DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.01/2020

Nomor: 183/PMK.01/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id perubahan organisasi dan tata kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/ 1171/M.KT.01/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan www.jdih.kemenkeu.go.id 4 penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(5)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
(6)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(7)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
(8)Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, www.jdih.kemenkeu.go.id verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyaJian data kepabeanan dan cukai.

2.Pasal 138 dihapus.
3.Pasal 139 dihapus.
4.Pasal 140 dihapus.
5.Pasal 141 dihapus.
6.Pasal 142 dihapus.
7.Pasal 143 dihapus.
8.Pasal 144 dihapus.
9.Pasal 145 dihapus.
10.Pasal 146 dihapus.
11.Pasal 14 7 dihapus.
12.Pasal 148 dihapus.
13.Pasal 149 dihapus.
14.Pasal 150 dihapus.
15.Pasal 151 dihapus.
16.Pasal 152 dihapus.
17.Pasal 153 dihapus.
18.Pasal 154 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
19.Pasal 155 dihapus.
20.Pasal 156 dihapus.
21.Pasal 157 dihapus.
22.Pasal 158 dihapus.
23.Pasal 159 dihapus.
24.Pasal 160 dihapus.
25.Pasal 161 dihapus.
26.Pasal 162 dihapus.
27.Pasal 163 dihapus.
28.Pasal 164 dihapus.
29.Pasal 165 dihapus.
30.Pasal 166 dihapus.
31.Pasal 167 dihapus.
32.Pasal 168 dihapus.
33.Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan, www.jdih.kemenkeu.go.id pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.
(2)Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
(4)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(5)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, penenmaan, verifikasi kelengkapan, peny1mpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
(6)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(7)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, www.jdih.kemenkeu.go.id pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

34.Pasal 171 dihapus.
35.Pasal 172 dihapus.
36.Pasal 173 dihapus.
37.Pasal 174 dihapus.
38.Pasal 175 dihapus.
39.Pasal 176 dihapus.
40.Pasal 177 dihapus.
41.Pasal 178 dihapus.
42.Pasal 179 dihapus.
43.Pasal 180 dihapus.
44.Pasal 181 dihapus.
45.Pasal 182 dihapus.
46.Pasal 183 dihapus. 4 7. Pasal 184 dihapus.
48.Pasal 185 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
49.Pasal 186 dihapus.
50.Pasal 187 dihapus.
51.Pasal 188 dihapus.
52.Pasal 189 dihapus.
53.Pasal 190 dihapus.
54.Pasal 191 dihapus.
55.Pasal 192 dihapus.
56.Pasal 193 dihapus.
57.Pasal 194 dihapus.
58.Pasal 195 dihapus.
59.Pasal 196 dihapus.
60.Pasal 197 dihapus.
61.Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan www.jdih.kemenkeu.go.id cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(6)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan www.jdih.kemenkeu.go.id laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
(7)Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, dan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penenmaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

62.Pasal 200 dihapus.
63.Pasal 201 dihapus.
64.Pasal 202 dihapus.
65.Pasal 203 dihapus.
66.Pasal 204 dihapus.
67.Pasal 205 dihapus.
68.Pasal 206 dihapus.
69.Pasal 207 dihapus.
70.Pasal 208 dihapus.
71.Pasal 209 dihapus.
72.Pasal 210 dihapus.
73.Pasal 211 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
74.Pasal 212 dihapus.
75.Pasal 213 dihapus.
76.Pasal 214 dihapus.
77.Pasal 215 dihapus.
78.Pasal 216 dihapus.
79.Pasal 217 dihapus.
80.Pasal 218 dihapus.
81.Pasal 219 dihapus.
82.Pasal 220 dihapus.
83.Pasal 221 dihapus.
84.Pasal 222 dihapus.
85.Pasal 223 dihapus.
86.Pasal 224 dihapus.
87.Pasal 225 dihapus.
88.Pasal 226 dihapus.
89.Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 13 Pasal 228

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(6)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis be ban kerj a, penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kan tor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
(7)Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

90.Pasal 229 dihapus.
91.Pasal 230 dihapus.
92.Pasal 231 dihapus.
93.Pasal 232 dihapus.
94.Pasal 233 dihapus.
95.Pasal 234 dihapus.
96.Pasal 235 dihapus.
97.Pasal 236 dihapus. Lwww.jdih.kemenkeu.go.id 15 -
98.Pasal 237 dihapus.
99.Pasal 238 dihapus.
100.Pasal 239 dihapus.
101.Pasal 240 dihapus.
102.Pasal 241 dihapus.
103.Pasal 242 dihapus.
104.Pasal 243 dihapus.
105.Pasal 244 dihapus.
106.Pasal 245 dihapus.
107.Pasal 246 dihapus.
108.Pasal 247 dihapus.
109.Pasal 248 dihapus.
110.Pasal 249 dihapus.
111.Pasal 250 dihapus.
112.Pasal 251 dihapus.
113.Pasal 252 dihapus.
114.Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 254

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pengangkutan penghitungan pelayanan pemberitahuan barang, dan melaksanakan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pengoperas1an komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, www.jdih.kemenkeu.go.id pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penenmaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.
(5)Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

115.Pasal 255 dihapus.
116.Pasal 256 dihapus.
117.Pasal 257 dihapus.
118.Pasal 258 dihapus.
119.Pasal 259 dihapus.
120.Pasal 260 dihapus.
121.Pasal 261 dihapus.
122.Pasal 262 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
123.Pasal 263 dihapus.
124.Pasal 264 dihapus.
125.Pasal 265 dihapus.
126.Pasal 266 dihapus.
127.Pasal 267 dihapus.
128.Pasal 268 dihapus.
129.Pasal 269 dihapus.
130.Pasal 270 dihapus.
131.Pasal 271 dihapus.
132.Pasal 272 dihapus.
133.Pasal 273 dihapus.
134.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat

(6), dan ayat (7) Pasal 286 diubah dan ayat (8) Pasal 286 dihapus sehingga Pasal 286 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

(1)Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2)Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe C merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II. b.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama www.jdih.kemenkeu.go.id Tipe C merupakanjabatan administrator ataujabatan struktural eselon III.a.
(4)Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(5)Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III. b.
(6)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe Adan Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(7)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
(8)Dihapus.

135.Ketentuan ayat (1) Pasal 290 diubah sehingga Pasal 290 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290

(1)Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,Pasal 25,Pasal 43,Pasal 46,Pasal 81,Pasal 84,Pasal 106, Pasal 109, Pasal 127, Pasal 130,Pasal 137 ayat (7), Pasal 170 ayat (7), Pasal 199 ayat (6), www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 228 ayat (6), dan Pasal 254 ayat (5), berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor /wilayah kerja yang bersangkutan.
(2)Unit organisasi/pejabat yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

136.Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

(1)Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organ1sas1, dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Perubahan lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/ atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris J enderal.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan.

