DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2016

Nomor: 186/PMK.07/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
b.bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 /PMK.07/2016 ;/ Menetapkan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; ·

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
2.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), clan ayat (6) Pasal 3 diubah clan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan per subbidang secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tahap I, setelah Kepala Daerah penenma Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:
  1. 1.Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  3. 3.Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang/subbidang yang sama sampai dengan Triwulan II untuk Tahun Anggaran 2016 dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. b.Tahap II, setelah Kepala Daerah penenma Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. c.Tahap III, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2016 berakhir.
(3)Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
2. b.Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
3. c.Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi.
(4)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dengan ketentuan realisasi penyerapan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik masing-masing tahap paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(5)Dihapus.
(6)Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada ayat (2), maka penyaluran Tahap I, Tahap II, dan/atau Tahap III Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik tidak dilaksanakan.

2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal SA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa15A

(1)Sebagian atau seluruh Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama.
(2)Daerah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan I dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada:
  1. 1.triwulan II disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  2. 2.triwulan III disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi setelah kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan II dengan penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. b.Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan II dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada:
  1. 1.triwulan III disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  2. 2.triwulan IV disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi setelah kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan III dengan penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
3. c.Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan III dengan penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh II persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada triwulan IV disalurkan sebesar 100% (seratus persen) dari pagu alokasi.
(4)Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan dana yang telah disalurkan pada triwulan sebelumnya.
(5)Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(6)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama sampai dengan target output kegiatan tercapai.

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Dalam hal output kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA belum tercapai, maka sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah' dapat dianggarkan kembali dan digunakan pada tahun anggaran 2017 dalam rangka pencapaian output kegiatan.
(2)Penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal output kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan tidak tercapai pada Tahun Anggaran 2017, maka s1sa Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan diperhitungkan sebagai pengurang alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2019.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Daerah wajib menyampaikan:

a.laporan triwulanan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang melanjutkan laporan triwulan terakhir pada Tahun Anggaran 2015;
b.laporan tahunan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Tahun Anggaran 2015; dan
c.laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan triwulan terakhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA, paling lambat bulan Maret Tahun 2017. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. // Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1843 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ementerian YUWONO I( 1997031001

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
b.bahwa dalam rangka efektifitas penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan Tahun Anggaran 2016, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
2.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07/2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2), clan ayat (6) Pasal 3 diubah clan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan per subbidang secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Tahap I, setelah Kepala Daerah penenma Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:
  1. 1.Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  3. 3.Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang/subbidang yang sama sampai dengan Triwulan II untuk Tahun Anggaran 2016 dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. b.Tahap II, setelah Kepala Daerah penenma Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. c.Tahap III, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2016 berakhir.
(3)Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
2. b.Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
3. c.Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi.
(4)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan dengan ketentuan realisasi penyerapan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik masing-masing tahap paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(5)Dihapus.
(6)Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada ayat (2), maka penyaluran Tahap I, Tahap II, dan/atau Tahap III Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik tidak dilaksanakan.

2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal SA sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa15A

(1)Sebagian atau seluruh Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama.
(2)Daerah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan I dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada:
  1. 1.triwulan II disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  2. 2.triwulan III disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi setelah kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan II dengan penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. b.Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan II dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada:
  1. 1.triwulan III disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
  2. 2.triwulan IV disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi setelah kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan III dengan penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
3. c.Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan III dengan penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh II persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada triwulan IV disalurkan sebesar 100% (seratus persen) dari pagu alokasi.
(4)Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan dana yang telah disalurkan pada triwulan sebelumnya.
(5)Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(6)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama sampai dengan target output kegiatan tercapai.

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Dalam hal output kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA belum tercapai, maka sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah' dapat dianggarkan kembali dan digunakan pada tahun anggaran 2017 dalam rangka pencapaian output kegiatan.
(2)Penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal output kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan tidak tercapai pada Tahun Anggaran 2017, maka s1sa Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan diperhitungkan sebagai pengurang alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2019.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kepala Daerah wajib menyampaikan:

a.laporan triwulanan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang melanjutkan laporan triwulan terakhir pada Tahun Anggaran 2015;
b.laporan tahunan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Tahun Anggaran 2015; dan
c.laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan triwulan terakhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal SA, paling lambat bulan Maret Tahun 2017. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. // Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1843 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ementerian YUWONO I( 1997031001

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7A

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7A

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020