DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.02/2015

Nomor: 231/PMK.02/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan D.an Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

b.bahwa dalam rangka pemantapan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perencanaan, www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 71/PMK.02/2013 clan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Um um Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2.Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id yang tidak dikelorn pokkan dalarn bagian anggaran kernenterian negara/lernbaga.
3.Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Urnurn Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana BUN adalah indikasi dana dalarn rangka pernenuhan kewajiban Pernerintah yang penganggarannya hanya ditarnpung pada BA BUN.
4.Pagu Indikatif Bendahara Urnurn Negara yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN.
5.Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Urnum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara. 6 . Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat nncian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN.
8.Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
9.Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan www.jdih.kemenkeu.go.id oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 1 0. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya PPA BUN adalah pejabat eselon disebut Pemimpin I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. 1 1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 1 2. Daftar Basil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. 1 3 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 1 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L adalah Inspektorat J enderal I Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. 1 5 . Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program www.jdih.kemenkeu.go.id dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
16.Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 2

( 1) Dalam melaksanakan fungsi B U N , Menteri Keuangan merupakan Pengguna Anggaran BUN.

(2)Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.pengelolaan utang;
2. b.pengelolaan hibah;
3. c.pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri;
4. d.pengelolaan investasi pemerintah;
5. e.pengelolaan penerusan pinj aman;
6. f.pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
7. g.pengelolaan belanja subsidi;
8. h.pengelolaan belanja lainnya; dan
9. i.pengelolaan transaksi khusus.

Pasal 3

( 1 ) Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN, Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , terdiri atas :
1. a.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai : 1 . PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 9 99 . 0 1 ); 2 . PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan 3 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara fain untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan , dan fasilitas peny1apan proyek (project development facility);
2. b.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai: 1 . PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 9 9 9 . 05) ;
3. c.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai : 1 . PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 03); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) , antara lain untuk aset Pemerintah yang dikelola oleh pengelola barang, dan pembiayaan antisipasi untuk Lapindo PT Minarak Lapindo J aya; anggaran Brantas
4. d.Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai : dana Inc. / 1 . PPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinj aman (Bagi an Anggaran 999. 04); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengelolaan pembayaran, belanj a j aminan sosial, belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan www.jdih.kemenkeu.go.id e . fihak ketiga, scrta pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara; Direktorat Jenderal Anggaran sebagai : 1. 2. 3. PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999. 07) ; PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999 . 0 8) ; dan PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 .99) , antara lain untuk pengelolaan penerimaan negara bukan paj ak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; dan
5. f.Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 .99) , antara lain untuk pengeluaran keperluan hubungan internasional.

Pasal 4

( 1 ) PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan;
b.melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh KPA BUN;
c.menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan D ana BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
d.menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan D ana BUN berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
e.menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan kepada Direktorat J enderal Anggaran;
f.menyusun nncian Pagu Anggaran B U N untuk masing-masing KPA BUN dibawahnya berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id g . �emberikan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kepada KPA BUN dalam rangka penyusunan RKA BUN;
h.meneliti RKA BUN clan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA BUN; L menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/ atau menyesuaikan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN; J. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
k.dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana B UN dan penyusunan RDP B U N sesuai karakteristik masing-masing BA B U N ; I. mengkoordinasikan penyusunan pengeluaran jangka menengah kerangka dengan memperhatikan Prakiraan Maju , Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;
m.dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA BUN yang menjadi tanggung jawabnya;
n.dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan KPA BUN; dan
o.dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini .

(2)Dalam menjalankan tugas dan fungsi PPA B U N sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, Pemimpin PPA BUN bertanggung jawab secara formal.
(3)Tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak termasuk untuk PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) . www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 999 . 02) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah .

Pasal 5

( 1) PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.mengkoordinasikan penyusunan indikasi penenmaan hi bah yang direncanakan clan pencmrannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
b.menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN terkait belanj a hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinj aman atau hibah luar negeri (on granting); c . melaksanakan belanj a hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing;
d.menetapkari format dokumen terkait indikasi penerimaan hibah dan belanj a hibah ; dan e . mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah dan hibah daerah yang berasal dari penerimaan dalam negen sesum dengan ketentuan peraturan perundang undangan .