137.Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
138.Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
139.Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
b.seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
c.peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.
1. 2.Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri m1 belum dapat dilaksanakan secara efektif maka organisasi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
2. 3.Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. 4.Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah dilakukan se belum waktu pelaksanaan secara efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. 5.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya · dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1355 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian:~~~T~--'[:._. _-. menterian www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah
5. 1.Kantor Wilayah DJBC Aceh
6. 2.Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NO MOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe Banda Aceh Aceh 1. KPPBC Sabang Madya Pabean C
7. 2.KPPBC Banda Aceh Madya Pabean C
8. 3.KPPBC Meulaboh Madya Pabean C
9. 4.KPPBC Lhokseumawe Madya Pabean C
10. 5.KPPBC Langsa Madya Pabean C Medan Sumatera Utara 1. KPPBC Belawan Madya Pabean
11. 2.KPPBC Medan Madya Pabean B tr www.jdih.kemenkeu.go.id Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja No Provinsi No NamaKPPBC Tipe
12. 3.KPPBC Pematangsiantar Madya Pabean C
13. 4.KPPBC Sibolga Madya Pabean C
14. 5.KPPBC Teluk Nibung Madya Pabean C
15. 6.KPPBC Kuala Tanjung Madya Pabean C
16. 7.KPPBC Kualanamu Madya Pabean B
17. 3.Kantor Wilayah DJBC Pekanbaru Riau 1. KPPBC Pekanbaru Madya Pabean B Riau 2. KPPBC Dumai Madya Pabean B
18. 3.KPPBC Tembilahan Madya Pabean C
19. 4.KPPBC Bengkalis Madya Pabean C
20. 4.Kantor Wilayah DJBC Tanjung Balai Kepulauan Riau kecuali 1. KPPBC Tanjung Balai Madya Pabean B Khusus Kepulauan Riau Karimun Kota Batam Karimun
21. 2.KPPBC Tanjungpinang Madya Pabean B
22. 5.Kantor Wilayah DJBC Palembang - Sumatera Selatan 1. KPPBC Palembang Madya Pabean B Sumatera Bagian Timur - Jambi 2. KPPBC Jambi Madya Pabean B - Bangka-Beli tung 3. KPPBC Pangkalpinang Madya Pabean C
23. 4.KPPBC Tanjungpandan Madya Pabean C
24. 6.Kantor Wilayah DJBC Bandar - Sumatera Barat 1. KPPBC Teluk Bayur Madya Pabean B Sumatera Bagian Barat Lampung - Bengkulu 2. KPPBC Bengkulu Madya Pabean C .l,-www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe - Lampung 3. KPPBC Bandar Lampung Madya Pabean B
25. 7.Kantor Wilayah DJBC Serang Banten kecuali Kawasan 1. KPPBC Merak Madya Pabean Banten Bandara Soekarno-Hatta 2. KPPBC Tangerang Madya Pabean A
26. 8.Kantor Wilayah DJBC Jakarta DKI Jakarta kecuali 1. KPPBC Jakarta Madya Pabean A Jakarta Kawasan Pelabuhan 2. KPPBC Marunda Madya Pabean A Tanjung Priok 3. KPPBC Kantor Pos Pasar Madya Pabean C Baru
27. 9.Kantor Wilayah DJBC Bandung Jawa Barat 1. KPPBC Bekasi Madya Pabean A Jawa Barat 2. KPPBC Bogor Madya Pabean A
28. 3.KPPBC Purwakarta Madya Pabean A
29. 4.KPPBC Bandung Madya Pabean A
30. 5.KPPBC Cirebon Madya Pabean C
31. 6.KPPBC Tasikmalaya Madya Pabean C
32. 7.KPPBC Cikarang Madya Pabean
33. 10.Kantor Wilayah DJBC Semarang 1. KPPBC Tanjung Emas Madya Pabean - Jawa Tengah Jawa Tengah dan Daerah 2. KPPBC Kudus Madya Cukai - Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta 3. KPPBC Surakarta Madya Pabean B Yogyakarta
34. 4.KPPBC Cilacap Madya Pabean C ~ www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe
35. 5.KPPBC Purwokerto Madya Pabean C
36. 6.KPPBC Tegal Madya Pabean C
37. 7.KPPBC Semarang Madya Pabean A
38. 8.KPPBC Yogyakarta Madya Pabean B
39. 9.KPPBC Magelang Madya Pabean C
40. 11.Kantor Wilayah DJBC Sidoarjo Jawa Timur 1. KPPBC Tanjung Perak Madya Pabean Jawa Timur I 2. KPPBC Pasuruan Madya Pabean A
41. 3.KPPBC Juanda Madya Pabean
42. 4.KPPBC Gresik Madya Pabean B
43. 5.KPPBC Madura Madya Pabean C
44. 6.KPPBC Bojonegoro Madya Pabean C
45. 7.KPPBC Sidoarjo Madya Pabean B
46. 12.Kantor Wilayah DJBC Malang Jawa Timur 1. KPPBC Malang Madya Cukai Jawa Timur II 2. KPPBC Kediri Madya Cukai
47. 3.KPPBC Blitar Madya Pabean C
48. 4.KPPBC Madiun Madya Pabean C
49. 5.KPPBC Jember Madya Pabean C
50. 6.KPPBC Banyuwangi Madya Pabean C ~www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe
51. 7.KPPBC Probolinggo Madya Pabean C
52. 13.Kantor Wilayah DJBC Denpasar - Bali 1. KPPBC Ngurah Rai Madya Pabean Bali, Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Barat 2. KPPBC Denpasar Madya Pabean A dan Nusa Tenggara Timur - Nusa Tenggara Timur 3. KPPBC Mataram Madya Pabean C
53. 4.KPPBC Sumbawa Madya Pabean C
54. 5.KPPBC Kupang Madya Pabean C
55. 6.KPPBC Atambua Madya Pabean B
56. 7.KPPBC Labuan Bajo Madya Pabean C
57. 14.Kantor Wilayah DJBC Pontianak Kalimantan Barat 1. KPPBC Pontianak Madya Pabean B Kalimantan Bagian Barat 2. KPPBC Entikong Madya Pabean C
58. 3.KPPBC Nanga Badau Madya Pabean C
59. 4.KPPBC Sintete Madya Pabean C
60. 5.KPPBC Ketapang Madya Pabean C
61. 6.KPPBC Jagoi Babang Madya Pabean C
62. 15.Kantor Wilayah DJBC Banjarmasin - Kalimantan Tengah 1. KPPBC Banjarmasin Madya Pabean B Kalimantan Bagian Selatan - Kalimantan Selatan 2. KPPBC Sampit Madya Pabean C
63. 3.KPPBC Pangkalan Bun Madya Pabean C
64. 4.KPPBC Palangkaraya Madya Pabean C ~ www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe
65. 5.KPPBC Kotabaru Madya Pabean C
66. 16.Kantor Wilayah DJBC Balikpapan - Kalimantan Timur 1. KPPBC Balikpapan Madya Pabean B Kalimantan Bagian Timur - Kalimantan Utara 2. KPPBC Samarinda Madya Pabean B
67. 3.KPPBC Bontang Madya Pabean C
68. 4.KPPBC Sangatta Madya Pabean C
69. 5.KPPBC Tarakan Madya Pabean B
70. 6.KPPBC Nunukan Madya Pabean C
71. 17.Kantor Wilayah DJBC Makassar - Sulawesi Selatan 1. KPPBC Makassar Madya Pabean B Sulawesi Bagian Selatan - Sulawesi Barat 2. KPPBC Parepare Madya Pabean C - Sulawesi Tenggara 3. KPPBC Malili Madya Pabean C
72. 4.KPPBC Kendari Madya Pabean C
73. 18.Kantor Wilayah DJBC Manado - Sulawesi Utara 1. KPPBC Pantoloan Madya Pabean C Sulawesi Bagian Utara - Sulawesi Tengah 2. KPPBC Morowali Madya Pabean C - Gorontalo 3. KPPBC Luwuk Madya Pabean C
74. 4.KPPBC Bitung Madya Pabean C
75. 5.KPPBC Manado Madya Pabean C
76. 6.KPPBC Gorontalo Madya Pabean C ~ www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi
77. 19.Kantor Wilayah DJBC Ambon - Maluku -
78. 20.Kantor Wilayah DJBC Sorong - Khusus Papua - 20 KANWIL Provinsi Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Wilayah Ke1ja No Nama KPPBC Tipe 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KPPBC Ambon Madya Pabean C KPPBC Tual Madya Pabean C KPPBC Ternate Madya Pabean C KPPBC Sarong Madya Pabean C KPPBC Manokwari Madya Pabean C KPPBC Fakfak Madya Pabean C KPPBC Jayapura Madya Pabean C KPPBC Timika Madya Pabean C KPPBC Biak Madya Pabean C KPPBC Merauke Madya Pabean C 104 KPPBC MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai deng~linya Kepala Biro Umu u.b. rian www.jdih.kemenkeu.go.id No. 1. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NO MOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN UTAMA, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN, KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, DAN POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KPU Tanjung A Kota Kawasan Pelabuhan Tanjung 1. TPS PT Agung Raya Priok Administrasi Priok 2. TPS PT Indonesia Air Jakarta U tara & Marine Supply (J alan Cilincing Raya) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
79. 3.TPS PT Indonesia Air & Marine Supply (Eks Lapangan Sepakbola PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari)
80. 4.TPS PT Graha Segara
81. 5.TPS PT Indofood Sukses Makmur Tbk
82. 6.TPS PT JICT
83. 7.TPS KSO Terminal Petikemas Koja
84. 8.TPS PT Lautan Tirta Transportama ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
85. 9.TPS PT Multi Terminal Indonesia (CDC Banda)
86. 10.TPS PT Multi Terminal Indonesia (Halal Hub)
87. 11.TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Ambon)
88. 12.TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (101- 101U)
89. 13.TPS PT Mustika Alam Lestari
90. 14.TPS PT IPC Terminal Petikemas (Terminal 3) L- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
91. 15.TPS PT IPC Terminal Petikemas (Lapangan 22 lX)
92. 16.TPS PT IPC Terminal Petikemas (Lapangan 223X) 1 7. TPS PT Indonesia Kendaraan Terminal
93. 18.TPS PT Primanata Jasa Persada
94. 19.TPS PT Transporindo Lima Perkasa
95. 20.TPS PT Wira Mitra Prima
96. 21.TPS PT Dharma Kartika Bhakti ¼ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
97. 22.TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / NPCT I
98. 23.TPS PT Pesaka Loka Kirana
99. 24.TPS PT Berdikari (Persero)
100. 25.TPS PT Buana Amanah Karya
101. 26.TPS PT Dharma Karya Perdana
102. 27.TPP PT Transcon Indonesia
103. 28.TPP PT Tri Pandu Pelita ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
104. 29.TPP PT Layanan Lancar Lintas Logistindo
105. 30.TPP PT Multi Sejahtera Abadi
106. 31.TPP Cikarang
107. 32.Pelabuhan Nusantara
108. 33.Perairan Dalam dan Luar Dam Tanjung Priok
109. 2.KPU Batam B Batam Kota Batam 1. Hang Nadim 1. Pulau Buluh (PL) (PU) 2. Tanjung Riau (PL)
110. 2.Batu Ampar (PL) 3. Tanjung Uncang (PL)
111. 3.Sekupang (PL) 4. Tanjung Piayu (PL)
112. 4.Telaga Punggur 5. Batu Besar Pantai (PL) (PL) .(r,www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
113. 5.Harbor Bay (PL) 6. Sei Jodoh (PL)
114. 6.Kantor Pos Lalu 7. Momoi (PL) Bea Batam 8. Tanjung Sauh (PL)
115. 7.Sambu 9. Pulau Ngenang (PL) Belakang 10. Pulau Janda Padang Berhias (PL)
116. 11.Tanjung Kasam (PL)
117. 12.Nongsa (PL)
118. 13.Sagulung (PL)
119. 14.Macobar (PL)
120. 15.Kabil (PL)
121. 16.Pulau Galang Baru
122. 17.Pulau Bulan
123. 18.Tanjung Buntung
124. 19.Pulau Rem pang
125. 20.Batam Kota
126. 21.Pulau Layang (PL) www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
127. 22.Pulau Pelampung
128. 23.Sambu Belakang Padang (PL)
129. 3.KPU Soekarno- C Kota Tangerang Kota Tangerang pada 1. Terminal 1 Hatta Kawasan Bandara Soekarno- 2. Terminal 2 Hatta 3. Terminal 3 Ultimate
130. 4.Kantor Tukar Pos U dara Jakarta Soekarno-Hatta
131. 5.PT Taman Niaga Soewarna KANTOR WILAYAH DJBC ACEH {r-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
132. 4.KPPBC Sabang Madya Kota Sabang 1. Kota Sabang 1. Maimun Saleh (PU) Pabean 2. Kabupaten Aceh Besar 2. Pelabuhan Badan C pada Pulau Breuh, Pulau Pengusahaan Nasi, Pulau Teunom dan Kawasan Sabang (PL) pulau-pulau kecil di 3. Balohan (PL) sekitarnya 4. Lempuyangan Pulau Nasi (PL)
133. 5.KPPBC Banda Madya Kota Banda 1. Kota Banda Aceh Kantor Pos Lalu 1. Lampulo (PL) Aceh Pabean Aceh 2. Kabupaten Aceh Besar Bea Banda 2. Sigli (PL) C kecuali Pulau Breuh, Aceh 3. Malahayati (PL) Pulau Nasi, Pulau Teunom 4. Sultan Iskandar dan pulau-pulau kecil di Muda (PU) sekitarnya 5. Ulee Lheue (PL)
134. 3.Kabupaten Pidie
135. 4.Kabupaten Pidie Jaya .{, www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
136. 6.KPPBC Madya Kabupaten Aceh 1. Kabupaten Aceh Barat Sinabang (PL) 1. Susoh (PL) Meulaboh Pabean Barat 2. Kabupaten Aceh Jaya 2. Meulaboh (PL) C 3. Kabupaten Nagan Raya 3. Tapak Tuan (PL)
137. 4.Kabupaten Aceh Barat 4. Labuhan Haji (PL) Daya 5. Singkil
138. 5.Kabupaten Aceh Selatan
139. 6.Kota Subulussalam
140. 7.Kabupaten Aceh Singkil
141. 8.Kabupaten Simeulue
142. 7.KPPBC Madya Kota 1. Kota Lhokseumawe 1. Blang Lancang (PL) Lhokseumawe Pabean Lhokseumawe 2. Kabupaten Bireuen 2. Krueng Geukueh (PL) C 3. Kabupaten Aceh Utara 3. Lhoksukon (PL)
143. 4.Kabupaten Bener Meriah 4. Peudada (PL)
144. 5.Kabupaten Aceh Tengah 5. Jambu Aye (PL)
145. 8.KPPBC Langsa Madya Kota Langsa 1. Kota Langsa 1. Kuala Langsa (PL) Pabean 2. Kabupaten Aceh Timur 2. Kuala Idi (PL) C 3. Kabupaten Aceh Tamiang 3. Matang Nibong (PL) 4r www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
146. 4.Kabupaten Gayo Lues 4. Seruway (PL)
147. 5.Kabupaten Aceh Tenggara KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA
148. 9.KPPBC Belawan Madya Kota Medan 1. Kota Medan pada Kawasan 1. Percut Sei Tuan (PL) Pabean Pelabuhan Laut Belawan 2. Pan tai Cermin (PL)
149. 2.Kawasan perairan 3. Pantai Labu (PL) Kabupaten Deli Serdang 4. Ujung Baru (PL)
150. 3.Kabupaten Serdang 5. Gudang Merah (PL) Bedagai pada Pelabuhan 6. Gabion (PL) Pantai Cermin 7. Rantau Panjang (PL)
151. 10.KPPBC Medan Madya Kota Medan 1. Kota Medan kecuali 1. Kantor Pos Lalu 1. Polonia (PU) Pabean Kawasan Pelabuhan Bea Medan 2. Lubuk Pakam B Belawan 2. Pangkalan Susu 3. Tanjung Morawa ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
152. 2.Kabupaten Deli Serdang 3. Pangkalan 4. Binjai kecuali Kawasan Bandara Brandan (PL) 5. Tanjung Pura (PL) Kualanamu dan wilayah 6. Pangkalan Susu (PL) perairan
153. 3.Kota Binjai
154. 4.Kabupaten Langkat
155. 11.KPPBC Madya Kota 1. Kota Pematangsiantar Kantor Pos Lalu 1. Porsea Pematangsiantar Pabean Pematangsiantar 2. Kabupaten Simalungun Bea 2. Kabanjahe C 3. Kabupaten Toba Samosir Pematangsiantar 3. Sidikalang
156. 4.Kabupaten Samosir
157. 5.Kabupaten Pakpak Bharat
158. 6.Kabupaten Dairi
159. 7.Kabupaten Karo
160. 12.KPPBC Sibolga Madya Kota Sibolga 1. Kota Sibolga 1. Gunungsitoli 1. Barus (PL) Pabean 2. Kabupaten Tapanuli (PL) 2. Natal (PL) C Tengah 2. Silangit (PU) 3. Teluk Dalam (PL) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
161. 3.Kabupaten Humbang 4. Pulau Tello (PL) Hasundutan 5. Sibolga (PL)
162. 4.Kabupaten Tapanuli Utara
163. 5.Kabupaten Tapanuli Selatan
164. 6.Kota Padangsidimpuan
165. 7.Kabupaten Padang Lawas
166. 8.Kabupaten Padang Lawas Utara
167. 9.Kabupaten Mandailing Natal
168. 10.Kabupaten Nias Selatan
169. 11.Kabupaten Nias
170. 12.Kota Gunungsitoli
171. 13.Kabupaten Nias Barat
172. 14.Kabupaten Nias Utara ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
173. 13.KPPBC Teluk Madya Kota 1. Kota Tanjungbalai 1. Tanjung Leidong (PL) Nibung Pabean Tanjungbalai 2. Kabupaten Asahan 2. Labuhan Bilik (PL) C 3. Kabupaten Labuhanbatu 3. Bagan Asahan (PL) Utara 4. Sungai Berombang
174. 4.Kabupaten Labuhanbatu (PL)
175. 5.Kabupaten Labuhanbatu Selatan
176. 14.KPPBC Kuala Madya Kabupaten Batu 1. Kabupaten Batu Bara Te bing Tinggi 1. Tanjung Tiram (PL) Tanjung Pabean Bara 2. Kota Tebing Tinggi 2. Bandar Khalifah (PL) C 3. Kabupaten Serdang 3. Teluk Mengkudu (PL) Bedagai kecuali Pelabuhan 4. Tanjung Beringin Pantai Cermin (PL)
177. 5.Pangkalan Dodek (PL) ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
178. 15.KPPBC Madya Kabupaten Deli Kabupaten Deli Serdang pada Kantor Tukar Pos Kualanamu (PU) Kualanamu Pabean Serdang Kawasan Bandara Udara Tanjung B Kualanamu, Tempat Morawa Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara terkait Bandara Kualanamu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa KANTOR WILAYAH DJBC RIAU
179. 16.KPPBC Madya Kota Pekanbaru 1. Kota Pekanbaru 1. Perawang (PL) 1. Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Pabean 2. Kabupaten Siak 2. Rumbai (PL) II (PU) B 3. Kabupaten Rokan Hulu 3. Rantau Panjang 2. Buatan (PL)
180. 4.Kabupaten Kampar 4. Kantor Pos Lalu 3. Pekanbaru (PL) Bea Pekanbaru ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
181. 5.Kabupaten Pelalawan 5. Siak Sri 4. Pelabuhan Peti kecuali Pos Pengawasan Indrapura Kemas Teluk Lembu Serapung dan Pos 5. Sungai Apit (PL) Pengawasan Penyalai 6. Tanjung Buton (PL)
182. 7.Siak Sri Indrapura (PL)
183. 17.KPPBC Dumai Madya Kota Dumai 1. Kota Dumai 1. Tanjung Medang 1. Selat Morang (PL) Pabean 2. Kabupaten Bengkalis pada (PL) 2. Tanah Putih (PL) B Kecamatan Mandau, 2. Bagansiapiapi 3. Dumai (PL) Kantor Bantu Tanjung 3. Panipahan 4. Tanjung Medang (PL) Medang (PL) Kecamatan 5. Sinaboi (PL) Rupat Utara, Pos 6. Tanjung Lumba- Pengawasan Selat Morang Lumba (PL) (PL) Kecamatan Rupat dan 7. Pulau Halang (PL) Kecamatan Bukit Batu 8. Bagansiapiapi (PL)
184. 3.Kabupaten Rokan Hilir www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
185. 18.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Indragiri Hilir 1. Sungai Guntung 1. Perigi Raja (PL) Tembilahan Pabean Indragiri Hilir 2. Kabupaten Indragiri Hulu (PL) 2. Concong Luar (PL) C 3. Kabupaten Kuantan 2. Rengat 3. Sei Buluh, Indragiri Singingi 3. Kuala Enok (PL)
186. 4.Pulau Kijang (PL)
187. 5.Kuala Gaung (PL)
188. 6.Kuala Belaras (PL)
189. 7.Kuala Enok (PL)
190. 8.Kuala Cenaku (PL)
191. 9.Japura (PU)
192. 10.Pulau Cawan (PL)
193. 11.Kuala Bayas (PL)
194. 12.Pulau Burung (PL)
195. 13.Tembilahan (PL)
196. 19.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Bengkalis 1. Sungai Pakning 1. Siak Kecil (PL) Bengkalis Pabean Bengkalis kecuali Kecamatan (PL) 2. Sei Kembung (PL) C Mandau, Kantor Bantu 3. Bandul (PL) www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Tanjung Medang (PL) 2. Bantan Tengah 4. Bukit Batu (PL) Kecamatan Rupat Utara, (PL) 5. Prapat Tunggal (PL) Pos Pengawasan Selat 3. Selatpanjang 6. Bengkalis (PL) Morong (PL) Kecamatan 7. Tanjung Samak (PL) Rupat dan Kecamatan 8. Teluk Belitung (PL) Bukit Batu 9. Terus (PL)
197. 2.Kabupaten Kepulauan 10. Tanjung Kedabu Meranti (PL)
198. 3.Kabupaten Pelalawan pada 11. Selatpanjang (PL) Pos Pengawasan Serapung 12. Penyalai (PL) dan Pos Pengawasan 13. Tanjung Motong Penyalai (PL)
199. 14.Serapung (PL) KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KEPULAUAN RIAU
200. 20.KPPBC Tanjung Madya Kabupaten Kabupaten Karimun 1. Moro Sulit (PL) 1. Sawang (PL) Balai Karimun Pabean Karimun 2. Tanjung Batu 2. Urung (PL) B (PL) 3. Pulau Buru
201. 3.Parit Rampak 4. Leho (PL) 5. Kolong
202. 6.Tanjung Balai Karimun (PL)
203. 7.Pasir Panjang (PL)
204. 21.KPPBC Madya Kota 1. Kota Tanjungpinang 1. Kantor Pos Lalu 1. Tanjungpinang (PL) Tanjungpinang Pabean Tanjungpinang 2. Kabupaten Bintan Bea 2. Kijang (PL) B 3. Kabupaten Lingga Tanjungpinang 3. Kij ang (PU)
205. 4.Kabupaten Kepulauan 2. Dabo Singkep 4. Tanjung Uban (PL) Anambas 3. Tarempa 5. Lagoi (PL)
206. 5.Kabupaten Natuna 4. Ranai 6. Lobam (PL)
207. 7.Penuba (PL) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
208. 8.Sungai Buluh (PL)
209. 9.Senayang (PL)
210. 10.Daik (PL)
211. 11.Dabo (PU)
212. 12.Dabo Singkep (PL)
213. 13.Pulau Cempa
214. 14.Pulau Tajur Biru
215. 15.Udang Natuna
216. 16.Matak
217. 17.Serasan
218. 18.Midai
219. 19.Tambelan
220. 20.Jemaja
221. 21.Bunguran Barat
222. 22.Bunguran Timur ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA
223. 22.KPPBC Madya Kota Palembang Seluruh wilayah administrasi 1. Tanjung Buyut 1. Muara Enim Palembang Pabean Provinsi Sumatera Selatan (PL) 2. Sekayu B 2. Pusri (PL) 3. Lubuklinggau
224. 3.S.M. Badarudin 4. Baturaja II (PU) 5. Kertapati
225. 4.Kantor Pos Lalu Bea Palembang
226. 23.KPPBC Jambi Madya Kota Jambi Seluruh wilayah administrasi 1. Kuala Tungkal 1. Kuala Mendahara Pabean Provinsi Jambi (PL) (PL) B 2. Muara Sabak 2. Nipah Panjang (PL) (PL) 3. Sultan Thaha (PU)
227. 3.Kantor Pos Lalu 4. Suak Kandis (PL) Bea Jambi i www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
228. 24.KPPBC Madya Kota 1. Kota Pangkalpinang 1. Muntok 1. Belinyu (PL) Pangkalpinang Pabean Pangkal pinang 2. Kabupaten Bangka 2. Kantor Pos Lalu 2. Toboali (PL) C 3. Kabupaten Bangka Tengah Bea 3. Depati Amir (PU)
229. 4.Kabupaten Bangka Selatan Pangkalpinang
230. 5.Kabupaten Bangka Barat
231. 25.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Belitung 1. Manggar (PL) H.A.S. Hanandjoeddin Tanjungpandan Pabean Belitung 2. Kabupaten Belitung Timur 2. Kantor Pos Lalu (PU) C Bea Tanjungpandan
232. 3.Tanjungbatu (PL) KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA
233. 26.KPPBC Teluk Madya Kota Padang Seluruh wilayah administrasi 1. Sikakap (PL) 1. Muara Padang (PL) Bayur Pabean Provinsi Sumatera Barat 2. Tua Pejat (PL) 2. Siberut Mentawai B 3. Minangkabau 3. Pariaman (PL) (PU) 4. Painan (PL)
234. 4.Kantor Pos Lalu 5. Muara (PL) Bea Padang 6. Cubadak (PL)
235. 7.Teluk Bayur (PL)
236. 8.Tabing (PU)
237. 9.Air Bangis (PL)
238. 10.Bungus (PL)
239. 27.KPPBC Madya Kota Bengkulu Seluruh wilayah administrasi Kantor Pos Lalu 1. Linau (PL) Bengkulu Pabean Provinsi Bengkulu Bea Bengkulu 2. Mukomuko (PL) C 3. Pulau Enggano (PL)
240. 4.Fatmawati Soekarno (PU) + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
241. 28.KPPBC Bandar Madya Kota Bandar Seluruh wilayah administrasi 1. Kota Agung 1. Bakauheni (PL) Lampung Pabean Lampung Provinsi Lampung 2. Raden In ten II 2. Seputih Mataram B (PU) 3. Panjang (PL)
242. 3.Kantor Pos Lalu 4. Labuhan Maringgai Bea Bandar (PL) Lampung 5. Krui (PL)
243. 6.Kalianda (PL) KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN
244. 29.KPPBC Merak Madya Kota Cilegon 1. Kota Cilegon 1. Chandra Asri Pabean 2. Kota Serang 2. Merak (PL)
245. 3.Kabupaten Serang 3. Cigading (PL)
246. 4.Kabupaten Pandeglang 4. Tanjung Leneng (PL)
247. 5.Kabupaten Lebak 5. Ciwandan (PL)
248. 6.Bayah (PL) {., www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
249. 30.KPPBC Madya Kota Tangerang 1. Kota Tangerang Selatan Tangerang Tangerang Pabean Selatan 2. Kota Tangerang A 3. Kabupaten Tangerang KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
250. 31.KPPBC Jakarta Madya Kota Jakarta 1. Kota Administrasi Jakarta Halim Perdana Kusuma Pabean Timur Timur (PU) A 2. Kota Administrasi Jakarta Pusat
251. 3.Kota Administrasi Jakarta Selatan
252. 32.KPPBC Marunda Madya Kota Jakarta 1. Kabupaten Administrasi 1. Sunda Kelapa (PL) Pabean Utara Kepulauan Seribu 2. Marina Ancol A 2. Kota Administrasi Jakarta 3. Muara Baru (PL) Barat 4. Widuri (PL)
253. 5.Arjuna (PL) {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
254. 3.Kota Administrasi Jakarta 6. Cinta Natomas Utara kecuali Kawasan 7. Cilincing Pelabuhan Tanjung Priok 8. Marunda
255. 4.Kabupaten Bekasi pada Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center
256. 33.KPPBC Kantor Madya Kota Jakarta Barang kiriman pos asal luar Pos Pasar Baru Pabean Pusat daerah pabean dan C peng1nman ke luar daerah pabean melalui Mail Processing Center (MPC) Jakarta 10900 PT Pos Indonesia iwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT
257. 34.KPPBC Bekasi Madya Kabupaten 1. Kota Bekasi Pabean Bekasi 2. Kabupaten Bekasi pada A sebelah selatan Jalan Tol Cikampek, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung
258. 35.KPPBC Bogor Madya Kota Bogor 1. Kota Bogor Sukabumi Pelabuhan Ratu (PL) Pabean 2. Kabupaten Bogor A 3. Kota Sukabumi
259. 4.Kabupaten Sukabumi
260. 5.Kota Depok
261. 6.Kabupaten Cianjur .frwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
262. 36.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Purwakarta Patimban (PL) 1. Purwakarta Purwakarta Pabean Purwakarta 2. Kabupaten Subang 2. Subang A 3. Kabupaten Karawang 3. Cilamaya (PL)
263. 4.Kawasan Industri Kota Bukit Indah
264. 37.KPPBC Bandung Madya Kota Bandung 1. Kota Bandung Kantor Pos Lalu 1. Sumedang Pabean 2. Kabupaten Bandung Bea Bandung 2. Gedebage A 3. Kota Cimahi 3. Husein Sastranegara
265. 4.Kabupaten Bandung Barat (PU)
266. 5.Kabupaten Sumedang 4. Soreang
267. 38.KPPBC Cirebon Madya Kota Cirebon 1. Kota Cire bon 1. Balongan 1. Palimanan Pabean 2. Kabupaten Cirebon 2. Kantor Pos Lalu 2. Cirebon (PL) C 3. Kabupaten Majalengka Bea Cirebon 3. Losari
268. 4.Kabupaten Kuningan 3. Kertajati (PU) 4. Majalengka
269. 5.Kabupaten Indramayu 5. Kuningan
270. 6.Indramayu J._www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
271. 39.KPPBC Madya Kota 1. Kota Tasikmalaya Kantor Pos Lalu Pangandaran Tasikmalaya Pabean Tasikmalaya 2. Kabupaten Tasik Bea Tasikmalaya C 3. Kabupaten Garut
272. 4.Kabupaten Ciamis
273. 5.Kota Banjar
274. 6.Kabupaten Pangandaran
275. 40.KPPBC Cikarang Madya Kabupaten Kabupaten Bekasi pada Pabean Bekasi sebelah utara Jalan Tol Cikampek kecuali Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center KANTOR WILAYAH DJBC l_ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai JAWATENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
276. 41.KPPBC Tanjung Madya Kota Semarang Kota Semarang pada Kawasan 1. Ahmad Yani 1. Tanjung Emas I (PL) Emas Pabean Pelabuhan Tanjung Emas, (PU) 2. Tanjung Emas II (PL) Kawasan Bandara Ahmad 2. Kantor Pos Lalu 3. Tanjung Emas III Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Bea Semarang (PL) Semarang
277. 42.KPPBC Kudus Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kudus 1. Juwono (PL) 1. Banyutowo Cukai Kudus 2. Kabupaten Pati 2. J epara (PL) 2. Rembang
278. 3.Kabupaten Rembang 3. Cepu
279. 4.Kabupaten Blora 4. Blora
280. 5.Kabupaten Jepara 5. Karimunjawa (PL)
281. 43.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kota Surakarta 1. Adi Sumarmo 1. Kebakkramat Surakarta Pabean Karanganyar 2. Kabupaten Boyolali (PU) 2. Klaten B 3. Kabupaten Klaten 3. Karanganyar {-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
282. 4.Kabupaten Sukoharjo 2. Kantor Pos Lalu 4. Sragen
283. 5.Kabupaten Karanganyar Bea Surakarta 5. Sukoharjo
284. 6.Kabupaten Sragen 6. Wonogiri
285. 7.Kabupaten Wonogiri 7. Boyolali
286. 8.Jebres
287. 44.KPPBC Cilacap Madya Kabupaten 1. Kabupaten Cilacap Kebumen 1. Tunggul Wulung (PU) Pabean Cilacap 2. Kabupaten Kebumen 2. Tanjung Intan (PL) C
288. 45.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Banyumas 1. Purbalingga Purwokerto Pabean Banyumas 2. Kabupaten Purbalingga 2. Banjarnegara C 3. Kabupaten Banjarnegara
289. 46.KPPBC Tegal Madya Kota Tegal 1. Kota Tegal 1. Pekalongan 1. Brebes Pabean 2. Kabupaten Tegal 2. Batang (PL) 2. Te gal (PL) C 3. Kabupaten Pemalang 3. Pemalang
290. 4.Kabupaten Brebes 4. Pekalongan (PL)
291. 5.Kota Pekalongan 5. Jambean (PL)
292. 6.Kabupaten Pekalongan 6. Wonokerto (PL) {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
293. 7.Kabupaten Batang 7. Celong Batang (PL)
294. 47.KPPBC Madya Kota Semarang 1. Kota Semarang kecuali 1. Kawasan Industri Semarang Pabean Kawasan Pelabuhan Wijayakusuma A Tanjung Emas, Bandara 2. Demak Ahmad Yani dan Kantor 3. Purwodadi Pos Lalu Bea Semarang 4. Salatiga
295. 2.Kabupaten Demak 5. Kaliwungu
296. 3.Kabupaten Grobogan
297. 4.Kabupaten Kendal
298. 5.Kabupaten Semarang
299. 6.Kota Salatiga
300. 48.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sleman 1. Kantor Pos Lalu 1. Sleman Yogyakarta Pabean Sleman 2. Kota Yogyakarta Bea Yogyakarta 2. Wates B 3. Kabupaten Kulonprogo 2. Yogyakarta 3. Bantul
301. 4.Kabupaten Bantul International 4. Wonosari
302. 5.Kabupaten Gunung Kidul Airport (PU) 5. Adi Sucipto (PU) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
303. 49.KPPBC Madya Kota Magelang 1. Kota Magelang 1. Temanggung Magelang Pabean 2. Kabupaten Magelang 2. Purworejo C 3. Kabupaten Purworejo 3. Wonosobo
304. 4.Kabupaten Temanggung
305. 5.Kabupaten Wonosobo KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
306. 50.KPPBC Tanjung Madya Kota Surabaya Kota Surabaya meliputi 1. ICT I (PL) Perak Pabean kegiatan kepabeanan pada 2. ICT II (PL) Kecamatan Cantikan, 3. ICT III (PL) Kecamatan Semampir, 4. ICT IV (PL) Kecamatan Tandes, 5. Nilam I (PL) Kecamatan Asemrowo, 6. Nilam II (PL) Kecamatan Pakal dan 7. Berlian I (PL) Kecamatan Benowo 8. Berlian II (PL)
307. 9.Mirah I (PL) 1,-- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
308. 10.Mirah II (PL)
309. 11.Jamrud I (PL)
310. 12.Jamrud II (PL)
311. 13.Kalimas
312. 14.Bogasari (PL)
313. 15.Dermaga Ujung (PL)
314. 16.Teluk Lamong (PL)
315. 51.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kota Pasuruan 1. Pasuruan (PL) Pasuruan Pabean Pasuruan 2. Kabupaten Pasuruan 2. Lekok (PL) A 3. Kawasan Industri PIER
316. 4.Purwosari
317. 52.KPPBC Juanda Madya Kabu paten Kabupaten Sidoarjo pada 1. Kantor Tukar 1. Terminal I Pabean Sidoarjo Kawasan Bandara Juanda, Pos Udara 2. Terminal II Tempat Penimbunan Berikat Juanda 3. Kargo terkait Bandara Juanda dan 2. Kantor Pos Lalu Kantor Pos Lalu Bea Bea Surabaya irwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
318. 53.KPPBC Gresik Madya Kabupaten 1. Kabupaten Gresik 1. Tambak (PL) Pabean Gresik 2. Kabupaten Lamongan 2. Sedayulawas (PL) B 3. Lamongan
319. 4.Gresik (PL)
320. 5.Blok Poleng
321. 6.Ngimboh (PL)
322. 7.Sangkapura (PL)
323. 8.Dermaga Khusus Petrokimia
324. 9.Dermaga Khusus PLTGU
325. 10.Dermaga Khusus Semen Gresik
326. 11.Dermaga Khusus Maspion
327. 12.Dermaga Khusus Smelting Co. jwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
328. 13.Dermaga Khusus Wilmar
329. 14.Dermaga Khusus Pertamina
330. 15.Dermaga Khusus PT Sumber Mas
331. 16.Lamongan Shore base
332. 17.Pelabuhan Kalimiring (JIPE)
333. 18.Blok Camar
334. 54.KPPBC Madura Madya Kabu paten 1. Kabupaten Sumenep 1. Pasean (PL) Pabean Sumenep 2. Kabupaten Pamekasan 2. Sampang C 3. Kabupaten Sampang 3. Dongkek (PL)
335. 4.Kabupaten Bangkalan 4. Sapudi (PL)
336. 5.Kangean (PL)
337. 6.Branta (PL) www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
338. 7.Trunojoyo (PU)
339. 8.Kalianget (PL)
340. 9.Telaga Biru (PL)
341. 10.Pagerungan (PL)
342. 11.Kamal (PL)
343. 12.Bangkalan (PL)
344. 13.Sepulu (PL)
345. 55.KPPBC Madya Bojonegoro 1. Kabupaten Bojonegoro 1. Glondong Bojonegoro Pabean 2. Kabupaten Tuban 2. Socorejo-Jenu (PL) C 3. Tuban (PL)
346. 4.Kerek-Tambakboyo (PL)
347. 5.Remen-Jenu (PL)
348. 56.KPPBC Sidoarjo Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sidoarjo Pabean Sidoarjo kecuali Kawasan Bandara B Juanda, Tempat Penimbunan Berikat {-,www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea
349. 2.Kota Mojokerto
350. 3.Kabupaten Mojokerto
351. 4.Kota Surabaya, kecuali kegiatan kepabeanan di Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo
352. 5.Kota Surabaya meliputi seluruh kegiatan cukai 4,_ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
353. 57.KPPBC Malang Madya Kota Malang 1. Kota Malang Kantor Pos Lalu Cukai 2. Kabupaten Malang Bea Malang
354. 3.Kota Batu
355. 58.KPPBC Kediri Madya Kota Kediri 1. Kota Kediri Kantor Pos Lalu 1. Nganjuk Cukai 2. Kabupaten Kediri Bea Kediri 2. Kertosono
356. 3.Kabupaten Nganjuk 3. Cukir
357. 4.Kabupaten Jombang 4. Jombang
358. 59.KPPBC Blitar Madya Kota Blitar 1. Kota Blitar Tulungagung Pabean 2. Kabupaten Blitar C 3. Kabupaten Tulungagung
359. 4.Kabupaten Trenggalek
360. 60.KPPBC Madiun Madya Kota Madiun 1. Kota Madiun 1. Magetan Pabean 2. Kabupaten Madiun 2. Ngawi C 3. Kabupaten Ngawi 3. Ponorogo iwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
361. 4.Kabupaten Magetan 4. Caruban
362. 5.Kabupaten Ponorogo 5. Pacitan (PL)
363. 6.Kabupaten Pacitan
364. 61.KPPBC Jember Madya Kabupaten 1. Kabupaten Jember 1. Panarukan 1. Besuki (PL) Pabean Jember 2. Kabupaten Situbondo 2. Kantor Pos Lalu 2. Jangkar (PL) C 3. Kabupaten Bondowoso Bea Jember 3. Rambipuji
365. 62.KPPBC Madya Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Pantai Boom 1. Tanjung Wangi (PL) Banyuwangi Pabean Banyuwangi Marina 2. Ketapang (PL) C 3. Blimbingsari (PU)
366. 63.KPPBC Madya Kota Pro bolinggo 1. Kota Pro bolinggo Pro bolinggo Pabean 2. Kabupaten Probolinggo C 3. Kabupaten Lumajang KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARATDAN ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai NUSA TENGGARA TIMUR
367. 64.KPPBC Ngurah Madya Kabupaten 1. Kabupaten Badung pada Kantor Pos Lalu Ngurah Rai (PU) Rai Pabean Badung Kawasan Bandara Ngurah Bea Denpasar Rai
368. 2.Kota Denpasar pada Kantor Pos Lalu Bea Denpasar
369. 65.KPPBC Madya Kota Denpasar Seluruh wilayah administrasi 1. Celukan 1. Bangli Denpasar Pabean Provinsi Bali kecuali Kawasan Bawang 2. Klungkung A Bandara Ngurah Rai 2. Benoa 3. Gianyar
370. 3.Karang Asem 4. Tabanan
371. 5.Pintu Utama Padang Bai (PL)
372. 6.Dermaga Padang Bai (PL) t},www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
373. 7.Pertamina Amuk (PL)
374. 8.Nusa Penida (PL)
375. 9.Dermaga Cargo I (PL)
376. 10.Dermaga Cargo II (PL)
377. 11.Dermaga Kapal Ikan (PL)
378. 12.Dermaga Kapal Turis (PL)
379. 13.Buleleng (PL)
380. 14.Negara
381. 15.Gilimanuk (PL)
382. 66.KPPBC Mataram Madya Kota Mataram 1. Kota Mataram 1. Kantor Pos Lalu 1. Labuhan Haji (PL) Pabean 2. Kabupaten Lombok Barat Bea Mataram 2. Labuhan Lombok C 3. Kabupaten Lombok 2. Lombok (PU) (PL) Tengah 3. Selaparang (PU)
383. 4.Kabupaten Lombok Utara 4. Lembar (PL) "-- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
384. 5.Kabupaten Lombok Timur 5. Pemenang (PL)
385. 67.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sumbawa 1. Benete (PL) 1. Sape (PLF) Sumbawa Pabean Sumbawa 2. Kabupaten Sumbawa 2. Bima 2. Labuhan Alas (PL) C Barat 3. Sultan Muhammad
386. 3.Kabupaten Dompu Kaharuddin (PU)
387. 4.Kabupaten Bima 4. Sultan Muhammad
388. 5.Kota Bima Salahuddin (PU)
389. 5.Pototano (PLF)
390. 6.Kempo
391. 7.Labuan Lalar (PL)
392. 8.Calabai Dompu (PL)
393. 9.Labuan Jambu Tarano
394. 10.Labuan Buak
395. 11.Bima (PL) 4r- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
396. 68.KPPBC Kupang Madya Kota Kupang 1. Kota Kupang 1. Waingapu (PL) 1. Tenau Pabean 2. Kabupaten Kupang 2. Kantor Pos Lalu 2. Mau Hau (PU) C 3. Kabupaten Timor Tengah Bea Kupang 3. Tambolaka (PU) Selatan 4. Rua (PL)
397. 4.Kabupaten Rote Ndao 5. Baa/Pulau Rote (PL)
398. 5.Kabupaten Sabu Raijua 6. Ilwaki/Wetar
399. 6.Kabupaten Sumba Timur 7. El Tari (PU)
400. 7.Kabupaten Sumba Tengah 8. Oepoli
401. 8.Kabupaten Sumba Barat
402. 9.Kabupaten Sumba Barat Daya
403. 10.Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku pada Pos Pengawasan Ilwaki di Pulau Wetar -" www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
404. 69.KPPBC Atambua Madya Kabupaten Belu 1. Kabupaten Belu 1. Motaain (LBD) 1. Haliwen (PU) Pabean 2. Kabupaten Timor Tengah 2. Metamauk 2. Turiskain B Utara (LBD) 3. Mali (PU)
405. 3.Kabupaten Alor 3. Napan (LBD) 4. Laktutus
406. 4.Kabupaten Malaka 4. Wini (LBD) 5. Builalu
407. 5.Kalabahi 6. Haumeniana
408. 6.Atapupu
409. 70.KPPBC Labuan Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sikka 1. Kedindi Reo (PL) 1. Labuan Bajo dan Bajo Pabean Manggarai Barat 2. Kabupaten Ende 2. Ende (PL dan Komodo (PL) C 3. Kabupaten Nagekeo Pos Lalu Bea) 2. Satartacik (PU)
410. 4.Kabupaten Ngada 3. Larantuka (PL) 3. Gewayangtama (PU)
411. 5.Kabupaten Manggarai 4. Kantor Pos Lalu 4. Wai Oti (PU) Timur Bea Maumere 5. H. Aroeboesman (PU)
412. 6.Kabupaten Manggarai 5. Maumere 6. Padha Maleda (PU)
413. 7.Kabupaten Manggarai 7. Maumere (PL) Barat 8. Ende Ipi (PL)
414. 8.Kabupaten Flores Timur 9. Labuan Bajo (PU) iwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
415. 9.Kabupaten Lembata KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN
416. 71.KPPBC Madya Kota Pontianak 1. Kota Pontianak 1. Supadio (PU) 1. Jungkat (PL) Pontianak Pabean 2. Kabupaten Mempawah 2. Kantor Pos Lalu 2. Pontianak (PL) B 3. Kabupaten Kubu Raya Bea Pontianak 3. Sungai Kakap (PL)
417. 3.Kijing (PL) 4. Kubu (PL)
418. 5.Teluk Air (PL)
419. 6.Padang Tikar (PL)
420. 72.KPPBC Entikong Madya Kabu paten 1. Kabupaten Sanggau 1. Simpang Tiga Lubuk Pabean Sanggau 2. Kabupaten Sekadau Sabuk C 3. Kabupaten Melawi 2. Bantan
421. 3.Segumon ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
422. 73.KPPBC Nanga Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kapuas Hulu 1. Marakai Panjang Badau Pabean Kapuas Hulu 2. Kabupaten Sintang 2. Nanga Bayan C 3. Jasa
423. 74.KPPBC Sintete Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sambas 1. Singkawang 1. Liku Pabean Sambas 2. Kota Singkawang 2. Aruk 2. Sajingan C 3. Kabupaten Bengkayang 3. Paloh 3. Temajuk (PL) pada Kecamatan Sungai 4. Sintete (PL) Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Monterado
424. 75.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Ketapang Kendawangan (PL) 1. Teluk Batang (PL) Ketapang Pabean Ketapang 2. Kabupaten Kayong Utara 2. Teluk Melano (PL) C 3. Ketapang (PL)
425. 4.Rahadi Usman (PU)
426. 76.KPPBC Jagoi Madya Kabupaten 1. Kabupaten Bengkayang 1. Sidding Babang Pabean Bengkayang kecuali Kecamatan Sungai 2. Saparan C Raya, Sungai Raya {-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Kepulauan dan Kecamatan Monterado
427. 2.Kabupaten Landak KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN
428. 77.KPPBC Sampit Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kotawaringin 1. Samudra (PL) Pabean Kotawaringin Timur 2. Kuala Pembuang (PL) C Timur 2. Kabupaten Seruyan 3. Pegatan Mendawai
429. 3.Kabupaten Katingan (PL)
430. 4.H. Asan (PU)
431. 5.Sampit (PL)
432. 6.Bagendang (PL) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
433. 78.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kotawaringin Kumai (PL) 1. Muara Sungai Arut Pangkalan Bun Pabean Kotawaringin Barat (PL) C Barat 2. Kabupaten Sukamara 2. Kuala Jelai (PL)
434. 3.Kabupaten Lamandau 3. Iskandar (PU)
435. 4.Pangkalan Bun (PL)
436. 79.KPPBC Madya Kota 1. Kabupaten Pulang Pisau Kuala Kapuas (PL) 1. Bahaur (PL) Palangkaraya Pabean Palangkaraya 2. Kabupaten Kapuas 2. Cilik Riwut (PU) C 3. Kabupaten Barito Selatan 3. Pulang Pisau (PL)
437. 4.Kabupaten Barito Timur
438. 5.Kabupaten Barito Utara
439. 6.Kabupaten Murung Raya
440. 7.Kabupaten Gunung Mas
441. 8.Kota Palangkaraya
442. 80.KPPBC Madya Kota 1. Kota Banjarmasin Kantor Pos Lalu 1. Samsudin Noor (PU) Banjarmasin Pabean Banjarmasin 2. Kabupaten Barito Kuala Bea Banjarbaru 2. Warukin (PU) B 3. Kabupaten Tapin 3. Banjarmasin (PL)
443. 4.J orong (PL) ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
444. 4.Kabupaten Hulu Sungai 5. Asam-asam/Kintap Selatan (PL)
445. 5.Kabupaten Hulu Sungai 6. Terminal Apung Tengah IMPT
446. 6.Kabupaten Hulu Sungai Utara
447. 7.Kabupaten Tabalong
448. 8.Kabupaten Balangan
449. 9.Kabupaten Banjar
450. 10.Kota Banjarbaru
451. 11.Kabupaten Tanah Laut
452. 81.KPPBC Kotabaru Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kotabaru Satui (PL) Pabean Kotabaru 2. Kabupaten Tanah Bumbu C KANTOR WILAYAH DJBC {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KALIMANTAN
453. 82.KPPBC Madya Kota Balikpapan 1. Kota Balikpapan 1. Tanah Grogot 1. Sultan Aji Balikpapan Pabean 2. Kabupaten Penajam Paser (PL) Muhammad B Utara 2. Senipah (PL) Sulaiman (PU)
454. 3.Kabupaten Paser 3. Kantor Pos Lalu 2. Semayang (PL)
455. 4.Kabupaten Kutai Bea Balikpapan 3. Terminal Peti Kemas Kartanegara pada Kariangau (PL} Kecamatan Samboja 4. Balikpapan Coal Terminal (PLK}
456. 5.Terminal Lawe-Lawe (PLK}
457. 6.Kampung Baru (PLK}
458. 7.Petrosea Offshore Supply Base (PLK}
459. 8.Penajam Banua Taka (PLK} -&- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
460. 9.Intipratama (PLK)
461. 10.Dermaga Kencana Indonesia (PLK)
462. 11.Kutai Chip Mill (PLK)
463. 12.Senipah (PLK)
464. 13.Teluk Waru
465. 14.Teluk Adang
466. 83.KPPBC Madya Kota Samarinda 1. Kota Samarinda Tanjung Santan 1. Handil (PL) Samarinda Pabean 2. Kabupaten Kutai 2. Muara Sanga-sanga B Kartanegara kecuali (PL) Kecamatan Samboja 3. Muara Badak (PL)
467. 3.Kabupaten Kutai Barat 4. Tenggarong (PL)
468. 4.Kabupaten Mahakam Ulu 5. Temindung (PU)
469. 6.Samarinda (PL)
470. 7.Palaran (PL)
471. 8.Sungai Siring (PU) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
472. 9.Tanjung Batu (PL)
473. 84.KPPBC Bontang Madya Kota Bontang Kota Bontang 1. Lhoktuan (PL) Pabean 2. Bontang (PL) C 3. Nyerangkat Sekambing (PL)
474. 85.KPPBC Sangatta Madya Kabupaten Kabupaten Kutai Timur 1. Sangkurilang (PL) Pabean Kutai Timur 2. Tanjung Bara C Sangatta (PL)
475. 3.Sangatta Lama (PL)
476. 4.Sangatta Baru (PL)
477. 5.Maloy Batuta Trans Kaliman tan (PL)
478. 86.KPPBC Tarakan Madya Kota Tarakan 1. Kota Tarakan 1. Bunyu (PL) 1. Bunyu (PL) Pabean 2. Kabupaten Bulungan 2. Tanjung Redep 2. Tanjung Selor (PL) B 3. Kabupaten Malinau 3. Juwata (PU)
479. 4.Kabupaten Tana Tidung 4. Tanjung Redep (PU)
480. 5.Malundung (PL) ir www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
481. 5.Kabupaten Berau, Provinsi 6. Long Nawang Kalimantan Timur 7. Malinau
482. 87.KPPBC Madya Kabupaten Kabupaten Nunukan SungaiPancang 1. Tunontaka (PL) Nunukan Pabean Nunukan (PL) 2. Liem Hie Djung (PL) C 3. Sungai Nyamuk (PL)
483. 4.Lalo Salo (PL)
484. 5.Aji Kuning (PL)
485. 6.Long Bawan KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN
486. 88.KPPBC Madya Kota Makassar 1. Kota Makassar 1. Bantaeng/Pulau 1. Ban taeng (PL) Makassar Pabean 2. Kabupaten Maros Selayar (PL) 2. Bulukumba (PL) B 3. Kabupaten Pangkajene dan 2. Biringkassi (PL) 3. Paotere (PL) Kepulauan 4. Sukarno I (PL) {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
487. 4.Kabupaten Gowa 3. Kantor Pos Lalu 5. Sukarno II (PL)
488. 5.Kabupaten Takalar Bea Makassar 6. Hatta I (PL)
489. 6.Kabupaten Jeneponto 4. Bajoe 7. Hatta II (PL)
490. 7.Kabupaten Bantaeng 8. Hasannudin (PU)
491. 8.Kabupaten Bulukumba 9. Bajoe (PL)
492. 9.Kabupaten Kepulauan 10. Arasoe Selayar 11. Sinjai
493. 10.Kabupaten Bone 12. Uloe (PL)
494. 11.Kabupaten Sinjai 13. Pattiro
495. 89.KPPBC Parepare Madya Kota Parepare 1. Kota Parepare Mamuju 1. Watansoppeng Pabean 2. Kabupaten Barru 2. Mamuju (PL) C 3. Kabupaten Pinrang 3. Barru (PL)
496. 4.Kabupaten Enrekang 4. Parepare
497. 5.Kabupaten Sidenreng 5. Siwa (PL) Rappang
498. 6.Kabupaten Wajo
499. 7.Kabupaten Soppeng {-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
500. 8.Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
501. 9.Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
502. 10.Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
503. 11.Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
504. 12.Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
505. 90.KPPBC Malili Madya Kabu paten 1. Kabupaten Luwu Timur Palopo 1. Balantang (PL) Pabean Luwu Timur 2. Kabupaten Luwu Utara 2. Soroako (PU) C 3. Kota Palopo 3. Mangkasa Point
506. 4.Kabupaten Luwu
507. 5.Kabupaten Tana Toraja ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
508. 6.Kabupaten Toraja Utara
509. 91.KPPBC Kendari Madya Kota Kendari 1. Kota Kendari 1. Baubau (PL) 1. Wawoni (PL) Pabean 2. Kabupaten Konawe Utara 2. Pomalaa 2. Lasolo (PL) C 3. Kabupaten Konawe 3. Wanci (PL)
510. 4.Kabupaten Konawe 4. Raha (PL) Kepulauan 5. Sikeli (PL)
511. 5.Kabupaten Konawe 6. Banabuni (PL) Selatan 7. Wolter Mongonsidi
512. 6.Kabupaten Muna (PU)
513. 7.Kabupaten Muna Barat 8. Kendari (PL)
514. 8.Kabupaten Buton Utara 9. Ereke (PL)
515. 9.Kabupaten Buton Tengah 10. Kolaka (PL)
516. 10.Kabupaten Buton 11. Pomalaa (PL)
517. 11.Kabupaten Buton 12. Boepinang Selatan
518. 12.Kota Baubau
519. 13.Kabupaten Wakatobi ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
520. 14.Kabupaten Kolaka
521. 15.Kabupaten Kolaka Timur
522. 16.Kabupaten Kolaka Utara
523. 17.Kabupaten Bombana KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI
524. 92.KPPBC Madya Kota Palu 1. Kota Palu Tolitoli (PL) 1. Sabang (PL) Pantoloan Pabean 2. Kabupaten Donggala 2. Parigi (PL) C 3. Kabupaten Parigi Moutong 3. Ogotua (PL)
525. 4.Kabupaten Tolitoli 4. Leok
526. 5.Kabupaten Buol 5. Pantoloan (PL)
527. 6.Kabupaten Sigi 6. Pasang Kayu (PL)
528. 7.Kabupaten Mamuju Utara, 7. Donggala Provinsi Sulawesi Barat 11 www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
529. 93.KPPBC Morowali Madya Kabupaten 1. Kabupaten Morowali 1. Kasiguncu (PU) Pabean Morowali 2. Kabupaten Morowali Utara 2. Moahino/Bohumbelu C 3. Kabupaten Poso (PL)
530. 3.Poso (PL)
531. 4.Kolonedale (PL)
532. 94.KPPBC Luwuk Madya Kabupaten 1. Kabupaten Banggai 1. Pagimana (PL) Pabean Banggai 2. Kabupaten Banggai 2. Banggai (PL) C Kepulauan 3. Toili (PL)
533. 3.Kabupaten Banggai Laut 4. Bunta (PL)
534. 4.Kabupaten Tojo Una-una 5. Bubung (PU)
535. 6.Luwuk (PL)
536. 7.Wakai
537. 8.Batui
538. 9.Ampana (PL)
539. 95.KPPBC Bitung Madya Kota Bitung 1. Kota Bitung 1. Kema (PL) Pabean 2. Kabupaten Minahasa 2. Belang (PL) C Utara pada Kecamatan 3. Kotabunan (PL) + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Likupang Barat, 4. Likupang (PL) Kecamatan Likupang 5. Bitung (PL) Selatan, Kecamatan 6. Ratatotok Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema
540. 3.Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Kombi, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan Remboken, Kecamatan Langowan Barat, Kecamatan Langowan Selatan, + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Kecamatan Langowan Timur, Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tompaso, Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Timur dan Kecamatan Eris
541. 4.Kabupaten Minahasa Tenggara
542. 5.Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
543. 6.Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
544. 96.KPPBC Manado Madya Kota Manado 1. Kota Manado 1. Labuhan Uki 1. Inobonto (PL) Pabean 2. Kabupaten Minahasa (PL) 2. Tagulandang (PL) C Utara pada Kecamatan 2. Tahuna (PL) 3. Manado (PL)
545. 3.Hulu Siau (PL) 4. Sam Ratulangi (PU) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Wori, Kecamatan Talawaan 4. Marore (PL) 5. Molibagu (PL) dan Kecamatan Kalawat 5. Miangas (PL) 6. Petta (PL)
546. 3.Kabupaten Minahasa pada 6. Amurang (PL) Kecamatan Tombariri, 7. Lirung (PL) Kecamatan Pineleng, 8. Kantor Pos Lalu Kecamatan Tombulu, Bea Manado Kecamatan Sander, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kecamatan Kawangkoan Utara
547. 4.Kota Tomohon
548. 5.Kota Kotamobagu + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
549. 6.Kabupaten Bolaang Mongondow
550. 7.Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
551. 8.Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
552. 9.Kabupaten Kepulauan Sangihe
553. 10.Kabupaten Kepulauan Talaud
554. 11.Kabupaten Minahasa Selatan
555. 97.KPPBC Madya Kota Gorontalo 1. Kota Gorontalo 1. Kwandang (PL) Gorontalo Pabean 2. Kabupaten Bone Bolango 2. Paguat (PL) C 3. Kabupaten Gorontalo 3. Popayato (PL)
556. 4.Kabupaten Gorontalo 4. Jalaluddin (PU) Utara 5. Gorontalo (PL) 4rwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
557. 5.Kabupaten Boalemo 6. Anggrek (PL)
558. 6.Kabupaten Pohuwato KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU
559. 98.KPPBCAmbon Madya KotaAmbon 1. Kota Ambon 1. Pattimura (PU) 1. Banda (PL) Pabean 2. Kabupaten Maluku Tengah 2. Kantor Pos Lalu 2. Namlea (PL) C 3. Kabupaten Buru BeaAmbon 3. Geser (PL)
560. 4.Kabupaten Buru Selatan 4. Wainibe/Pulau Buru
561. 5.Kabupaten Seram Bagian (PL) Timur 5. Tulehu (PL)
562. 6.Kabupaten Seram Bagian 6. Opin/Pasahari (PL) Barat 7. Ambon (PL)
563. 99.KPPBC Tual Madya Kota Tual 1. Kota Tual Dobo 1. Benjina/Pulau Kei Pabean 2. Kabupaten Kepulauan Aru (PL) C 3. Kabupaten Maluku 2. Saumlaki (PL) Tenggara 3. Ngadi twww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
564. 4.Kabupaten Maluku 4. Elat Tenggara Barat 5. Larat
565. 5.Kabupaten Maluku Barat 6. Wonreli/Kisar Daya kecuali Pulau Wetar 7. D. Dumatubun Langgur (PU)
566. 8.Serwaru
567. 9.Karel Satsuit Tubun (PU)
568. 10.Tual (PL) 100 KPPBC Ternate Madya Kota Ternate 1. Kota Ternate 1. Pulau Gebe (PL) 1. Labuha (PL) Pabean 2. Kota Tidore Kepulauan 2. Galela/Tobelo 2. Babullah (PU) C 3. Kabupaten Halmahera (PL) 3. Bastiong (PL) Barat 3. Pulau Mangole 4. Tanjung Barnabas
569. 4.Kabupaten Halmahera (PL) (PL) Utara 4. Kantor Pos Lalu 5. Ternate (PL)
570. 5.Kabupaten Pulau Morotai Bea Ternate 6. Sanana (PL) -b-www.jdih.kemenkeu.go.id 96 - Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
571. 6.Kabupaten Halmahera Timur
572. 7.Kabupaten Halmahera Tengah
573. 8.Kabupaten Halmahera Selatan
574. 9.Kabupaten Kepulauan Sula
575. 10.Kabupaten Pulau Taliabu KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS PAPUA 101 KPPBC Sarong Madya Kota Sarong 1. Kota Sarong 1. Teluk Kasim (PL) 1. Domine Edward Pabean 2. Kabupaten Sarong 2. Kantor Pos Lalu Osok (DEO) Sarong C 3. Kabupaten Sarong Selatan Bea Sarong (PU)
576. 4.Kabupaten Raja Ampat 2. Arar (PL)
577. 5.Kabupaten Maybrat 3. Sarong (PL) fr www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
578. 6.Kabupaten Tambrauw 4. Pelabuhan Khusus Perikanan Sorong (PL)
579. 5.Pelabuhan Khusus Perikanan Klalin (PL)
580. 6.Pelabuhan Waisai (PL) 102 KPPBC Madya Kabu paten 1. Kabupaten Manokwari 1. Rendani (PU) Manokwari Pabean Manokwari 2. Kabupaten Manokwari 2. Manokwari (PL) C Selatan
581. 3.Kabupaten Teluk Wondama
582. 4.Kabupaten Pegunungan Arfak 103 KPPBC Fakfak Madya Kabupaten 1. Kabupaten Teluk Bintuni 1. Teluk Bintuni 1. Bintuni (PL) Pabean Fakfak 2. Kabupaten Fakfak 2. Kaimana 2. LNG Tangguh C 3. Kabupaten Kaimana 3. Wimro -'- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
583. 4.Kokas (PL)
584. 5.Fakfak (PU)
585. 6.Fakfak (PL)
586. 7.Pulau Adi (PL)
587. 8.Teluk Etna
588. 9.Kaimana (PL)
589. 10.Utarom Kaimana (PU)
590. 11.Lobo (PL)
591. 12.Pelabuhan Khusus Arawala (PL) 104 KPPBC Madya Kota Jayapura 1. Kota Jayapura 1. Sentani (PU) 1. Sarmi (PL) Jayapura Pabean 2. Kabupaten Jayapura 2. Skouw (LBD) 2. Kiwirok C 3. Kabupaten Jayawijaya 3. Kantor Pos Lalu 3. Senggi (PL)
592. 4.Kabupaten Sarmi Bea Jayapura 4. Waris
593. 5.Kabupaten Pegunungan 4. Hamadi (PL) 5. Wembi (PL) Bintang 6. Demta (PL) -fr www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
594. 6.Kabupaten Keerom 7. Wamena
595. 7.Kabupaten Mamberamo 8. Jayapura (PL) Raya 9. Batom
596. 8.Kabupaten Mamberamo 10. Arso Timur Tengah
597. 9.Kabupaten Nduga
598. 10.Kabupaten Lanny Jaya
599. 11.Kabupaten Tolikara
600. 12.Kabupaten Yahukimo
601. 13.Kabupaten Yalimo 105 KPPBC Timika Madya Kabu paten 1. Kabupaten Mimika 1. Amamapare (PL) 1. Corgodock Pabean Mimika 2. Kabupaten Deiyai 2. Kuala 2. Tembagapura C Kencana/Kota 3. Timika (PU) Baru
602. 3.Pomako I .{,, www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai 106 KPPBC Biak Madya Kabupaten Biak 1. Kabupaten Biak Numfor 1. Kantor Pos Lalu 1. Serui (PL) Pabean Numfor 2. Kabupaten Kepulauan Bea Biak 2. Dawai (PL) C Yapen 2. Nabire 3. Biak (PL)
603. 3.Kabupaten Waropen 4. Waren
604. 4.Kabupaten Supiori 5. Frans Kaisiepo (PU)
605. 5.Kabupaten Nabire 6. Enarotali
606. 6.Kabupaten Paniai
607. 7.Kabupaten Intan Jaya
608. 8.Kabupaten Dogiyai
609. 9.Kabupaten Puncak
610. 10.Kabupaten Puncak Jaya 107 KPPBC Merauke Madya Kabupaten 1. Kabupaten Merauke 1. Sota (LBD) 1. Asiki Pabean Merauke 2. Kabupaten Boven Digul 2. Yetetkeun 2. Bupul (LBD) C 3. Kabupaten Asmat 3. Mindiptana (LBD)
611. 4.Kabupaten Mappi 4. Agats (PL)
612. 5.Bade (PL)
613. 6.Mopah (PU) i www.jdih.kemenkeu.go.id Nama Kantor No. Tipe Lokasi Kantor Bea dan Cukai 3KPU 104 KPPBC Wilayah Kerja Kantor Bantu Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
614. 7.Merauke (PL)
615. 8.Wanam (PL) 161 KANTOR 648 POS PENGAWASAN BANTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ~ SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAJ SEKSI PEMERIKSAAN SEKSI KEBERATAN DAN BANDING SEKSI PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DATA SEKSI BANTUAN HUKUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS (3) BIMBINGAN KEPATUI-IAN DAN 1-IUBUNGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENlNDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI INTELIJEN SEKSI PENINDAKAN (2) SEKSI NARKOTIKA DAN BARANG LARANGAN PENYIDIKAN DAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEUANGAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNJS BIDANG PENJNDAKAN DAN PENYIDJKAN SEKSJ INTELIJEN (2) SEKSI PENINDAKAN (3) SEKSI PENYIDIKAN (2) BIDANG KEBERATAN SEKSJ KEBERATAN DAN BANDING

