DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.01/2020

Nomor: 182/PMK.01/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kernen terian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan;
b.bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan dan ketentuan mengenai kepegawaian, serta sesuai dengan Surat Menteri www.jdih.kemenkeu.go.id Keuangan selaku Chief Financial Officer Nomor S-469/MK.02/2020 tanggal 5 Juni 2020, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksana Tugas dan/atau Pedoman Pelaksana Lingkungan Kementerian Keuangan; Penunjukan Harian di

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 ten tang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id 4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit adalah seluruh unit organisasi Eselon dan unit organisasi non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan.
2.Unit Organisasi non-Eselon adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dibentuk melalui peraturan perundang- undangan dengan struktur organisasi tertentu yang tidak memiliki eselonisasi, baik yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum maupun yang tidak menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4.Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
5.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan Jabatan.
6.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
7.Pegawai yang Dapat Ditunjuk Sebagai Plt. dan/ atau Plh. yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional/non Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan www.jdih.kemenkeu.go.id atau diserahi tugas negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
8.Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
9.Unit yang Bersangkutan adalah lingkup unit organisasi yang berada satu tingkat di atas unit organisasi Pejabat yang berhalangan.
10.Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pedoman penunjukan Plt. dan/ atau Plh. bagi Pejabat/Pegawai yang berlaku pada seluruh Unit.

Pasal 3

Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dimaksudkan untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas rutin www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENUNJUKAN PLT. DAN/ATAU PLH.

Pasal 4

(1)Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap, di antaranya karena:
1. a.pensiun;
2. b.meninggal dunia;
3. c.perpindahan;
4. d.diberhentikan dalam jabatan;
5. e.cuti di luar tanggungan negara; atau
6. f.tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara, di antaranya karena:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti melahirkan;
4. d.cuti karena alasan penting;
5. e.cuti sakit;
6. f.tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah;
7. g.penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau
8. h.di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
(3)Penunjukan Plh. dapat tidak dilakukan, dalam hal Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya. www.jdih.kemenkeu.go.id - 7

Pasal 5

(1)Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
(2)Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya.
(3)Dalam hal Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai Plt., berlaku ketentuan:
1. a.tidak dilakukan penunjukan Plh.; dan
2. b.dapat tidak dilakukan penunjukan Plt. baru sepanjang Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Plt.
(4)Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit organisasi masing-masing.
(5)Batas waktu penugasan sebagai Plt. dan/ atau Plh. disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan arahan Pimpinan.
(6)Pejabat/Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. paling banyak dalam 2 (dua) Jabatan.
(7)Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan anggaran, memperhatikan aturan-aturan terkait.

Pasal 6

(1)Penunjukan Plt. dan/atau Plh. pada unit organisasi Eselon dan Unit Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan U mum dilakukan dengan cara:
1. a.ditunjuk dari Pejabat yang setingkat lainnya dalam lingkup Unit yang Bersangkutan; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya; atau
3. c.ditunjuk Pelaksana dari Pejabat Pengawas dan Kepala Subbagian atau Kepala Seksi pada Unit Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
(2)Selain penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plt. dan/ atau Plh. dapat ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Pejabat fungsional JenJang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas; dan
3. c.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas.
(3)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. sepanjang memiliki kompetensi pada bidang yang dirangkapnya.
(4)Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi Eselon di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan; dan / a tau
  2. 2.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit organisasi Eselon I dimana pejabat fungsional berkedudukan;
2. b.Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Administrator; dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.Jabatan Pengawas, pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat fungsional berkedudukan; dan
3. c.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat fungsional berkedudukan.
(5)Penunjukan Plt. dan/ a tau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II untuk Kantor Wilayah; dan/ atau
  2. 2.Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon III untuk kantor pelayanan, dimana pejabat fungsional berkedudukan.
2. b.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II untuk Kantor Wilayah; dan/ atau
  2. 2.Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon III untuk kantor pelayanan, dimana pejabat fungsional berkedudukan.
(6)Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi Eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk Jabatan Administrator dan/ atau Jabatan Pengawas; dan
2. b.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk Jabatan Pengawas, www.jdih.kemenkeu.go.id pada Unit Pelaksana Teknis dimana pejabat fungsional berkedudukan.
(7)Penunjukan Plt. dan/ atau Pih. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/ a tau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat ditunjuk dari luar bersangkutan dengan unit organisasi Eselon yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
(8)Penunjukan Pit. dan/ atau Plh. untuk Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan:
1. a.ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon yang bersangkutan; atau
2. b.ditunjuk dari Pejabat lain di luar Unit Organisasi non-Eselon yang bersangkutan.
(9)Penunjukan Pit. dan/ a tau Pih. selain Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan:
1. a.ditunjuk dari Pejabat setingkat di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan;
2. b.ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan; atau
3. c.ditunjuk dari Pegawai dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan.

