DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2016

Nomor: 190/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanj a pegawm gaji d i lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung j awab , perlu mengatur ketentuan mengenm tata cara pelaksanaan pembayaran belanj a pegawm gaJI di lingkungan Kernen terian Pertahanan dan Ten tara Nasional Indonesia;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2 0 04 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanj a Peg�wai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 1. 2 . Undang-Undang Nomor 1 .Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 5 5) ; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan . 2 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri Keuangan . 3 . Tentara Nasional Indonesia yang selanj utnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 4 . Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U O adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri dari UO Kemhan, UO Markas Besar TNI , UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 . Satuan Kerj a yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanj a pada Kemhan dan TNI .
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (AS N) secara tetap oleh pej abat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan . 7 . Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku ddan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 8 . Pengguna Anggaran yang selanj utnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan . 9 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA un tuk melaksanakan se bagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan .
10.Pej abat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanj a negara. 1 1. Pej abat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. www.jdih.kemenkeu.go.id
12.B endahara Pengeluaran adalah personel yang ditunj uk untuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanj a negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI .
13.Petugas Pengelola Administrasi Belanj a Pegawai yang selanj utnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 1 4 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat S PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
15.Surat· Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat S PM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APB N berdasarkan S PM . 1 7 . Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanj utnya disingkat SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji/ penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat/ dikeluarkan oleh PA/ KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 1 8 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
19.Belanj a Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang dan / atau barang yang harus dibayarkan kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organ1sas1 pemerintah, kecuali pekerj aan yang berkaitan dengan www.jdih.kemenkeu.go.id pembentukan modal dan / atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanj a barang.
20.Gaj i Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan adalah gaj i pokok dan tunj angan yang melekat pada gaji yang diterima oleh prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang telah diangkat oleh pej abat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan .
21.Gaj i Induk adalah gaj i prajurit TNidan PNS / calon PNS Kemhan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan hak yang dimiliki. 2 2 . Gaj i Susulan adalah gaji prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang belum dibayarkan dan belum dimintakan pembayarannya melalui gaji induk.
23.Kekurangan Gaj i adalah kekurangan pembayaran kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan karena perubahan pangkat/ golongan, gaJ I berkala, j abatan, dan / atau perubahan lainnya yang belum dibayarkan . 24 . Gaj i Terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan kepada janda/ duda/ anak/ orang tua yang menurut peraturan perundang-undangan berhak menenma pensiun dari praj urit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia/ tewas / gugur. 2 5 . Meninggal Dunia adalah prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menj alankan tugas atau karena hubungan dengan pelaksanaan dinas. 26 . Tewas adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan berdasarkan perin tah dinas bukan se bagai tindakan langsung lawan . tu gas akibat 2 7 . Gugur adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operas1 di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan . 2 8 . Dokumen Pendukung Kepegawaian adalah surat keputusan otorisasi di bidang kepegawaian, akte yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran, serta www.jdih.kemenkeu.go.id dokumen lain yang digunakan se bagai dasar pembayaraan gaji prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan.
29.Aplikasi Gaj i PNS Pusat yang selanjutnya disebut Aplikasi GPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai PNS dan calon PNS Pusat. 3 0 . Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan yang selanjutnya disebut Aplikasi DPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai prajurit TNI pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI . 3 1 . ADK SPM adalah softcopy SPM yang dihasilkan oleh aplikasi S PM yang diajukan kepada KPPN . 3 2 . ADK Belanja Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi daftar perhitungan pembayaran belanj a pegawai sesuai perubahan data pegawai . 3 3 . ADK Perubahan Data Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data terkait dengan perubahan data pegawai pada Satker.
34.ADK Pegawai Pindah adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data pegawai yang dipindahkan ke Satker lain . 3 5 . ADK Pegawai Baru adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi D PP / Aplikasi GPP berisi data pegawai baru, baik karena pengangkatan maupun karena pindah dari Satker lain . 3 6 . ADK Rekap Rekening adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data rekap pembayaran gaji dan nomor rekening pegawai . www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Belanj a Pegawai gaj i pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang meliputi:

a.Prajurit TNI ; dan
b.PNS / calon PNS Kemhan .

(2)Tata cara pembayaran Belanj a Pegawai gaj i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
1. a.pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai gaji; b . komponen Belanj a Pegawai gaji; dan c . penyelesaian tagihan Belanj a Pegawai gaji, pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI serta KPPN .
(3)Peraturan Menteri ini tidak mengatur pembayaran tunj angan-tunj angan yang tidak melekat dengan pembayaran gaj i .

BAB III

PENGELOLA ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI

Pasal 3

( 1 ) KPA bertanggung j awab atas pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai.

