DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.05/2019

Nomor: 157/PMK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembayaran belanja pegawm gaJI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OS/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
b.bahwa agar pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta mengakomodasi perubahan iuran jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentangJaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OS/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
1. 1.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
3. 1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang dibayarkan tiap bulan, dituangkan dalam suatu daftar pembayaran Gaji Induk.
(2)Komponen pembayaran gaji bagi prajurit TNI meliputi:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Isteri/ Suami;
3. c.Tunjangan Anak;
4. d.Tunjangan PanganjBeras;
5. e.Uang Lauk Pauk;
6. f.Tunjangan Umum;
7. g.Tunjangan Jabatan StrukturaljFungsional;
8. h.Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
  1. 1.Tunjangan Khusus Provinsi Papua; J. Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil;
9. k.Tunjangan Khusus Korps Wanita (Kowan);
  1. 1.Tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa);
10. m.Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
11. n.Tunjangan Kompensasi Kerja/Risiko sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. o.Tunjangan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. p.Pembulatan;
14. q.Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; danjatau
15. r.Potongan, terdiri atas:
  1. 1.Potongan penyelenggaraan dana pensiun;
  2. 2.Potongan tabungan hari tua;
  3. 3.Potongan jaminan kesehatan;
  4. 4.Potongan Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunjangan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura);
  5. 5.Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21; www.jdih.kemenkeu.go.id
  6. 6.Potongan sewa rumah dinas;
  7. 7.Utang kepada negara, antara lain terdiri atas: a) pengembalian uang muka gaji; b) pengembalian kelebihan pembayaran; danjatau c) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
  8. 8.Potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Komponen pembayaran ga.JI bagi PNS j calon PNS Kemhan meliputi:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Isteri/ Suami;
3. c.Tunjangan Anak;
4. d.Tunjangan PanganjBeras;
5. e.Tunjangan Umum;
6. f.Tunjangan Jabatan StrukturaljFungsional;
7. g.Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
8. h.Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
  1. 1.Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil; J. Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
9. k.Tunjangan Kompensasi Kerjaj Risiko sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. m.Pembulatan;
11. n.Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; danjatau
12. o.Potongan, terdiri atas:
  1. 1.Potongan penyelenggaraan dana pensiun;
  2. 2.Potongan tabungan hari tua;
  3. 3.Potongan jaminan kesehatan;
  4. 4.Potongan Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunjangan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura);
  5. 5.Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
  6. 6.Potongan sewa rumah dinas; www.jdih.kemenkeu.go.id
  7. 7.Utang kepada negara antara lain terdiri atas: a) pengembalian uang muka gaji; b) pengembalian kelebihan pembayaran; danlatau c) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
  8. 8.Potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Potongan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r angka 3 dan ayat (3) huruf o angka 3 dihitung berdasarkan:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Isteril Suami dan Tunjangan Anak;
3. c.Tunjangan jabatan atau Tunjangan Umum;
4. d.Tunjangan profesi; dan
5. e.Tunjangan kinerja yang dibayarkan sesum ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS I Calon PNS Kemhan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190IPMK.OSI2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sehingga ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS I Calon PNS Kemhan menjadi sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1418 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK. 05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 190/PMK.OS/2016NOMOR TENTANG TATA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI CARA LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA FORMAT HALAMAN LUAR DAFTAR GAJI PNS/CALON PNS KEMHAN DAFT t\R PADA .. Dl ................ . PE\JBAYARAN ...... . RUANCt-'\N DISEDlAKAN UNTUK C'ATATAN-CATATAN PllABJ:I BERSANGKUTAN PEN(;IIASilAN I. GA.Jil'OKOK
  2. 2.TUNJANGAN ISTHliSUAMI Rp. Rp.
  3. 3.TlJNJANOAN ANAK .::.:RP"'-·- ______ Rp.
