Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.05/2019
- Nomor
- 183/PMK.05/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 68
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
2149);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.
BAB I
TENTANG MILIK Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
6 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperole¥ www.jdih.kemenkeu.go.id kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
www.jdih.kemenkeu.go.id
20 . Treasury Notional Pooling Rekening Pengeluaran yang selanjutnya disebut TNP Rekening Pengeluaran adalah sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh Rekening Pengeluaran yang terdapat pada seluruh kantor cabang Bank Umum berkenaan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
25 . Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut LS-Bendahara adalah pem bayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
28 . Deposit On Call yang selanjutnya disingkat DOC adalah simpanan kepada Bank Umum yang dapat ditarik setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum jatuh tempo. 29 . Sis tern Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang dibangun gun a mendukung pelaksanaan sis tern perbendaharaan dan penganggaran negara pad~ www.jdih.kemenkeu.go.id tingkat instansi dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
BAB II STRUKTUR REKENING PENGELUARAN
BAB II
b . LS-Bendahara; dan
b . dana kontijensi; dan
( 10) Rekening Satker untuk menampung dana UP /TUP yang bersifat non operasional dikonsolidasikan pada Rekening Induk non operasional.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN Bagian Kesatu Kewenangan Bendahara Umum Negara Pasal 4
c . memberikan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker; d . menolak permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk;
dan
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . memberikan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker;
d . menolak permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker; dan
Bagian Kedua Kewenangan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pasal 6
a . mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk kepada Kuasa BUN di Daerah;
Bagi Kementerian NegarajLembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah dan hanya memiliki 1 (satu) Eselon I pengelola DIPA Induk, kewenangan pengelolaan Rekening Pengeluaran dilaksanakan oleh unitjunsur yang memiliki fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkup Kementerian NegarajLembaga berkenaan. BABIV PENETAPAN BANK UMUM MITRA PENGELOLA REKENING PENGELUARAN Bagian Kesatu Bank Umum Mitra Pengelola Rekening Pengeluaran Pasal 8 Rekening Pengeluaran dibuka pada Bank Umum yang telah memiliki perJanJlan kerjasama sebagai mitra pengelola Rekening Pengeluaran dengan Direktorat Jenderal Per bendaharaan. Bagian Kedua Penetapan Bank Umum sebagai Mitra Pengelola Rekening Pengeluaran Pasal 9
www.jdih.kemenkeu.go.id
d . sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
dan
a . kemampuan konsolidasi Rekening Satker;
d . tidak dapat didebit atau dikredit oleh Eselon I berkenaan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
b . penguJian sistem informasi dan teknologi, untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/ digunakan oleh Bank Umum telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan; dan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bank Umum dinyatakan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Umum yang akan menjadi Bank Umum mitra pengelola Rekening Pengeluaran melalui:
Membuka PDF…