(2)Pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
1. a.penguj ian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan, dan perintah pembayaran tagihan atas beban Belanj a Pegawai dalam rangka pelaksanaan APBN; b . pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai; c . penyelenggaraan penatausahaan Belanj a Pegawai; d . pengelolaan basis data yang berhubungan _ dengan Belanj a Pegawai; www.jdih.kemenkeu.go.id e . pengendalian pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai;
2. f.pelaporan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai;
3. g.melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian ketersediaan pagu anggaran Belanj a Pegawai dan melaksanakan usulan revisi DIPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h . penyelesaian utang negara yang timbul sebagai akibat kesalahan dan / atau kelalaian dalam pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai; dan
4. i.tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Belanj a Pegawai.

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dilakukan oleh :

a.PPK;
b.PPSPM; c . Bendahara Pengeluaran; dan d . PPABP.

Pasal 5

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.menyusun rencana penarikan dana Belanj a Pegawai berdasarkan DIPA; b . membuat dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai sesuai kewenangannya; c . membuat dan menandatangani S PP dengan menguj i: 1 . kelengkapan dokumen tagihan; 2 . kebenaran perhitungan tagihan; 3 . kebenaran data pihak yang berhak menenma pembayaran atas beban APBN; www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 4.kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; d . melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA; e . meny1mpan dan menJ aga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
f.melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanj a Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.menguJ 1 kebenaran SPP Belanj a Pegawai beserta dokumen pendukung;
b.menolak dan mengembalikan SPP Belanj a Pegawai, apabila S PP Belanj a Pegawai tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c.membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d . menerbitkan SPM Belanj a Pegawai;
e.menyimpan dan menj aga keutuhan seluruh dokumen hak tagih terkait Belanj a Pegawai;
f.melaporkan pelaksanaan penguj ian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penguj ian dan perintah pembayaran Belanj a Pegawai.

Pasal 7

( 1 ) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang· berasal dari pembayaran langsung Belanj a Pegawai melalui Bendahara Pengeluaran . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -

(2)Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , adalah menenma, meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungj awabkan uang dalam pengelolaannya.

Pasal 8

( 1 ) Untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , KPA mengangkat/ menetapkan PPABP dengan surat keputusan / surat perintah .

(2)Tembusan surat keputusan / surat perintah dan spesimen tanda tangan PPABP disampaikan kepada PPSPM dan PPK.
(3)Dalam mengelola administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PPABP memiliki tug as dan wewenang se bagai beriku t:
1. a.melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/ atau manual yang berhubungan dengan Belanj a Pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b . melakukan penatausahaan tembusan semua surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap prajurit TNI / PN S / calon PNS Kemhan pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
2. c.membuat daftar Gaj i Induk, Gaj i Susulan, Kekurangan Gaji, Gaj i Terusan, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan Belanj a Pegawai lainnya; d . memproses pembuatan SKPP; e . memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunj angan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terj adi perubahan susunan keluarga; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
3. f.menyampaikan daftar permintaan Belanj a Pegawai, daftar perubahan data pegawai sementara, ADK Belanj a Pegawai, ADK Rekap Rekening, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
4. g.mencetak Kartu Pengawasan Belanj a Pegawai Perorangan melalui Aplikasi DPP / Aplikasi GPP setiap awal tahun dan/ atau apabila diperlukan; dan h . melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai.
(4)Kartu pengawasan Belanj a Pegawai perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disatukan dengan kartu pengawasan Belanj a Pegawai perorangan tahun sebelumnya.
(5)PPABP menyampaikan laporan secara berkala kepada KPA melalui PPK atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(6)Penetapan PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak terikat tahun anggaran .
(7)Dalam hal tidak terdapat perubahan pej abat yang ditetapkan sebagai PPABP pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPABP tahun yang lalu masih tetap berlaku.
(8)Dalam hal PPABP dipindahtugaskan/ pensiun/ diber hentikan dari j abatannya/ berhalangan sementara, KPA menetapkan PPABP pengganti dengan surat keputusan / surat perintah dan berlaku sej ak serah terima j abatan . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -

BAB IV

PENGELOLAAN ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI

Pasal 9

( 1 ) Pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai pada Satker, tingkat wilayah/ komando utama, UO, dan tingkat kementerian dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan .

