DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016

Nomor: 188/PMK.01/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

c.bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d an huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerj a Instansi Vertikal Direktorat Jend eral Bea dan Cukai; 1 . Undang-Undang Nomor 3 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 16) ; ' 2 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 15 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 8) ; 3 . Peraturan Presiden Nomor 2 8 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 1 ) ; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 3 4 / PMK. 0 1 /20 1 5 tentang Organisasi d an Tata Kerj a Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indone sia Tahun 20 15 Nomor 1 926) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA I NSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI .

BAB I

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI

Pasal 1

( 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan Instansi Vertikal yang betad a di bawah dan bertanggung j awab langsung kepad a Direktur Jenderal Bea dan Cukai .

(2)Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah .

Pasal 2

Kantor Wilayah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 ayat ( 1) mempunyai tugas melak sanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelak sanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

Dalam melak sanakan tugas sebagaimana dimak sud dalam Pasal 2 , Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi : a . pengendalian dan evaluasi atas pelak sanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai; b . pemberian bimbingan teknis , pengaw asan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah; c . pengendalian , evaluasi, penJ man dan pemberia:n fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

d.penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai; e . pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelak sanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
f.pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelij en di bidang kepabeanan dan cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
g.pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelak sanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan , penindak an , dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
h.pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; L perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai; J . pengoordinasian dan pelak sanaan pengolahan data, penyaJ ian informasi, dan laporan di bidang k epabeanan dan cukai; k . pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senj ata api Kantor Wilayah ;
1. 1.pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerj a; dan m . pelak sanaan administrasi Kantor Wilayah .

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri dari : a . Kantor Wilayah; dan b . Kantor Wilayah Khusus .

Pasal 5

Kantor Wilayah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas : a . B agian Umum; b . Bidang Kepabeanan dan Cukai; c . Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai; d . Bidang Penindakan dan Penyidikan ; e . Bidang Kepatuhan Internal; dan

f.Kelompok Jabatan Fungsional . www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

B agian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan .

Pasal 7

D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , B agian Umum menyelenggarakan fungsi : a . pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

b.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan;
c.pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan ; dan d . pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan , dan keuangan .

Pasal 8

B agian Umum terdiri atas :

a.Subbagian Kepegawaian; b . Subbagian Rumah Tangga; dan
c.Subbagian Tata Usaha dan Keuangan .

Pasal 9

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan . www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Subbagian Rum ah Tangga mempunya1 tu gas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan , d an kesej ahteraan pegawai .
(3)Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan , kearsipan , keuangan , dan anggaran .

Pasal 10

B idang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan , melaksanaari penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyaj ian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan huki.J.m di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari seg1 hukum d alam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas d an fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum .

Pasal 11

D alam dalam melaksanakan tugas Pasal 10, Bidang menyelenggarakan fungsi : se bagaimana dimaksud Kepabeanan dan Cukai

a.pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian , dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean ; b . peny1apan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan la po ran penenmaan di bidang kepabeanan dan cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id c . penelitian ulang atas penetapan d i bidang kepabeanan clan cukai; d . penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan clan cukai, serta penyiapan administrasi urusan banding; e . pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang tim bul akibat pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f . pemberian asistensi dari seg1 hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum; clan
g.peny1apan bahan koordinasi clan pelaksanaan pengelolaan data, penyaj ian informasi, clan laporan di bidang kepabeanan dan cukai . Pasal 1 2 Bidang Kepabeanan clan Cukai terdiri atas :
a.Seksi Pemeriksaan; b . S eksi Keberatan clan Banding; c . Seksi Penerimaan clan Pengelolaan Data; clan d . S eksi B antuan Hukum . Pasal 1 3 ( 1 ) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, clan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang clan nilai pabean, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai .

(2)Seksi Keberatan clan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusan banding.
(3)Seksi Penerimaan clan Pengelolaan D ata mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan clan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, clan www.jdih.kemenkeu.go.id pungutan negara lainnya di bidang kepabeanan dan cukai, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, penyaj ian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai .
(4)Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemberian asistensi dari segi hukum dalam penyusunan penetapan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum .

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

c.bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a d an huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerj a Instansi Vertikal Direktorat Jend eral Bea dan Cukai; 1 . Undang-Undang Nomor 3 9 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 16) ; ' 2 . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 20 15 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 8) ; 3 . Peraturan Presiden Nomor 2 8 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 1 ) ; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 3 4 / PMK. 0 1 /20 1 5 tentang Organisasi d an Tata Kerj a Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indone sia Tahun 20 15 Nomor 1 926) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG ORGANI SASI DAN TATA KERJA I NSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI .

BAB I

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI

Pasal 1

(2)Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah .

Pasal 2

Pasal 3

d.penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai; e . pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelak sanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
f.pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelij en di bidang kepabeanan dan cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id
g.pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelak sanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan , penindak an , dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
h.pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; L perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai; J . pengoordinasian dan pelak sanaan pengolahan data, penyaJ ian informasi, dan laporan di bidang k epabeanan dan cukai; k . pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senj ata api Kantor Wilayah ;
1. 1.pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerj a; dan m . pelak sanaan administrasi Kantor Wilayah .

Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri dari : a . Kantor Wilayah; dan b . Kantor Wilayah Khusus .

Pasal 5

f.Kelompok Jabatan Fungsional . www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Pasal 7

D alam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , B agian Umum menyelenggarakan fungsi : a . pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

b.pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya se suai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan;
c.pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan ; dan d . pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan , dan keuangan .

Pasal 8

B agian Umum terdiri atas :

a.Subbagian Kepegawaian; b . Subbagian Rumah Tangga; dan
c.Subbagian Tata Usaha dan Keuangan .

Pasal 9

(1)Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, serta memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan j abatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas j abatan fungsional yang bersangkutan . www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Subbagian Rum ah Tangga mempunya1 tu gas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan , d an kesej ahteraan pegawai .
(3)Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan , kearsipan , keuangan , dan anggaran .

Pasal 10

Pasal 11

D alam dalam melaksanakan tugas Pasal 10, Bidang menyelenggarakan fungsi : se bagaimana dimaksud Kepabeanan dan Cukai

a.pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian , dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean ; b . peny1apan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan la po ran penenmaan di bidang kepabeanan dan cukai; www.jdih.kemenkeu.go.id c . penelitian ulang atas penetapan d i bidang kepabeanan clan cukai; d . penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan clan cukai, serta penyiapan administrasi urusan banding; e . pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang tim bul akibat pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; f . pemberian asistensi dari seg1 hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas clan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum; clan
g.peny1apan bahan koordinasi clan pelaksanaan pengelolaan data, penyaj ian informasi, clan laporan di bidang kepabeanan dan cukai . Pasal 1 2 Bidang Kepabeanan clan Cukai terdiri atas :
a.Seksi Pemeriksaan; b . S eksi Keberatan clan Banding; c . Seksi Penerimaan clan Pengelolaan Data; clan d . S eksi B antuan Hukum . Pasal 1 3 ( 1 ) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, clan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang clan nilai pabean, serta melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai .

(2)Seksi Keberatan clan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkan administrasi urusan banding.
(3)Seksi Penerimaan clan Pengelolaan D ata mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan clan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, clan www.jdih.kemenkeu.go.id pungutan negara lainnya di bidang kepabeanan dan cukai, serta menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, penyaj ian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai .
(4)Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemberian asistensi dari segi hukum dalam penyusunan penetapan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum .

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.01/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.01/2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL B EA DAN CUKAI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.01/2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2018