Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.08/2015
- Nomor
- 190/PMK.08/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten.tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
tentang Republik Lembaran
' www.jdih.kemenkeu.go.id ME'.f\JTEHJ 1\EUANGAN HEPUF3Lll\ INDONESIA 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK . 05/ 2012 tentang Tata Cara Pernbayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.
BAB I
Da]am Peraturan Menteri ini yang dir:iaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUANG/\N RFPUBLll< INDONESI/\
6 . Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas clan/ atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU. 7 . KPBU Pemerintah Pusat adalah KPBU yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian KBPU antara Pemerintah Pusat clan Badan Usaha Pelaksana. .8. KPBU Pemerintah Daerah adalah KPBU yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian KBPU antara Perilerintah Daerah clan Badan Usaha Pelaksana.
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
www.jdih.kemenkeu.go.id MEl\JTf::J;;1 l\EUANG/-\N HEPUfJLlf\ INDONFSIA
17 . Badan Usaha Pelaksana KPBU, selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
l www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l\l;:UANGAN Hf::PUlKll\ INDOf\lES!A
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTt.Hl l(EU/\l\lG/\N r:;;EPUBLH\ INDOl\IESIA BAB III RUANG LINGK UP DAN KRITERIA
BAB III
Pembayaran Ketersediaan Layanan dilaksanakan untuk KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan apabila Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI KEUANGAN l�[PUBUI< 11\lDONESIA
cl. Pembayaran Ketersecliaan Layanan oleh Pemerintah c. q. PJPK kepacla Baclan Usaha Pelaksana yang climulai setelah lnfrastruktur selesai clibangun clan siap beroperasi;
BAB IV PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
BAB IV
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l\EUANGAN FlEPUBUI< INDONESIA
BAB V PELAKSANAAN PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
BAB V
Terhadap KPBU yang dilaksanakan dengan mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan, dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan perurtdang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur untuk proyek KPBU. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN BAB VI KETENTUANPENUTUP
BAB VI
Peraturan Menteri nu mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO pada tanggal 8 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1486 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM Q .....�,...l ._ r .t .. " KEPAm , ?� KEl1l<fENTERIAN ::. I.• .,uI '�, 61 v ..i lv1 u m ) I GIAR'f•� NIP l 9 S , 042QJ5!840�001 � V( tc.,. - .�\) . "'- . ' ,. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)