DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azaz dan Tujuan; Subyek dan Obyek Zakat; Yang Berhak Menerima Zakat; Organisasi Pengelola Zakat; Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa zakat disamping merupakan salah satu rukun Islam yang bernilai Ibadah, zakat juga merupakan salah satu sumber dana yang potensial dapat diandalkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ekonomimasyarakat;
c.bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata diperlukan pengelolaan zakat secara baik, benar, dan profesional dan sesuai dengan syariat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan;
d.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya perlu dibentuk sebuah pengaturan hukum yang secara khusus mengatur pengelolaanzakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Konawe. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang -undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ten tang pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndobesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 38);
11.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 ten tang optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian /Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan AmilZakat Nasional;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
17.Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Ami!Zakat Nasional.
18.Peraturan Badan Ami}Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 ten tang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan badan Amil Zakat Kabupaterr/ Kota;
19.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi lzin Pembentukan lembaga Amil Zakat;
20.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
21.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
22.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;
23.Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota;
24.Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional;
25.Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupaterr/Kota;
26.Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Baznas Provinsi dan Pimpinan Baznas Kabupateny Kota;
27.Peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pernberian Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE DAN BUPATIKONAWE

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PENGELOAANZAKAT BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe
6.Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor kementerian Agama Kabupaten Konawe.
7.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjunya disingkat BAZNAS adalah Lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional,
8.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Konawe.
9.Amil BAZNAS Kabupaten adalah pegawai BAZNAS Kabupaten yang diangkat oleh Ketua BAZNAS Kabupaten sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
10.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
11.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat.
12.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoorcinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
13.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
14.Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui Amil zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik
15.Zakat Fitrah adalah Zakat Jiwa yang diwajibkan atas setiap diri Muslim yang hidup pada bulan Ramadhan
16.Muzaki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
17.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
18.Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat 1'9. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan Qomariayah kepemilikanharta yang wajib di keluarkan zakat
20.Kadar adalah besarnya perhitungan atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan
21.Zakat emas, perak dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul
22.Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul
23.Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul
24.Zakat Pertanian , Perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, Perkebunan dan hasil hutan pada saat pan en
25.Zakat Peternakan dan Perikanan adalah zakat yang dikenakan atas biantang temak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul
26.Zakat Pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul
27.Zakat Perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa
28.Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran
29.Zakat Rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan
30.Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
31.Surat ketetapan zakat (SKZ) adalah surat keputusan yang menentukan besarnyajumlah zakat yang terutang
32.Surat tanda setoran zakat (STSZ) adalah surat tanda bukti telah membayar zakat, Infaq dan sedekah;
33.Surat tagihan zakat (STZ)adalah surat untuk melakukan tagihan zakat
34.Nomor pokok wajib zakat (NPWZ)adalah sarana administrasi yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib zakat;
35.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya opereasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam
36.Setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau badan usaha

BAB II

ASAS DANTUJUAN Pasal 2 Penegelolaan zakat diselenggaran berdasarkan asas :

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

a.Meningkatkan efektifitas dan efisensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
b.Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
c.Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam prospek pelayanan zakat.
d.Meningkatkan optimalisasi dan obyektifitas peruntukan zakat di masyarakat. BABIII SUBYEKDANOBYEKZAKAT Pasal 4

(1)Subyek zakat adalah Muzaki perseorangan yang beragama Islam dan atau Badan / Perusahaan milik orang Islam.
(2)Subyek Zakat Maal adalah para Muzaki terdiri dari :
1. a.Perseorangan yang meliputi:
  1. 1.Pimpinan, Karyawan dan Karyawati
2. a.Pemerintah daerah dan Instansi Vertikallingkup Kabupaten Konawe
3. b.Bank Pemerintah/Swasta
4. c.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan Perusahaan Swasta, skala Kabupaten Konawe, dan
5. d.Yayasan/ Koperasi.
  1. 2.Pimpinan dan AnggotaDPRD
  2. 3.Jamaah calon Haji dan Umrah Kabupaten Konawe
  3. 4.Kalangan Profesional: Dokter, Pengacara, Notaris, Akuntan, Konsultan dan Profesi lainnya.
  4. 5.Nasabah bank.
6. b.Badan atau Perusahaan yang meliputi:
  1. 1.Perusahaan Pengadaan barang dan jasa;
  2. 2.Badan Usaha MilikDaerah (BUMD);dan
  3. 3.Perusahaan swasta.
(3)Subyek Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah :
1. a.Subyek zakat daerah adalah :
  1. 1.Orang Muslim yang berada atau berdomisili di daerah ;
  2. 2.Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di daerah.
2. b.Subyek zakat Iuar daerah adalah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan / atau tidak didirikan atau berkedudukan di daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah.

