Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016
- Nomor
- 188/PMK.01/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 90
Menetapkan
1 . Undang-Undang Nomor 3 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 16) ; ' 2 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 15 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 8) ; 3 . Peraturan Presiden Nomor 2 8 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 1 ) ; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 3 4 / PMK. 0 1 /20 1 5 tentang Organisasi d an Tata Kerj a Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indone sia Tahun 20 15 Nomor 1 926) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA I NSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI .
BAB I
( 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal yang betad a di bawah dan bertanggung j awab langsung kepad a Direktur Jenderal Bea dan Cukai .
Kantor Wilayah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 ayat ( 1) mempunyai tugas melak sanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelak sanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan .
Dalam melak sanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 2 , Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi : a . pengendalian dan evaluasi atas pelak sanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; b . pemberian bimbingan teknis , pengaw asan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah; c . pengendalian , evaluasi, penJ man dan pemberia:n fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
e . pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelak sanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
www.jdih.kemenkeu.go.id
L perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai; J . pengoordinasian dan pelak sanaan pengolahan data, penyaJ ian informasi, dan laporan di bidang k epabeanan dan cukai; k . pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senj ata api Kantor Wilayah ;
Kantor Wilayah terdiri dari : a . Kantor Wilayah; dan b . Kantor Wilayah Khusus . Bagian Kedua Susunan Organisasi Kantor Wilayah
Kantor Wilayah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas : a . B agian Umum; b . Bidang Kepabeanan dan Cukai; c . Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai; d . Bidang Penindakan dan Penyidikan ; e . Bidang Kepatuhan Internal; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
B agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan .
D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , B agian Umum menyelenggarakan fungsi : a . pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
dan d . pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan , dan keuangan .
B agian Umum terdiri atas :
b . Subbagian Rumah Tangga; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
B idang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan , melaksanaari penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyaj ian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan huki.J.m di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari seg1 hukum d alam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas d an fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum .
D alam dalam melaksanakan tugas Pasal 10, Bidang menyelenggarakan fungsi : se bagaimana dimaksud Kepabeanan dan Cukai
b . peny1apan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan la po ran penenmaan di bidang kepabeanan dan cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id c . penelitian ulang atas penetapan d i bidang kepabeanan clan cukai; d . penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan clan cukai, serta penyiapan administrasi urusan banding; e . pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang tim bul akibat pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f . pemberian asistensi dari seg1 hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum; clan
Pasal 1 2 Bidang Kepabeanan clan Cukai terdiri atas :
b . S eksi Keberatan clan Banding; c . Seksi Penerimaan clan Pengelolaan Data; clan d . S eksi B antuan Hukum . Pasal 1 3 ( 1 ) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, clan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang clan nilai pabean, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai .
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)