Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2017
- Nomor
- 182/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
b . bahwa untuk penyederhanaan rnekanisrne pengelolaan rekening rnilik satuan kerj a lingkup Kernenterian Negqra/ Lernbaga yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu rnengatur kernbali ketentuan rnengenai pengelolaan rekening rnilik satuan kerj a lingkup Kernenterian Negara/ Lernbaga;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA LINGKUP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah Menteri Keuangan. 2 . Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah .
4 . Kuasa BUN d i Daerah adalah Kepala Kantor Pelayana:1 Perbendaharaan Negara.
Non Kementerian
9 . Rekening adalah Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negaraj Lembaga yang dibuka pada bank umum di dalam atau di luar negeri dalam bentuk giro atau deposito, yang dapat didebit dan/ atau dikredit untuk pengelolaan keuangan, sesuai tugas dan fungsi satuan kerj a lingkup Kementerian Negaraj Lembaga dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing. 1 0. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara pada Satuan Kerj a Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga. 1 1. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerin�ah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanj a negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara pada Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/ Lembaga, termasuk didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu. 1 2 . Rekening Pengeluaran Pembantu adalah Rekening g1ro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk www.jdih.kemenkeu.go.id menampung uang bagi keperluan belanj a negara yang dananya berasal dari Rekening Pengeluaran atau dari kas negara bagi perwakilan Republik Indonesia di luar neger:. "sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangar: mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatar: belanj a dan belanj a negara pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. 1 3. Rekening Lainnya adalah Rekening g1ro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerj a lingkup Kementerian N egara/ Lembaga. 1 4. Rekening Milik Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Rekening Milik BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro atau deposito yang dipergunakan oleh BLU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 15 . Rekening Milik Perwakilan RI· adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan RI . 1 6. Rekening Penyaluran Dana Bantuan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pernerintah yang dibuka oleh Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negaraj Lembaga untuk menyalurkan dana bantuan kepada penerima bantuan melalui bank penyalur. 1 7. Rekening Penampungan Dana Hi bah Langsung adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negaraj Lembaga untuk pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang. 1 8. Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung. 1 9. Rekening Penampungan Dana Kerj asamaj Kemitraan adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id yang dipergunakan untuk menampung dana kerj a sama antara dua belah pihak. 2 0. Rekening Penampungan Dana Jaminan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana j aminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2 1 . Rekening Penampungan Dana Titipan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terj adi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana. 2 2 . Rekening Penampungan Sementara adalah Rekening Lainnya dalam bentuk g1ro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/ atau pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu.
25 . Kas Negara adalah tempat peny1mpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri KeuaPgan selaku BUN, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara. 2 6. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan j asa dalam lalu lintas pembayaran. www.jdih.kemenkeu.go.id
Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementeriar: Negara/Lembaga bersangkutan. 2 8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingka-:: KPA, adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari Pi\. untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungj awab penggunaan anggaran Kementeria:1 Negara/Lembaga/Satuan Kerj a yang bersangkutan . 2 9. Layanan Perbankan Secara Elektronik adalah layana:1 yang memungkinkan nasabah Bank Umum untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, da::1 transaksi perbankan melalui media elektronik berupa internet banking dan kartu debit 3 0 . Internet Banking adalah salah satu layanan Bank Umurn yang memungkinkan nasabah untuk memperolen informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet. 3 1 . Kartu Debit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai, pemindahan dana, dan/ atau pembayaran atas kewaj iban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanj aan dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank Umum. 3 2 . Treasury Notional Pooling yang selanjutnya disingkat TNP adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan Rekening Lainnya milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negara/ Lembaga yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar-Rekening. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II JENIS REKENING
BAB II
( 1 ) Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga dikelompokkan menj adi:
b . Rekening Pengeluaran; dan c . Rekening Lainnya.
b . Rekening Milik Perwakilan RI; c . Rekening Penyaluran Dana Bantuan; d . Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; e . Rekening Penyaluran Dana Hibah;
(5 ) Rekening Milik BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
b . Rekening operasional BLU; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . Rekening kas besi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING Bagian Kesatu Kewenangan Menteri/ Pimpinan Lembaga
BAB III
( 1 ) Menteri/ Pimpinan Lembaga berwenang mengelola Rekening Kementerian Negara/ Lembaga yang dimilikinya.
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Kewenangan Bendahara Uinum Negara
( 1 ) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan atas seluruh Rekening milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negaraj Lembaga.
BAB IV
( 1 ) Pembpkaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Bank Umum dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kuasa BUN di Daerah .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
( 1 ) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA dapat membuka Rekening pada bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN .
Bagian Kedua Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
( 1 ) KPA/ Kepala Satuan Kerj a/ Pimpinan BLU sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan/ atau Rekening Lainnya kepada Kuasa BUN di Daerah.
b . sumber dana; c . mekanisme penyaluran dana; dan d . perlakuan terhadap bungaj nisbah dan/ atau j asa giro .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - Bagian Ketiga Penilaian Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang disampaikan KPA/ Kepala Satuan Kerj a/ Pimpinan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 , Kuasa BUN di Daerah:
1 . tujuan penggunaan rekening; 2 . sumber dana; 3 . mekanisme penyaluran dana; dan 4 . perlakuan terhadap bungaj nisbah danj atau j asa giro . Bagian Keempat Persetujuan/ Penolakan Terhadap Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah terpenuhi, Kuasa BUN di Daerah memberikan persetujuan pembukaan Rekening kepada KPA/ Kepala Satuan Kerj a/ Pimpinan BLU . Pasal 1 0 Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak terpenuhi, Kuasa BUN di Daerah tidak memberikan persetujuan pembukaan Rekening kepada KPA/ Kepala Satuan Kerj a/ Pimpinan BLU . Pasal 1 1 Kuasa BUN di Daerah menerbitkan surat persetujuan beserta salinan atau surat penolakan persetujuan pembukaan Rekening paling lambat 5 (lima) hari kerj a sejak diterimanya surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Pasal 1 2 ( 1 ) Surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah berlaku selama 15 (lima belas) hari kerj a sejak tanggal penerbitan .
Pasal 1 3 Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening yang diterbitkan oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dapat digunakan sebagai dasar pembukaan Rekening. Bagian Kelima Pembukaan Rekening Pasal 1 4 ( 1 ) KPA/ Kepala Satuan Kerj aj Pimpinan BLU harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat kuasa KPA/ Kepala Satuan KerJ a/ Pimpinan BLU kepada I Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di D aerah pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan / atau Rekening Lainnya di Bank Umum.
( 1 ) Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/ atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan Rekening. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
c . Rekening Pengeluaran Pembantu dibuka dengan menggunakan nama "BPP (kode KPPN mitra kerj a) (nama kantor)" ; d . Rercening Lainnya berupa Rekening Milik BLU dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) BLU (nama satuan kerj a) untuk (PKD IPKE I0 PSID K)" ; e . Rekening Lainnya berupa Rekening Milik Perwakilan RI dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama satuan kerj a) untuk (RTN IKB IPNBP IANTIDT)";
g . Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDHL (nama satuan kerj a) untuk (nomor register hibah)" ; h . Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Hibah dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDH (nama satuan kerj a) untuk (nomor register hibah)" ;
J. Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Jaminan dibuka dengan menggunakan nama "RPL (kode KPPN mitra kerj a) PDJ (nama satuan kerj a) untuk . . . . " ; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
Pasal 1 6 ( 1 ) KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU dapat membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran Pembantu, dan/ atau Rekening Lainnya milik Satuan Kerj a lingkup Kementerian Negaraj Lembaga sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening;
Membuka PDF…