(3)SEKSI BANTUAN HUKUM BIDANG KEPATUHANJNTERNAL SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI i www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN SEKSI PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN SEKSI PENAGIHAN DAN KEBERATAN SEKSI ADMINISTRASI MANIFES BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAJ TIPEB BAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN KEUANGAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNIS BIDANG PELAYANAN DAN FASILITAS PABEAN DAN CUKAJ (2) SEKSI PABEAN DAN CUKAJ (3) SEKSI FASILITAS PABEAN DAN CUKAJ BIDANG BIMBINGAN KEPATUHAN DAN LAY ANAN INFORMASI SEKSI BIMBINGAN KEPATUHAN SEKSI LAYANAN INFORMASI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI INTELIJEN (2) SEKSI PENINDAKAN SEKSI PENYIDIKAN BIDANG KEPATUHANINTERNAL SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TU GAS ADMINISTRASI -b- www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN SEKSI PENERIMAAN DAN PENGEM BALIAN SEKSI PENAGIHAN SEKSI KEBERATAN BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAJ TIPEC BIDANG PELAYANAN DAN FASILITAS PABEAN DAN CUKAI (2) SEKSI PABEAN DAN CUKAJ (3) SEKSI FASILITAS PABEAN DAN CUKAJ (2) SEKSI ADMINISTRASI MANIFES SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI INTELIJEN (2) SEKSI PATROL! DAN OPERAS! (2) SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN SEKSI SARANA OPERAS! BAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEUANGAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL DAN LAY ANAN INFORMASI SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN SEKSI KEPATUHANPELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN SEKSI KEPATUHANPELAKSANAAN TUGAS ADl'v!INISTRASI SEKSI BIMBINGAN KEPATUHAN SEKSI LAYANAN INFORMASI SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNIS 4- www.jdih.kemenkeu.go.id SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI ADMINISTRASI MANIFES BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAJ TIPE MADYA PABEAN SEKSI SUBBAGIAN UMUM SEKSI PERBENDAHARAAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI (9) SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI SEKSI KEPATUHANINTERNAL SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN -b- www.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI lNTELIJEN DAN PENlNDAKAN I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI SUBBAGIAN UMUM SEKSI I SEKSI SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PERBENDAHARAAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN PENYULUHAN DAN LAYANAN PENINDAKAN CUKAI (2) INFORMASI I I I I I I I I I I ,-- KELOMPOK - ,-- - JABATAN FUNGSIONAL - - I I I I I I I I I I I SEKSI KEPATUHANINTERNAL ~www.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A SUBBAGIAN UMUM SEKSI SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN I SEKSI PERBENDAHARAAN PENYULUHAN DAN LAYANAN CUKAI (10) INFORMASI KEPATUHANINTERNAL I I I I I I I I I I ,..._ KELOMPOK ,..._ ,..._ >-- >-- JABATAN FUNGSIONAL >-- I I I I I I I I I I I SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN www.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SUBBAGIAN UMUM SEKSI SEKSI I SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN PENYULUHAN DAN LAYANAN PERBENDAHARAAN CUKAI (6) INFORMASI KEPATUHANINTERNAL I I I I I I I I I I - KELOMPOK - - - JABATAN FUNGSIONAL - - I I I I I I I I I I I SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN iwww.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SUBBAGIAN UMUM SEKSI SEKSI PELAYANAN KEPABEA.NAN DAN CUKAI I SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PERBENDAHARAAN DAN DUKUNGAN TEKNIS PENYULUHAN - - - I I I I I I I I I I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I I I I I I I I I I - >-- --- MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umu - u.b. rian www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, menghimpun penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi guna mewujudkan good governance pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b.bahwa untuk meningkatkan kinerja dan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id perubahan organisasi dan tata kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c.bahwa perubahan organisasi dan tata kerja pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/ 1171/M.KT.01/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1853), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melaksanakan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan www.jdih.kemenkeu.go.id 4 penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, dan melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(5)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
(6)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(7)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
(8)Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, www.jdih.kemenkeu.go.id verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyaJian data kepabeanan dan cukai.