Pasal 7

(1)Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pit. dan/ atau Plh. bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/ atau Pih. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pola penunjukan Plt. dimaksud pada ayat ketentuan sebagai berikut: dan/ a tau Plh. sebagaimana
(1)ditetapkan berdasarkan
1. a.untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; dan
2. b.untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan unit organisasi Eselon I.
(3)Penetapan pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. pada Unit Organisasi non-Eselon dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh.
(2)Pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan yang melaksanakan fungsi manaJemen selain Pimpinan tertinggi Unit Organisasi non-Eselon, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan tertinggi Unit Organisasi non-Eselon.
(3)Penetapan pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1)Penetapan Plt. dan/atau Plh. dengan Surat Perintah.
(2)Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.
(3)Dalam hal diperlukan, Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rincian tugas dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang www.jdih.kemenkeu.go.id - 12 Pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan.

Pasal 10

(1)Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(4)pada unit organisasi Eselon di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Pejabat yang berhalangan; dan
2. b.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan Pejabat yang berhalangan.
(2)Surat Perintah penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(5)pada unit organisasi Eselon di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Pejabat yang berhalangan;
2. b.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pejabat yang berhalangan; dan
3. c.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit organisasi atasan Pejabat yang berhalangan.
(3)Surat Perintah penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(6)pada unit organisasi Eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator ditandatangani oleh Pejabat atasan langsung; dan
2. b.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit organisasi atasan Pejabat yang berhalangan.
(4)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plt. bagi Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(8)ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
(5)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. bagi Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(8)ditandatangani oleh atasan Pejabat yang berhalangan.
(6)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plt. dan/ atau Plh. selain Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (9) dilakukan oleh Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon dari Pejabat yang berhalangan.
(7)Dalam hal pejabat penandatangan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Plt. dan/ atau Plh. pejabat penandatangan.
(8)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Perintah untuk Plt. dan/atau Plh. dalam bentuk mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kernen terian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2015 tentang Tata Cara Penunjukan atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan;
b.bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi Kementerian Keuangan dan ketentuan mengenai kepegawaian, serta sesuai dengan Surat Menteri www.jdih.kemenkeu.go.id Keuangan selaku Chief Financial Officer Nomor S-469/MK.02/2020 tanggal 5 Juni 2020, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Kementerian Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksana Tugas dan/atau Pedoman Pelaksana Lingkungan Kementerian Keuangan; Penunjukan Harian di

