Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.08/2015
- Nomor
- 189/PMK.08/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian clan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepacla Baclan Usaha Milik Negara;
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\l:::Uf\f\IGAf\I FlEPUBLll\ 11\JDONESIA ' - 2 -
tentang Republik Lembaran 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 13 tentang Pelaksanaan · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54 23) ;
6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 0 5/20 10 ten.tang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 0 /PMK. 0 5/20 10 ten.tang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTL:HI l<EUANGAl\J FlEF'ULILll\ INDOl\JESIA
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
4 . Terjamin adalah Badan Usaha Milik Negara/Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara yang menerima Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional.
6 . Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara. 7 . Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Lembaga Keuangan Internasional selaku kreditor dan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara selaku debitor dalam rangka pembiayaan infrastruktur. t www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTERI l-\EUAf\IC/\f\J FlEPUl3LI!\ INOOf\JE�31A 8 . Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 20 08 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200 7 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Infrastruktur. 9 . Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur adalah BUMN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 200 9 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur. lQ. Pembiayaan Infrastruktur adalah pembiayaan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
14 . Proyek Infrastruktur adalah adalah proyek yang dilaksanakan oleh BUMN dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
16 . Batas Maksimal Penjaminan adalah nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan terhadap pinjaman-pinjaman yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun tertentu. t www.jdih.kemenkeu.go.id MEi\JH::HI f\LUAl'JG/-\hl FlFF'lJl1UI\ INDOf\JC31A 17 . Pemohon Jaminan yang selanjutnya disebut Pemohon adalah BUMN yang memenuhi kriteria untuk untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang mengajukan Permohonan Jaminan. 18 . Permohonan Jaminan adalah surat yang disampaikan kepada Menteri Keuangan oleh BUMN yang memenuhi kriteria untuk diberikan Jaminan Pemerintah berdasarkan peraturan ini, yang pada pokoknya berisi permintaan agar Menteri Keuangan dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Pinjaman Langsung yang sedang diusahakan untuk diperoleh oleh BUMN yang bersangkutan. 19 . Surat Pernyataan Berminat adalah surat yang memuat keterangan mengenai minat untuk menyediakan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional. 20 . Penjamin adalah Menteri Keuangan yang bertindak atas · nama Pemerintah Pusat.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
BAB II
t www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTr::rn l<EU/\f\IGAN FlEPUDLll< H\lDOf\IE!::;J/.\
penJam1nan perundang-
f www.jdih.kemenkeu.go.id ME:NTEH! lff:U/\f\IG/\hl Fl[J'UHLll< ll\IDOi\J[<;JA. BAB III TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN Bagian Kesatu Kriteria BUMN
BAB III
Bagian Kedua Permohonan Jaminan oleh BUMN yang Melakukan Kegiatan Penyediaan Infrastruktur
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\EUANGAN F!EPUBLll\ INDONESIA
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a memenuhi Kelayakan Ekonomi dan Kelayakan Finansial;
f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUANGAN FIEPUEILll'< INDONESlA
Bagian Ketiga Permohonan Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara
t www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l'\:EUAl\IGAN FlEPUSLll'\: INDONFSl/.\ - I 0 -
(4 ) Permohonan Jaminan sebagaimana climaksud pada ayat (3) melampirkan paling kurang:
www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\ITEFll J<EUANGAf\I REPUBUK INDOf\IESIA
Bagian Keempat Penilaian Kelayakan
(4 ) Berdasarkan hasil Penilaian Kelayakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara menyampaikan rekomenclasi kepacla Menteri Keuangan mengenm dapat atau ticlaknya Jaminan Pemerintah diberikan. f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l'\EUANGAN r-lEPUBUf< INDONESIA
Infrastruktur yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c. q. Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memeriksa informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang tersedia dalam dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yang berkaitan dengan:
f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERll<EUANGAN ��EPUBUI< INDOi\JESIA
Dalam hal dipandang perlu atas dasar pertimbangan efektifitas dan ketersediaan sumber daya, Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 , dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan . Infrastruktur Milik Negara berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)