2.Pasal 138 dihapus.
3.Pasal 139 dihapus.
4.Pasal 140 dihapus.
5.Pasal 141 dihapus.
6.Pasal 142 dihapus.
7.Pasal 143 dihapus.
8.Pasal 144 dihapus.
9.Pasal 145 dihapus.
10.Pasal 146 dihapus.
11.Pasal 14 7 dihapus.
12.Pasal 148 dihapus.
13.Pasal 149 dihapus.
14.Pasal 150 dihapus.
15.Pasal 151 dihapus.
16.Pasal 152 dihapus.
17.Pasal 153 dihapus.
18.Pasal 154 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
19.Pasal 155 dihapus.
20.Pasal 156 dihapus.
21.Pasal 157 dihapus.
22.Pasal 158 dihapus.
23.Pasal 159 dihapus.
24.Pasal 160 dihapus.
25.Pasal 161 dihapus.
26.Pasal 162 dihapus.
27.Pasal 163 dihapus.
28.Pasal 164 dihapus.
29.Pasal 165 dihapus.
30.Pasal 166 dihapus.
31.Pasal 167 dihapus.
32.Pasal 168 dihapus.
33.Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan, www.jdih.kemenkeu.go.id pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.
(2)Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
(4)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(5)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, penenmaan, verifikasi kelengkapan, peny1mpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
(6)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(7)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, www.jdih.kemenkeu.go.id pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

34.Pasal 171 dihapus.
35.Pasal 172 dihapus.
36.Pasal 173 dihapus.
37.Pasal 174 dihapus.
38.Pasal 175 dihapus.
39.Pasal 176 dihapus.
40.Pasal 177 dihapus.
41.Pasal 178 dihapus.
42.Pasal 179 dihapus.
43.Pasal 180 dihapus.
44.Pasal 181 dihapus.
45.Pasal 182 dihapus.
46.Pasal 183 dihapus. 4 7. Pasal 184 dihapus.
48.Pasal 185 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
49.Pasal 186 dihapus.
50.Pasal 187 dihapus.
51.Pasal 188 dihapus.
52.Pasal 189 dihapus.
53.Pasal 190 dihapus.
54.Pasal 191 dihapus.
55.Pasal 192 dihapus.
56.Pasal 193 dihapus.
57.Pasal 194 dihapus.
58.Pasal 195 dihapus.
59.Pasal 196 dihapus.
60.Pasal 197 dihapus.
61.Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan www.jdih.kemenkeu.go.id cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
(6)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan www.jdih.kemenkeu.go.id laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
(7)Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, dan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penenmaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

62.Pasal 200 dihapus.
63.Pasal 201 dihapus.
64.Pasal 202 dihapus.
65.Pasal 203 dihapus.
66.Pasal 204 dihapus.
67.Pasal 205 dihapus.
68.Pasal 206 dihapus.
69.Pasal 207 dihapus.
70.Pasal 208 dihapus.
71.Pasal 209 dihapus.
72.Pasal 210 dihapus.
73.Pasal 211 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
74.Pasal 212 dihapus.
75.Pasal 213 dihapus.
76.Pasal 214 dihapus.
77.Pasal 215 dihapus.
78.Pasal 216 dihapus.
79.Pasal 217 dihapus.
80.Pasal 218 dihapus.
81.Pasal 219 dihapus.
82.Pasal 220 dihapus.
83.Pasal 221 dihapus.
84.Pasal 222 dihapus.
85.Pasal 223 dihapus.
86.Pasal 224 dihapus.
87.Pasal 225 dihapus.
88.Pasal 226 dihapus.
89.Ketentuan Pasal 228 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 13 Pasal 228

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
(5)Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan di bidang kepabeanan dan cukai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(6)Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis be ban kerj a, penyusunan rencana kerj a dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kan tor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
(7)Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.