(2)Aplikasi sebagaiJ:n.ana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas :
1. a.Aplikasi DPP untuk prajurit TNI ; dan
2. b.Aplikasi GPP untuk PNS dan calon PNS Kemhan .
(3)Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)pada tingkat Satker menj adi tanggung j awab KPA .
(4)Penggunaan aplikasi pada tingkat wilayah/ komando utama, UO, dan kementerian menj adi tanggung j awab pej abat yang berwenang sesuai tataran kewenangan.
(3)huruf a PPABP melakukan perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berdasarkan dokumen keputusan kepegawaian dan/ atau dokumen lainnya yang mengakibatkan perubahan / mutasi data kepegawaian . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - Pasal 1 1 ( 1 ) Perekaman elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan sebagai praj urit TNI meliputi perekaman :
1. a.Keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI ; b . Data pegawai sesuai keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI ; c . Keputusan/ surat perintah menduduki j abatan; d . Surat penetapan gaj i pokok (inpassing);
2. e.Data keluarga berdasarkan : 1 ) akta perkawinan; 2) akta kelahiran/ putusan pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus .
3. f.Kode tunj angan sesuai lokasi pengangkatan untuk: 1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau 2 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
(2)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pemberhentian sebagai prajurit TNI dilakukan dengan merekam keputusan pemberhentian sebagai prajurit TNI .
(3)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan kembali sebagai praj urit TNI dilakukan dengan merekam pencabutan keputusan pemberhentian sebagai prajurit TNI .
(4)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan/ penurunan pangkat prajurit TNI meliputi perekaman :
1. a.Keputusan kenaikan pangkat; atau b . Keputusan penurunan pangkat. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
(5)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan gaJ I berkala prajurit TNI dengan merekam keputusan/ surat kenaikan gaj i berkala.
(6)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan dalam j abatan / pemberhentian dari j abatan bagi prajurit TNI meliputi perekaman:
1. a.Keputusan pengangkatan dalam j abatan/ pemberhentian dari j abatan; dan b . Surat perintah .
(7)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi D PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk mutasi pindah ke Satker lain bagi prajurit TNI dilaksanakan dengan:
1. a.merekam keputusan mutasi pindah dansurat perintah mutasi; b . mempro ses SKPP pegawai pindah; dan c . menonaktifkan data pegawai yang telah diterbitkan SKPP pegawai pindah .
(8)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 bagi praj urit TNI yang mutasi pindah dari Satker lain dilaksanakan dengan :
1. a.memproses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai pada Aplikasi DPP berdasarkan SKPP yang telah dibubuhi keterangan telah dinonaktifkan dari database KPPN dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/ Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manaj emen Satker; dan
2. b.merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi pindah setelah pro ses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai untuk: 1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
  1. 2.Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
(9)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 , bagi prajurit TNI yang melaksanakan tugas operasi pengamanan meliputi:
1. a.merekam surat perintah melaksanakan tugas operas1 dan / atau surat perintah selesai melaksanakan operasi dari pej abat yang berwenang; dan b . merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi penugasan ke dalam basis data pegawai antara lain untuk: 1 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua; dan/ atau 2 . Tunj angan Operasi Pengamanan Pada Pulau Pulau Kecil Terluar Dan/ Atau Wilayah Perbatasan . ( 1 0) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk perubahan data keluarga bagi praj urit TNI dengan merekam :
2. a.data anggota keluarga berdasarkan akta perkawinan, akta kelahiran/ putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan, akta/ putusan cerai dari pengadilan, surat keterangan kematian (visum et repertum}, sesuai peruntukannya; dan b . data surat keterangan anak masih sekolah/ kuliah/ kursus setiap awal tahun untuk Prajurit TNI yang memiliki anak berusia lebih dari 2 1 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 2 5 (dua puluh lima) tahun . ( 1 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data potongan / utang kepada Negara bagi prajurit TNI dengan merekam:
3. a.data potongan sewa rumah dinas berdasarkan surat izin penghunian rumah dinas; www.jdih.kemenkeu.go.id b . - 1 6 - data utang karena kelebihan berdasarkan rmc1an perhitungan pembayaran yang dibuat oleh PPK; pembayaran kelebihan
4. c.data utang uang muka gaj i berdasarkan SKPP dan/ atau SPM / SP2 D uang muka gaji; dan / atau d . data utang lainnya yang dapat dipotong melalui gaj i berdasarkan dokumen penetapan utang. Pasal 1 2 ( 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan calon PNS Kemhan dengan merekam :
