DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2019

Nomor: 190/PMK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan · Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol~an Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor KU.103/5/22 PHB 2019 tanggal30 April2019 hal Usulan Tarif Layanan BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 Tarif layan an se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf a terdiri atas:

a.tarif seleksi pener1maan peserta pendidikan dan pelatihan;
b.tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
c.tarif pendidikan dan pelatihan teknis;
d.tarif pendukung akademik; dan
e.tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
b.tarif laboratorium dan simulator;
c.tarif penggunaan sarana transportasi;
d.tarif klinik; dan
e.tarif drumband.

Pasal 5

(1)Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.
(3)Penetapan dimaksud tarif dalam layan an

Pasal 3

akademik sebagaimana yang berbentuk range www.jdih.kemenkeu.go.id mempertimbangkan paling sedikit meliputi jumlah peserta, kurikulum, dan/ a tau perubahan biaya produksi.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2019/2020.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan dengan mengacu kepada prinsip kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/ a tau harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat laboratorium, danjatau pendampingan instruktur j tenaga ahli. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/ a tau tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan · Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol~an Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor KU.103/5/22 PHB 2019 tanggal30 April2019 hal Usulan Tarif Layanan BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf a terdiri atas:

a.tarif seleksi pener1maan peserta pendidikan dan pelatihan;
b.tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
c.tarif pendidikan dan pelatihan teknis;
d.tarif pendukung akademik; dan
e.tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
b.tarif laboratorium dan simulator;
c.tarif penggunaan sarana transportasi;
d.tarif klinik; dan
e.tarif drumband.

Pasal 5

(1)Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.
(3)Penetapan dimaksud tarif dalam layan an

Pasal 3

akademik sebagaimana yang berbentuk range www.jdih.kemenkeu.go.id mempertimbangkan paling sedikit meliputi jumlah peserta, kurikulum, dan/ a tau perubahan biaya produksi.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2019/2020.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012