90.Pasal 229 dihapus.
91.Pasal 230 dihapus.
92.Pasal 231 dihapus.
93.Pasal 232 dihapus.
94.Pasal 233 dihapus.
95.Pasal 234 dihapus.
96.Pasal 235 dihapus.
97.Pasal 236 dihapus. Lwww.jdih.kemenkeu.go.id 15 -
98.Pasal 237 dihapus.
99.Pasal 238 dihapus.
100.Pasal 239 dihapus.
101.Pasal 240 dihapus.
102.Pasal 241 dihapus.
103.Pasal 242 dihapus.
104.Pasal 243 dihapus.
105.Pasal 244 dihapus.
106.Pasal 245 dihapus.
107.Pasal 246 dihapus.
108.Pasal 247 dihapus.
109.Pasal 248 dihapus.
110.Pasal 249 dihapus.
111.Pasal 250 dihapus.
112.Pasal 251 dihapus.
113.Pasal 252 dihapus.
114.Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 254

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan.
(2)Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
(3)Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, melakukan penenmaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, memberikan pengangkutan penghitungan pelayanan pemberitahuan barang, dan melaksanakan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut.
(4)Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pengoperas1an komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, www.jdih.kemenkeu.go.id pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penenmaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai.
(5)Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

115.Pasal 255 dihapus.
116.Pasal 256 dihapus.
117.Pasal 257 dihapus.
118.Pasal 258 dihapus.
119.Pasal 259 dihapus.
120.Pasal 260 dihapus.
121.Pasal 261 dihapus.
122.Pasal 262 dihapus. www.jdih.kemenkeu.go.id
123.Pasal 263 dihapus.
124.Pasal 264 dihapus.
125.Pasal 265 dihapus.
126.Pasal 266 dihapus.
127.Pasal 267 dihapus.
128.Pasal 268 dihapus.
129.Pasal 269 dihapus.
130.Pasal 270 dihapus.
131.Pasal 271 dihapus.
132.Pasal 272 dihapus.
133.Pasal 273 dihapus.
134.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat

(6), dan ayat (7) Pasal 286 diubah dan ayat (8) Pasal 286 dihapus sehingga Pasal 286 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

(1)Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2)Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe C merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II. b.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe A, Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama www.jdih.kemenkeu.go.id Tipe C merupakanjabatan administrator ataujabatan struktural eselon III.a.
(4)Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(5)Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III. b.
(6)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama Tipe Adan Kantor Pelayanan Utama Tipe B, Kantor Pelayanan Utama Tipe C, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(7)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean C merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
(8)Dihapus.

135.Ketentuan ayat (1) Pasal 290 diubah sehingga Pasal 290 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290

(1)Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,Pasal 25,Pasal 43,Pasal 46,Pasal 81,Pasal 84,Pasal 106, Pasal 109, Pasal 127, Pasal 130,Pasal 137 ayat (7), Pasal 170 ayat (7), Pasal 199 ayat (6), www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 228 ayat (6), dan Pasal 254 ayat (5), berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor /wilayah kerja yang bersangkutan.
(2)Unit organisasi/pejabat yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

136.Ketentuan Pasal 293 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

(1)Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organ1sas1, dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(2)Perubahan lokasi dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/ atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris J enderal.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan.