Pasal 5

(1)Wajib zakat adalah orang Islam atau Badan yang dimiliki oleh orang Islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, Nishab dan Qadar zakat untuk membayar zakat.
(2)Setiap wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di BAZNASatau UPZ dan atau di Bank.
(3)Tata Cara Pembayaran , penyetoran zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
(4)Kewajiban Muzaki membayar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.S .9.al03) : Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar , Maha mengetahui (surat At Taubah ayat 103).

Pasal 6

(1)Obyek zakat terdiri dari zakat Maal dan zakat fitrah.
(2)Zakat Maal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
1. a.Emas, perak dan Logam mulia lainnya.
2. b.Uang dan surat berharga lainnya.
3. c.Hasil perdagangan dan perniagaan.
4. d.Hasil pertanian, hasil perkebunan dan kehu tanan.
5. e.Hasil Pertambangan.
6. f.Hasil Peternakan dan perikanan.
7. g.Hasil Perindustrian.
8. h.Hasil Pendapatan dan jasa dan/ atau zakat Profesi; dan
9. i.Rikaz.
(3)Emas, Perak dan logam mulia lain yang dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri dari:
1. a.Emas murni.
2. b.Perhiasan yang tersimpan.
3. c.Prabotan rumah tangga yang terbuat dari emas.
4. d.Perak, platinum dan bentuk logam lainnya selain emas dan perak.
5. e.Batu permata ( Intan dan berlian). (~) Uang dan surat berharga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
6. a.Deposito;
7. b.Saham; dan
8. c.Giro dan tabungan lainnya yang sejenis.
(5)Hasil Perdagangan dan Perniagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
1. a.Perdagangan kebutuhan bahan pokok
2. b.Barang-barang hasil industri, hasil perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan;dan
3. c.Perdagangan hasil pertambangan termasuk bahan bangunan.
(6)Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d terdiri dari:
1. a.Padi.
2. b.Jagung.
3. c.Sagu.
4. d.Tanaman hasil perkebunan; dan
5. e.Kehutanan.
(7)Hasil Pertambangan sebagaimanan diamaksud pada ayat(2) huruf e terdiri dari:
1. a.Minyak.
2. b.Batu nikel.
3. c.Gas.
4. d.Emas dan Perak; dan
5. e.Sumber daya alam lainnya.
(8)Petemakan dan perikanan sebagiaman dimaksud pada ayat(2) huruf f terdiri dari : a.Sapi.
1. b.Kerbau.
2. c.Kambing.
3. d.Unggas dan burung pemeliharaan; dan .
4. e.Perikanan air tawar, tambak udang, kepiting, tambak ikan dan kolam ikan produktif.
(9)Hasil Prindustrian sebagimana dimaksud pada ayat(2) huruf g terdiri dari :
1. a.Perminyakan.
2. b.Hasil Industri runah tangga; dan
3. c.Hasil industri manufaktur lainnya.
(10)Pendapatan dan jasa individu atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
1. a.Individu atau perorangan; dan
2. b.Badan atau perusahaan.
(11)Pendapatan dan jasa lndividu atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10)huruf a meliputi:
1. a.Pendapatan tetap yang berupa gaji ASN dan Non ASN pada perangkar Daerah dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten Konawe
2. b.Pendapatan tetap yang berupa gaji pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dan perusahaan swasta
3. c.Pendapatan tetap yang berupa tunjangan kinerja daerah atau remunerasi, insentif dan sejenisnya serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan
4. d.Pendapatan tidak tetap atau insentif yang berasal dari honor nara sumber, penceramah, tutor dan sejenisnya yang dananya bersumber dari APBN,APBDdan BUMD;dan
5. e.Pendapatan dari profesi Dokter, Pengacara, Notaris, Akuntan, Konsultan dan profesi sejenis lainnya.
(12)Zakat pendapatan Badan atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(10)huruf b yang dikenakan dari keuntungan pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN,APBDdan BUMD.
(13)Zakat pendapatan badan atau perusahaan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (12) pengenaannya didasarkan atas laporan keuangan (neraca) tahunan.
(14)Zakat Rikaz tidak disyaratkan adanya nishab.
(15)Syarat, ketentuan, dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagairoana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.
(16)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, ketentuan, dan tata cara perhitungan zakat Maal dan zakat fitra sebagaimana dimaksud pasal6 diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(I) Zakat Fitrah dapat berupa beras atau dapat diganti dengan uang senilai dengan harga beras sebesar 2,5 kg ( dua koma lima kilogram).