(2)Dalam menj alankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam perencanaan, penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN , PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999. 02) bertanggung j awab secara formal .

Pasal 6

Selain mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku (Bagian PPA BUN Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus 999 .99) merupakan koordinator www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - penyusunan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi transaksi khusu s .

Pasal 7

( 1 ) KPA BUN mempunyai tugas dan fungsi paling sedikit :

a.mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN dengan dilengkapi dokumen pendukung; b . menyusun RKA B U N beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
c.menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada APIP K/ L untuk direviu ; d . menyampaikan RKA B U N yang telah direviu oleh APIP K/ L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada PPA BUN;
e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerj a atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; f . menyusun DIPA B U N ; dan
g.menyusun kerangka pengeluaran j angka menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju , Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN .

(2)Dalam menj alankan tugas dan · fungsi KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam perencanaan , penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, KPA BUN bertanggung j awab secara formal .
(3)Pengajuan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, dikecualikan untuk alokasi yang diperoleh dari www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - pergeseran anggaran belanj a antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (BA BUN) .

Pasal 8

Tugas dan fungsi KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang B ersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 999 . 02) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.

BAB III

TATA CARA PENYUS UNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian · Kesatu Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara

Pasal 9

( 1 ) Pada awal tahun anggaran berj alan , PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.

(2)Dalam rangka penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PPA BUN dapat berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak-pihak terkait lainnya.
(3)PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana B U N dengan memperhatikan Prakiraan Maj u , Rencana Strategis , hasil evaluasi kinerj a tahun sebelumnya, dan aspek lainnya sesuai masing-masing BA BUN. dengan karakteri s tik
(4)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan postur resource envelope dan Pagu Indikatif BUN.
(5)Dalam hal terdapat program atau kegiatan yang belum pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun , kebij akan Pemerintah , dan / atau arahan Presiden / Wakil Presiden .
(6)Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan menilai Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kapasitas fiskal .
(7)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dihimpun dan dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menetapkan Pagu Indikatif BUN dalam bentuk surat penetapan paling lambat minggu terakhir bulan Maret .

Pasal 10

( 1 ) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) , PPA BUN menyesuaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN .

(2)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat minggu ketiga bulan Juni untuk diteliti .
(3)Direktorat Jenderal Anggaran meneliti hasil penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Pagu Indikatif BUN .
(4)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada Men teri Keuangan un tuk digunakan se bagai salah satu pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran B U N . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
(2)Penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada:
1. a.arah kebij akan yang ditetapkan oleh Presiden ; b . prioritas anggaran ; c . Rencana Kerj a Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara; d . hasil Sidang Kabinet; e . Pagu Indikatif B U N ; dan
2. f.evaluasi kinerj a penggunaan dana BUN tahun sebelumnya.
(3)Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan Juni . ( 1 )
(3), Pagu www.jdih.kemenkeu.go.id Anggaran PPA BUN. - 1 4 - masing-masing BA BUN kepada
(2)PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN yang berada dibawahnya sebagai dasar penyusunan RKA BUN .
(3)RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disusun dengan menggunakan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas : .
1. a.penganggaran terpadu;
2. b.penganggaran berbasis kinerj a; dan c . kerangka pengeluaran j angka menengah .
(4)Penyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran j angka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan untuk penyusunan RKA BUN alokasi BA BUN terkait dana cadangan .
(5)RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai :
1. a.pedoman umum perencanaan , penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA B U N ; dan b . tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN, dengan dilengkapi dokumen pendukung.
(6)Pedoman umum perencanaan , penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Pedoman kerangka pengeluaran j angka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
(8)Tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
(2)Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian RKA BUN dengan dokumen pendukung.
(3)Pedoman reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)APIP K/ L dapat mengembangkan langkah-langkah rev1u dalam pedoman reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing BA B U N .
(5)APIP K/ L dapat melakukan koordinasi dengan APIP K/ L lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas perencanaan anggaran BA B U N .
(6)RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah dfreviu oleh APIP K/L disampaikan kembali kepada KPA B U N untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan .
(2)RKA BUN beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN oleh PPA B U N .
(3)RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditandatangani oleh masing-masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas BA BUN yang dikelolanya.
(4)Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA Bl)N sampai batas waktu yang ditetapkan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3). Pasal 1 5 (1 ) RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) disusun menggunakan formula perhitungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian anggaran tr an sf er ke daerah dan dana desa.
(2)RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 9 99. 05) yang bertanggungjawab atas BA BUN yang dikelolanya. Pasal 1 6 (1 ) RDP BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) disusun oleh masing-masing PPA B U N Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 9 9 ) sesuai dengan j enis transaksi khusus yang dikelolanya.
(2)RDP BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh masing masing Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transaksi www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) yang bertanggung j awab atas BA BUN yang dikelolanya. Pasal 1 7 RDP B U N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) , Pasal 15 ayat ( 1 ), dan Pasal 1 6 ayat ( 1 ) disusun sesuai dengan :
1. a.pedoman um um perencanaan , penelaahan , dan penetapan alokasi BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) ; dan b . tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP B U N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (8). Pasal 1 8 RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah Nata Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada D ewan Perwakilan Rakyat dan / atau setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara tahun berkenaan ditetapkan .
(2)RDP BUN yang disampaikan oleh PPA B U N kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditelaah dalam forum penelaahan antara PPA BUN dengan Direktorat Jenderal Anggaran .
(3)Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran untuk digunakan sebagai bahan penyusunan N ota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanja Negara.
(4)Tata cara penelaahan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah

Menetapkan

b.bahwa dalam rangka pemantapan penerapan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perencanaan, www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 71/PMK.02/2013 clan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Um um Negara, Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
2.Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id yang tidak dikelorn pokkan dalarn bagian anggaran kernenterian negara/lernbaga.
3.Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Urnurn Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana BUN adalah indikasi dana dalarn rangka pernenuhan kewajiban Pernerintah yang penganggarannya hanya ditarnpung pada BA BUN.
4.Pagu Indikatif Bendahara Urnurn Negara yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil penilaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN.
5.Pagu Dana Pengeluaran Bendahara Urnum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah pagu anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dana pengeluaran bendahara umum negara. 6 . Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat nncian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN.
8.Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
9.Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan www.jdih.kemenkeu.go.id oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 1 0. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya PPA BUN adalah pejabat eselon disebut Pemimpin I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. 1 1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 1 2. Daftar Basil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. 1 3 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 1 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L adalah Inspektorat J enderal I Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. 1 5 . Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program www.jdih.kemenkeu.go.id dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
16.Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 2

( 1) Dalam melaksanakan fungsi B U N , Menteri Keuangan merupakan Pengguna Anggaran BUN.

(2)Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.pengelolaan utang;
2. b.pengelolaan hibah;
3. c.pengelolaan hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri;
4. d.pengelolaan investasi pemerintah;
5. e.pengelolaan penerusan pinj aman;
6. f.pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
7. g.pengelolaan belanja subsidi;
8. h.pengelolaan belanja lainnya; dan
9. i.pengelolaan transaksi khusus.

Pasal 3

( 1 ) Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN, Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , terdiri atas :
1. a.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai : 1 . PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 9 99 . 0 1 ); 2 . PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan 3 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara fain untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan , dan fasilitas peny1apan proyek (project development facility);
2. b.Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai: 1 . PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 9 9 9 . 05) ;
3. c.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai : 1 . PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 03); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) , antara lain untuk aset Pemerintah yang dikelola oleh pengelola barang, dan pembiayaan antisipasi untuk Lapindo PT Minarak Lapindo J aya; anggaran Brantas
4. d.Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai : dana Inc. / 1 . PPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinj aman (Bagi an Anggaran 999. 04); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengelolaan pembayaran, belanj a j aminan sosial, belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan www.jdih.kemenkeu.go.id e . fihak ketiga, scrta pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara; Direktorat Jenderal Anggaran sebagai : 1. 2. 3. PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999. 07) ; PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999 . 0 8) ; dan PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 .99) , antara lain untuk pengelolaan penerimaan negara bukan paj ak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; dan
5. f.Badan Kebijakan Fiskal sebagai PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 .99) , antara lain untuk pengeluaran keperluan hubungan internasional.