137.Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
138.Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
139.Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat J enderal Bea dan Cukai tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini;
b.seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
c.peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku.
1. 2.Selama organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri m1 belum dapat dilaksanakan secara efektif maka organisasi, tata kerja, lokasi dan wilayah kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinyatakan tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
2. 3.Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan secara efektif atas organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. 4.Proses penyelesaian pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah dilakukan se belum waktu pelaksanaan secara efektif yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. 5.Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya · dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1355 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian:~~~T~--'[:._. _-. menterian www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah
5. 1.Kantor Wilayah DJBC Aceh
6. 2.Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NO MOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe Banda Aceh Aceh 1. KPPBC Sabang Madya Pabean C
7. 2.KPPBC Banda Aceh Madya Pabean C
8. 3.KPPBC Meulaboh Madya Pabean C
9. 4.KPPBC Lhokseumawe Madya Pabean C
10. 5.KPPBC Langsa Madya Pabean C Medan Sumatera Utara 1. KPPBC Belawan Madya Pabean
11. 2.KPPBC Medan Madya Pabean B tr www.jdih.kemenkeu.go.id Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja No Provinsi No NamaKPPBC Tipe
12. 3.KPPBC Pematangsiantar Madya Pabean C
13. 4.KPPBC Sibolga Madya Pabean C
14. 5.KPPBC Teluk Nibung Madya Pabean C
15. 6.KPPBC Kuala Tanjung Madya Pabean C
16. 7.KPPBC Kualanamu Madya Pabean B
17. 3.Kantor Wilayah DJBC Pekanbaru Riau 1. KPPBC Pekanbaru Madya Pabean B Riau 2. KPPBC Dumai Madya Pabean B
18. 3.KPPBC Tembilahan Madya Pabean C
19. 4.KPPBC Bengkalis Madya Pabean C
20. 4.Kantor Wilayah DJBC Tanjung Balai Kepulauan Riau kecuali 1. KPPBC Tanjung Balai Madya Pabean B Khusus Kepulauan Riau Karimun Kota Batam Karimun
21. 2.KPPBC Tanjungpinang Madya Pabean B
22. 5.Kantor Wilayah DJBC Palembang - Sumatera Selatan 1. KPPBC Palembang Madya Pabean B Sumatera Bagian Timur - Jambi 2. KPPBC Jambi Madya Pabean B - Bangka-Beli tung 3. KPPBC Pangkalpinang Madya Pabean C
23. 4.KPPBC Tanjungpandan Madya Pabean C
24. 6.Kantor Wilayah DJBC Bandar - Sumatera Barat 1. KPPBC Teluk Bayur Madya Pabean B Sumatera Bagian Barat Lampung - Bengkulu 2. KPPBC Bengkulu Madya Pabean C .l,-www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe - Lampung 3. KPPBC Bandar Lampung Madya Pabean B
25. 7.Kantor Wilayah DJBC Serang Banten kecuali Kawasan 1. KPPBC Merak Madya Pabean Banten Bandara Soekarno-Hatta 2. KPPBC Tangerang Madya Pabean A
26. 8.Kantor Wilayah DJBC Jakarta DKI Jakarta kecuali 1. KPPBC Jakarta Madya Pabean A Jakarta Kawasan Pelabuhan 2. KPPBC Marunda Madya Pabean A Tanjung Priok 3. KPPBC Kantor Pos Pasar Madya Pabean C Baru
27. 9.Kantor Wilayah DJBC Bandung Jawa Barat 1. KPPBC Bekasi Madya Pabean A Jawa Barat 2. KPPBC Bogor Madya Pabean A
28. 3.KPPBC Purwakarta Madya Pabean A
29. 4.KPPBC Bandung Madya Pabean A
30. 5.KPPBC Cirebon Madya Pabean C
31. 6.KPPBC Tasikmalaya Madya Pabean C
32. 7.KPPBC Cikarang Madya Pabean
33. 10.Kantor Wilayah DJBC Semarang 1. KPPBC Tanjung Emas Madya Pabean - Jawa Tengah Jawa Tengah dan Daerah 2. KPPBC Kudus Madya Cukai - Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta 3. KPPBC Surakarta Madya Pabean B Yogyakarta
34. 4.KPPBC Cilacap Madya Pabean C ~ www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe
35. 5.KPPBC Purwokerto Madya Pabean C
36. 6.KPPBC Tegal Madya Pabean C
37. 7.KPPBC Semarang Madya Pabean A
38. 8.KPPBC Yogyakarta Madya Pabean B
39. 9.KPPBC Magelang Madya Pabean C
40. 11.Kantor Wilayah DJBC Sidoarjo Jawa Timur 1. KPPBC Tanjung Perak Madya Pabean Jawa Timur I 2. KPPBC Pasuruan Madya Pabean A
41. 3.KPPBC Juanda Madya Pabean
42. 4.KPPBC Gresik Madya Pabean B
43. 5.KPPBC Madura Madya Pabean C
44. 6.KPPBC Bojonegoro Madya Pabean C
45. 7.KPPBC Sidoarjo Madya Pabean B
46. 12.Kantor Wilayah DJBC Malang Jawa Timur 1. KPPBC Malang Madya Cukai Jawa Timur II 2. KPPBC Kediri Madya Cukai
47. 3.KPPBC Blitar Madya Pabean C
48. 4.KPPBC Madiun Madya Pabean C
49. 5.KPPBC Jember Madya Pabean C
50. 6.KPPBC Banyuwangi Madya Pabean C ~www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe
51. 7.KPPBC Probolinggo Madya Pabean C
52. 13.Kantor Wilayah DJBC Denpasar - Bali 1. KPPBC Ngurah Rai Madya Pabean Bali, Nusa Tenggara Barat - Nusa Tenggara Barat 2. KPPBC Denpasar Madya Pabean A dan Nusa Tenggara Timur - Nusa Tenggara Timur 3. KPPBC Mataram Madya Pabean C
53. 4.KPPBC Sumbawa Madya Pabean C
54. 5.KPPBC Kupang Madya Pabean C
55. 6.KPPBC Atambua Madya Pabean B
56. 7.KPPBC Labuan Bajo Madya Pabean C
57. 14.Kantor Wilayah DJBC Pontianak Kalimantan Barat 1. KPPBC Pontianak Madya Pabean B Kalimantan Bagian Barat 2. KPPBC Entikong Madya Pabean C
58. 3.KPPBC Nanga Badau Madya Pabean C
59. 4.KPPBC Sintete Madya Pabean C
60. 5.KPPBC Ketapang Madya Pabean C
61. 6.KPPBC Jagoi Babang Madya Pabean C
62. 15.Kantor Wilayah DJBC Banjarmasin - Kalimantan Tengah 1. KPPBC Banjarmasin Madya Pabean B Kalimantan Bagian Selatan - Kalimantan Selatan 2. KPPBC Sampit Madya Pabean C
63. 3.KPPBC Pangkalan Bun Madya Pabean C
64. 4.KPPBC Palangkaraya Madya Pabean C ~ www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi Wilayah Kerja Provinsi No NamaKPPBC Tipe
65. 5.KPPBC Kotabaru Madya Pabean C
66. 16.Kantor Wilayah DJBC Balikpapan - Kalimantan Timur 1. KPPBC Balikpapan Madya Pabean B Kalimantan Bagian Timur - Kalimantan Utara 2. KPPBC Samarinda Madya Pabean B
67. 3.KPPBC Bontang Madya Pabean C
68. 4.KPPBC Sangatta Madya Pabean C
69. 5.KPPBC Tarakan Madya Pabean B
70. 6.KPPBC Nunukan Madya Pabean C
71. 17.Kantor Wilayah DJBC Makassar - Sulawesi Selatan 1. KPPBC Makassar Madya Pabean B Sulawesi Bagian Selatan - Sulawesi Barat 2. KPPBC Parepare Madya Pabean C - Sulawesi Tenggara 3. KPPBC Malili Madya Pabean C
72. 4.KPPBC Kendari Madya Pabean C
73. 18.Kantor Wilayah DJBC Manado - Sulawesi Utara 1. KPPBC Pantoloan Madya Pabean C Sulawesi Bagian Utara - Sulawesi Tengah 2. KPPBC Morowali Madya Pabean C - Gorontalo 3. KPPBC Luwuk Madya Pabean C
74. 4.KPPBC Bitung Madya Pabean C
75. 5.KPPBC Manado Madya Pabean C
76. 6.KPPBC Gorontalo Madya Pabean C ~ www.jdih.kemenkeu.go.id No Nama Kantor Wilayah Lokasi
77. 19.Kantor Wilayah DJBC Ambon - Maluku -
78. 20.Kantor Wilayah DJBC Sorong - Khusus Papua - 20 KANWIL Provinsi Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Wilayah Ke1ja No Nama KPPBC Tipe 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KPPBC Ambon Madya Pabean C KPPBC Tual Madya Pabean C KPPBC Ternate Madya Pabean C KPPBC Sarong Madya Pabean C KPPBC Manokwari Madya Pabean C KPPBC Fakfak Madya Pabean C KPPBC Jayapura Madya Pabean C KPPBC Timika Madya Pabean C KPPBC Biak Madya Pabean C KPPBC Merauke Madya Pabean C 104 KPPBC MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai deng~linya Kepala Biro Umu u.b. rian www.jdih.kemenkeu.go.id No. 1. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NO MOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NAMA, TIPE, DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN UTAMA, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN, KANTOR BANTU PELAYANAN BEA DAN CUKAI, DAN POS PENGAWASAN BEA DAN CUKAI Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KPU Tanjung A Kota Kawasan Pelabuhan Tanjung 1. TPS PT Agung Raya Priok Administrasi Priok 2. TPS PT Indonesia Air Jakarta U tara & Marine Supply (J alan Cilincing Raya) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
79. 3.TPS PT Indonesia Air & Marine Supply (Eks Lapangan Sepakbola PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari)
80. 4.TPS PT Graha Segara
81. 5.TPS PT Indofood Sukses Makmur Tbk
82. 6.TPS PT JICT
83. 7.TPS KSO Terminal Petikemas Koja
84. 8.TPS PT Lautan Tirta Transportama ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
85. 9.TPS PT Multi Terminal Indonesia (CDC Banda)
86. 10.TPS PT Multi Terminal Indonesia (Halal Hub)
87. 11.TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (Ambon)
88. 12.TPS PT Pelabuhan Tanjung Priok (101- 101U)
89. 13.TPS PT Mustika Alam Lestari
90. 14.TPS PT IPC Terminal Petikemas (Terminal 3) L- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
91. 15.TPS PT IPC Terminal Petikemas (Lapangan 22 lX)
92. 16.TPS PT IPC Terminal Petikemas (Lapangan 223X) 1 7. TPS PT Indonesia Kendaraan Terminal
93. 18.TPS PT Primanata Jasa Persada
94. 19.TPS PT Transporindo Lima Perkasa
95. 20.TPS PT Wira Mitra Prima
96. 21.TPS PT Dharma Kartika Bhakti ¼ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
97. 22.TPS PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / NPCT I
98. 23.TPS PT Pesaka Loka Kirana
99. 24.TPS PT Berdikari (Persero)
100. 25.TPS PT Buana Amanah Karya
101. 26.TPS PT Dharma Karya Perdana
102. 27.TPP PT Transcon Indonesia
103. 28.TPP PT Tri Pandu Pelita ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
104. 29.TPP PT Layanan Lancar Lintas Logistindo
105. 30.TPP PT Multi Sejahtera Abadi
106. 31.TPP Cikarang
107. 32.Pelabuhan Nusantara
108. 33.Perairan Dalam dan Luar Dam Tanjung Priok
109. 2.KPU Batam B Batam Kota Batam 1. Hang Nadim 1. Pulau Buluh (PL) (PU) 2. Tanjung Riau (PL)
110. 2.Batu Ampar (PL) 3. Tanjung Uncang (PL)
111. 3.Sekupang (PL) 4. Tanjung Piayu (PL)
112. 4.Telaga Punggur 5. Batu Besar Pantai (PL) (PL) .(r,www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
113. 5.Harbor Bay (PL) 6. Sei Jodoh (PL)
114. 6.Kantor Pos Lalu 7. Momoi (PL) Bea Batam 8. Tanjung Sauh (PL)
115. 7.Sambu 9. Pulau Ngenang (PL) Belakang 10. Pulau Janda Padang Berhias (PL)
116. 11.Tanjung Kasam (PL)
117. 12.Nongsa (PL)
118. 13.Sagulung (PL)
119. 14.Macobar (PL)
120. 15.Kabil (PL)
121. 16.Pulau Galang Baru
122. 17.Pulau Bulan
123. 18.Tanjung Buntung
124. 19.Pulau Rem pang
125. 20.Batam Kota
126. 21.Pulau Layang (PL) www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
127. 22.Pulau Pelampung
128. 23.Sambu Belakang Padang (PL)
129. 3.KPU Soekarno- C Kota Tangerang Kota Tangerang pada 1. Terminal 1 Hatta Kawasan Bandara Soekarno- 2. Terminal 2 Hatta 3. Terminal 3 Ultimate
130. 4.Kantor Tukar Pos U dara Jakarta Soekarno-Hatta
131. 5.PT Taman Niaga Soewarna KANTOR WILAYAH DJBC ACEH {r-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
132. 4.KPPBC Sabang Madya Kota Sabang 1. Kota Sabang 1. Maimun Saleh (PU) Pabean 2. Kabupaten Aceh Besar 2. Pelabuhan Badan C pada Pulau Breuh, Pulau Pengusahaan Nasi, Pulau Teunom dan Kawasan Sabang (PL) pulau-pulau kecil di 3. Balohan (PL) sekitarnya 4. Lempuyangan Pulau Nasi (PL)
133. 5.KPPBC Banda Madya Kota Banda 1. Kota Banda Aceh Kantor Pos Lalu 1. Lampulo (PL) Aceh Pabean Aceh 2. Kabupaten Aceh Besar Bea Banda 2. Sigli (PL) C kecuali Pulau Breuh, Aceh 3. Malahayati (PL) Pulau Nasi, Pulau Teunom 4. Sultan Iskandar dan pulau-pulau kecil di Muda (PU) sekitarnya 5. Ulee Lheue (PL)
134. 3.Kabupaten Pidie
135. 4.Kabupaten Pidie Jaya .{, www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
136. 6.KPPBC Madya Kabupaten Aceh 1. Kabupaten Aceh Barat Sinabang (PL) 1. Susoh (PL) Meulaboh Pabean Barat 2. Kabupaten Aceh Jaya 2. Meulaboh (PL) C 3. Kabupaten Nagan Raya 3. Tapak Tuan (PL)
137. 4.Kabupaten Aceh Barat 4. Labuhan Haji (PL) Daya 5. Singkil
138. 5.Kabupaten Aceh Selatan
139. 6.Kota Subulussalam
140. 7.Kabupaten Aceh Singkil
141. 8.Kabupaten Simeulue
142. 7.KPPBC Madya Kota 1. Kota Lhokseumawe 1. Blang Lancang (PL) Lhokseumawe Pabean Lhokseumawe 2. Kabupaten Bireuen 2. Krueng Geukueh (PL) C 3. Kabupaten Aceh Utara 3. Lhoksukon (PL)
143. 4.Kabupaten Bener Meriah 4. Peudada (PL)
144. 5.Kabupaten Aceh Tengah 5. Jambu Aye (PL)
145. 8.KPPBC Langsa Madya Kota Langsa 1. Kota Langsa 1. Kuala Langsa (PL) Pabean 2. Kabupaten Aceh Timur 2. Kuala Idi (PL) C 3. Kabupaten Aceh Tamiang 3. Matang Nibong (PL) 4r www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
146. 4.Kabupaten Gayo Lues 4. Seruway (PL)
147. 5.Kabupaten Aceh Tenggara KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA
148. 9.KPPBC Belawan Madya Kota Medan 1. Kota Medan pada Kawasan 1. Percut Sei Tuan (PL) Pabean Pelabuhan Laut Belawan 2. Pan tai Cermin (PL)
149. 2.Kawasan perairan 3. Pantai Labu (PL) Kabupaten Deli Serdang 4. Ujung Baru (PL)
150. 3.Kabupaten Serdang 5. Gudang Merah (PL) Bedagai pada Pelabuhan 6. Gabion (PL) Pantai Cermin 7. Rantau Panjang (PL)
151. 10.KPPBC Medan Madya Kota Medan 1. Kota Medan kecuali 1. Kantor Pos Lalu 1. Polonia (PU) Pabean Kawasan Pelabuhan Bea Medan 2. Lubuk Pakam B Belawan 2. Pangkalan Susu 3. Tanjung Morawa ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
152. 2.Kabupaten Deli Serdang 3. Pangkalan 4. Binjai kecuali Kawasan Bandara Brandan (PL) 5. Tanjung Pura (PL) Kualanamu dan wilayah 6. Pangkalan Susu (PL) perairan
153. 3.Kota Binjai
154. 4.Kabupaten Langkat
155. 11.KPPBC Madya Kota 1. Kota Pematangsiantar Kantor Pos Lalu 1. Porsea Pematangsiantar Pabean Pematangsiantar 2. Kabupaten Simalungun Bea 2. Kabanjahe C 3. Kabupaten Toba Samosir Pematangsiantar 3. Sidikalang
156. 4.Kabupaten Samosir
157. 5.Kabupaten Pakpak Bharat
158. 6.Kabupaten Dairi
159. 7.Kabupaten Karo
160. 12.KPPBC Sibolga Madya Kota Sibolga 1. Kota Sibolga 1. Gunungsitoli 1. Barus (PL) Pabean 2. Kabupaten Tapanuli (PL) 2. Natal (PL) C Tengah 2. Silangit (PU) 3. Teluk Dalam (PL) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
161. 3.Kabupaten Humbang 4. Pulau Tello (PL) Hasundutan 5. Sibolga (PL)
162. 4.Kabupaten Tapanuli Utara
163. 5.Kabupaten Tapanuli Selatan
164. 6.Kota Padangsidimpuan
165. 7.Kabupaten Padang Lawas
166. 8.Kabupaten Padang Lawas Utara
167. 9.Kabupaten Mandailing Natal
168. 10.Kabupaten Nias Selatan
169. 11.Kabupaten Nias
170. 12.Kota Gunungsitoli
171. 13.Kabupaten Nias Barat
172. 14.Kabupaten Nias Utara ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
173. 13.KPPBC Teluk Madya Kota 1. Kota Tanjungbalai 1. Tanjung Leidong (PL) Nibung Pabean Tanjungbalai 2. Kabupaten Asahan 2. Labuhan Bilik (PL) C 3. Kabupaten Labuhanbatu 3. Bagan Asahan (PL) Utara 4. Sungai Berombang
174. 4.Kabupaten Labuhanbatu (PL)
175. 5.Kabupaten Labuhanbatu Selatan
176. 14.KPPBC Kuala Madya Kabupaten Batu 1. Kabupaten Batu Bara Te bing Tinggi 1. Tanjung Tiram (PL) Tanjung Pabean Bara 2. Kota Tebing Tinggi 2. Bandar Khalifah (PL) C 3. Kabupaten Serdang 3. Teluk Mengkudu (PL) Bedagai kecuali Pelabuhan 4. Tanjung Beringin Pantai Cermin (PL)
177. 5.Pangkalan Dodek (PL) ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
178. 15.KPPBC Madya Kabupaten Deli Kabupaten Deli Serdang pada Kantor Tukar Pos Kualanamu (PU) Kualanamu Pabean Serdang Kawasan Bandara Udara Tanjung B Kualanamu, Tempat Morawa Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara terkait Bandara Kualanamu dan Kantor Tukar Pos Udara Tanjung Morawa KANTOR WILAYAH DJBC RIAU
179. 16.KPPBC Madya Kota Pekanbaru 1. Kota Pekanbaru 1. Perawang (PL) 1. Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Pabean 2. Kabupaten Siak 2. Rumbai (PL) II (PU) B 3. Kabupaten Rokan Hulu 3. Rantau Panjang 2. Buatan (PL)
180. 4.Kabupaten Kampar 4. Kantor Pos Lalu 3. Pekanbaru (PL) Bea Pekanbaru ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
181. 5.Kabupaten Pelalawan 5. Siak Sri 4. Pelabuhan Peti kecuali Pos Pengawasan Indrapura Kemas Teluk Lembu Serapung dan Pos 5. Sungai Apit (PL) Pengawasan Penyalai 6. Tanjung Buton (PL)
182. 7.Siak Sri Indrapura (PL)
183. 17.KPPBC Dumai Madya Kota Dumai 1. Kota Dumai 1. Tanjung Medang 1. Selat Morang (PL) Pabean 2. Kabupaten Bengkalis pada (PL) 2. Tanah Putih (PL) B Kecamatan Mandau, 2. Bagansiapiapi 3. Dumai (PL) Kantor Bantu Tanjung 3. Panipahan 4. Tanjung Medang (PL) Medang (PL) Kecamatan 5. Sinaboi (PL) Rupat Utara, Pos 6. Tanjung Lumba- Pengawasan Selat Morang Lumba (PL) (PL) Kecamatan Rupat dan 7. Pulau Halang (PL) Kecamatan Bukit Batu 8. Bagansiapiapi (PL)
184. 3.Kabupaten Rokan Hilir www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
185. 18.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Indragiri Hilir 1. Sungai Guntung 1. Perigi Raja (PL) Tembilahan Pabean Indragiri Hilir 2. Kabupaten Indragiri Hulu (PL) 2. Concong Luar (PL) C 3. Kabupaten Kuantan 2. Rengat 3. Sei Buluh, Indragiri Singingi 3. Kuala Enok (PL)
186. 4.Pulau Kijang (PL)
187. 5.Kuala Gaung (PL)
188. 6.Kuala Belaras (PL)
189. 7.Kuala Enok (PL)
190. 8.Kuala Cenaku (PL)
191. 9.Japura (PU)
192. 10.Pulau Cawan (PL)
193. 11.Kuala Bayas (PL)
194. 12.Pulau Burung (PL)
195. 13.Tembilahan (PL)
196. 19.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Bengkalis 1. Sungai Pakning 1. Siak Kecil (PL) Bengkalis Pabean Bengkalis kecuali Kecamatan (PL) 2. Sei Kembung (PL) C Mandau, Kantor Bantu 3. Bandul (PL) www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Tanjung Medang (PL) 2. Bantan Tengah 4. Bukit Batu (PL) Kecamatan Rupat Utara, (PL) 5. Prapat Tunggal (PL) Pos Pengawasan Selat 3. Selatpanjang 6. Bengkalis (PL) Morong (PL) Kecamatan 7. Tanjung Samak (PL) Rupat dan Kecamatan 8. Teluk Belitung (PL) Bukit Batu 9. Terus (PL)
197. 2.Kabupaten Kepulauan 10. Tanjung Kedabu Meranti (PL)
198. 3.Kabupaten Pelalawan pada 11. Selatpanjang (PL) Pos Pengawasan Serapung 12. Penyalai (PL) dan Pos Pengawasan 13. Tanjung Motong Penyalai (PL)
199. 14.Serapung (PL) KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KEPULAUAN RIAU
200. 20.KPPBC Tanjung Madya Kabupaten Kabupaten Karimun 1. Moro Sulit (PL) 1. Sawang (PL) Balai Karimun Pabean Karimun 2. Tanjung Batu 2. Urung (PL) B (PL) 3. Pulau Buru
201. 3.Parit Rampak 4. Leho (PL) 5. Kolong
202. 6.Tanjung Balai Karimun (PL)
203. 7.Pasir Panjang (PL)
204. 21.KPPBC Madya Kota 1. Kota Tanjungpinang 1. Kantor Pos Lalu 1. Tanjungpinang (PL) Tanjungpinang Pabean Tanjungpinang 2. Kabupaten Bintan Bea 2. Kijang (PL) B 3. Kabupaten Lingga Tanjungpinang 3. Kij ang (PU)
205. 4.Kabupaten Kepulauan 2. Dabo Singkep 4. Tanjung Uban (PL) Anambas 3. Tarempa 5. Lagoi (PL)
206. 5.Kabupaten Natuna 4. Ranai 6. Lobam (PL)
207. 7.Penuba (PL) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
208. 8.Sungai Buluh (PL)
209. 9.Senayang (PL)
210. 10.Daik (PL)
211. 11.Dabo (PU)
212. 12.Dabo Singkep (PL)
213. 13.Pulau Cempa
214. 14.Pulau Tajur Biru
215. 15.Udang Natuna
216. 16.Matak
217. 17.Serasan
218. 18.Midai
219. 19.Tambelan
220. 20.Jemaja
221. 21.Bunguran Barat
222. 22.Bunguran Timur ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA
223. 22.KPPBC Madya Kota Palembang Seluruh wilayah administrasi 1. Tanjung Buyut 1. Muara Enim Palembang Pabean Provinsi Sumatera Selatan (PL) 2. Sekayu B 2. Pusri (PL) 3. Lubuklinggau
224. 3.S.M. Badarudin 4. Baturaja II (PU) 5. Kertapati
225. 4.Kantor Pos Lalu Bea Palembang
226. 23.KPPBC Jambi Madya Kota Jambi Seluruh wilayah administrasi 1. Kuala Tungkal 1. Kuala Mendahara Pabean Provinsi Jambi (PL) (PL) B 2. Muara Sabak 2. Nipah Panjang (PL) (PL) 3. Sultan Thaha (PU)
227. 3.Kantor Pos Lalu 4. Suak Kandis (PL) Bea Jambi i www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
228. 24.KPPBC Madya Kota 1. Kota Pangkalpinang 1. Muntok 1. Belinyu (PL) Pangkalpinang Pabean Pangkal pinang 2. Kabupaten Bangka 2. Kantor Pos Lalu 2. Toboali (PL) C 3. Kabupaten Bangka Tengah Bea 3. Depati Amir (PU)
229. 4.Kabupaten Bangka Selatan Pangkalpinang
230. 5.Kabupaten Bangka Barat
231. 25.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Belitung 1. Manggar (PL) H.A.S. Hanandjoeddin Tanjungpandan Pabean Belitung 2. Kabupaten Belitung Timur 2. Kantor Pos Lalu (PU) C Bea Tanjungpandan
232. 3.Tanjungbatu (PL) KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA
233. 26.KPPBC Teluk Madya Kota Padang Seluruh wilayah administrasi 1. Sikakap (PL) 1. Muara Padang (PL) Bayur Pabean Provinsi Sumatera Barat 2. Tua Pejat (PL) 2. Siberut Mentawai B 3. Minangkabau 3. Pariaman (PL) (PU) 4. Painan (PL)
234. 4.Kantor Pos Lalu 5. Muara (PL) Bea Padang 6. Cubadak (PL)
235. 7.Teluk Bayur (PL)
236. 8.Tabing (PU)
237. 9.Air Bangis (PL)
238. 10.Bungus (PL)
239. 27.KPPBC Madya Kota Bengkulu Seluruh wilayah administrasi Kantor Pos Lalu 1. Linau (PL) Bengkulu Pabean Provinsi Bengkulu Bea Bengkulu 2. Mukomuko (PL) C 3. Pulau Enggano (PL)
240. 4.Fatmawati Soekarno (PU) + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
241. 28.KPPBC Bandar Madya Kota Bandar Seluruh wilayah administrasi 1. Kota Agung 1. Bakauheni (PL) Lampung Pabean Lampung Provinsi Lampung 2. Raden In ten II 2. Seputih Mataram B (PU) 3. Panjang (PL)
242. 3.Kantor Pos Lalu 4. Labuhan Maringgai Bea Bandar (PL) Lampung 5. Krui (PL)
243. 6.Kalianda (PL) KANTOR WILAYAH DJBC BANTEN
244. 29.KPPBC Merak Madya Kota Cilegon 1. Kota Cilegon 1. Chandra Asri Pabean 2. Kota Serang 2. Merak (PL)
245. 3.Kabupaten Serang 3. Cigading (PL)
246. 4.Kabupaten Pandeglang 4. Tanjung Leneng (PL)
247. 5.Kabupaten Lebak 5. Ciwandan (PL)
248. 6.Bayah (PL) {., www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
249. 30.KPPBC Madya Kota Tangerang 1. Kota Tangerang Selatan Tangerang Tangerang Pabean Selatan 2. Kota Tangerang A 3. Kabupaten Tangerang KANTOR WILAYAH DJBC JAKARTA
250. 31.KPPBC Jakarta Madya Kota Jakarta 1. Kota Administrasi Jakarta Halim Perdana Kusuma Pabean Timur Timur (PU) A 2. Kota Administrasi Jakarta Pusat
251. 3.Kota Administrasi Jakarta Selatan
252. 32.KPPBC Marunda Madya Kota Jakarta 1. Kabupaten Administrasi 1. Sunda Kelapa (PL) Pabean Utara Kepulauan Seribu 2. Marina Ancol A 2. Kota Administrasi Jakarta 3. Muara Baru (PL) Barat 4. Widuri (PL)
253. 5.Arjuna (PL) {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
254. 3.Kota Administrasi Jakarta 6. Cinta Natomas Utara kecuali Kawasan 7. Cilincing Pelabuhan Tanjung Priok 8. Marunda
255. 4.Kabupaten Bekasi pada Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center
256. 33.KPPBC Kantor Madya Kota Jakarta Barang kiriman pos asal luar Pos Pasar Baru Pabean Pusat daerah pabean dan C peng1nman ke luar daerah pabean melalui Mail Processing Center (MPC) Jakarta 10900 PT Pos Indonesia iwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KANTOR WILAYAH DJBC JAWA BARAT
257. 34.KPPBC Bekasi Madya Kabupaten 1. Kota Bekasi Pabean Bekasi 2. Kabupaten Bekasi pada A sebelah selatan Jalan Tol Cikampek, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitung
258. 35.KPPBC Bogor Madya Kota Bogor 1. Kota Bogor Sukabumi Pelabuhan Ratu (PL) Pabean 2. Kabupaten Bogor A 3. Kota Sukabumi
259. 4.Kabupaten Sukabumi
260. 5.Kota Depok
261. 6.Kabupaten Cianjur .frwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
262. 36.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Purwakarta Patimban (PL) 1. Purwakarta Purwakarta Pabean Purwakarta 2. Kabupaten Subang 2. Subang A 3. Kabupaten Karawang 3. Cilamaya (PL)
263. 4.Kawasan Industri Kota Bukit Indah
264. 37.KPPBC Bandung Madya Kota Bandung 1. Kota Bandung Kantor Pos Lalu 1. Sumedang Pabean 2. Kabupaten Bandung Bea Bandung 2. Gedebage A 3. Kota Cimahi 3. Husein Sastranegara
265. 4.Kabupaten Bandung Barat (PU)
266. 5.Kabupaten Sumedang 4. Soreang
267. 38.KPPBC Cirebon Madya Kota Cirebon 1. Kota Cire bon 1. Balongan 1. Palimanan Pabean 2. Kabupaten Cirebon 2. Kantor Pos Lalu 2. Cirebon (PL) C 3. Kabupaten Majalengka Bea Cirebon 3. Losari
268. 4.Kabupaten Kuningan 3. Kertajati (PU) 4. Majalengka
269. 5.Kabupaten Indramayu 5. Kuningan
270. 6.Indramayu J._www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
271. 39.KPPBC Madya Kota 1. Kota Tasikmalaya Kantor Pos Lalu Pangandaran Tasikmalaya Pabean Tasikmalaya 2. Kabupaten Tasik Bea Tasikmalaya C 3. Kabupaten Garut
272. 4.Kabupaten Ciamis
273. 5.Kota Banjar
274. 6.Kabupaten Pangandaran
275. 40.KPPBC Cikarang Madya Kabupaten Kabupaten Bekasi pada Pabean Bekasi sebelah utara Jalan Tol Cikampek kecuali Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tarumajaya pada Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center KANTOR WILAYAH DJBC l_ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai JAWATENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
276. 41.KPPBC Tanjung Madya Kota Semarang Kota Semarang pada Kawasan 1. Ahmad Yani 1. Tanjung Emas I (PL) Emas Pabean Pelabuhan Tanjung Emas, (PU) 2. Tanjung Emas II (PL) Kawasan Bandara Ahmad 2. Kantor Pos Lalu 3. Tanjung Emas III Yani dan Kantor Pos Lalu Bea Bea Semarang (PL) Semarang
277. 42.KPPBC Kudus Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kudus 1. Juwono (PL) 1. Banyutowo Cukai Kudus 2. Kabupaten Pati 2. J epara (PL) 2. Rembang
278. 3.Kabupaten Rembang 3. Cepu
279. 4.Kabupaten Blora 4. Blora
280. 5.Kabupaten Jepara 5. Karimunjawa (PL)
281. 43.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kota Surakarta 1. Adi Sumarmo 1. Kebakkramat Surakarta Pabean Karanganyar 2. Kabupaten Boyolali (PU) 2. Klaten B 3. Kabupaten Klaten 3. Karanganyar {-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
282. 4.Kabupaten Sukoharjo 2. Kantor Pos Lalu 4. Sragen
283. 5.Kabupaten Karanganyar Bea Surakarta 5. Sukoharjo
284. 6.Kabupaten Sragen 6. Wonogiri
285. 7.Kabupaten Wonogiri 7. Boyolali
286. 8.Jebres
287. 44.KPPBC Cilacap Madya Kabupaten 1. Kabupaten Cilacap Kebumen 1. Tunggul Wulung (PU) Pabean Cilacap 2. Kabupaten Kebumen 2. Tanjung Intan (PL) C
288. 45.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Banyumas 1. Purbalingga Purwokerto Pabean Banyumas 2. Kabupaten Purbalingga 2. Banjarnegara C 3. Kabupaten Banjarnegara
289. 46.KPPBC Tegal Madya Kota Tegal 1. Kota Tegal 1. Pekalongan 1. Brebes Pabean 2. Kabupaten Tegal 2. Batang (PL) 2. Te gal (PL) C 3. Kabupaten Pemalang 3. Pemalang
290. 4.Kabupaten Brebes 4. Pekalongan (PL)
291. 5.Kota Pekalongan 5. Jambean (PL)