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 ten tang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga National Single Window (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1825);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN/ATAU PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id 4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit adalah seluruh unit organisasi Eselon dan unit organisasi non-Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan.
2.Unit Organisasi non-Eselon adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dibentuk melalui peraturan perundang- undangan dengan struktur organisasi tertentu yang tidak memiliki eselonisasi, baik yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum maupun yang tidak menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4.Pejabat adalah Pegawai yang menjalankan fungsi manajemen dalam struktur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
5.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap sehingga suatu Jabatan tidak terisi dan menimbulkan lowongan Jabatan.
6.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara sehingga suatu Jabatan yang masih terisi tetapi Pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya.
7.Pegawai yang Dapat Ditunjuk Sebagai Plt. dan/ atau Plh. yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan tenaga profesional/non Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan www.jdih.kemenkeu.go.id atau diserahi tugas negara di lingkungan Kementerian Keuangan.
8.Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
9.Unit yang Bersangkutan adalah lingkup unit organisasi yang berada satu tingkat di atas unit organisasi Pejabat yang berhalangan.
10.Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 201 7 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai pedoman penunjukan Plt. dan/ atau Plh. bagi Pejabat/Pegawai yang berlaku pada seluruh Unit.

Pasal 3

BAB III

TATA CARA PENUNJUKAN PLT. DAN/ATAU PLH.

Pasal 4

(1)Penunjukan Plt. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan tetap, di antaranya karena:
1. a.pensiun;
2. b.meninggal dunia;
3. c.perpindahan;
4. d.diberhentikan dalam jabatan;
5. e.cuti di luar tanggungan negara; atau
6. f.tidak dapat melaksanakan tugas rutin yang lebih dari 6 (enam) bulan.
(2)Penunjukan Plh. dilakukan dalam hal Pejabat definitif berhalangan sementara, di antaranya karena:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti melahirkan;
4. d.cuti karena alasan penting;
5. e.cuti sakit;
6. f.tidak masuk bekerja dengan alasan yang sah atau tanpa alasan yang sah;
7. g.penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan; atau
8. h.di luar penugasan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
(3)Penunjukan Plh. dapat tidak dilakukan, dalam hal Pejabat definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tetap dapat melaksanakan tugas rutinnya. www.jdih.kemenkeu.go.id - 7

Pasal 5

(1)Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. tidak perlu dilantik atau diambil sumpah.
(2)Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. tidak menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari Jabatan definitifnya.
(3)Dalam hal Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. berhalangan sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai Plt., berlaku ketentuan:
1. a.tidak dilakukan penunjukan Plh.; dan
2. b.dapat tidak dilakukan penunjukan Plt. baru sepanjang Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai Plt.
(4)Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkungan unit organisasi masing-masing.
(5)Batas waktu penugasan sebagai Plt. dan/ atau Plh. disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan arahan Pimpinan.
(6)Pejabat/Pegawai dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. paling banyak dalam 2 (dua) Jabatan.
(7)Penunjukan Plt. dan/atau Plh. dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan anggaran, memperhatikan aturan-aturan terkait.