5. a.Keputusan pengangkatan calon PNS Kemhan; b . Data pegawai berdasarkan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS Kemhan; c . Surat perintah / surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) ; dan / atau d . data keluarga berdasarkan : 1 ) akta perkawinan; 2) akta kelahiran / putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus e . Kode tunj angan sesuai lokasi pengangkatan calon PNS Kemhan untuk: 1) Tunj angan Pengabdian Di Wilayah Terpencil; dan/ atau 2) Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
(2)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan calon PNS Kemhan menj adi PNS Kemhan dengan merekam keputusan pengangkatan PNS Kemhan .
(3)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pemberhentian sebagai PNS / calon PNS Kemhan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - dengan merekam keputusan pemberhentian sebagai PNS / calon PNS Kemhan .
(4)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan kembali sebagai PNS Kemhan dengan merekam pencabutan keputusan pemberhentian sebagai PNS Kemhan .
(5)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan/ penurunan pangkatbagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam :
1. a.Keputusan kenaikan pangkat; atau b . Keputusan penurunan pangkat.
(6)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan gaj i berkala bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam surat kenaikan gaj i berkala.
(7)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan dalam j abatan/ pemberhentian dari j abatan bagi PNS Kemhan dengan merekam :
1. a.Keputusan pengangkatan dalam pemberhentian dari j abatan; dan b . Surat perintah . j abatan/
(8)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk mutasi pindah ke Satker lain bagi PNS / calon PNS Kemhan dilaksanakan dengan :
1. a.merekam keputusan mutasi pindah dan surat perintah mutasi;
2. b.mempro ses SKPP pegawai pindah; dan c . menonaktifkan data pegawai yang telah diterbitkan SKPP pegawai pindah .
(9)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pegawai baru karena mutasi pindah bagi PNS / calon PNS Kemhan dilaksanakan dengan : www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.memproses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai pada Aplikasi GPP berdasarkan SKPP yang telah dibubuhi keterangan telah dinonaktifkan dari basis data KPPN dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/ Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manaj emen Satker; dan b . merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi pindah setelah proses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai untuk: 1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau 2 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua. ( 10) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan tugas operasi dilaksanakan dengan:
2. a.merekam surat perintah melaksanakan tugas operasi atau surat perintah sele sai melaksanakan operas1 dari pej abat yang berwenang; dan b . merekam perubahan kode tunjangan sesuai lokasi penugasan ke dalam basis data pegawai antara lain untuk:
  1. 1.Tunj angan Khusus Provinsi Papua; dan / atau 2 . Tunj angan Operasi Pengamanan Pada Pulau- Pulau Kecil Terluar Dan / Atau Wilayah Perbatasan . ( 1 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk perubahan data keluarga bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam :
3. a.data anggota keluarga berdasarkan akta perkawinan, akta kelahiran/ putusan penge sahan/ pengangkatan anak dari pengadilan, akta/ putusan cerai dari pengadilan, surat keterangan kematian (visum et repertum), sesuai peruntukannya; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - b . data surat keterangan anak masih sekolah / kuliah / kursus setiap awal tahun untuk PNS / calon PNS Kemhan yang memiliki anak berusia lebih dari 2 1 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 2 5 (dua puluh lima) tahun . ( 1 2) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data utang kepada Negara bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam:
4. a.data utang karena kelebihan berdasarkan nncian perhitungan pembayaran yang dibuat oleh PPK; pembayaran kelebihan b . data utang uang muka gaj i berdasarkan SKPP dan / atau SPM / SP2 D uang muka gaji; c . data utang sewa rumah dinas berdasarkan surat izin penghunian rumah dinas; dan / atau d . data utang lainnya yang dapat dipotong melalui gaj i berdasarkan dokumen penetapan utang. Pasal 1 3 ( 1 ) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data Aplikasi DPP / Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dan Pasal 1 2 menghasilkan daftar perubahan data pegawai sementara.
(2)Daftar perubahan data pegawai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP untuk digunakan sebagai dasar penghitungan dan pembuatan SPP Belanj a Pegawai yang akan disampaikan kepada PPSPM .
(3)Daftar perubahan data pegawai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dicetak kembali melalui Aplikasi DPP / Aplikasi GPP Satker menj adi daftar perubahan data pegawai dan ditandatangani oleh PPSPM untuk disampaikan kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengaj uan SPM Belanj a Pegawai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Penyampaian daftar perubahan data pegawai kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan ADK Perubahan Data Pegawai.
(5)Daftar perubahan data pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pemutakhiran (updating) data antara KPPN dengan Satker dalam rangka pembayaran Belanj a Pegawai dan menguj i kesesuaian dengan tagihan .