292. 6.Kabupaten Pekalongan 6. Wonokerto (PL) {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
293. 7.Kabupaten Batang 7. Celong Batang (PL)
294. 47.KPPBC Madya Kota Semarang 1. Kota Semarang kecuali 1. Kawasan Industri Semarang Pabean Kawasan Pelabuhan Wijayakusuma A Tanjung Emas, Bandara 2. Demak Ahmad Yani dan Kantor 3. Purwodadi Pos Lalu Bea Semarang 4. Salatiga
295. 2.Kabupaten Demak 5. Kaliwungu
296. 3.Kabupaten Grobogan
297. 4.Kabupaten Kendal
298. 5.Kabupaten Semarang
299. 6.Kota Salatiga
300. 48.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sleman 1. Kantor Pos Lalu 1. Sleman Yogyakarta Pabean Sleman 2. Kota Yogyakarta Bea Yogyakarta 2. Wates B 3. Kabupaten Kulonprogo 2. Yogyakarta 3. Bantul
301. 4.Kabupaten Bantul International 4. Wonosari
302. 5.Kabupaten Gunung Kidul Airport (PU) 5. Adi Sucipto (PU) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
303. 49.KPPBC Madya Kota Magelang 1. Kota Magelang 1. Temanggung Magelang Pabean 2. Kabupaten Magelang 2. Purworejo C 3. Kabupaten Purworejo 3. Wonosobo
304. 4.Kabupaten Temanggung
305. 5.Kabupaten Wonosobo KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I
306. 50.KPPBC Tanjung Madya Kota Surabaya Kota Surabaya meliputi 1. ICT I (PL) Perak Pabean kegiatan kepabeanan pada 2. ICT II (PL) Kecamatan Cantikan, 3. ICT III (PL) Kecamatan Semampir, 4. ICT IV (PL) Kecamatan Tandes, 5. Nilam I (PL) Kecamatan Asemrowo, 6. Nilam II (PL) Kecamatan Pakal dan 7. Berlian I (PL) Kecamatan Benowo 8. Berlian II (PL)
307. 9.Mirah I (PL) 1,-- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
308. 10.Mirah II (PL)
309. 11.Jamrud I (PL)
310. 12.Jamrud II (PL)
311. 13.Kalimas
312. 14.Bogasari (PL)
313. 15.Dermaga Ujung (PL)
314. 16.Teluk Lamong (PL)
315. 51.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kota Pasuruan 1. Pasuruan (PL) Pasuruan Pabean Pasuruan 2. Kabupaten Pasuruan 2. Lekok (PL) A 3. Kawasan Industri PIER
316. 4.Purwosari
317. 52.KPPBC Juanda Madya Kabu paten Kabupaten Sidoarjo pada 1. Kantor Tukar 1. Terminal I Pabean Sidoarjo Kawasan Bandara Juanda, Pos Udara 2. Terminal II Tempat Penimbunan Berikat Juanda 3. Kargo terkait Bandara Juanda dan 2. Kantor Pos Lalu Kantor Pos Lalu Bea Bea Surabaya irwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
318. 53.KPPBC Gresik Madya Kabupaten 1. Kabupaten Gresik 1. Tambak (PL) Pabean Gresik 2. Kabupaten Lamongan 2. Sedayulawas (PL) B 3. Lamongan
319. 4.Gresik (PL)
320. 5.Blok Poleng
321. 6.Ngimboh (PL)
322. 7.Sangkapura (PL)
323. 8.Dermaga Khusus Petrokimia
324. 9.Dermaga Khusus PLTGU
325. 10.Dermaga Khusus Semen Gresik
326. 11.Dermaga Khusus Maspion
327. 12.Dermaga Khusus Smelting Co. jwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
328. 13.Dermaga Khusus Wilmar
329. 14.Dermaga Khusus Pertamina
330. 15.Dermaga Khusus PT Sumber Mas
331. 16.Lamongan Shore base
332. 17.Pelabuhan Kalimiring (JIPE)
333. 18.Blok Camar
334. 54.KPPBC Madura Madya Kabu paten 1. Kabupaten Sumenep 1. Pasean (PL) Pabean Sumenep 2. Kabupaten Pamekasan 2. Sampang C 3. Kabupaten Sampang 3. Dongkek (PL)
335. 4.Kabupaten Bangkalan 4. Sapudi (PL)
336. 5.Kangean (PL)
337. 6.Branta (PL) www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
338. 7.Trunojoyo (PU)
339. 8.Kalianget (PL)
340. 9.Telaga Biru (PL)
341. 10.Pagerungan (PL)
342. 11.Kamal (PL)
343. 12.Bangkalan (PL)
344. 13.Sepulu (PL)
345. 55.KPPBC Madya Bojonegoro 1. Kabupaten Bojonegoro 1. Glondong Bojonegoro Pabean 2. Kabupaten Tuban 2. Socorejo-Jenu (PL) C 3. Tuban (PL)
346. 4.Kerek-Tambakboyo (PL)
347. 5.Remen-Jenu (PL)
348. 56.KPPBC Sidoarjo Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sidoarjo Pabean Sidoarjo kecuali Kawasan Bandara B Juanda, Tempat Penimbunan Berikat {-,www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai terkait Bandara Juanda dan Kantor Pos Lalu Bea
349. 2.Kota Mojokerto
350. 3.Kabupaten Mojokerto
351. 4.Kota Surabaya, kecuali kegiatan kepabeanan di Kecamatan Pabean Cantikan, Kecamatan Semampir, Kecamatan Tandes, Kecamatan Asemrowo, Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo
352. 5.Kota Surabaya meliputi seluruh kegiatan cukai 4,_ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
353. 57.KPPBC Malang Madya Kota Malang 1. Kota Malang Kantor Pos Lalu Cukai 2. Kabupaten Malang Bea Malang
354. 3.Kota Batu
355. 58.KPPBC Kediri Madya Kota Kediri 1. Kota Kediri Kantor Pos Lalu 1. Nganjuk Cukai 2. Kabupaten Kediri Bea Kediri 2. Kertosono
356. 3.Kabupaten Nganjuk 3. Cukir
357. 4.Kabupaten Jombang 4. Jombang
358. 59.KPPBC Blitar Madya Kota Blitar 1. Kota Blitar Tulungagung Pabean 2. Kabupaten Blitar C 3. Kabupaten Tulungagung
359. 4.Kabupaten Trenggalek
360. 60.KPPBC Madiun Madya Kota Madiun 1. Kota Madiun 1. Magetan Pabean 2. Kabupaten Madiun 2. Ngawi C 3. Kabupaten Ngawi 3. Ponorogo iwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
361. 4.Kabupaten Magetan 4. Caruban
362. 5.Kabupaten Ponorogo 5. Pacitan (PL)
363. 6.Kabupaten Pacitan
364. 61.KPPBC Jember Madya Kabupaten 1. Kabupaten Jember 1. Panarukan 1. Besuki (PL) Pabean Jember 2. Kabupaten Situbondo 2. Kantor Pos Lalu 2. Jangkar (PL) C 3. Kabupaten Bondowoso Bea Jember 3. Rambipuji
365. 62.KPPBC Madya Kabupaten Kabupaten Banyuwangi Pantai Boom 1. Tanjung Wangi (PL) Banyuwangi Pabean Banyuwangi Marina 2. Ketapang (PL) C 3. Blimbingsari (PU)
366. 63.KPPBC Madya Kota Pro bolinggo 1. Kota Pro bolinggo Pro bolinggo Pabean 2. Kabupaten Probolinggo C 3. Kabupaten Lumajang KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NUSA TENGGARA BARATDAN ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai NUSA TENGGARA TIMUR
367. 64.KPPBC Ngurah Madya Kabupaten 1. Kabupaten Badung pada Kantor Pos Lalu Ngurah Rai (PU) Rai Pabean Badung Kawasan Bandara Ngurah Bea Denpasar Rai
368. 2.Kota Denpasar pada Kantor Pos Lalu Bea Denpasar
369. 65.KPPBC Madya Kota Denpasar Seluruh wilayah administrasi 1. Celukan 1. Bangli Denpasar Pabean Provinsi Bali kecuali Kawasan Bawang 2. Klungkung A Bandara Ngurah Rai 2. Benoa 3. Gianyar
370. 3.Karang Asem 4. Tabanan
371. 5.Pintu Utama Padang Bai (PL)
372. 6.Dermaga Padang Bai (PL) t},www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
373. 7.Pertamina Amuk (PL)
374. 8.Nusa Penida (PL)
375. 9.Dermaga Cargo I (PL)
376. 10.Dermaga Cargo II (PL)
377. 11.Dermaga Kapal Ikan (PL)
378. 12.Dermaga Kapal Turis (PL)
379. 13.Buleleng (PL)
380. 14.Negara
381. 15.Gilimanuk (PL)
382. 66.KPPBC Mataram Madya Kota Mataram 1. Kota Mataram 1. Kantor Pos Lalu 1. Labuhan Haji (PL) Pabean 2. Kabupaten Lombok Barat Bea Mataram 2. Labuhan Lombok C 3. Kabupaten Lombok 2. Lombok (PU) (PL) Tengah 3. Selaparang (PU)
383. 4.Kabupaten Lombok Utara 4. Lembar (PL) "-- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
384. 5.Kabupaten Lombok Timur 5. Pemenang (PL)
385. 67.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sumbawa 1. Benete (PL) 1. Sape (PLF) Sumbawa Pabean Sumbawa 2. Kabupaten Sumbawa 2. Bima 2. Labuhan Alas (PL) C Barat 3. Sultan Muhammad
386. 3.Kabupaten Dompu Kaharuddin (PU)
387. 4.Kabupaten Bima 4. Sultan Muhammad
388. 5.Kota Bima Salahuddin (PU)
389. 5.Pototano (PLF)
390. 6.Kempo
391. 7.Labuan Lalar (PL)
392. 8.Calabai Dompu (PL)
393. 9.Labuan Jambu Tarano
394. 10.Labuan Buak
395. 11.Bima (PL) 4r- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
396. 68.KPPBC Kupang Madya Kota Kupang 1. Kota Kupang 1. Waingapu (PL) 1. Tenau Pabean 2. Kabupaten Kupang 2. Kantor Pos Lalu 2. Mau Hau (PU) C 3. Kabupaten Timor Tengah Bea Kupang 3. Tambolaka (PU) Selatan 4. Rua (PL)
397. 4.Kabupaten Rote Ndao 5. Baa/Pulau Rote (PL)
398. 5.Kabupaten Sabu Raijua 6. Ilwaki/Wetar
399. 6.Kabupaten Sumba Timur 7. El Tari (PU)
400. 7.Kabupaten Sumba Tengah 8. Oepoli
401. 8.Kabupaten Sumba Barat
402. 9.Kabupaten Sumba Barat Daya
403. 10.Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku pada Pos Pengawasan Ilwaki di Pulau Wetar -" www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
404. 69.KPPBC Atambua Madya Kabupaten Belu 1. Kabupaten Belu 1. Motaain (LBD) 1. Haliwen (PU) Pabean 2. Kabupaten Timor Tengah 2. Metamauk 2. Turiskain B Utara (LBD) 3. Mali (PU)
405. 3.Kabupaten Alor 3. Napan (LBD) 4. Laktutus
406. 4.Kabupaten Malaka 4. Wini (LBD) 5. Builalu
407. 5.Kalabahi 6. Haumeniana
408. 6.Atapupu
409. 70.KPPBC Labuan Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sikka 1. Kedindi Reo (PL) 1. Labuan Bajo dan Bajo Pabean Manggarai Barat 2. Kabupaten Ende 2. Ende (PL dan Komodo (PL) C 3. Kabupaten Nagekeo Pos Lalu Bea) 2. Satartacik (PU)
410. 4.Kabupaten Ngada 3. Larantuka (PL) 3. Gewayangtama (PU)
411. 5.Kabupaten Manggarai 4. Kantor Pos Lalu 4. Wai Oti (PU) Timur Bea Maumere 5. H. Aroeboesman (PU)
412. 6.Kabupaten Manggarai 5. Maumere 6. Padha Maleda (PU)
413. 7.Kabupaten Manggarai 7. Maumere (PL) Barat 8. Ende Ipi (PL)
414. 8.Kabupaten Flores Timur 9. Labuan Bajo (PU) iwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
415. 9.Kabupaten Lembata KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN
416. 71.KPPBC Madya Kota Pontianak 1. Kota Pontianak 1. Supadio (PU) 1. Jungkat (PL) Pontianak Pabean 2. Kabupaten Mempawah 2. Kantor Pos Lalu 2. Pontianak (PL) B 3. Kabupaten Kubu Raya Bea Pontianak 3. Sungai Kakap (PL)
417. 3.Kijing (PL) 4. Kubu (PL)
418. 5.Teluk Air (PL)
419. 6.Padang Tikar (PL)
420. 72.KPPBC Entikong Madya Kabu paten 1. Kabupaten Sanggau 1. Simpang Tiga Lubuk Pabean Sanggau 2. Kabupaten Sekadau Sabuk C 3. Kabupaten Melawi 2. Bantan
421. 3.Segumon ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
422. 73.KPPBC Nanga Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kapuas Hulu 1. Marakai Panjang Badau Pabean Kapuas Hulu 2. Kabupaten Sintang 2. Nanga Bayan C 3. Jasa
423. 74.KPPBC Sintete Madya Kabupaten 1. Kabupaten Sambas 1. Singkawang 1. Liku Pabean Sambas 2. Kota Singkawang 2. Aruk 2. Sajingan C 3. Kabupaten Bengkayang 3. Paloh 3. Temajuk (PL) pada Kecamatan Sungai 4. Sintete (PL) Raya, Sungai Raya Kepulauan dan Kecamatan Monterado
424. 75.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Ketapang Kendawangan (PL) 1. Teluk Batang (PL) Ketapang Pabean Ketapang 2. Kabupaten Kayong Utara 2. Teluk Melano (PL) C 3. Ketapang (PL)
425. 4.Rahadi Usman (PU)
426. 76.KPPBC Jagoi Madya Kabupaten 1. Kabupaten Bengkayang 1. Sidding Babang Pabean Bengkayang kecuali Kecamatan Sungai 2. Saparan C Raya, Sungai Raya {-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Kepulauan dan Kecamatan Monterado
427. 2.Kabupaten Landak KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN
428. 77.KPPBC Sampit Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kotawaringin 1. Samudra (PL) Pabean Kotawaringin Timur 2. Kuala Pembuang (PL) C Timur 2. Kabupaten Seruyan 3. Pegatan Mendawai
429. 3.Kabupaten Katingan (PL)
430. 4.H. Asan (PU)
431. 5.Sampit (PL)
432. 6.Bagendang (PL) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
433. 78.KPPBC Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kotawaringin Kumai (PL) 1. Muara Sungai Arut Pangkalan Bun Pabean Kotawaringin Barat (PL) C Barat 2. Kabupaten Sukamara 2. Kuala Jelai (PL)
434. 3.Kabupaten Lamandau 3. Iskandar (PU)
435. 4.Pangkalan Bun (PL)
436. 79.KPPBC Madya Kota 1. Kabupaten Pulang Pisau Kuala Kapuas (PL) 1. Bahaur (PL) Palangkaraya Pabean Palangkaraya 2. Kabupaten Kapuas 2. Cilik Riwut (PU) C 3. Kabupaten Barito Selatan 3. Pulang Pisau (PL)
437. 4.Kabupaten Barito Timur
438. 5.Kabupaten Barito Utara
439. 6.Kabupaten Murung Raya
440. 7.Kabupaten Gunung Mas
441. 8.Kota Palangkaraya
442. 80.KPPBC Madya Kota 1. Kota Banjarmasin Kantor Pos Lalu 1. Samsudin Noor (PU) Banjarmasin Pabean Banjarmasin 2. Kabupaten Barito Kuala Bea Banjarbaru 2. Warukin (PU) B 3. Kabupaten Tapin 3. Banjarmasin (PL)
443. 4.J orong (PL) ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
444. 4.Kabupaten Hulu Sungai 5. Asam-asam/Kintap Selatan (PL)
445. 5.Kabupaten Hulu Sungai 6. Terminal Apung Tengah IMPT
446. 6.Kabupaten Hulu Sungai Utara
447. 7.Kabupaten Tabalong
448. 8.Kabupaten Balangan
449. 9.Kabupaten Banjar
450. 10.Kota Banjarbaru
451. 11.Kabupaten Tanah Laut
452. 81.KPPBC Kotabaru Madya Kabupaten 1. Kabupaten Kotabaru Satui (PL) Pabean Kotabaru 2. Kabupaten Tanah Bumbu C KANTOR WILAYAH DJBC {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai KALIMANTAN
453. 82.KPPBC Madya Kota Balikpapan 1. Kota Balikpapan 1. Tanah Grogot 1. Sultan Aji Balikpapan Pabean 2. Kabupaten Penajam Paser (PL) Muhammad B Utara 2. Senipah (PL) Sulaiman (PU)
454. 3.Kabupaten Paser 3. Kantor Pos Lalu 2. Semayang (PL)
455. 4.Kabupaten Kutai Bea Balikpapan 3. Terminal Peti Kemas Kartanegara pada Kariangau (PL} Kecamatan Samboja 4. Balikpapan Coal Terminal (PLK}
456. 5.Terminal Lawe-Lawe (PLK}
457. 6.Kampung Baru (PLK}
458. 7.Petrosea Offshore Supply Base (PLK}
459. 8.Penajam Banua Taka (PLK} -&- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
460. 9.Intipratama (PLK)
461. 10.Dermaga Kencana Indonesia (PLK)
462. 11.Kutai Chip Mill (PLK)
463. 12.Senipah (PLK)
464. 13.Teluk Waru
465. 14.Teluk Adang
466. 83.KPPBC Madya Kota Samarinda 1. Kota Samarinda Tanjung Santan 1. Handil (PL) Samarinda Pabean 2. Kabupaten Kutai 2. Muara Sanga-sanga B Kartanegara kecuali (PL) Kecamatan Samboja 3. Muara Badak (PL)
467. 3.Kabupaten Kutai Barat 4. Tenggarong (PL)
468. 4.Kabupaten Mahakam Ulu 5. Temindung (PU)
469. 6.Samarinda (PL)
470. 7.Palaran (PL)
471. 8.Sungai Siring (PU) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
472. 9.Tanjung Batu (PL)
473. 84.KPPBC Bontang Madya Kota Bontang Kota Bontang 1. Lhoktuan (PL) Pabean 2. Bontang (PL) C 3. Nyerangkat Sekambing (PL)
474. 85.KPPBC Sangatta Madya Kabupaten Kabupaten Kutai Timur 1. Sangkurilang (PL) Pabean Kutai Timur 2. Tanjung Bara C Sangatta (PL)
475. 3.Sangatta Lama (PL)
476. 4.Sangatta Baru (PL)
477. 5.Maloy Batuta Trans Kaliman tan (PL)
478. 86.KPPBC Tarakan Madya Kota Tarakan 1. Kota Tarakan 1. Bunyu (PL) 1. Bunyu (PL) Pabean 2. Kabupaten Bulungan 2. Tanjung Redep 2. Tanjung Selor (PL) B 3. Kabupaten Malinau 3. Juwata (PU)
479. 4.Kabupaten Tana Tidung 4. Tanjung Redep (PU)
480. 5.Malundung (PL) ir www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
481. 5.Kabupaten Berau, Provinsi 6. Long Nawang Kalimantan Timur 7. Malinau
482. 87.KPPBC Madya Kabupaten Kabupaten Nunukan SungaiPancang 1. Tunontaka (PL) Nunukan Pabean Nunukan (PL) 2. Liem Hie Djung (PL) C 3. Sungai Nyamuk (PL)
483. 4.Lalo Salo (PL)
484. 5.Aji Kuning (PL)
485. 6.Long Bawan KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN
486. 88.KPPBC Madya Kota Makassar 1. Kota Makassar 1. Bantaeng/Pulau 1. Ban taeng (PL) Makassar Pabean 2. Kabupaten Maros Selayar (PL) 2. Bulukumba (PL) B 3. Kabupaten Pangkajene dan 2. Biringkassi (PL) 3. Paotere (PL) Kepulauan 4. Sukarno I (PL) {- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
487. 4.Kabupaten Gowa 3. Kantor Pos Lalu 5. Sukarno II (PL)
488. 5.Kabupaten Takalar Bea Makassar 6. Hatta I (PL)
489. 6.Kabupaten Jeneponto 4. Bajoe 7. Hatta II (PL)
490. 7.Kabupaten Bantaeng 8. Hasannudin (PU)
491. 8.Kabupaten Bulukumba 9. Bajoe (PL)
492. 9.Kabupaten Kepulauan 10. Arasoe Selayar 11. Sinjai
493. 10.Kabupaten Bone 12. Uloe (PL)
494. 11.Kabupaten Sinjai 13. Pattiro
495. 89.KPPBC Parepare Madya Kota Parepare 1. Kota Parepare Mamuju 1. Watansoppeng Pabean 2. Kabupaten Barru 2. Mamuju (PL) C 3. Kabupaten Pinrang 3. Barru (PL)
496. 4.Kabupaten Enrekang 4. Parepare
497. 5.Kabupaten Sidenreng 5. Siwa (PL) Rappang
498. 6.Kabupaten Wajo
499. 7.Kabupaten Soppeng {-www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
500. 8.Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
501. 9.Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
502. 10.Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
503. 11.Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
504. 12.Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
505. 90.KPPBC Malili Madya Kabu paten 1. Kabupaten Luwu Timur Palopo 1. Balantang (PL) Pabean Luwu Timur 2. Kabupaten Luwu Utara 2. Soroako (PU) C 3. Kota Palopo 3. Mangkasa Point
506. 4.Kabupaten Luwu
507. 5.Kabupaten Tana Toraja ~www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
508. 6.Kabupaten Toraja Utara
509. 91.KPPBC Kendari Madya Kota Kendari 1. Kota Kendari 1. Baubau (PL) 1. Wawoni (PL) Pabean 2. Kabupaten Konawe Utara 2. Pomalaa 2. Lasolo (PL) C 3. Kabupaten Konawe 3. Wanci (PL)
510. 4.Kabupaten Konawe 4. Raha (PL) Kepulauan 5. Sikeli (PL)
511. 5.Kabupaten Konawe 6. Banabuni (PL) Selatan 7. Wolter Mongonsidi
512. 6.Kabupaten Muna (PU)
513. 7.Kabupaten Muna Barat 8. Kendari (PL)
514. 8.Kabupaten Buton Utara 9. Ereke (PL)
515. 9.Kabupaten Buton Tengah 10. Kolaka (PL)
516. 10.Kabupaten Buton 11. Pomalaa (PL)
517. 11.Kabupaten Buton 12. Boepinang Selatan
518. 12.Kota Baubau
519. 13.Kabupaten Wakatobi ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
520. 14.Kabupaten Kolaka
521. 15.Kabupaten Kolaka Timur
522. 16.Kabupaten Kolaka Utara
523. 17.Kabupaten Bombana KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI
524. 92.KPPBC Madya Kota Palu 1. Kota Palu Tolitoli (PL) 1. Sabang (PL) Pantoloan Pabean 2. Kabupaten Donggala 2. Parigi (PL) C 3. Kabupaten Parigi Moutong 3. Ogotua (PL)
525. 4.Kabupaten Tolitoli 4. Leok
526. 5.Kabupaten Buol 5. Pantoloan (PL)
527. 6.Kabupaten Sigi 6. Pasang Kayu (PL)
528. 7.Kabupaten Mamuju Utara, 7. Donggala Provinsi Sulawesi Barat 11 www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
529. 93.KPPBC Morowali Madya Kabupaten 1. Kabupaten Morowali 1. Kasiguncu (PU) Pabean Morowali 2. Kabupaten Morowali Utara 2. Moahino/Bohumbelu C 3. Kabupaten Poso (PL)
530. 3.Poso (PL)
531. 4.Kolonedale (PL)
532. 94.KPPBC Luwuk Madya Kabupaten 1. Kabupaten Banggai 1. Pagimana (PL) Pabean Banggai 2. Kabupaten Banggai 2. Banggai (PL) C Kepulauan 3. Toili (PL)
533. 3.Kabupaten Banggai Laut 4. Bunta (PL)
534. 4.Kabupaten Tojo Una-una 5. Bubung (PU)
535. 6.Luwuk (PL)
536. 7.Wakai
537. 8.Batui
538. 9.Ampana (PL)
539. 95.KPPBC Bitung Madya Kota Bitung 1. Kota Bitung 1. Kema (PL) Pabean 2. Kabupaten Minahasa 2. Belang (PL) C Utara pada Kecamatan 3. Kotabunan (PL) + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Likupang Barat, 4. Likupang (PL) Kecamatan Likupang 5. Bitung (PL) Selatan, Kecamatan 6. Ratatotok Likupang Timur, Kecamatan Dimembe, Kecamatan Airmadidi, Kecamatan Kauditan dan Kecamatan Kema
540. 3.Kabupaten Minahasa pada Kecamatan Kombi, Kecamatan Lembean Timur, Kecamatan Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan Remboken, Kecamatan Langowan Barat, Kecamatan Langowan Selatan, + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Kecamatan Langowan Timur, Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tompaso, Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Timur dan Kecamatan Eris
541. 4.Kabupaten Minahasa Tenggara
542. 5.Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
543. 6.Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
544. 96.KPPBC Manado Madya Kota Manado 1. Kota Manado 1. Labuhan Uki 1. Inobonto (PL) Pabean 2. Kabupaten Minahasa (PL) 2. Tagulandang (PL) C Utara pada Kecamatan 2. Tahuna (PL) 3. Manado (PL)
545. 3.Hulu Siau (PL) 4. Sam Ratulangi (PU) ~ www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai Wori, Kecamatan Talawaan 4. Marore (PL) 5. Molibagu (PL) dan Kecamatan Kalawat 5. Miangas (PL) 6. Petta (PL)
546. 3.Kabupaten Minahasa pada 6. Amurang (PL) Kecamatan Tombariri, 7. Lirung (PL) Kecamatan Pineleng, 8. Kantor Pos Lalu Kecamatan Tombulu, Bea Manado Kecamatan Sander, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat dan Kecamatan Kawangkoan Utara
547. 4.Kota Tomohon
548. 5.Kota Kotamobagu + www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
549. 6.Kabupaten Bolaang Mongondow
550. 7.Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
551. 8.Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
552. 9.Kabupaten Kepulauan Sangihe
553. 10.Kabupaten Kepulauan Talaud
554. 11.Kabupaten Minahasa Selatan
555. 97.KPPBC Madya Kota Gorontalo 1. Kota Gorontalo 1. Kwandang (PL) Gorontalo Pabean 2. Kabupaten Bone Bolango 2. Paguat (PL) C 3. Kabupaten Gorontalo 3. Popayato (PL)
556. 4.Kabupaten Gorontalo 4. Jalaluddin (PU) Utara 5. Gorontalo (PL) 4rwww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
557. 5.Kabupaten Boalemo 6. Anggrek (PL)
558. 6.Kabupaten Pohuwato KANTOR WILAYAH DJBC MALUKU
559. 98.KPPBCAmbon Madya KotaAmbon 1. Kota Ambon 1. Pattimura (PU) 1. Banda (PL) Pabean 2. Kabupaten Maluku Tengah 2. Kantor Pos Lalu 2. Namlea (PL) C 3. Kabupaten Buru BeaAmbon 3. Geser (PL)
560. 4.Kabupaten Buru Selatan 4. Wainibe/Pulau Buru
561. 5.Kabupaten Seram Bagian (PL) Timur 5. Tulehu (PL)
562. 6.Kabupaten Seram Bagian 6. Opin/Pasahari (PL) Barat 7. Ambon (PL)
563. 99.KPPBC Tual Madya Kota Tual 1. Kota Tual Dobo 1. Benjina/Pulau Kei Pabean 2. Kabupaten Kepulauan Aru (PL) C 3. Kabupaten Maluku 2. Saumlaki (PL) Tenggara 3. Ngadi twww.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
564. 4.Kabupaten Maluku 4. Elat Tenggara Barat 5. Larat
565. 5.Kabupaten Maluku Barat 6. Wonreli/Kisar Daya kecuali Pulau Wetar 7. D. Dumatubun Langgur (PU)
566. 8.Serwaru
567. 9.Karel Satsuit Tubun (PU)
568. 10.Tual (PL) 100 KPPBC Ternate Madya Kota Ternate 1. Kota Ternate 1. Pulau Gebe (PL) 1. Labuha (PL) Pabean 2. Kota Tidore Kepulauan 2. Galela/Tobelo 2. Babullah (PU) C 3. Kabupaten Halmahera (PL) 3. Bastiong (PL) Barat 3. Pulau Mangole 4. Tanjung Barnabas
569. 4.Kabupaten Halmahera (PL) (PL) Utara 4. Kantor Pos Lalu 5. Ternate (PL)
570. 5.Kabupaten Pulau Morotai Bea Ternate 6. Sanana (PL) -b-www.jdih.kemenkeu.go.id 96 - Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kan tor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
571. 6.Kabupaten Halmahera Timur
572. 7.Kabupaten Halmahera Tengah
573. 8.Kabupaten Halmahera Selatan
574. 9.Kabupaten Kepulauan Sula
575. 10.Kabupaten Pulau Taliabu KANTOR WILAYAH DJBC KHUSUS PAPUA 101 KPPBC Sarong Madya Kota Sarong 1. Kota Sarong 1. Teluk Kasim (PL) 1. Domine Edward Pabean 2. Kabupaten Sarong 2. Kantor Pos Lalu Osok (DEO) Sarong C 3. Kabupaten Sarong Selatan Bea Sarong (PU)
576. 4.Kabupaten Raja Ampat 2. Arar (PL)
577. 5.Kabupaten Maybrat 3. Sarong (PL) fr www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
578. 6.Kabupaten Tambrauw 4. Pelabuhan Khusus Perikanan Sorong (PL)
579. 5.Pelabuhan Khusus Perikanan Klalin (PL)
580. 6.Pelabuhan Waisai (PL) 102 KPPBC Madya Kabu paten 1. Kabupaten Manokwari 1. Rendani (PU) Manokwari Pabean Manokwari 2. Kabupaten Manokwari 2. Manokwari (PL) C Selatan
581. 3.Kabupaten Teluk Wondama
582. 4.Kabupaten Pegunungan Arfak 103 KPPBC Fakfak Madya Kabupaten 1. Kabupaten Teluk Bintuni 1. Teluk Bintuni 1. Bintuni (PL) Pabean Fakfak 2. Kabupaten Fakfak 2. Kaimana 2. LNG Tangguh C 3. Kabupaten Kaimana 3. Wimro -'- www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
583. 4.Kokas (PL)
584. 5.Fakfak (PU)
585. 6.Fakfak (PL)
586. 7.Pulau Adi (PL)
587. 8.Teluk Etna
588. 9.Kaimana (PL)
589. 10.Utarom Kaimana (PU)
590. 11.Lobo (PL)
591. 12.Pelabuhan Khusus Arawala (PL) 104 KPPBC Madya Kota Jayapura 1. Kota Jayapura 1. Sentani (PU) 1. Sarmi (PL) Jayapura Pabean 2. Kabupaten Jayapura 2. Skouw (LBD) 2. Kiwirok C 3. Kabupaten Jayawijaya 3. Kantor Pos Lalu 3. Senggi (PL)
592. 4.Kabupaten Sarmi Bea Jayapura 4. Waris
593. 5.Kabupaten Pegunungan 4. Hamadi (PL) 5. Wembi (PL) Bintang 6. Demta (PL) -fr www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
594. 6.Kabupaten Keerom 7. Wamena
595. 7.Kabupaten Mamberamo 8. Jayapura (PL) Raya 9. Batom
596. 8.Kabupaten Mamberamo 10. Arso Timur Tengah
597. 9.Kabupaten Nduga
598. 10.Kabupaten Lanny Jaya
599. 11.Kabupaten Tolikara
600. 12.Kabupaten Yahukimo
601. 13.Kabupaten Yalimo 105 KPPBC Timika Madya Kabu paten 1. Kabupaten Mimika 1. Amamapare (PL) 1. Corgodock Pabean Mimika 2. Kabupaten Deiyai 2. Kuala 2. Tembagapura C Kencana/Kota 3. Timika (PU) Baru
602. 3.Pomako I .{,, www.jdih.kemenkeu.go.id Wilayah Kerja Nama Kantor Kantor Bantu No. Tipe Lokasi Kantor Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Bea dan Cukai Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai 106 KPPBC Biak Madya Kabupaten Biak 1. Kabupaten Biak Numfor 1. Kantor Pos Lalu 1. Serui (PL) Pabean Numfor 2. Kabupaten Kepulauan Bea Biak 2. Dawai (PL) C Yapen 2. Nabire 3. Biak (PL)
603. 3.Kabupaten Waropen 4. Waren
604. 4.Kabupaten Supiori 5. Frans Kaisiepo (PU)
605. 5.Kabupaten Nabire 6. Enarotali
606. 6.Kabupaten Paniai
607. 7.Kabupaten Intan Jaya
608. 8.Kabupaten Dogiyai
609. 9.Kabupaten Puncak
610. 10.Kabupaten Puncak Jaya 107 KPPBC Merauke Madya Kabupaten 1. Kabupaten Merauke 1. Sota (LBD) 1. Asiki Pabean Merauke 2. Kabupaten Boven Digul 2. Yetetkeun 2. Bupul (LBD) C 3. Kabupaten Asmat 3. Mindiptana (LBD)
611. 4.Kabupaten Mappi 4. Agats (PL)
612. 5.Bade (PL)
613. 6.Mopah (PU) i www.jdih.kemenkeu.go.id Nama Kantor No. Tipe Lokasi Kantor Bea dan Cukai 3KPU 104 KPPBC Wilayah Kerja Kantor Bantu Daerah Administrasi Pos Pengawasan Bea Pelayanan Bea dan Pemerintahan dan Cukai Cukai
614. 7.Merauke (PL)
615. 8.Wanam (PL) 161 KANTOR 648 POS PENGAWASAN BANTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ~ SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.01/2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BAGAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAJ SEKSI PEMERIKSAAN SEKSI KEBERATAN DAN BANDING SEKSI PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN DATA SEKSI BANTUAN HUKUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ BIDANG FASILITAS KEPABEANAN DAN CUKAI SEKSI PERIJINAN DAN FASILITAS (3) BIMBINGAN KEPATUI-IAN DAN 1-IUBUNGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BIDANG PENlNDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI INTELIJEN SEKSI PENINDAKAN (2) SEKSI NARKOTIKA DAN BARANG LARANGAN PENYIDIKAN DAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEUANGAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNJS BIDANG PENJNDAKAN DAN PENYIDJKAN SEKSJ INTELIJEN (2) SEKSI PENINDAKAN (3) SEKSI PENYIDIKAN (2) BIDANG KEBERATAN SEKSJ KEBERATAN DAN BANDING

