DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.08/2015

Nomor: 189/PMK.08/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (5) clan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepacla Badan Usaha Milik Negara, terhaclap pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara clalam rangka percepatan penyecliaan infrastruktur, Pemerintah clapat memberikan jaminan;
b.bahwa pemberian jaminan sebagaimana climaksud pacla huruf a dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah secara akuntabel clan transparan, clengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara yang cliatur clalam suatu Peraturan Menteri;
c.bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl clalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian clan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepacla Baclan Usaha Milik Negara;

1.Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\l:::Uf\f\IGAf\I FlEPUBLll\ 11\JDONESIA ' - 2 -
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 286) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200 4 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4 355) ; tentang Republik Lembaran 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 13 tentang Pelaksanaan · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54 23) ;
5.' Peraturan Presiden Nomor 8 2 Tahun 20 15 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 167 ) ; 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 0 5/20 10 ten.tang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 0 /PMK. 0 5/20 10 ten.tang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTL:HI l<EUANGAl\J FlEF'ULILll\ INDOl\JESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan pinjaman langsung kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman.
2.Pinjaman Langsung adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang berbentuk pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional secara langsung kepada Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara berdasarkan perjanjian pmJaman yang syarat dan ketentuannya setara dengan pinjaman Pemerintah Pusat.
3.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan Pinjaman Langsung kepada Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara. 4 . Terjamin adalah Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang menerima Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional.
5.Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan negara yang memiliki hubungan diplomatik dalam rangka kerja sama bilateral, yang menyediakan Pinjaman Langsung. 6 . Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara. 7 . Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Keuangan Internasional selaku kreditor dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku debitor dalam rangka pembiayaan infrastruktur. t www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTERI l-\EUAf\IC/\f\J FlEPUl3LI!\ INOOf\JE�31A 8 . Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 20 08 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 7 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Infrastruktur. 9 . Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 200 9 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur. lQ. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
11.Penyediaan Infrastruktur adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan/atau prasarana untuk pelayanan publik yang bermanfaat besar terhadap masyarakat dan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah.
12.Kelayakan Ekonomi adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan manfaat ekonomi dari ketersediaan infrastruktur kepada masyarakat.
13.Kelayakan Finansial adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan adanya kemampuan dari Proyek Infrastruktur untuk menghasilkan pemasukan yang dapat mengembalikan secara penuh biaya yang telah dikeluarkan. 14 . Proyek Infrastruktur adalah adalah proyek yang dilaksanakan oleh BUMN dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
15.Kemampuan Membayar adalah kemampuan Badan Usaha Milik Negara untuk dapat membayar kembali kewajiban finansial yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman. 16 . Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan terhadap pinjaman-pinjaman yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu. t www.jdih.kemenkeu.go.id MEi\JH::HI f\LUAl'JG/-\hl FlFF'lJl1UI\ INDOf\JC31A 17 . Pemohon Jaminan yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUMN yang memenuhi kriteria untuk untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang mengajukan Permohonan Jaminan. 18 . Permohonan Jaminan adalah surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh BUMN yang memenuhi kriteria untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang pada pokoknya berisi permintaan agar Menteri Keuangan dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Pinjaman Langsung yang sedang diusahakan untuk diperoleh oleh BUMN yang bersangkutan. 19 . Surat Pernyataan Berminat adalah surat yang memuat keterangan mengenai minat untuk menyediakan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional. 20 . Penjamin adalah Menteri Keuangan yang bertindak atas · nama Pemerintah Pusat.
21.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden clan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang memenuhi kriteria tertentu, dimaksudkan untuk mendukung kemampuan BUMN dalam memperoleh Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur kepada masyarakat (credit enhancement).
(2)Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.kemampuan keuangan negara;
2. b.kesinambungan fiskal; clan
3. c.pengelolaan risiko fiskal (Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara) . t www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTr::rn l<EU/\f\IGAN FlEPUDLll< H\lDOf\IE!::;J/.\

Pasal 3

(1)Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, Menteri Keuangan:
1. a.menetapkan Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan
2. b.menyediakan anggaran kewajiban Pemerintah sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. penJam1nan perundang-
(2)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
1. c.q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penetapan Batas Maksimal Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 4

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jamin.an Pemerintah dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi penjaminan atas:
1. a.keseluruhan jaminan (full guarantee); atau
2. b.sebagian (partial guarantee) dari keseluruhan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam suatu pembagian pors1 penJamman dengan Menteri Keuangan. f www.jdih.kemenkeu.go.id ME:NTEH! lff:U/\f\IG/\hl Fl[J'UHLll< ll\IDOi\J[<;JA.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