Pasal 14

( 1) Satker menyediakan perangkat komputer untuk pengelolaan basis data Belanj a Pegawai Satker.

(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, PPAB P melakukan backup basis data ke dalam media penyimpanan data eksternal yang khusus digunakan untuk Belanj a Pegawai Satker setiap bulan .
(3)Dalam rangka pelaksanaan tanggung j awab pengelolaan administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, KPA melakukan pengawasan pelaksanaan backup basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . Pasal 1 5 ( 1) KPPN menerima daftar perubahan data pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (4) dan melakukan proses pemutakhiran basis data Belanja Pegawai Satker di KPPN .
(2)KPPN mengelola dan menyimpan basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam sebuah komputer khusus. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
(3)KPPN melakukan backup data setiap akhir hari kerj a ke media penyimpanan data eksternal khusus untuk Belanj a Pegawai Satker.
(4)Kepala KPPN melakukan . pengawasan pelaksanaan backup basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
(5)KPPN mengirimkan basis data Belanj a Pegawai Satker kepada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada hari kerj a ke-5 (kelima) bulan berkenaan . BABV KOMPONEN BELANJA PEGAWAI

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran belanj a pegawm gaji d i lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung j awab , perlu mengatur ketentuan mengenm tata cara pelaksanaan pembayaran belanj a pegawm gaJI di lingkungan Kernen terian Pertahanan dan Ten tara Nasional Indonesia;
b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2 0 04 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan . 2 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri Keuangan . 3 . Tentara Nasional Indonesia yang selanj utnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 4 . Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U O adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri dari UO Kemhan, UO Markas Besar TNI , UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 . Satuan Kerj a yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanj a pada Kemhan dan TNI .
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (AS N) secara tetap oleh pej abat pembina kepegawaian untuk menduduki j abatan pemerintahan . 7 . Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku ddan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 8 . Pengguna Anggaran yang selanj utnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan . 9 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA un tuk melaksanakan se bagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan .
10.Pej abat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan / atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanj a negara. 1 1. Pej abat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. www.jdih.kemenkeu.go.id
12.B endahara Pengeluaran adalah personel yang ditunj uk untuk menenma, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanj a negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI .
13.Petugas Pengelola Administrasi Belanj a Pegawai yang selanj utnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 1 4 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat S PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
15.Surat· Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat S PM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APB N berdasarkan S PM . 1 7 . Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanj utnya disingkat SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji/ penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat/ dikeluarkan oleh PA/ KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 1 8 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
19.Belanj a Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang dan / atau barang yang harus dibayarkan kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organ1sas1 pemerintah, kecuali pekerj aan yang berkaitan dengan www.jdih.kemenkeu.go.id pembentukan modal dan / atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanj a barang.
20.Gaj i Prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan adalah gaj i pokok dan tunj angan yang melekat pada gaji yang diterima oleh prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang telah diangkat oleh pej abat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai peraturan perundang-undangan .
21.Gaj i Induk adalah gaj i prajurit TNidan PNS / calon PNS Kemhan yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan hak yang dimiliki. 2 2 . Gaj i Susulan adalah gaji prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang belum dibayarkan dan belum dimintakan pembayarannya melalui gaji induk.
23.Kekurangan Gaj i adalah kekurangan pembayaran kepada prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan karena perubahan pangkat/ golongan, gaJ I berkala, j abatan, dan / atau perubahan lainnya yang belum dibayarkan . 24 . Gaj i Terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan kepada janda/ duda/ anak/ orang tua yang menurut peraturan perundang-undangan berhak menenma pensiun dari praj urit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia/ tewas / gugur. 2 5 . Meninggal Dunia adalah prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menj alankan tugas atau karena hubungan dengan pelaksanaan dinas. 26 . Tewas adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan berdasarkan perin tah dinas bukan se bagai tindakan langsung lawan . tu gas akibat 2 7 . Gugur adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operas1 di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan . 2 8 . Dokumen Pendukung Kepegawaian adalah surat keputusan otorisasi di bidang kepegawaian, akte yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran, serta www.jdih.kemenkeu.go.id dokumen lain yang digunakan se bagai dasar pembayaraan gaji prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan.
29.Aplikasi Gaj i PNS Pusat yang selanjutnya disebut Aplikasi GPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai PNS dan calon PNS Pusat. 3 0 . Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan yang selanjutnya disebut Aplikasi DPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai prajurit TNI pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI . 3 1 . ADK SPM adalah softcopy SPM yang dihasilkan oleh aplikasi S PM yang diajukan kepada KPPN . 3 2 . ADK Belanja Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi daftar perhitungan pembayaran belanj a pegawai sesuai perubahan data pegawai . 3 3 . ADK Perubahan Data Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data terkait dengan perubahan data pegawai pada Satker.
34.ADK Pegawai Pindah adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data pegawai yang dipindahkan ke Satker lain . 3 5 . ADK Pegawai Baru adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi D PP / Aplikasi GPP berisi data pegawai baru, baik karena pengangkatan maupun karena pindah dari Satker lain . 3 6 . ADK Rekap Rekening adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data rekap pembayaran gaji dan nomor rekening pegawai . www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

( 1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Belanj a Pegawai gaj i pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang meliputi:

a.Prajurit TNI ; dan
b.PNS / calon PNS Kemhan .

(2)Tata cara pembayaran Belanj a Pegawai gaj i sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
1. a.pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai gaji; b . komponen Belanj a Pegawai gaji; dan c . penyelesaian tagihan Belanj a Pegawai gaji, pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI serta KPPN .
(3)Peraturan Menteri ini tidak mengatur pembayaran tunj angan-tunj angan yang tidak melekat dengan pembayaran gaj i .

BAB III

PENGELOLA ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI

Pasal 3

( 1 ) KPA bertanggung j awab atas pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai.

