Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.08/2016
- Nomor
- 260/PMK.08/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 7. Masa Pengoperasian Infrastruktur adalah jangka waktu yang dihitung sejak dimulainya tanggal operasi komersial hingga berakhirnya Perjanjian KPBU.
BAGIAN II RUANG LINGKUP
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri m1 berlaku sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III TUJUAN DAN PRINSIP
BAB III
Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU bertujuan untuk:
Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
BAB IV KRITERIA PROYEK DAN PELAKSANAAN
BAB IV
Pembayaran Ketersediaan Layanan digunakan pada proyek KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB V TATA CARA PERENCANAAN DAN PENYIAPAN SKEMA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PADA PROYEK KPBU
BAB V
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VI PENGALOKASIAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Pengalokasian Anggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan
BAB VI
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Pelaksanaan Pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)