Pasal 5

(1)BUMN yang dapat mengajukan Permohonan Jaminan terdiri atas:
1. a.BUMN yang melakukan kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung yang:
  1. 1.100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
  2. 2.sahamnya hanya dimiliki oleh Pemerintah bersama sama dengan BUMN lain yang 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah; atau
  3. 3.tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, namun mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden.
2. b.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara, sepanjang BUMN tersebut memiliki rencana untuk menggunakan dana yang diperolehnya dari Pinjaman Langsung guna membiayai Proyel{ Infrastruktur skala kecil hingga menengah.
(2)Menteri Keuangan menetapkan jenis clan nilai proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 6

(1)Permohonan Jaminan Pemerintah yang diajukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a paling kurang memuat keterangan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\EUANGAN F!EPUBLll\ INDONESIA
1. a.Proyek Infrastruktur yang akan dibiayai dengan Pinjaman Langsung termasuk sebagai proyek yang:
  1. 1.ditetapkan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;
  2. 2.ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau
  3. 3.sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung kepada Pemohon;
3. c.Alasan diperlukannya Jaminan Pemerintah; dan
4. d.Pernyataan mengenai kebenaran atas segala informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang termasuk dalam dokumen studi kelayakan.
(2)Permohonan Pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan paling kur?-ng:
1. a.salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.dokumen lengkap studi kelayakan (dalam Bahasa Indonesia) , yang menunjukkan bahwa Proyel{: Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial;
3. c.salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;
4. d.rancangan surat Jaminan Pemerintah atau perjanjian Jaminan Pemerintah yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional;
5. e.analisis manfaat Jaminan Pemerintah;
6. f.dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kondisi keuangan yang sehat dan Kemampuan Membayar; f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUANGAN FIEPUEILll'< INDONESlA
7. g.surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko; dan
8. h.indikasi syarat dan kondisi (Indicative term sheet) pmJaman.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a clan huruf d serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f dikecualikan terhadap BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang mendapatkan penugasan khusus Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur tertentu.

Pasal 7

(1)Permohonan Jaminan Pemerintah diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan terhadap rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Pinjainan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
(2)Perusahaan Penyediaan Infrastruktur Milik Negara menyampaikan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Menteri Keuangan pertama kali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai jenis dan nilai proyek.
(3)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara mengajukan Permohonan Jaminan Pemerintah yang memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:
1. a.rencana yang telah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
2. b.proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan proyek yang:
  1. 1.ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; t www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l'\:EUAl\IGAN FlEPUSLll'\: INDONFSl/.\ - I 0 -
  2. 2.clitetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau
  3. 3.sesuai clengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berclasarkan surat clari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Baclan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. c.Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung; dan
4. d.alasan pemberian Jaminan Pemerintah. (4 ) Permohonan Jaminan sebagaimana climaksud pada ayat (3) melampirkan paling kurang:
5. a.clokumen yang menguraikan secara jelas rencana sebagaimana climaksud clalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yang memuat uraian antara lain mengenai:
  1. 1.indikasi syarat clan konclisi (indicative terms sheet) Pinjaman Langsung;
  2. 2.inclikasi syarat clan konclisi (indicative terms sheet) pinjaman (onlending) kepada BUMN; dan
  3. 3.suku bunga pmJaman (onlending) yang tidak memberatkan Pemohon dan dapat diterima oleh BUMN penerima pinjaman (onlending).
6. b.salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek yang termasuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pacla huruf a;
7. c.surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pacla huruf a memenuhi kelayakan ekonomi dan keuangan;
8. d.salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;
9. e.rancangan surat Jaminan Pemerintah atau perjanjian Jaminan Pemerintah yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\ITEFll J<EUANGAf\I REPUBUK INDOf\IESIA
10. f.analisis manfaat Jaminan Pemerintah;
11. g.dokumen yang menunjukan bahwa Pemohon memiliki konclisi keuangan yang sehat clan Kemampuan Membayar; dan
12. h.surat pernyataan yang clitanclatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko.

