DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.011/2012

Nomor: 187/PMK.011/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 20 November 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang membuktikan telah terjadi lonjakan volume impor barang yang berbentuk kotak atau matras atau silinder yang terbuat dari kawat besi atau baja, dengan diameter ketebalan paling kecil 2 mm sampai dengan paling besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan ganda www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 2 sehingga membentuk lingkaran heksagonal sebesar paling kecil 50 mm sampai dengan paling besar 120 mm, yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/PVC, yang menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
c.bahwa mendasarkan penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1482/M-DAG/SD/9/2012 tanggal 21 September 2012 dan Nomor: 1315/M- DAG/SD/8/2012 tanggal 9 Agustus 2012, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor barang yang berbentuk kotak atau matras atau silinder yang terbuat dari kawat besi atau baja, dengan diameter ketebalan paling kecil 2 mm sampai dengan paling besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan ganda sehingga membentuk lingkaran heksagonal sebesar paling kecil 50 mm sampai dengan paling besar 120 mm, yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/PVC;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat

(2)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Barang Yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder Yang Terbuat Dari Kawat Besi Atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai Dengan Paling Besar 5 mm, Yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai Dengan Paling Besar 120 mm, Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Seng Atau Plastik/PVC; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11423 Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1482/M- DAG/SD/9/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP);
2.Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1315/M- DAG/SD/8/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Kawat Bronjong dengan Nomor HS. 7326.20.90.00.00;
3.Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) atas Barang Yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder Yang Terbuat Dari Kawat Besi Atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai Dengan Paling Besar 5 MM Yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai Dengan Paling Besar 120 MM, Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Seng Atau Plastik/PVC, Dengan Nomor Harmonized System (HS) 7326.20.90.00; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 4

Pasal 1

Terhadap impor barang yang berbentuk kotak atau matras atau silinder yang terbuat dari kawat besi atau baja, dengan diameter ketebalan paling kecil 2 mm sampai dengan paling besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan ganda sehingga membentuk lingkaran heksagonal sebesar paling kecil 50 mm sampai dengan paling besar 120 mm, yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/PVC, yang termasuk dalam pos tarif ex. 7326.20.90.00 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: No Periode Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan 1 Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) satu tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini. Rp 18.511/kg 2 Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Pertama. Rp 17.739/kg 3 Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Kedua. Rp 16.968/kg 4 Tahun Keempat, dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya periode Tahun Ketiga. Rp 16.197/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diproduksi dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11425
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation).

Pasal 5

Terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara- negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

1.Peraturan Menteri ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11427 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.011/2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
1.Albania 20. Cape Verde
2.Angola 21. Central African Republic
3.Antigua, and Barbuda 22. Chad
4.Argentina 23. Chile
5.Armenia 24. Chinese Taipei
6.Bahrain, Kingdom of 25. Colombia
7.Bangladesh 26. Congo
8.Barbados 27. Costa Rica
9.Belize 28. Cote d'Ivoire
10.Benin 29. Croatia
11.Bolivia, Plurinational State of 30. Cuba
12.Botswana 31. Djibouti
13.Brazil 32. Dominica
14.Brunei Darussalam 33. Dominican Republic
15.Bulgaria 34. Ecuador
16.Burkina Faso 35. Egypt
17.Burundi 36. El Salvador
18.Cambodia 37. Fiji
19.Cameroon 38. Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 8 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
39.Gabon 74. Namibia
40.Gambia 75. Nepal
41.Georgia 76. Nicaragua
42.Ghana 77. Niger
43.Grenada 78. Nigeria
44.Guatemala 79. Oman
45.Guinea 80. Pakistan
46.Guinea Bissau 81. Panama
47.Guyana 82. Papua New Guinea
48.Haiti 83. Paraguay
49.Honduras 84. Peru
50.India 85. Philippines
51.Israel 86. Qatar
52.Jamaica 87. Republic Democratic Congo
53.Jordan 88. Romania
54.Kenya 89. Rwanda
55.Korea, Republic of 90. Saint Kitts and Nevis
56.Kuwait 91. Saint Lucia
57.Kyrgyz Republic 92. Saint Vincent and the Grenadines
58.Latvia 93. Samoa
59.Lesotho 94. Saudi Arabia
60.Lithuania 95. Senegal
61.Macao, China 96. Sierra Leone
62.Madagascar 97. Solomon Islands
63.Malawi 98. South Africa
64.Maldives 99. Sri Lanka
65.Mali 100. Suriname
66.Mauritania 101. Swaziland
67.Mauritius 102. Tanzania
68.Mexico 103. Togo
69.Moldova 104. Tonga
70.Mongolia 105. Trinidad and Tobago
71.Morocco 106. Tunisia
72.Mozambique 107. Turkey
73.Myanmar 108. Uganda www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11429 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
109.Ukraine 113. Venezuela, Bolivarian Republic of
110.United Arab Emirates 114. Vietnam
111.Uruguay 115. Zambia
112.Vanuatu 116. Zimbabwe MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.depkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang membuktikan telah terjadi lonjakan volume impor barang yang berbentuk kotak atau matras atau silinder yang terbuat dari kawat besi atau baja, dengan diameter ketebalan paling kecil 2 mm sampai dengan paling besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan ganda www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 2 sehingga membentuk lingkaran heksagonal sebesar paling kecil 50 mm sampai dengan paling besar 120 mm, yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/PVC, yang menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri;
c.bahwa mendasarkan penyelidikan KPPI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1482/M-DAG/SD/9/2012 tanggal 21 September 2012 dan Nomor: 1315/M- DAG/SD/8/2012 tanggal 9 Agustus 2012, menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor barang yang berbentuk kotak atau matras atau silinder yang terbuat dari kawat besi atau baja, dengan diameter ketebalan paling kecil 2 mm sampai dengan paling besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan ganda sehingga membentuk lingkaran heksagonal sebesar paling kecil 50 mm sampai dengan paling besar 120 mm, yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/PVC;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat

