Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.01/2020
- Nomor
- 182/PMK.01/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksana Tugas dan/atau Pedoman Pelaksana Lingkungan Kementerian Keuangan; Penunjukan Harian di
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); www.jdih.kemenkeu.go.id
1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id 4-
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional/non Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan www.jdih.kemenkeu.go.id atau diserahi tugas negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
BAB II
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pedoman penunjukan Plt. dan/ atau Plh. bagi Pejabat/Pegawai yang berlaku pada seluruh Unit.
Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dimaksudkan untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB III TATA CARA PENUNJUKAN PLT. DAN/ATAU PLH.
BAB III
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id - 7
tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya.
berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai Plt., berlaku ketentuan:
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan arahan Pimpinan.
Bagian Kedua Pola dan Penunjukan Plt. dan/ atau Plh.
www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
Jabatan Pengawas.
Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat fungsional berkedudukan.
untuk:
untuk Jabatan Pengawas, www.jdih.kemenkeu.go.id pada Unit Pelaksana Teknis dimana pejabat fungsional berkedudukan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
dimaksud pada ayat ketentuan sebagai berikut: dan/ a tau Plh. sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
dan/ atau Plh.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/ atau Plh. selain Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (9) dilakukan oleh Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon dari Pejabat yang berhalangan.
dan/atau Plh. dalam bentuk mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Undang-Undang