Pasal 8

(1)Penilaian Kelayakan terhaclap Permohonan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 6 clan Pasal 7 dilakukan oleh Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
(2)Penilaian Kelayakan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (4 ) telah tersedia lengkap atau telah diterima oleh Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara secara lengkap, utuh, dan benar.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum clipenuhi Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara clalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut. (4 ) Berdasarkan hasil Penilaian Kelayakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan rekomenclasi kepacla Menteri Keuangan mengenm dapat atau ticlaknya Jaminan Pemerintah diberikan. f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l'\EUANGAN r-lEPUBUf< INDONESIA

Pasal 9

(1)Dalam melakukan Penilaian Kelayakan terhadap Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial dari Proyel{: Infrastruktur yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang tersedia dalam dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang berkaitan dengan:
1. a.aspek teknis sehubungan dengan dapat tidaknya Proyek Infrastruktur dilaksanakan dari sisi teknis;
2. b.manfaat ekonomi dari Proyek · Infrastruktur, yang dicerminkan dari manfaat langsung maupun tidak langsung proyek terhadap masyarakat sekitar dan/atau terhadap fiskal (keuangan negara) ;
3. c.manfaat keuangan proyek yang dicerminkan oleh penurunan biaya dan/atau peningkatan laba dari Pemohon;
4. d.analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ; dan
5. e.analisis mengenai dampak sosial.
(2)Dalam melakukan Penilaian Kelayakan terhadap kondisi keuangan dan Kemampuan Membayar Pemohon (aspek korporasi) , Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat:
1. a.mengakui hasil peringkat kredit (credit rating) yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional terhadap Pemohon; atau
2. b.menggunakan analisis peringkat kredit (credit rating) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(3)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
1. c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mempertimbangkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Internasional atas penilaian Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial dari Proyek Infrastruktur yang diajukan Pemohon, sepanjang dokumen dan/atau kertas ke1ja penilaian kelayakan disampaikan kepada Menteri Keuangan. f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERll<EUANGAN ��EPUBUI< INDOi\JESIA

Pasal 10

Dalam hal dipandang perlu atas dasar pertimbangan efektifitas dan ketersediaan sumber daya, Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 , dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan . Infrastruktur Milik Negara berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (5) clan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepacla Badan Usaha Milik Negara, terhaclap pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara clalam rangka percepatan penyecliaan infrastruktur, Pemerintah clapat memberikan jaminan;
b.bahwa pemberian jaminan sebagaimana climaksud pacla huruf a dilakukan oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah secara akuntabel clan transparan, clengan memperhatikan pengelolaan risiko pada Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara yang cliatur clalam suatu Peraturan Menteri;
c.bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksucl clalam huruf a clan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\l:::Uf\f\IGAf\I FlEPUBLll\ 11\JDONESIA ' - 2 -
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 286) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200 4 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4 355) ; tentang Republik Lembaran 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 13 tentang Pelaksanaan · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54 23) ;
5.' Peraturan Presiden Nomor 8 2 Tahun 20 15 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 167 ) ; 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 0 5/20 10 ten.tang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 0 /PMK. 0 5/20 10 ten.tang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTL:HI l<EUANGAl\J FlEF'ULILll\ INDOl\JESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jaminan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan pinjaman langsung kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan perjanjian pinjaman.
2.Pinjaman Langsung adalah fasilitas pembiayaan infrastruktur yang berbentuk pinjaman yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Internasional secara langsung kepada Badan Usaha Milik Negara Infrastruktur dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara berdasarkan perjanjian pmJaman yang syarat dan ketentuannya setara dengan pinjaman Pemerintah Pusat.
3.Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan Internasional yang memberikan Pinjaman Langsung kepada Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara. 4 . Terjamin adalah Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang menerima Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional.
5.Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral dan lembaga keuangan negara yang memiliki hubungan diplomatik dalam rangka kerja sama bilateral, yang menyediakan Pinjaman Langsung. 6 . Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara. 7 . Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Keuangan Internasional selaku kreditor dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku debitor dalam rangka pembiayaan infrastruktur. t www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTERI l-\EUAf\IC/\f\J FlEPUl3LI!\ INOOf\JE�31A 8 . Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 20 08 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 7 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Infrastruktur. 9 . Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 200 9 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur. lQ. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
11.Penyediaan Infrastruktur adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan/atau prasarana untuk pelayanan publik yang bermanfaat besar terhadap masyarakat dan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam lingkup nasional maupun daerah.
12.Kelayakan Ekonomi adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan manfaat ekonomi dari ketersediaan infrastruktur kepada masyarakat.
13.Kelayakan Finansial adalah kelayakan Proyek Infrastruktur yang disimpulkan berdasarkan adanya kemampuan dari Proyek Infrastruktur untuk menghasilkan pemasukan yang dapat mengembalikan secara penuh biaya yang telah dikeluarkan. 14 . Proyek Infrastruktur adalah adalah proyek yang dilaksanakan oleh BUMN dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
15.Kemampuan Membayar adalah kemampuan Badan Usaha Milik Negara untuk dapat membayar kembali kewajiban finansial yang timbul berdasarkan Perjanjian Pinjaman. 16 . Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan terhadap pinjaman-pinjaman yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu. t www.jdih.kemenkeu.go.id MEi\JH::HI f\LUAl'JG/-\hl FlFF'lJl1UI\ INDOf\JC31A 17 . Pemohon Jaminan yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUMN yang memenuhi kriteria untuk untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang mengajukan Permohonan Jaminan. 18 . Permohonan Jaminan adalah surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh BUMN yang memenuhi kriteria untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang pada pokoknya berisi permintaan agar Menteri Keuangan dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Pinjaman Langsung yang sedang diusahakan untuk diperoleh oleh BUMN yang bersangkutan. 19 . Surat Pernyataan Berminat adalah surat yang memuat keterangan mengenai minat untuk menyediakan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional. 20 . Penjamin adalah Menteri Keuangan yang bertindak atas · nama Pemerintah Pusat.
21.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden clan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 45.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Jaminan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang memenuhi kriteria tertentu, dimaksudkan untuk mendukung kemampuan BUMN dalam memperoleh Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur kepada masyarakat (credit enhancement).
(2)Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.kemampuan keuangan negara;
2. b.kesinambungan fiskal; clan
3. c.pengelolaan risiko fiskal (Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara) . t www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTr::rn l<EU/\f\IGAN FlEPUDLll< H\lDOf\IE!::;J/.\