(2)Pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi :
1. a.penguj ian, pembebanan pada mata anggaran yang disediakan, dan perintah pembayaran tagihan atas beban Belanj a Pegawai dalam rangka pelaksanaan APBN; b . pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai; c . penyelenggaraan penatausahaan Belanj a Pegawai; d . pengelolaan basis data yang berhubungan _ dengan Belanj a Pegawai; www.jdih.kemenkeu.go.id e . pengendalian pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai;
2. f.pelaporan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai;
3. g.melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian ketersediaan pagu anggaran Belanj a Pegawai dan melaksanakan usulan revisi DIPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h . penyelesaian utang negara yang timbul sebagai akibat kesalahan dan / atau kelalaian dalam pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai; dan
4. i.tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Belanj a Pegawai.

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dilakukan oleh :

a.PPK;
b.PPSPM; c . Bendahara Pengeluaran; dan d . PPABP.

Pasal 5

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.menyusun rencana penarikan dana Belanj a Pegawai berdasarkan DIPA; b . membuat dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai sesuai kewenangannya; c . membuat dan menandatangani S PP dengan menguj i: 1 . kelengkapan dokumen tagihan; 2 . kebenaran perhitungan tagihan; 3 . kebenaran data pihak yang berhak menenma pembayaran atas beban APBN; www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 4.kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; d . melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA; e . meny1mpan dan menJ aga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
f.melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Belanj a Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.menguJ 1 kebenaran SPP Belanj a Pegawai beserta dokumen pendukung;
b.menolak dan mengembalikan SPP Belanj a Pegawai, apabila S PP Belanj a Pegawai tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c.membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d . menerbitkan SPM Belanj a Pegawai;
e.menyimpan dan menj aga keutuhan seluruh dokumen hak tagih terkait Belanj a Pegawai;
f.melaporkan pelaksanaan penguj ian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g.melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penguj ian dan perintah pembayaran Belanj a Pegawai.

Pasal 7

(2)Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , adalah menenma, meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungj awabkan uang dalam pengelolaannya.

Pasal 8

( 1 ) Untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , KPA mengangkat/ menetapkan PPABP dengan surat keputusan / surat perintah .

(2)Tembusan surat keputusan / surat perintah dan spesimen tanda tangan PPABP disampaikan kepada PPSPM dan PPK.
(3)Dalam mengelola administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PPABP memiliki tug as dan wewenang se bagai beriku t:
1. a.melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/ atau manual yang berhubungan dengan Belanj a Pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b . melakukan penatausahaan tembusan semua surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap prajurit TNI / PN S / calon PNS Kemhan pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
2. c.membuat daftar Gaj i Induk, Gaj i Susulan, Kekurangan Gaji, Gaj i Terusan, uang muka gaji, uang lembur, uang makan, honorarium, vakasi, dan pembuatan daftar permintaan Belanj a Pegawai lainnya; d . memproses pembuatan SKPP; e . memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunj angan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terj adi perubahan susunan keluarga; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
3. f.menyampaikan daftar permintaan Belanj a Pegawai, daftar perubahan data pegawai sementara, ADK Belanj a Pegawai, ADK Rekap Rekening, dan dokumen pendukungnya kepada PPK;
4. g.mencetak Kartu Pengawasan Belanj a Pegawai Perorangan melalui Aplikasi DPP / Aplikasi GPP setiap awal tahun dan/ atau apabila diperlukan; dan h . melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai.
(4)Kartu pengawasan Belanj a Pegawai perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g disatukan dengan kartu pengawasan Belanj a Pegawai perorangan tahun sebelumnya.
(5)PPABP menyampaikan laporan secara berkala kepada KPA melalui PPK atas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(6)Penetapan PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak terikat tahun anggaran .
(7)Dalam hal tidak terdapat perubahan pej abat yang ditetapkan sebagai PPABP pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPABP tahun yang lalu masih tetap berlaku.
(8)Dalam hal PPABP dipindahtugaskan/ pensiun/ diber hentikan dari j abatannya/ berhalangan sementara, KPA menetapkan PPABP pengganti dengan surat keputusan / surat perintah dan berlaku sej ak serah terima j abatan . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -

BAB IV

PENGELOLAAN ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI

Pasal 9

(2)Aplikasi sebagaiJ:n.ana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas :
1. a.Aplikasi DPP untuk prajurit TNI ; dan
2. b.Aplikasi GPP untuk PNS dan calon PNS Kemhan .
(3)Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)pada tingkat Satker menj adi tanggung j awab KPA .
(4)Penggunaan aplikasi pada tingkat wilayah/ komando utama, UO, dan kementerian menj adi tanggung j awab pej abat yang berwenang sesuai tataran kewenangan.
(3)huruf a PPABP melakukan perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berdasarkan dokumen keputusan kepegawaian dan/ atau dokumen lainnya yang mengakibatkan perubahan / mutasi data kepegawaian . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - Pasal 1 1 ( 1 ) Perekaman elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan sebagai praj urit TNI meliputi perekaman :
1. a.Keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI ; b . Data pegawai sesuai keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI ; c . Keputusan/ surat perintah menduduki j abatan; d . Surat penetapan gaj i pokok (inpassing);
2. e.Data keluarga berdasarkan : 1 ) akta perkawinan; 2) akta kelahiran/ putusan pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus .
3. f.Kode tunj angan sesuai lokasi pengangkatan untuk: 1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau 2 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
(2)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pemberhentian sebagai prajurit TNI dilakukan dengan merekam keputusan pemberhentian sebagai prajurit TNI .
(3)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan kembali sebagai praj urit TNI dilakukan dengan merekam pencabutan keputusan pemberhentian sebagai prajurit TNI .
(4)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan/ penurunan pangkat prajurit TNI meliputi perekaman :
1. a.Keputusan kenaikan pangkat; atau b . Keputusan penurunan pangkat. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
(5)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan gaJ I berkala prajurit TNI dengan merekam keputusan/ surat kenaikan gaj i berkala.
(6)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan dalam j abatan / pemberhentian dari j abatan bagi prajurit TNI meliputi perekaman:
1. a.Keputusan pengangkatan dalam j abatan/ pemberhentian dari j abatan; dan b . Surat perintah .
(7)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi D PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk mutasi pindah ke Satker lain bagi prajurit TNI dilaksanakan dengan:
1. a.merekam keputusan mutasi pindah dansurat perintah mutasi; b . mempro ses SKPP pegawai pindah; dan c . menonaktifkan data pegawai yang telah diterbitkan SKPP pegawai pindah .
(8)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 bagi praj urit TNI yang mutasi pindah dari Satker lain dilaksanakan dengan :
1. a.memproses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai pada Aplikasi DPP berdasarkan SKPP yang telah dibubuhi keterangan telah dinonaktifkan dari database KPPN dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/ Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manaj emen Satker; dan
2. b.merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi pindah setelah pro ses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai untuk: 1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
  1. 2.Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
(9)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 , bagi prajurit TNI yang melaksanakan tugas operasi pengamanan meliputi:
1. a.merekam surat perintah melaksanakan tugas operas1 dan / atau surat perintah selesai melaksanakan operasi dari pej abat yang berwenang; dan b . merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi penugasan ke dalam basis data pegawai antara lain untuk: 1 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua; dan/ atau 2 . Tunj angan Operasi Pengamanan Pada Pulau Pulau Kecil Terluar Dan/ Atau Wilayah Perbatasan . ( 1 0) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk perubahan data keluarga bagi praj urit TNI dengan merekam :
2. a.data anggota keluarga berdasarkan akta perkawinan, akta kelahiran/ putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan, akta/ putusan cerai dari pengadilan, surat keterangan kematian (visum et repertum}, sesuai peruntukannya; dan b . data surat keterangan anak masih sekolah/ kuliah/ kursus setiap awal tahun untuk Prajurit TNI yang memiliki anak berusia lebih dari 2 1 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 2 5 (dua puluh lima) tahun . ( 1 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data potongan / utang kepada Negara bagi prajurit TNI dengan merekam:
3. a.data potongan sewa rumah dinas berdasarkan surat izin penghunian rumah dinas; www.jdih.kemenkeu.go.id b . - 1 6 - data utang karena kelebihan berdasarkan rmc1an perhitungan pembayaran yang dibuat oleh PPK; pembayaran kelebihan
4. c.data utang uang muka gaj i berdasarkan SKPP dan/ atau SPM / SP2 D uang muka gaji; dan / atau d . data utang lainnya yang dapat dipotong melalui gaj i berdasarkan dokumen penetapan utang. Pasal 1 2 ( 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan calon PNS Kemhan dengan merekam :
5. a.Keputusan pengangkatan calon PNS Kemhan; b . Data pegawai berdasarkan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS Kemhan; c . Surat perintah / surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) ; dan / atau d . data keluarga berdasarkan : 1 ) akta perkawinan; 2) akta kelahiran / putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus e . Kode tunj angan sesuai lokasi pengangkatan calon PNS Kemhan untuk: 1) Tunj angan Pengabdian Di Wilayah Terpencil; dan/ atau 2) Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
(2)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan calon PNS Kemhan menj adi PNS Kemhan dengan merekam keputusan pengangkatan PNS Kemhan .
(3)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pemberhentian sebagai PNS / calon PNS Kemhan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - dengan merekam keputusan pemberhentian sebagai PNS / calon PNS Kemhan .
