Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2016
- Nomor
- 190/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanj a Peg�wai Gaji Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 1. 2 . Undang-Undang Nomor 1 .Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 5 5) ; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 2 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA .
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
2 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung j awab kepada Menteri Keuangan . 3 . Tentara Nasional Indonesia yang selanj utnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 4 . Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U O adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri dari UO Kemhan, UO Markas Besar TNI , UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. www.jdih.kemenkeu.go.id 5 . Satuan Kerj a yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanj a pada Kemhan dan TNI .
7 . Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku ddan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 8 . Pengguna Anggaran yang selanj utnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan . 9 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA un tuk melaksanakan se bagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan .
1 1. Pej abat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. www.jdih.kemenkeu.go.id
1 4 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat S PP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
1 7 . Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanj utnya disingkat SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji/ penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat/ dikeluarkan oleh PA/ KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 1 8 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
2 2 . Gaj i Susulan adalah gaji prajurit TNI dan PNS / calon PNS Kemhan yang belum dibayarkan dan belum dimintakan pembayarannya melalui gaji induk.
24 . Gaj i Terusan adalah terusan penghasilan yang diberikan kepada janda/ duda/ anak/ orang tua yang menurut peraturan perundang-undangan berhak menenma pensiun dari praj urit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia/ tewas / gugur. 2 5 . Meninggal Dunia adalah prajurit TNI dan PNS Kemhan yang meninggal dunia karena sebab tertentu yang bukan karena sedang menj alankan tugas atau karena hubungan dengan pelaksanaan dinas. 26 . Tewas adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan berdasarkan perin tah dinas bukan se bagai tindakan langsung lawan . tu gas akibat 2 7 . Gugur adalah prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operas1 di dalam atau di luar negeri sebagai akibat tindakan langsung lawan . 2 8 . Dokumen Pendukung Kepegawaian adalah surat keputusan otorisasi di bidang kepegawaian, akte yang berhubungan dengan perkawinan, kelahiran, serta www.jdih.kemenkeu.go.id dokumen lain yang digunakan se bagai dasar pembayaraan gaji prajurit TNI , PNS , dan calon PNS Kemhan.
3 0 . Aplikasi Daftar Pembayaran Penghasilan yang selanjutnya disebut Aplikasi DPP adalah program aplikasi komputer yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan digunakan untuk melakukan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai prajurit TNI pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI . 3 1 . ADK SPM adalah softcopy SPM yang dihasilkan oleh aplikasi S PM yang diajukan kepada KPPN . 3 2 . ADK Belanja Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi daftar perhitungan pembayaran belanj a pegawai sesuai perubahan data pegawai . 3 3 . ADK Perubahan Data Pegawai adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data terkait dengan perubahan data pegawai pada Satker.
3 5 . ADK Pegawai Baru adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi D PP / Aplikasi GPP berisi data pegawai baru, baik karena pengangkatan maupun karena pindah dari Satker lain . 3 6 . ADK Rekap Rekening adalah softcopy yang dihasilkan oleh Aplikasi DPP / Aplikasi GPP berisi data rekap pembayaran gaji dan nomor rekening pegawai . www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
( 1) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pembayaran Belanj a Pegawai gaj i pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang meliputi:
b . komponen Belanj a Pegawai gaji; dan c . penyelesaian tagihan Belanj a Pegawai gaji, pada Satker di lingkungan Kemhan dan TNI serta KPPN .
BAB III PENGELOLA ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI
BAB III
( 1 ) KPA bertanggung j awab atas pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai.
b . pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai; c . penyelenggaraan penatausahaan Belanj a Pegawai; d . pengelolaan basis data yang berhubungan _ dengan Belanj a Pegawai; www.jdih.kemenkeu.go.id e . pengendalian pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai;
h . penyelesaian utang negara yang timbul sebagai akibat kesalahan dan / atau kelalaian dalam pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai; dan
Pelaksanaan pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) dilakukan oleh :
c . Bendahara Pengeluaran; dan d . PPABP.
