Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.02/2015
- Nomor
- 231/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 29
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan D.an Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
6 . Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.
1 0. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya PPA BUN adalah pejabat eselon disebut Pemimpin I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN. 1 1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 1 2. Daftar Basil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. 1 3 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN. 1 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/L adalah Inspektorat J enderal I Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. 1 5 . Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program www.jdih.kemenkeu.go.id dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
BAB II PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
BAB II
( 1) Dalam melaksanakan fungsi B U N , Menteri Keuangan merupakan Pengguna Anggaran BUN.
Bagian Kedua Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
( 1 ) Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN, Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id
1 . PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 9 99 . 0 1 ); 2 . PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan 3 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara fain untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam bentuk dukungan kelayakan , dan fasilitas peny1apan proyek (project development facility);
1 . PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 9 9 9 . 02); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 9 9 9 . 05) ;
1 . PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 9 9 9 . 03); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) , antara lain untuk aset Pemerintah yang dikelola oleh pengelola barang, dan pembiayaan antisipasi untuk Lapindo PT Minarak Lapindo J aya; anggaran Brantas
dana Inc. / 1 . PPA BUN Pengelolaan Penerusan Pinj aman (Bagi an Anggaran 999. 04); dan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengelolaan pembayaran, belanj a j aminan sosial, belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Bulog, perhitungan www.jdih.kemenkeu.go.id e . fihak ketiga, scrta pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara; Direktorat Jenderal Anggaran sebagai : 1. 2. 3. PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999. 07) ; PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999 . 0 8) ; dan PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 .99) , antara lain untuk pengelolaan penerimaan negara bukan paj ak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; dan
( 1 ) PPA BUN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id g . �emberikan bimbingan teknis dan evaluasi kinerja kepada KPA BUN dalam rangka penyusunan RKA BUN;
L menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/ atau menyesuaikan RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN; J. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
I. mengkoordinasikan penyusunan pengeluaran jangka menengah kerangka dengan memperhatikan Prakiraan Maju , Rencana Strategis, dan aspek lain sesuai karakteristik masing-masing BA BUN;
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
c . melaksanakan belanj a hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing;
Selain mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku (Bagian PPA BUN Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus 999 .99) merupakan koordinator www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - penyusunan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 99) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi transaksi khusu s . Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
( 1 ) KPA BUN mempunyai tugas dan fungsi paling sedikit :
b . menyusun RKA B U N beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
d . menyampaikan RKA B U N yang telah direviu oleh APIP K/ L dan ditandatangani oleh KPA BUN kepada PPA BUN;
f . menyusun DIPA B U N ; dan
Tugas dan fungsi KPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang B ersumber dari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 999 . 02) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah daerah. BAB III TATA CARA PENYUS UNAN INDIKASI KEBUTUHAN DANA B ENDAHARA UMUM NEGARA Bagian · Kesatu Pengajuan dan Penetapan Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara
BAB III
( 1 ) Pada awal tahun anggaran berj alan , PPA BUN menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.
dengan karakteri s tik
( 1 ) Berdasarkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) , PPA BUN menyesuaikan Indikasi Kebutuhan Dana BUN .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - Bagian Kedua Penetapan Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 1 1 ( 1 ) Berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran B U N .
b . prioritas anggaran ; c . Rencana Kerj a Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara; d . hasil Sidang Kabinet; e . Pagu Indikatif B U N ; dan
( 1 ) BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA DANA PENGELUARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesatu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran B endahara Umum Negara Pasal 1 2 Berdasarkan penetapan Pagu sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Pasal 1 1 ayat Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan B U N
- 1 4 - masing-masing BA BUN kepada
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - Bagian Kedua Reviu Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara Pasal 1 3 (1 ) Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran BA BUN, RKA BUN yang telah disusun oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (5) disampaikan oleh KPA B U N kepada APIP K/ L untuk direviu .
Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Dana Pengeluaran B endahara Umum Negara Pasal 1 4 (1 ) RKA BUN beserta dokumen pendukung yang telah direviu oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN paling lambat minggu pertama bulan Juli.
Pasal 1 5 (1 ) RDP BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 05) disusun menggunakan formula perhitungan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian anggaran tr an sf er ke daerah dan dana desa.
Pasal 1 6 (1 ) RDP BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) disusun oleh masing-masing PPA B U N Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 9 9 9 . 9 9 ) sesuai dengan j enis transaksi khusus yang dikelolanya.
Pasal 1 7 RDP B U N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4 ayat (2) , Pasal 15 ayat ( 1 ), dan Pasal 1 6 ayat ( 1 ) disusun sesuai dengan :
Pasal 1 8 RDP BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah Nata Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada D ewan Perwakilan Rakyat dan / atau setelah Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara tahun berkenaan ditetapkan . Bagian Keempat Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Pasal 1 9 ( 1 ) RDP BUN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) , Pasal 1 5 ayat (2) , dan Pasal 1 6 ayat (2) disampaikan oleh PPA B U N kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Juli .
BAB V PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN B ENDAHARA UMUM NEGARA
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)