Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2021
- Nomor
- 191/PMK.05/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
www.jdih.kemenkeu.go.id
1046);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BANJARMASIN PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
J. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas HI, tarif kelas I dan tarif kelas VIP /WIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai dan/ atau tarif kompetitor.
Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan sarana transportasi, tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, tarifbantuan kesehatan, tarif instalasi pusat sterilisasi (central sterile supply department), dan tarif instalasi sanitasi, jasa boga (catering), penatu (laundry), dan pemeliharaan sarana prasarana rumah saki t sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai dengan huruf m ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)