  4. 4.TUNJANOAN JABATAN STRUKTURAL TUNJANGt\N JABATAN FIJNGSIONAL TLJNJANGAN .FliNGSIONAL LAIN
  5. 5.TUNJANGAN L'11illlM
  6. 6.TAMBAHAN1VNJANGANI.! MI.lM
  7. 7.TUNJANGAN PAPUA
  8. 8.TUNJANGAN WJLAYA H TERJ>ENCIL
  9. 9.TUNJANGAN P. TER!.l!ARiPERI>ATASAN
  10. 10.TlJNJANGAN BER..o\S Rp. Rp . Rp. Rp. Rp. Rp . Rp. Rr•- Rp. .IUfviLAH BRUTO RfL II. TUNJA NGAN PAJAK J•ENGHASJLAN RfL
  11. 12.PEMBULATAN Hp. NO. DAFTAR G·\.n TEMP AT PENERBITAN SP2D KPPN ....... . JUML<\H PEGA \VAT DAN KELUARGA. NO. GOL J UML~H PECv\\\' AI ISTRJiSUAMI ANAK JUMLAH TV
  12. 2.Hi ~ - Jl.JMLAH DIBU1\ T lJNTUK LE.\tBAR ASLli KEDUA PJ.l.ABP JUMLAH KOTOR RJl. NRP!l-<1P ..... . POTONGAN I. PFK!lb1lAS Rp .
  13. 2.1URAN\\'A.TIR PEGAWAI Rp.
  14. 3.SEWA RUMAH Rp . ~ - U'L'\NOKELEBIHAN
  15. 5.110 TONG-\NLAJN G. PAJAK PENGIASJL>\N Rp. Up . Rp. ·.MENGETAHUl /IvlE?-ol:'EHiJUJ PEJA!JAT l'EMBUATKOMJTMEN l.lb1-;1l.l'b'NCELUARAN ~"R.P!NIJ) ... NRPil-<1P ... JUMLAH POTONGAN -:Roc:JI·_____ JUMLAH BERSIH ..;,R;:;,;P·----- .............................. .......................... DAFTAR G\ll YANGDIBUATTb1AH BE!UJASARKAN PERI·li1VNG>\N YANG SEBENAfu'IYA, APAB!LA TERDAPAT KELiilllHAN l~.;?'ilDA YAHAN MENJADI T t\N0::~1NGJAWAB KAMJ. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembayaran belanja pegawm gaJI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OS/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
b.bahwa agar pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta mengakomodasi perubahan iuran jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentangJaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OS/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
1. 1.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
3. 1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang dibayarkan tiap bulan, dituangkan dalam suatu daftar pembayaran Gaji Induk.
(2)Komponen pembayaran gaji bagi prajurit TNI meliputi:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Isteri/ Suami;
3. c.Tunjangan Anak;
4. d.Tunjangan PanganjBeras;
5. e.Uang Lauk Pauk;
6. f.Tunjangan Umum;
7. g.Tunjangan Jabatan StrukturaljFungsional;
8. h.Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
  1. 1.Tunjangan Khusus Provinsi Papua; J. Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil;
9. k.Tunjangan Khusus Korps Wanita (Kowan);
  1. 1.Tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa);
10. m.Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
11. n.Tunjangan Kompensasi Kerja/Risiko sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. o.Tunjangan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. p.Pembulatan;
14. q.Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; danjatau
15. r.Potongan, terdiri atas:
  1. 1.Potongan penyelenggaraan dana pensiun;
  2. 2.Potongan tabungan hari tua;
  3. 3.Potongan jaminan kesehatan;
  4. 4.Potongan Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunjangan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura);
  5. 5.Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21; www.jdih.kemenkeu.go.id
  6. 6.Potongan sewa rumah dinas;
  7. 7.Utang kepada negara, antara lain terdiri atas: a) pengembalian uang muka gaji; b) pengembalian kelebihan pembayaran; danjatau c) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
  8. 8.Potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Komponen pembayaran ga.JI bagi PNS j calon PNS Kemhan meliputi:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Isteri/ Suami;
3. c.Tunjangan Anak;
4. d.Tunjangan PanganjBeras;
5. e.Tunjangan Umum;
6. f.Tunjangan Jabatan StrukturaljFungsional;
7. g.Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