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
b . membuat dan menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Belanj a Pegawai sesuai kewenangannya; c . membuat dan menandatangani S PP dengan menguj i: 1 . kelengkapan dokumen tagihan; 2 . kebenaran perhitungan tagihan; 3 . kebenaran data pihak yang berhak menenma pembayaran atas beban APBN; www.jdih.kemenkeu.go.id
d . melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA; e . meny1mpan dan menJ aga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
d . menerbitkan SPM Belanj a Pegawai;
( 1 ) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang· berasal dari pembayaran langsung Belanj a Pegawai melalui Bendahara Pengeluaran . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
( 1 ) Untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanj a Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , KPA mengangkat/ menetapkan PPABP dengan surat keputusan / surat perintah .
b . melakukan penatausahaan tembusan semua surat keputusan kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap prajurit TNI / PN S / calon PNS Kemhan pada Satker yang bersangkutan secara tertib dan teratur;
d . memproses pembuatan SKPP; e . memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunj angan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terj adi perubahan susunan keluarga; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - BAB IV PENGELOLAAN ADMINI STRASI BELANJA PEGAWAI Bagian Kesatu Aplikasi DPP dan Aplikasi GPP
BAB IV
( 1 ) Pengelolaan administrasi Belanj a Pegawai pada Satker, tingkat wilayah/ komando utama, UO, dan tingkat kementerian dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
Bagian Kedua Perekaman dan Perubahan Elemen Data Pasal 1 0 Dalam rangka pelaksanaan pencatatan data kepegawaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - Pasal 1 1 ( 1 ) Perekaman elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan sebagai praj urit TNI meliputi perekaman :
b . Data pegawai sesuai keputusan pengangkatan sebagai prajurit TNI ; c . Keputusan/ surat perintah menduduki j abatan; d . Surat penetapan gaj i pokok (inpassing);
1 ) akta perkawinan; 2) akta kelahiran/ putusan pengesahan/ pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus .
1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau 2 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
b . mempro ses SKPP pegawai pindah; dan c . menonaktifkan data pegawai yang telah diterbitkan SKPP pegawai pindah .
1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
dan b . merekam perubahan kode tunj angan sesuai lokasi penugasan ke dalam basis data pegawai antara lain untuk: 1 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua; dan/ atau 2 . Tunj angan Operasi Pengamanan Pada Pulau Pulau Kecil Terluar Dan/ Atau Wilayah Perbatasan . ( 1 0) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk perubahan data keluarga bagi praj urit TNI dengan merekam :
( 1 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data potongan / utang kepada Negara bagi prajurit TNI dengan merekam:
www.jdih.kemenkeu.go.id b . - 1 6 - data utang karena kelebihan berdasarkan rmc1an perhitungan pembayaran yang dibuat oleh PPK; pembayaran kelebihan
Pasal 1 2 ( 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk pengangkatan calon PNS Kemhan dengan merekam :
b . Data pegawai berdasarkan keputusan pengangkatan sebagai calon PNS Kemhan; c . Surat perintah / surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) ; dan / atau d . data keluarga berdasarkan : 1 ) akta perkawinan; 2) akta kelahiran / putusan pengesahan / pengangkatan anak dari pengadilan; dan / atau 3) surat keterangan masih sekolah / kuliah / kursus e . Kode tunj angan sesuai lokasi pengangkatan calon PNS Kemhan untuk: 1) Tunj angan Pengabdian Di Wilayah Terpencil; dan/ atau 2) Tunj angan Khusus Provinsi Papua.
j abatan/
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 . Tunj angan Pengabdian Wilayah Terpencil; dan / atau 2 . Tunj angan Khusus Provinsi Papua. ( 10) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melaksanakan tugas operasi dilaksanakan dengan:
( 1 1 ) Perekaman dan / atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk perubahan data keluarga bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam :
( 1 2) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data pada Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 untuk data utang kepada Negara bagi PNS / calon PNS Kemhan dengan merekam:
pembayaran kelebihan b . data utang uang muka gaj i berdasarkan SKPP dan / atau SPM / SP2 D uang muka gaji; c . data utang sewa rumah dinas berdasarkan surat izin penghunian rumah dinas; dan / atau d . data utang lainnya yang dapat dipotong melalui gaj i berdasarkan dokumen penetapan utang. Pasal 1 3 ( 1 ) Perekaman dan/ atau perubahan elemen data Aplikasi DPP / Aplikasi GPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dan Pasal 1 2 menghasilkan daftar perubahan data pegawai sementara.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Pengelolaan Basis Data Belanj a Pegawai
( 1) Satker menyediakan perangkat komputer untuk pengelolaan basis data Belanj a Pegawai Satker.
Pasal 1 5 ( 1) KPPN menerima daftar perubahan data pegawai beserta ADK Perubahan Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (4) dan melakukan proses pemutakhiran basis data Belanja Pegawai Satker di KPPN .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
pengawasan pelaksanaan backup basis data Belanj a Pegawai Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
BABV KOMPONEN BELANJA PEGAWAI
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)