Pasal 6

(1)Penunjukan Plt. dan/atau Plh. pada unit organisasi Eselon dan Unit Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan U mum dilakukan dengan cara:
1. a.ditunjuk dari Pejabat yang setingkat lainnya dalam lingkup Unit yang Bersangkutan; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya; atau
3. c.ditunjuk Pelaksana dari Pejabat Pengawas dan Kepala Subbagian atau Kepala Seksi pada Unit Organisasi non-Eselon yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
(2)Selain penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plt. dan/ atau Plh. dapat ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.Pejabat fungsional JenJang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas; dan
3. c.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas.
(3)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. sepanjang memiliki kompetensi pada bidang yang dirangkapnya.
(4)Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi Eselon di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan; dan / a tau
  2. 2.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit organisasi Eselon I dimana pejabat fungsional berkedudukan;
2. b.Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Administrator; dan/ atau www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.Jabatan Pengawas, pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat fungsional berkedudukan; dan
3. c.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II dimana pejabat fungsional berkedudukan.
(5)Penunjukan Plt. dan/ a tau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II untuk Kantor Wilayah; dan/ atau
  2. 2.Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon III untuk kantor pelayanan, dimana pejabat fungsional berkedudukan.
2. b.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk:
  1. 1.Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon II untuk Kantor Wilayah; dan/ atau
  2. 2.Jabatan Pengawas pada Unit organisasi Eselon III untuk kantor pelayanan, dimana pejabat fungsional berkedudukan.
(6)Penunjukan Plt. dan/ atau Plh. dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada unit organisasi Eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk Jabatan Administrator dan/ atau Jabatan Pengawas; dan
2. b.Pejabat fungsional jenjang ahli muda dan ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. untuk Jabatan Pengawas, www.jdih.kemenkeu.go.id pada Unit Pelaksana Teknis dimana pejabat fungsional berkedudukan.
(7)Penunjukan Plt. dan/ atau Pih. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/ a tau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat ditunjuk dari luar bersangkutan dengan unit organisasi Eselon yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
(8)Penunjukan Pit. dan/ atau Plh. untuk Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan:
1. a.ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon yang bersangkutan; atau
2. b.ditunjuk dari Pejabat lain di luar Unit Organisasi non-Eselon yang bersangkutan.
(9)Penunjukan Pit. dan/ a tau Pih. selain Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan dengan ketentuan:
1. a.ditunjuk dari Pejabat setingkat di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan;
2. b.ditunjuk dari Pejabat 1 (satu) tingkat dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan; atau
3. c.ditunjuk dari Pegawai dibawahnya di lingkungan Unit Organisasi non-Eselon Pejabat yang berhalangan.

Pasal 7

(1)Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pit. dan/ atau Plh. bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/ atau Pih. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pola penunjukan Plt. dimaksud pada ayat ketentuan sebagai berikut: dan/ a tau Plh. sebagaimana
(1)ditetapkan berdasarkan
1. a.untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; dan
2. b.untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan unit organisasi Eselon I.
(3)Penetapan pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Untuk memudahkan penunjukan Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Plt. dan/ atau Plh. pada Unit Organisasi non-Eselon dapat ditetapkan pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh.
(2)Pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Jabatan yang melaksanakan fungsi manaJemen selain Pimpinan tertinggi Unit Organisasi non-Eselon, yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan tertinggi Unit Organisasi non-Eselon.
(3)Penetapan pola penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

(1)Penetapan Plt. dan/atau Plh. dengan Surat Perintah.
(2)Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan.
(3)Dalam hal diperlukan, Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rincian tugas dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang www.jdih.kemenkeu.go.id - 12 Pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan Kewenangan.

Pasal 10

(1)Surat Perintah penunjukan Plt. dan/atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(4)pada unit organisasi Eselon di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Pejabat yang berhalangan; dan
2. b.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atasan Pejabat yang berhalangan.
(2)Surat Perintah penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(5)pada unit organisasi Eselon di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Tinggi Pratama ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atasan Pejabat yang berhalangan;
2. b.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pejabat yang berhalangan; dan
3. c.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit organisasi atasan Pejabat yang berhalangan.
(3)Surat Perintah penunjukan Plt. dan/ atau Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(6)pada unit organisasi Eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Administrator ditandatangani oleh Pejabat atasan langsung; dan
2. b.untuk penunjukan Plt. dan/ atau Plh. Jabatan Pengawas ditandatangani oleh Pimpinan unit organisasi atasan Pejabat yang berhalangan.
(4)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plt. bagi Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(8)ditandatangani oleh Menteri Keuangan.
(5)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plh. bagi Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(8)ditandatangani oleh atasan Pejabat yang berhalangan.
(6)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Plt. dan/ atau Plh. selain Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (9) dilakukan oleh Pimpinan tertinggi pada Unit Organisasi non-Eselon dari Pejabat yang berhalangan.
(7)Dalam hal pejabat penandatangan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) berhalangan, penandatanganan dilakukan oleh Plt. dan/ atau Plh. pejabat penandatangan.
(8)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Perintah untuk Plt. dan/atau Plh. dalam bentuk mandat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.01/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.01/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.01/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.01/2016