Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.02/2017
- Nomor
- 181/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negar3. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ONGKOS ANGKUT BERAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DISTRIK PEDALAMAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT.
( 2) Ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan biaya pengangkutan beras untuk Pegawai N egeri Sipil dari gudang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG terdekat ke titik serah masing-masing tujuan. \.-v-.f / www.jdih.kemenkeu.go.id
Menteri Keuangan selaku Pengguna Angga,r9-n menetapkan:
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal6
dan
Tata cara penca1ran dana kegiatan ongkos angkut beras Pegawai Negeri Sipil distrik pedalaman Provinsi Papua da:1 Provinsi Papua Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapata:J. d2::1 belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.
beras Pegawai Negeri Sipil.
beras.
Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dar: pelaporan sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangar: mengena1 sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanje.. lain-lain.
www.jdih.kemenkeu.go.id dan Provinsi Papua Barat, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…