(2)Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11423 Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1482/M- DAG/SD/9/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP);
2.Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1315/M- DAG/SD/8/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Kawat Bronjong dengan Nomor HS. 7326.20.90.00.00;
3.Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) atas Barang Yang Berbentuk Kotak Atau Matras Atau Silinder Yang Terbuat Dari Kawat Besi Atau Baja, Dengan Diameter Ketebalan Paling Kecil 2 mm Sampai Dengan Paling Besar 5 MM Yang Dianyam Dengan Lilitan Ganda Sehingga Membentuk Lingkaran Heksagonal Sebesar Paling Kecil 50 mm Sampai Dengan Paling Besar 120 MM, Yang Disepuh Atau Dilapisi Dengan Seng Atau Plastik/PVC, Dengan Nomor Harmonized System (HS) 7326.20.90.00; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 4

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11425
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favored Nation).

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

1.Peraturan Menteri ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11427 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.011/2012 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
1.Albania 20. Cape Verde
2.Angola 21. Central African Republic
3.Antigua, and Barbuda 22. Chad
4.Argentina 23. Chile
5.Armenia 24. Chinese Taipei
6.Bahrain, Kingdom of 25. Colombia
7.Bangladesh 26. Congo
8.Barbados 27. Costa Rica
9.Belize 28. Cote d'Ivoire
10.Benin 29. Croatia
11.Bolivia, Plurinational State of 30. Cuba
12.Botswana 31. Djibouti
13.Brazil 32. Dominica
14.Brunei Darussalam 33. Dominican Republic
15.Bulgaria 34. Ecuador
16.Burkina Faso 35. Egypt
17.Burundi 36. El Salvador
18.Cambodia 37. Fiji
19.Cameroon 38. Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1142 8 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
39.Gabon 74. Namibia
40.Gambia 75. Nepal
41.Georgia 76. Nicaragua
42.Ghana 77. Niger
43.Grenada 78. Nigeria
44.Guatemala 79. Oman
45.Guinea 80. Pakistan
46.Guinea Bissau 81. Panama
47.Guyana 82. Papua New Guinea
48.Haiti 83. Paraguay
49.Honduras 84. Peru
50.India 85. Philippines
51.Israel 86. Qatar
52.Jamaica 87. Republic Democratic Congo
53.Jordan 88. Romania
54.Kenya 89. Rwanda
55.Korea, Republic of 90. Saint Kitts and Nevis
56.Kuwait 91. Saint Lucia
57.Kyrgyz Republic 92. Saint Vincent and the Grenadines
58.Latvia 93. Samoa
59.Lesotho 94. Saudi Arabia
60.Lithuania 95. Senegal
61.Macao, China 96. Sierra Leone
62.Madagascar 97. Solomon Islands
63.Malawi 98. South Africa
64.Maldives 99. Sri Lanka
65.Mali 100. Suriname
66.Mauritania 101. Swaziland
67.Mauritius 102. Tanzania
68.Mexico 103. Togo
69.Moldova 104. Tonga
70.Mongolia 105. Trinidad and Tobago
71.Morocco 106. Tunisia
72.Mozambique 107. Turkey
73.Myanmar 108. Uganda www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.11429 NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA
109.Ukraine 113. Venezuela, Bolivarian Republic of
110.United Arab Emirates 114. Vietnam
111.Uruguay 115. Zambia
112.Vanuatu 116. Zimbabwe MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.depkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.011/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006