Pasal 3

(1)Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, Menteri Keuangan:
1. a.menetapkan Batas Maksimal Penjaminan secara berkala yang berlaku sebagai patokan dalam pemberian Jaminan Pemerintah; dan
2. b.menyediakan anggaran kewajiban Pemerintah sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. penJam1nan perundang-
(2)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
1. c.q. Direktorat Strategi Portofolio Pembiayaan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka penetapan Batas Maksimal Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 4

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Jamin.an Pemerintah dapat diberikan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi penjaminan atas:
1. a.keseluruhan jaminan (full guarantee); atau
2. b.sebagian (partial guarantee) dari keseluruhan jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam suatu pembagian pors1 penJamman dengan Menteri Keuangan. f www.jdih.kemenkeu.go.id ME:NTEH! lff:U/\f\IG/\hl Fl[J'UHLll< ll\IDOi\J[<;JA.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

Pasal 5

(1)BUMN yang dapat mengajukan Permohonan Jaminan terdiri atas:
1. a.BUMN yang melakukan kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung yang:
  1. 1.100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
  2. 2.sahamnya hanya dimiliki oleh Pemerintah bersama sama dengan BUMN lain yang 100 % (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah; atau
  3. 3.tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, namun mendapatkan penugasan khusus dari Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden.
2. b.Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara, sepanjang BUMN tersebut memiliki rencana untuk menggunakan dana yang diperolehnya dari Pinjaman Langsung guna membiayai Proyel{ Infrastruktur skala kecil hingga menengah.
(2)Menteri Keuangan menetapkan jenis clan nilai proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 6

(1)Permohonan Jaminan Pemerintah yang diajukan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a paling kurang memuat keterangan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\EUANGAN F!EPUBLll\ INDONESIA
1. a.Proyek Infrastruktur yang akan dibiayai dengan Pinjaman Langsung termasuk sebagai proyek yang:
  1. 1.ditetapkan oleh Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas;
  2. 2.ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau
  3. 3.sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdasarkan surat dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. b.Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung kepada Pemohon;
3. c.Alasan diperlukannya Jaminan Pemerintah; dan
4. d.Pernyataan mengenai kebenaran atas segala informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang termasuk dalam dokumen studi kelayakan.
(2)Permohonan Pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan paling kur?-ng:
1. a.salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
2. b.dokumen lengkap studi kelayakan (dalam Bahasa Indonesia) , yang menunjukkan bahwa Proyel{: Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial;
3. c.salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;
4. d.rancangan surat Jaminan Pemerintah atau perjanjian Jaminan Pemerintah yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional;
5. e.analisis manfaat Jaminan Pemerintah;
6. f.dokumen yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kondisi keuangan yang sehat dan Kemampuan Membayar; f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUANGAN FIEPUEILll'< INDONESlA
7. g.surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko; dan
8. h.indikasi syarat dan kondisi (Indicative term sheet) pmJaman.
(3)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a clan huruf d serta persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf f dikecualikan terhadap BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang mendapatkan penugasan khusus Pemerintah untuk melaksanakan Penyediaan Infrastruktur tertentu.

