Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2023
- Nomor
- 18/PMK.07/2023
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
jdih.kemenkeu.go.id
6731);
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76/PMK.07 /2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1681), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.id
atau
jdih.kemenkeu.go.id
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD, KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah.
jdih.kemenkeu.go.id
(1), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua.
jdih.kemenkeu.go.id
(18).
jdih.kemenkeu.go.id
clan
(6), clan angka 3, angka 4, clan angka 5 huruf d ayat (6) Pasal 12 dihapus, setelah angka 3 huruf a ayat (6) Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 4, di antara angka 3 clan angka 4 huruf b ayat (6) Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 3a, serta angka 1 huruf c ayat (6), angka 1 huruf d ayat (6), clan huruf b ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
jdih.kemenkeu.go.id
J. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
dan
jdih.kemenkeu.go.id
3a. kesesuaian rencana anggaran dan Program penggunaan dengan rancangan RKPD;
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)