8. h.Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
  1. 1.Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil; J. Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
9. k.Tunjangan Kompensasi Kerjaj Risiko sesua1 ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. m.Pembulatan;
11. n.Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; danjatau
12. o.Potongan, terdiri atas:
  1. 1.Potongan penyelenggaraan dana pensiun;
  2. 2.Potongan tabungan hari tua;
  3. 3.Potongan jaminan kesehatan;
  4. 4.Potongan Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunjangan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura);
  5. 5.Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
  6. 6.Potongan sewa rumah dinas; www.jdih.kemenkeu.go.id
  7. 7.Utang kepada negara antara lain terdiri atas: a) pengembalian uang muka gaji; b) pengembalian kelebihan pembayaran; danlatau c) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
  8. 8.Potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Potongan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r angka 3 dan ayat (3) huruf o angka 3 dihitung berdasarkan:
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Isteril Suami dan Tunjangan Anak;
3. c.Tunjangan jabatan atau Tunjangan Umum;
4. d.Tunjangan profesi; dan
5. e.Tunjangan kinerja yang dibayarkan sesum ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 2.Ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS I Calon PNS Kemhan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190IPMK.OSI2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sehingga ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS I Calon PNS Kemhan menjadi sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1418 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMK. 05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 190/PMK.OS/2016NOMOR TENTANG TATA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI CARA LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA FORMAT HALAMAN LUAR DAFTAR GAJI PNS/CALON PNS KEMHAN DAFT t\R PADA .. Dl ................ . PE\JBAYARAN ...... . RUANCt-'\N DISEDlAKAN UNTUK C'ATATAN-CATATAN PllABJ:I BERSANGKUTAN PEN(;IIASilAN I. GA.Jil'OKOK
  2. 2.TUNJANGAN ISTHliSUAMI Rp. Rp.
  3. 3.TlJNJANOAN ANAK .::.:RP"'-·- ______ Rp.
  4. 4.TUNJANOAN JABATAN STRUKTURAL TUNJANGt\N JABATAN FIJNGSIONAL TLJNJANGAN .FliNGSIONAL LAIN
  5. 5.TUNJANGAN L'11illlM
  6. 6.TAMBAHAN1VNJANGANI.! MI.lM
  7. 7.TUNJANGAN PAPUA
  8. 8.TUNJANGAN WJLAYA H TERJ>ENCIL
  9. 9.TUNJANGAN P. TER!.l!ARiPERI>ATASAN
  10. 10.TlJNJANGAN BER..o\S Rp. Rp . Rp. Rp. Rp. Rp . Rp. Rr•- Rp. .IUfviLAH BRUTO RfL II. TUNJA NGAN PAJAK J•ENGHASJLAN RfL
  11. 12.PEMBULATAN Hp. NO. DAFTAR G·\.n TEMP AT PENERBITAN SP2D KPPN ....... . JUML<\H PEGA \VAT DAN KELUARGA. NO. GOL J UML~H PECv\\\' AI ISTRJiSUAMI ANAK JUMLAH TV
  12. 2.Hi ~ - Jl.JMLAH DIBU1\ T lJNTUK LE.\tBAR ASLli KEDUA PJ.l.ABP JUMLAH KOTOR RJl. NRP!l-<1P ..... . POTONGAN I. PFK!lb1lAS Rp .
  13. 2.1URAN\\'A.TIR PEGAWAI Rp.
  14. 3.SEWA RUMAH Rp . ~ - U'L'\NOKELEBIHAN
  15. 5.110 TONG-\NLAJN G. PAJAK PENGIASJL>\N Rp. Up . Rp. ·.MENGETAHUl /IvlE?-ol:'EHiJUJ PEJA!JAT l'EMBUATKOMJTMEN l.lb1-;1l.l'b'NCELUARAN ~"R.P!NIJ) ... NRPil-<1P ... JUMLAH POTONGAN -:Roc:JI·_____ JUMLAH BERSIH ..;,R;:;,;P·----- .............................. .......................... DAFTAR G\ll YANGDIBUATTb1AH BE!UJASARKAN PERI·li1VNG>\N YANG SEBENAfu'IYA, APAB!LA TERDAPAT KELiilllHAN l~.;?'ilDA YAHAN MENJADI T t\N0::~1NGJAWAB KAMJ. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.05/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2016