Pasal 7

(1)Permohonan Jaminan Pemerintah diajukan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan terhadap rencana penggunaan dana yang diperoleh dari Pinjainan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
(2)Perusahaan Penyediaan Infrastruktur Milik Negara menyampaikan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Menteri Keuangan pertama kali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai jenis dan nilai proyek.
(3)Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara mengajukan Permohonan Jaminan Pemerintah yang memuat paling kurang keterangan sebagai berikut:
1. a.rencana yang telah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
2. b.proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan proyek yang:
  1. 1.ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; t www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l'\:EUAl\IGAN FlEPUSLll'\: INDONFSl/.\ - I 0 -
  2. 2.clitetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; atau
  3. 3.sesuai clengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berclasarkan surat clari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Baclan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. c.Lembaga Keuangan Internasional telah menyatakan minatnya untuk memberikan Pinjaman Langsung; dan
4. d.alasan pemberian Jaminan Pemerintah. (4 ) Permohonan Jaminan sebagaimana climaksud pada ayat (3) melampirkan paling kurang:
5. a.clokumen yang menguraikan secara jelas rencana sebagaimana climaksud clalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yang memuat uraian antara lain mengenai:
  1. 1.indikasi syarat clan konclisi (indicative terms sheet) Pinjaman Langsung;
  2. 2.inclikasi syarat clan konclisi (indicative terms sheet) pinjaman (onlending) kepada BUMN; dan
  3. 3.suku bunga pmJaman (onlending) yang tidak memberatkan Pemohon dan dapat diterima oleh BUMN penerima pinjaman (onlending).
6. b.salinan daftar Proyek Infrastruktur, yang di dalamnya memuat proyek yang termasuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pacla huruf a;
7. c.surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Proyek Infrastruktur yang masuk dalam rencana sebagaimana dimaksud pacla huruf a memenuhi kelayakan ekonomi dan keuangan;
8. d.salinan Surat Pernyataan Berminat dari Lembaga Keuangan Internasional;
9. e.rancangan surat Jaminan Pemerintah atau perjanjian Jaminan Pemerintah yang diusulkan oleh Lembaga Keuangan Internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\ITEFll J<EUANGAf\I REPUBUK INDOf\IESIA
10. f.analisis manfaat Jaminan Pemerintah;
11. g.dokumen yang menunjukan bahwa Pemohon memiliki konclisi keuangan yang sehat clan Kemampuan Membayar; dan
12. h.surat pernyataan yang clitanclatangani oleh Direksi mengenai komitmen pengelolaan risiko, dan kesediaan untuk menyampaikan rencana mitigasi risiko.

Pasal 8

(1)Penilaian Kelayakan terhaclap Permohonan Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 6 clan Pasal 7 dilakukan oleh Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara.
(2)Penilaian Kelayakan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (4 ) telah tersedia lengkap atau telah diterima oleh Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara secara lengkap, utuh, dan benar.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum clipenuhi Direktorat Jencleral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara clalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan tersebut. (4 ) Berdasarkan hasil Penilaian Kelayakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan rekomenclasi kepacla Menteri Keuangan mengenm dapat atau ticlaknya Jaminan Pemerintah diberikan. f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l'\EUANGAN r-lEPUBUf< INDONESIA

Pasal 9

(1)Dalam melakukan Penilaian Kelayakan terhadap Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial dari Proyel{: Infrastruktur yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang tersedia dalam dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang berkaitan dengan:
1. a.aspek teknis sehubungan dengan dapat tidaknya Proyek Infrastruktur dilaksanakan dari sisi teknis;
2. b.manfaat ekonomi dari Proyek · Infrastruktur, yang dicerminkan dari manfaat langsung maupun tidak langsung proyek terhadap masyarakat sekitar dan/atau terhadap fiskal (keuangan negara) ;
3. c.manfaat keuangan proyek yang dicerminkan oleh penurunan biaya dan/atau peningkatan laba dari Pemohon;
4. d.analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ; dan
5. e.analisis mengenai dampak sosial.
(2)Dalam melakukan Penilaian Kelayakan terhadap kondisi keuangan dan Kemampuan Membayar Pemohon (aspek korporasi) , Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat:
1. a.mengakui hasil peringkat kredit (credit rating) yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional terhadap Pemohon; atau
2. b.menggunakan analisis peringkat kredit (credit rating) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(3)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
1. c.q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat mempertimbangkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Internasional atas penilaian Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial dari Proyek Infrastruktur yang diajukan Pemohon, sepanjang dokumen dan/atau kertas ke1ja penilaian kelayakan disampaikan kepada Menteri Keuangan. f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERll<EUANGAN ��EPUBUI< INDOi\JESIA

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.08/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2015