Pasal 4

( 1 ) PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.mengkoordinasikan penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan;
b.melakukan penilaian atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh KPA BUN;
c.menyampaikan usulan Indikasi Kebutuhan D ana BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran;
d.menyesuaikan usulan Indikasi Kebutuhan D ana BUN berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
e.menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan kepada Direktorat J enderal Anggaran;
f.menyusun nncian Pagu Anggaran B U N untuk masing-masing KPA BUN dibawahnya berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id g . �emberikan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kepada KPA BUN dalam rangka penyusunan RKA BUN;
h.meneliti RKA BUN clan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA BUN; L menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/ atau menyesuaikan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN; J. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
k.dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan formula penghitungan yang digunakan dalam penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana B UN dan penyusunan RDP B U N sesuai karakteristik masing-masing BA B U N ; I. mengkoordinasikan penyusunan pengeluaran jangka menengah kerangka dengan memperhatikan Prakiraan Maju , Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;
m.dapat menyusun petunjuk teknis pengelolaan anggaran BA BUN yang menjadi tanggung jawabnya;
n.dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan KPA BUN; dan
o.dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran BUN untuk menetapkan tugas dan fungsi KPA BUN selain yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini .

(2)Dalam menjalankan tugas dan fungsi PPA B U N sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, Pemimpin PPA BUN bertanggung jawab secara formal.
(3)Tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak termasuk untuk PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) . www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 999 . 02) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah .

Pasal 5

( 1) PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a.mengkoordinasikan penyusunan indikasi penenmaan hi bah yang direncanakan clan pencmrannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
b.menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN terkait belanj a hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinj aman atau hibah luar negeri (on granting); c . melaksanakan belanj a hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing;
d.menetapkari format dokumen terkait indikasi penerimaan hibah dan belanj a hibah ; dan e . mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah dan hibah daerah yang berasal dari penerimaan dalam negen sesum dengan ketentuan peraturan perundang undangan .

(2)Dalam menj alankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam perencanaan, penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN , PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999. 02) bertanggung j awab secara formal .

Pasal 6

Pasal 7

( 1 ) KPA BUN mempunyai tugas dan fungsi paling sedikit :

a.mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN dengan dilengkapi dokumen pendukung; b . menyusun RKA B U N beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
c.menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada APIP K/ L untuk direviu ; d . menyampaikan RKA B U N yang telah direviu oleh APIP K/ L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada PPA BUN;
e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan kinerj a atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; f . menyusun DIPA B U N ; dan
g.menyusun kerangka pengeluaran j angka menengah dengan memperhatikan Prakiraan Maju , Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN .

(2)Dalam menj alankan tugas dan · fungsi KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dalam perencanaan , penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN, KPA BUN bertanggung j awab secara formal .
(3)Pengajuan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, dikecualikan untuk alokasi yang diperoleh dari www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - pergeseran anggaran belanj a antar subbagian anggaran dalam bagian anggaran 999 (BA BUN) .

Pasal 8

BAB III

TATA CARA PENYUS UNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian · Kesatu Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara

Pasal 9

( 1 ) Pada awal tahun anggaran berj alan , PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.

(2)Dalam rangka penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , PPA BUN dapat berkoordinasi dengan KPA BUN dan pihak-pihak terkait lainnya.
(3)PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana B U N dengan memperhatikan Prakiraan Maj u , Rencana Strategis , hasil evaluasi kinerj a tahun sebelumnya, dan aspek lainnya sesuai masing-masing BA BUN. dengan karakteri s tik
(4)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan postur resource envelope dan Pagu Indikatif BUN.
(5)Dalam hal terdapat program atau kegiatan yang belum pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun , kebij akan Pemerintah , dan / atau arahan Presiden / Wakil Presiden .
(6)Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan menilai Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kapasitas fiskal .
(7)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dihimpun dan dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menetapkan Pagu Indikatif BUN dalam bentuk surat penetapan paling lambat minggu terakhir bulan Maret .