(3)SEKSI BANTUAN HUKUM BIDANG KEPATUHANJNTERNAL SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI i www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN SEKSI PENERIMAAN DAN PENGEMBALIAN SEKSI PENAGIHAN DAN KEBERATAN SEKSI ADMINISTRASI MANIFES BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAJ TIPEB BAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN KEUANGAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNIS BIDANG PELAYANAN DAN FASILITAS PABEAN DAN CUKAJ (2) SEKSI PABEAN DAN CUKAJ (3) SEKSI FASILITAS PABEAN DAN CUKAJ BIDANG BIMBINGAN KEPATUHAN DAN LAY ANAN INFORMASI SEKSI BIMBINGAN KEPATUHAN SEKSI LAYANAN INFORMASI BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI INTELIJEN (2) SEKSI PENINDAKAN SEKSI PENYIDIKAN BIDANG KEPATUHANINTERNAL SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TU GAS ADMINISTRASI -b- www.jdih.kemenkeu.go.id BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KEBERATAN SEKSI PENERIMAAN DAN PENGEM BALIAN SEKSI PENAGIHAN SEKSI KEBERATAN BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAJ TIPEC BIDANG PELAYANAN DAN FASILITAS PABEAN DAN CUKAI (2) SEKSI PABEAN DAN CUKAJ (3) SEKSI FASILITAS PABEAN DAN CUKAJ (2) SEKSI ADMINISTRASI MANIFES SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI INTELIJEN (2) SEKSI PATROL! DAN OPERAS! (2) SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PENINDAKAN SEKSI SARANA OPERAS! BAGIAN UMUM SUBBAGIAN SUBBAGIAN KEUANGAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL DAN LAY ANAN INFORMASI SEKSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN SEKSI KEPATUHANPELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN SEKSI KEPATUHANPELAKSANAAN TUGAS ADl'v!INISTRASI SEKSI BIMBINGAN KEPATUHAN SEKSI LAYANAN INFORMASI SUBBAGIAN DUKUNGAN TEKNIS 4- www.jdih.kemenkeu.go.id SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN SEKSI ADMINISTRASI MANIFES BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAJ TIPE MADYA PABEAN SEKSI SUBBAGIAN UMUM SEKSI PERBENDAHARAAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI (9) SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI SEKSI KEPATUHANINTERNAL SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN -b- www.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI lNTELIJEN DAN PENlNDAKAN I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI SUBBAGIAN UMUM SEKSI I SEKSI SEKSI PENYIDIKAN DAN BARANG HASIL PERBENDAHARAAN PELAYANAN KEPABEANAN DAN PENYULUHAN DAN LAYANAN PENINDAKAN CUKAI (2) INFORMASI I I I I I I I I I I ,-- KELOMPOK - ,-- - JABATAN FUNGSIONAL - - I I I I I I I I I I I SEKSI KEPATUHANINTERNAL ~www.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A SUBBAGIAN UMUM SEKSI SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN I SEKSI PERBENDAHARAAN PENYULUHAN DAN LAYANAN CUKAI (10) INFORMASI KEPATUHANINTERNAL I I I I I I I I I I ,..._ KELOMPOK ,..._ ,..._ >-- >-- JABATAN FUNGSIONAL >-- I I I I I I I I I I I SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN www.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B SUBBAGIAN UMUM SEKSI SEKSI I SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN PENYULUHAN DAN LAYANAN PERBENDAHARAAN CUKAI (6) INFORMASI KEPATUHANINTERNAL I I I I I I I I I I - KELOMPOK - - - JABATAN FUNGSIONAL - - I I I I I I I I I I I SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN ADMINISTRASI DOKUMEN iwww.jdih.kemenkeu.go.id I SEKSI BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C SUBBAGIAN UMUM SEKSI SEKSI PELAYANAN KEPABEA.NAN DAN CUKAI I SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PERBENDAHARAAN DAN DUKUNGAN TEKNIS PENYULUHAN - - - I I I I I I I I I I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I I I I I I I I I I - >-- --- MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umu - u.b. rian www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.01/2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 137

Pasal 170

Pasal 199

Pasal 286

Pasal 290

Pasal 293

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 137

Pasal 170

Pasal 199

Pasal 286

Pasal 290

Pasal 293

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016