(2)Pengeluaran zakat fitrah dapat dilaksanakan mulai dari awal bulan Ramadhan dan paling lambat pagi hari sebelum shalat idul Fitri.
(3)Zakat fitrah dibagikan utamanya untuk fakir miskin.
(4)Pembagian zakat fitrah untuk Asnab yang lain dapat dilakukan jika kebutuhan untuk Fakir Miskin sudah terpenuhi.
(5)Penyaluran pembagian zakat fitrah paling lambat malam Takbiran Idul Fitri sudah diterima oleh yang berhak menerimanya.
(6)Subyek zakat fitrah adalah setiap orang yang beragama Islam yang masih hidup dan /atau lahir pada bulan Ramadhan. BABIV YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT (MUSTAHIK) Pasal 8
(1)Mustahik terdiri dari :
1. a.Fakir adalah seorang muslim yang penghasilannya tidak cukup untuk rnemenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang minimal sekalipun;
2. b.Miskin adalah seorang muslim yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada tarafyang minimal;
3. c.Amil adalah setiap orang yang beragama Islam yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengelola zakat baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam bentuk lembaga danjatau organisasi;
4. d.Mualaf adalah seseorang yang baru masuk agama Islam;
5. e.Riqab j hamba sahaya adalah seorang budak baik laki-laki maupun perempuan yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan cara tebusan danj atau membayarnya dengan sejumlah harta tertentu;
6. f.Gharim adalah seseorang yang beragama Islam yang dalam kehidupannya terlilit utang dan tidak memilikikemampuan untuk membayarnya;
7. g.Fisabilillah adalah seorang muslim yang berjuang menegakkan mempertahankan dan mendakwahkan Islam;
8. h.Ibnu Sabil adalah seseorang yang beragama Islam yang melakukan perjalanan dengan tujuan kebaikan yang dalam perjalanannya mengalami kehabisan bekal.
(2)Ketentuan Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an (Q.S.9.a.60): Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, Amilzakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya , untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui , Maha Bijaksana ( surat At-Taubah ayat 60). BABV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT Umum Pasal 9
(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)BAZNAS Kabupaten sebagimana dimaksud Ayat (1) dibentuk oleh Menteri atau Pajabat yang ditunjuk atas usul Bupati setelah mendapatkan pertim bangan BAZNAS
(3)Oalam hal Bupati tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Kabupaten, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Pargaraf Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi BAZNASKabupaten terdiri atas :

a.Ketua
b.Wakil ketua
c.Bidang Pengumpulan
d.Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
e.Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
f.Bidang Administrasi, SOMdan Umum
g.Satuan Audit Internal.

Pasal 11

(1)Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c,d,e, dan huruf f dipimpin oleh wakil Ketua BAZNASKabupaten.
(2)Satuan Audit Internal sebagaimana pada pasal 10 huruf g dipimpin oleh ketua BAZNASKabupaten.

Pasal 12

(1)BAZNASKabupaten terdiri atas Unsur Pimpinan dan Pelaksana
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 terdiri atas ketua dan palin banyak 4 (empat) orang wakil Ketua
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 berasal dari unsur rnasyarkat yang rneliputi : Ulama, tenaga Profesional dan Tokoh Masyarakat Islam
(4)Pimpinan BAZNASKabupaten sebagairnana dimaksud dalam pasal pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNASKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Oirektur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada Kementerian Agama
(6)Masa kerja pimpinan BAZNASdijabat selama 5 (lima)tahun , dan dapat dipilih kembali untuk l(satu) kali masajabatan berikutnya.
(7)Satuan Audit internal sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf f dipimpin oleh Ketua BAZNASKabupaten.

Pasal 13

(1)Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNASKabupaten.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
(3)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan ASN.
(4)Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari ASNyang diperbantukan.
(5)Pelaksana BAZNASKabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNASKabupaten. Paragraf Ketiga Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNASKabupaten Pasal 14
(1)BAZNASdalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Sekertaris, dan paling banyak membawahi 4 (empat) bidang dan atau kelompok jabatan fungsional.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNASdan secara administrasi dibina oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 15

(1)Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada pasal 14 bertugas merriberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS
(2)Sekretariat BAZNASdalam menjalankan tugasnya melaksanakan :
1. a.Koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administratif, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah
2. b.Penyiapan dalam penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS
3. c.Penyiapan pernbuatan laporan dan pertanggungjawaban tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS dalarn pelaksanaan pengurnpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. Paragraf Keempat Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Dasar hukum (24)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.07/2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019