a.telah dilunasi bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang;
2. b.telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor;
3. c.telah menyerahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang; dan
4. d.barang tersebut secara fisik tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan.

Pasal 9

(1)BDN berupa:
1. a.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
2. b.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang oleh Kepala Kantor Pabean.
(2)Ketentuan mengenai penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2).
(3)BDN yang ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
(4)Penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dikuasai negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disebut dengan BTD adalah:

a.barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
b.barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
c.barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
d.barang yang dikirim melalui Pos: 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean; 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.
1. 3.Barang yang Dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah:
a.barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
b.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
c.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
1. 4.Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:
a.BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b.BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
c.barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
d.barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean; PERATURAN MENTERI KEUANGAN http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/62~PMK.04~2011Per.HTM 1 of 6 18/12/2015 14:44
e.BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
f.barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
1. 5.Buku Catatan Pabean adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
2. 6.Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
3. 7.Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
4. 8.Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
5. 9.Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
6. 10.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara.
7. 11.Harga Terendah adalah harga serendah-rendahnya yang harus dicapai dalam pelelangan umum.
8. 12.Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.
9. 13.Hibah adalah pengalihan kepemilikan BTD, BDN dan/atau BMN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
10. 14.Barang Larangan atau Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam atau dari Daerah Pabean.
11. 15.Menteri adalah Menteri Keuangan.
12. 16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13. 17.Kantor Pabean adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
14. 18.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
15. 19.Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/ atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

BAB II

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

Pasal 2

(1)Penetapan BTD dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan dalam daftar mengenai BTD.
(2)Barang yang telah ditetapkan sebagai BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD.
(3)BTD yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.
(4)Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

Pasal 3

(1)BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:
1. a.busuk, segera dimusnahkan;
2. b.karena sifatnya: 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar; 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang; 3) berbahaya; atau 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
(2)BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor, dinyatakan sebagai BMN, kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor, diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
(2)BTD yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, selain barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pabean.
(3)BTD yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
(4)Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan pelelangan pertama, dapat:
1. a.diimpor untuk dipakai setelah bea masuk dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
2. b.diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi;
3. c.dibatalkan ekspornya setelah biaya yang terutang dilunasi;
4. d.diekspor setelah biaya yang terutang dilunasi; atau PERATURAN MENTERI KEUANGAN http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/62~PMK.04~2011Per.HTM 2 of 6 18/12/2015 14:44
5. e.dikeluarkan dengan tujuan TPB setelah biaya yang terutang dilunasi.

BAB III

BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

Pasal 5

(1)Penetapan BDN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BDN.
(2)Barang yang telah ditetapkan sebagai BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BDN.
(3)BDN yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.

Pasal 6

(1)BDN berupa:
1. a.barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; atau
2. b.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada pemilik barang tersebut dengan disertai alasannya.
(2)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, diumumkan melalui papan pengumuman atau media massa, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Pejabat Bea dan Cukai sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
(3)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai BMN.

Pasal 7

(1)BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang:
1. a.busuk, segera dimusnahkan;
2. b.karena sifatnya: 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat menyusut, cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar; 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang; 3) berbahaya, antara lain barang yang mudah meledak; atau 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, antara lain barang yang membutuhkan penanganan atau perawatan khusus, segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi.
(2)BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ditetapkan menjadi BMN, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8

(1)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bukan merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal:
1. a.telah dilunasi bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang; dan
2. b.telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor.
(2)BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dalam hal:
1. a.telah dilunasi bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang;
2. b.telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor;
3. c.telah menyerahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang; dan
4. d.barang tersebut secara fisik tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan.

Pasal 9

(1)BDN berupa:
1. a.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
2. b.barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang oleh Kepala Kantor Pabean.
(2)Ketentuan mengenai penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2).
(3)BDN yang ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
(4)Penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.04/2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 178/PMK.04/2019