Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.02/2017
- Nomor
- 193/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 26
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No mo r 2 3 1 / PMK. 02 / 20 1 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alo kasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar !sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No mo r 9 / PMK. 02 / 20 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No mo r 23 1 / PMK. 02 / 2 0 1 5 tentang Tata Cara Perencanaan, . Penelaahan, dan Penetapan Alo kasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan D aftar !sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan b . bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan perencanaan, penelahaan, dan penetapan alo kasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum · negara dengan perubahan kebij akan penganggaran bagian anggaran bendahara umum negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengena1 tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alo kasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar 1s1an pelaksanaan anggaran bendahara umum negara; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alo kasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Be ndahara Umum Negara; Peratur an Pemerintah No mo r 90 Tahun 2 0 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga ( Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2 0 1 0 No mo r 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indo nesia No mo r 5 1 78) ; MEMUTUSKAN : PERATURA N MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKA SI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGAH A, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
D alam Pe raturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1 . Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pej abat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 2 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelo mpo kkan dalam bagian anggaran kementerian negaraj lembaga. 3 . Indikasi Kebutuhan D ana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan D ana BUN adalah indikasi dana dalam rangka pemenuhan kewaj iban Pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN.
5 . Pagu D ana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu anggaran BA BUN yang ditetapkan o leh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara. 6 . Alo kasi D ana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alo kasi Anggaran BUN adalah pagu alo kasi anggaran BA BUN yang ditetapkan o leh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 ( satu) tahun anggaran. 7 . Rencana Kerj a dan Ang garan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah do kumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat r1nc1an kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanj a maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan www.jdih.kemenkeu.go.id kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN . 8 . Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN. 9 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keu angan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung j awab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 1 0 . Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pej abat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung j awab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar is ian pelaksanaan anggaran BUN . 1 1 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pej abat pada satuan kerj a dari masing-masing PPA B UN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a d i kementerian negaraj lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN . 1 2 . D aft ar Hasil Penelaahan Rencana D ana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pej abat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran . 1 3 . D aftar I sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah www.jdih.kemenkeu.go.id do kumen pelaksanaan anggaran yang disusun o leh KPA BUN . 1 4 . Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negaraj Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/ L adalah Inspekto rat Jenderal/ Inspekto rat Utama/ Inspekto rat atau nama lain yang secara fungsio nal melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung j awab langsung kepada menteri/ pimpinan lembaga. · 1 5 . Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan pro gram dan kegiatan yang telah disetujui dan menj adi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. BAB II PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA , PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
BAB II
( 1 ) Dalam melaksanakan fungsi BUN, Menteri Keuangan merupakan Pert gguna Anggaran BUN .
e . pengelo laan pemberian pinj aman;
Bagian Kedua Perr: bantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara · Pasal 3 ( 1 ) Da lam rangka pengelo laan anggaran yang berasal dari BA B-J N , Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN .
1 . PPA BUN Pengelo laan Utang (Bagian Anggaran 999 . 0 1 ) ; 2 . PPA BUN Pengelo laan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) ; dan 3 . PPA BUN Pengelo laan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengeluaran keperluan pembayaran ko ntribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan, dan fasilitas peny1apan pro yek (project development facility);
1 . PPA BUN Pengelo laan Hibah D aerah yang Bersumber dari Penerimaan D alam Negeri (Bagian Anggaran 999 . 02) ; dan 2 . PPA BUN Pengelo laan Transfer ke D aerah dan D ana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) ;
1 . PPA BUN Pengelo laan Invest asi Pemerintah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 03) ; dan 2 . PPA BUN Pengelo laan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) , antara lain untuk pener1maan dari hasil pengelo laan aset Pemerintah yang dikelo la o leh pengelo la barang, dan pembiayaan anggaran; d . Direkto rat Jenderal Perbendaharaan sebagai: www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . PPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinj aman (Bagian Anggaran 9 9 9. 04 ) ; dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9. 99), antara lain untuk pengelolaan pembayaran, belanj a J ami nan sosial, belanj a selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan fihak ketiga, serta pendapatan dan belanj a yang terkait dengan pengelolaan kas negara;
1 . PPA BUN Pengelolaan Belanj a Subsidi (Bagian Anggaran 9 9 9. 07) ; 2 . PPA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 9 9 9. 08) ; dan 3 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9. 99), antara lain untuk pengelolaan penerimaan negara bukan paj ak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; dan
( 1 ) PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id e . menyampaikan Indikas i Kebutuhan D ana BUN yang telah disesuaikan kepada Direktorat J enderal Anggaran;
J. menyusun laporan keuangan BA BUN sebagai pertanggungj awaban atas anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n . melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerj a BA BUN dan dapat mengambil langkah diperlukan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan BA BUN;
(4 ) T ugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah D aerah ya ng Bersumber dari Penerimaan D alam Negeri (Bagian A nggaran 9 9 9 . 02) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan p eraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah .
( 1 ) F PA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: penyusunan indikasia. mengkoordinasikan pener1maan hibah yang direncanakan dan penca1rannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 1:. menyusun Indikasi Kebutuhan D ana BUN terkait belanj a hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinj aman atau hibah luar negeri (on granting}; c . melaksanakan belanj a hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
g . menyusun laporan keuangan B A B U N Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02) sebagai pertanggungj awaban atas anggaran BA· BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02) sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Selain mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) merupakan koordinator penyusunan laporan keuangan BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) sesuai dengan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengena1 sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus. Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
( 1 ) KPA BUN mempunya1 tugas dan fungsi paling sedikit sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Pasal 8 Tugas dan fungsi KPA BUN Pengelolaan Hibah D aerah yang Bersumber dari Penerimaan D alam Negeri (Bagian Anggaran 9 9 9. 02) dilakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah . BAB III TATA CARA PENYUSUNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan D ana Bendahara Umum Negara
BAB III
( 1 ) Pada awal tahun anggaran berj alan, PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun angga ran yang direncanakan.
(4 ) Indikasi Kebutuhan D ana BUN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan postur resource envelope dan Pagu Indikatif BUN.
Pasal 1 0 ( 1 ) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), PPA BUN menyesuaikan Indikasi Kebutuh an D ana BUN .
Bagian Kedua Penetapan Pagu Anggaran Bendah ara Umum Negara Pasal 1 1 ( 1 ) Berdasarkan h asil pembicaraan pendah uluan mengena1 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara antara Pemerintah dengan Dewari . Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN .
www.jdih.kemenkeu.go.id
b . priori tas anggaran; c . Rencana Kerj a Pemerintah h asil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendah uluan pembah asan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara;
BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA DA NA PENGELUARA N BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Bendah ara Umum Negara Pasal 1 2 ( 1 ) Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ), PPA BUN me nyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing ma sing KPA BUN yang berada dibawah nya sebagai dasar pe nyusunan RKA BUN .
b . penganggaran berbasis kinerj a; dan
Bagian Kedua Reviu Rencana Kerj a dan Anggaran Bendah ara Umum Negara Pasal 1 3 ( 1 ) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat ( 1 ) , ayat (2) , dan ayat (4) disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/ L untuk direviu.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - b . Kerangka Ac uan Kerj a/ Term of Reference; dan c . dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungj awabkan .
Bagian Ketiga Penyusunan Renc ana D ana Pengeluaran Bendah ara Umum Negara Pasal 1 4 ( 1 ) RKA BUN besert a dokumen pendukung yang telah direviu oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN untuk diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
Pasal 1 5 ( 1 ) RDP BUN Pengelolaan Transfer ke D aerah dan D ana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) disusun sesua1 dengan ketentuan dalarn Peraturan Menteri Keuangan rnengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
Pasal 1 6 ( 1 ) RDP BUN Pengelolaan Transaksi Kh usus (Bagian Anggaran 999 . 99) disusun oleh rnasing-rnasing PPA BUN Pengelolaan Transaksi Kh usus (Bagian Anggaran 999 . 99) sesuai dengan j enis transaksi kh usus yang dikelolanya.
Pasal 1 7 RDP BUN sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1 4 ayat ( 1 ) , Pasal 1 5 ayat ( 1 ) , dan Pasal 1 6 ayat ( 1 ) disusun sesuai dengan :
Pasal 1 8 RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah Nota Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat danj atau setelah Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanj a negara tah un anggaran berkenaan ditetapkan. Bagian Keempat Penelaah an Rencana D ana Pengeluaran Bendah ara Umum Negara Pasal 1 9 ( 1 ) RDP BUN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) , Pasal 1 5 ayat (2) , dan Pasal 1 6 ayat (2) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk ditelaah dalam forum penelaah an antara PPA BUN dengan Direktorat Jenderal Anggaran .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - Bagian Kelima Pemutakh iran Pagu Anggaran Bendah ara Umum Negara Pasal 2 0 ( 1 ) D alam h al terdapat perubah an arah kebij akan yang ditetapkan oleh Presiden, prioritas anggaran, h asil Sidang Kabinet, dan/ atau h asil rapat kerj a pembah asan an tara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Raky at, Menteri Keuangan dapat memutakh irkan penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) .
( 1 0) Pelaksanaan reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan bersamaan dengan rev iu RKA BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN . ( 1 1 ) Ket entuan mengenai tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (7) berlaku mutatis mutandis dalam penyusunan RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyusunan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) . ( 1 2) Ket entuan mengenai tata cara penelaah an RDP BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) berlaku mutatis mutandis dalam penelaah an RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) . ( 1 3) Ket entuan mengenai pedoman reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat {4) berlaku mutatis mutandis dalam rev1u RKA BUN seb agaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - BAB V PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Pasal 2 1 ( 1 ) Berdasarkan h asil rapat kerj a pembah asan Rancangan Undang-Undang mengena1 anggaran pendapatan dan belanj a negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Raky at, Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat 2 (dua) minggu setelah diperoleh kesimpulan rapat kerj a pembah asan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Raky at.
BAB V
( 1 ) Dalam h al Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat ( 1 ) mengakibatkan perubah an RDP BUN, PPA BUN menyampaikan RKA BUN kepada masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan .
( 1 ) RK A BUN yang telah direviu oleh APIP K/ L beserta do kumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 22 ayat (3) disampaikan oleh KPA BUN kepada PF A BUN untuk diteliti dan dih impun menj adi RDP BUN.
Kesimp ulan rapat kerj a pembah asan Rancangan Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanj a negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebaga: mana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat ( 1 ) dan DHP RDP BUN ya ng telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden mengena1 nnc1an anggaran pendapatan dan belanj a negara. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…