Pasal 10

( 1 ) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) , PPA BUN menyesuaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN .

(2)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat minggu ketiga bulan Juni untuk diteliti .
(3)Direktorat Jenderal Anggaran meneliti hasil penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang disampaikan oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Pagu Indikatif BUN .
(4)Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada Men teri Keuangan un tuk digunakan se bagai salah satu pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran B U N . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
(2)Penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada:
1. a.arah kebij akan yang ditetapkan oleh Presiden ; b . prioritas anggaran ; c . Rencana Kerj a Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara; d . hasil Sidang Kabinet; e . Pagu Indikatif B U N ; dan
2. f.evaluasi kinerj a penggunaan dana BUN tahun sebelumnya.
(3)Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan Juni . ( 1 )
(3), Pagu www.jdih.kemenkeu.go.id Anggaran PPA BUN. - 1 4 - masing-masing BA BUN kepada
(2)PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN yang berada dibawahnya sebagai dasar penyusunan RKA BUN .
(3)RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , disusun dengan menggunakan pendekatan sistem penganggaran yang terdiri atas : .
1. a.penganggaran terpadu;
2. b.penganggaran berbasis kinerj a; dan c . kerangka pengeluaran j angka menengah .
(4)Penyusunan RKA BUN dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran j angka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikecualikan untuk penyusunan RKA BUN alokasi BA BUN terkait dana cadangan .
(5)RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai :
1. a.pedoman umum perencanaan , penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA B U N ; dan b . tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN, dengan dilengkapi dokumen pendukung.
(6)Pedoman umum perencanaan , penelaahan , dan penetapan alokasi anggaran BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Pedoman kerangka pengeluaran j angka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
(8)Tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
(2)Reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian RKA BUN dengan dokumen pendukung.
(3)Pedoman reviu RKA BUN oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)APIP K/ L dapat mengembangkan langkah-langkah rev1u dalam pedoman reviu RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing BA B U N .
(5)APIP K/ L dapat melakukan koordinasi dengan APIP K/ L lainnya dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas perencanaan anggaran BA B U N .
(6)RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah dfreviu oleh APIP K/L disampaikan kembali kepada KPA B U N untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan .
(2)RKA BUN beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RDP BUN oleh PPA B U N .
(3)RDP BUN yang telah disusun oleh PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ditandatangani oleh masing-masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas BA BUN yang dikelolanya.
(4)Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA Bl)N sampai batas waktu yang ditetapkan BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3). Pasal 1 5 (1 ) RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) disusun menggunakan formula perhitungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian anggaran tr an sf er ke daerah dan dana desa.
(2)RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 9 99. 05) yang bertanggungjawab atas BA BUN yang dikelolanya. Pasal 1 6 (1 ) RDP BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) disusun oleh masing-masing PPA B U N Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 9 9 ) sesuai dengan j enis transaksi khusus yang dikelolanya.
(2)RDP BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditandatangani oleh masing masing Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Transaksi www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) yang bertanggung j awab atas BA BUN yang dikelolanya. Pasal 1 7 RDP B U N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) , Pasal 15 ayat ( 1 ), dan Pasal 1 6 ayat ( 1 ) disusun sesuai dengan :
1. a.pedoman um um perencanaan , penelaahan , dan penetapan alokasi BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) ; dan b . tata cara penyusunan RKA BUN dan RDP B U N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (8). Pasal 1 8 RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah Nata Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada D ewan Perwakilan Rakyat dan / atau setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara tahun berkenaan ditetapkan .
(2)RDP BUN yang disampaikan oleh PPA B U N kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditelaah dalam forum penelaahan antara PPA BUN dengan Direktorat Jenderal Anggaran .
(3)Hasil penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran untuk digunakan sebagai bahan penyusunan N ota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanja Negara.
(4)Tata cara penelaahan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.02/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA CARA PENYUS UNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian · Kesatu Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

TATA CARA PENYUS UNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian · Kesatu Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2010