(4)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan kembali sebagai PNS Kemhan dengan merekam pencabutan keputusan pemberhentian sebagai PNS Kemhan .
(5)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan/ penurunan pangkatbagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam :
1. a.Keputusan kenaikan pangkat; atau b . Keputusan penurunan pangkat.
(6)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk kenaikan gaj i berkala bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam surat kenaikan gaj i berkala.
(7)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan dalam j abatan/ pemberhentian dari j abatan bagi PNS Kemhan dengan merekam :
1. a.Keputusan pengangkatan dalam pemberhentian dari j abatan; dan b . Surat perintah . j abatan/
(8)Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk mutasi pindah ke Satker lain bagi PNS / calon PNS Kemhan dilaksanakan dengan :
1. a.merekam keputusan mutasi pindah dan surat perintah mutasi;
2. b.mempro ses SKPP pegawai pindah; dan c . menonaktifkan data pegawai yang telah diterbitkan SKPP pegawai pindah .
(9)Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pegawai baru karena mutasi pindah bagi PNS / calon PNS Kemhan dilaksanakan dengan : www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.memproses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai pada Aplikasi GPP berdasarkan SKPP yang telah dibubuhi keterangan telah dinonaktifkan dari basis data KPPN dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pencairan Dana/ Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manaj emen Satker; dan b . merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi pindah setelah proses ADK Pegawai Pindah ke dalam basis data pegawai untuk: 1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau 2 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua. ( 10) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan tugas operasi dilaksanakan dengan:
2. a.merekam surat perintah melaksanakan tugas operasi atau surat perintah sele sai melaksanakan operas1 dari pej abat yang berwenang; dan b . merekam perubahan kode tunjangan sesuai lokasi penugasan ke dalam basis data pegawai antara lain untuk:
  1. 1.Tunj angan Khusus Provinsi Papua; dan / atau 2 . Tunj angan Operasi Pengamanan Pada Pulau- Pulau Kecil Terluar Dan / Atau Wilayah Perbatasan . ( 1 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk perubahan data keluarga bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam :
3. a.data anggota keluarga berdasarkan akta perkawinan, akta kelahiran/ putusan penge sahan/ pengangkatan anak dari pengadilan, akta/ putusan cerai dari pengadilan, surat keterangan kematian (visum et repertum), sesuai peruntukannya; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - b . data surat keterangan anak masih sekolah / kuliah / kursus setiap awal tahun untuk PNS / calon PNS Kemhan yang memiliki anak berusia lebih dari 2 1 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 2 5 (dua puluh lima) tahun . ( 1 2) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data utang kepada Negara bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam:
4. a.data utang karena kelebihan berdasarkan nncian perhitungan pembayaran yang dibuat oleh PPK; pembayaran kelebihan b . data utang uang muka gaj i berdasarkan SKPP dan / atau SPM / SP2 D uang muka gaji; c . data utang sewa rumah dinas berdasarkan surat izin penghunian rumah dinas; dan / atau d . data utang lainnya yang dapat dipotong melalui gaj i berdasarkan dokumen penetapan utang. Pasal 1 3 ( 1 ) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data Aplikasi DPP / Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dan Pasal 1 2 menghasilkan daftar perubahan data pegawai sementara.
(2)Daftar perubahan data pegawai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh KPA/ PPK dan PPABP untuk digunakan sebagai dasar penghitungan dan pembuatan SPP Belanj a Pegawai yang akan disampaikan kepada PPSPM .
(3)Daftar perubahan data pegawai sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dicetak kembali melalui Aplikasi DPP / Aplikasi GPP Satker menj adi daftar perubahan data pegawai dan ditandatangani oleh PPSPM untuk disampaikan kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengaj uan SPM Belanj a Pegawai. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Penyampaian daftar perubahan data pegawai kepada KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan ADK Perubahan Data Pegawai.
(5)Daftar perubahan data pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pemutakhiran (updating) data antara KPPN dengan Satker dalam rangka pembayaran Belanj a Pegawai dan menguj i kesesuaian dengan tagihan .

Pasal 14

( 1) Satker menyediakan perangkat komputer untuk pengelolaan basis data Belanj a Pegawai Satker.

(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, PPAB P melakukan backup basis data ke dalam media penyimpanan data eksternal yang khusus digunakan untuk Belanj a Pegawai Satker setiap bulan .
(3)Dalam rangka pelaksanaan tanggung j awab pengelolaan administrasi Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, KPA melakukan pengawasan pelaksanaan backup basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . Pasal 1 5 ( 1) KPPN menerima daftar perubahan data pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (4) dan melakukan proses pemutakhiran basis data Belanja Pegawai Satker di KPPN .
(2)KPPN mengelola dan menyimpan basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam sebuah komputer khusus. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
(3)KPPN melakukan backup data setiap akhir hari kerj a ke media penyimpanan data eksternal khusus untuk Belanj a Pegawai Satker.
(4)Kepala KPPN melakukan . pengawasan pelaksanaan backup basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
(5)KPPN mengirimkan basis data Belanj a Pegawai Satker kepada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat pada hari kerj a ke-5 (kelima) bulan berkenaan . BABV KOMPONEN BELANJA PEGAWAI

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.05/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.05/2019