Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2018
- Nomor
- 193/PMK.07/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 34
b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 1 8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 1 9, ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II c . bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih Ianjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa; 1 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 1 6); 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 1 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5864) ; www.jdih.kemenkeu.go.id . M enetapkan DISTRIBUSI II MEMUTUSKAN : PERATURAN M ENTER! PENGELOLAAN DANA DESA. KEUANGAN
BAB I
TENTANG Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanj a Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara kepada Daerah dan D esa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. 2 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 . 3 . Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah se bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah . 4 . Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 5 . Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provms1 atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. 6 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di ban tu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 7 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 8 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 9 . Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional . 1 0 . Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi . 1 1 . Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota. 1 2 . Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah . 1 3 . Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 1 4 . lndikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana D esa. 1 5 . Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan negara / lem bag a. anggaran kementerian 1 6 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung j awab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 1 7 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanj utnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga. 1 8 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerj a pada masihg-masing PPA B U N baik d i kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN . 1 9 . Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara U murn Negara yang selanj utnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN . 2 0 . Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 2 1 . Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 2 2 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 2 3 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat. 2 4 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat Daerah . 2 5 . Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sen tral . 2 6 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan . 2 7 . Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening ternpat peny1mpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II 2 8 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pej abat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 29 . Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pej abat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pej abat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan . 3 0 . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM . 3 1 . Pej abat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/ PPA BUN / KPA BUN untuk mengambil keputusan dan / atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah . 32 . Pej abat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA BUN / PPA BUN / KPA BUN untuk melakukan penguJian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran . BAB II RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA
BAB II
Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi:
b . pengalokasian; c . penyaluran;
www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II e . pedoman penggunaan; dan
BAB III PENGANGGARAN
BAB III
( 1 ) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana D esa.
b . kinerj a pelaksanaan Dana Desa; dan c . kemampuan keuangan negara.
Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebij akan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APB N .
( 1 ) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota. www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II
b . 5 0 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c . 1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
( 1 0) D ata indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berj alan . ( 1 1 ) Dalam hal data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) , penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota tahun anggaran sebelumnya.
( 1 ) Rincian Dana D esa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nata Keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan .
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 1 -
BAB IV PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten / Kota
BAB IV
Pengalokasian rmcian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
DD Kab / Kota Keterangan : AD Kab / Kota + AA Kab / Kota + AF Kab / Kota D D Kab / Kota = Dana Des a setiap Daerah kabupaten / kota AD Kab / Kota Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten / kota AA Kab / Kota Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten / kota AF Kab / Kota Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten / kota
( 1 ) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupatan/ kota.
www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
( 1 ) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AA Kab / Kota (AA DST x D ST Kab / Kota) + (AA DT x DT Kab / Kota) Keterangan : AA Kab / Kota = Alokasi Afirmasi kabupaten/ kota setiap Daerah AA D ST besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi D ST Kab / Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang AA DT memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten / kota = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT Kab / Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/ kota
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II AA Desa Keterangan : AA Desa D D D ST DT - 1 3 - (0 , 0 3 x DD) / {(2 x DST) + ( 1 x DT)} = Alokasi Afirmasi setiap Desa = pagu Dana Desa nasional = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi Pasal 1 0 ( 1 ) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AF Kab / Kota {(O , 1 0 x Y l ) + (0 , 5 0 x Y2) + (0, 1 5 x Y3) + (0 , 2 5 x Y4)} X (0 , 2 5 x DD) Keterangan : AF Kab / Kota Y l Y2 Y3 Y4 = Alokasi Formula kabupaten / kota setiap Daerah rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total penduduk Desa nasional rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional rasio luas wilayah D esa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total luas wilayah Desa nasional rasio IKK Daerah kabupaten / kota terhadap total IKK Daerah kabupaten / kota yang memiliki Desa
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 5 - Bagian Kedua Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Pasal 1 1 ( 1 ) Berdasarkan nnc1an Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) , bupati/ wali kota melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
b . Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan c . Alokasi Formula setiap D esa. Pasal 1 2 ( 1 ) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan .
Pasal 1 3 ( 1 ) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4) .
Pasal 1 4 ( 1 ) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
b . 5 0 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c . 1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II AF Desa Keterangan : AF Desa Z l Z2 Z3 Z4 - 1 7 - {(O , 1 0 x Z l ) + (0 , 5 0 x Z2) + (0, 1 5 x Z3) + (0 , 2 5 x Z4)} x AF Kab / Kota Alokasi Formula setiap Desa rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/ kota rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/ kota rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/ kota AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap D aerah kabupaten/ kota
Pasal 1 5 ( 1 ) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/ wali kota.
b . tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap D esa; c . penetapan rincian Dana Desa; d . mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; e . prioritas penggunaan Dana Desa; www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
BAB V PENYALURAN Bagian Kesatu Kuasa Pengguna Anggaran
BAB V
( 1 ) Untuk pelaksanaan penyaluran Dana D esa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan :
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
( 5 ) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b berhalangan tetap , Menteri Keuangan menunjuk Pej abat Eselon IV pada KPPN atau Pej abat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menj adi pelaksana tu gas Kepala KPPN se bagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
b . melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana D esa; c . melaksanakan penyaluran Dana Desa;
( 1 0) Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , sebagai berikut:
b . menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; c . menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d . menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; e . menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 1 - ( 1 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak bertanggung j awab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah D aerah dan Pemerintah Desa. Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Penyaluran Paragraf 1 DIPA Pasal 1 7 ( 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
( 3 ) RKA B U N Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian / Lembaga untuk direviu .
www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II
( 1 0) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. ( 1 1 ) DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerj a BUN dan pencairan dana/ pengesahan bagi BUN / Kuasa BUN . ( 1 2) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat ( 1 1 ) merupakan satu kesatuan dengan DIPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. Pasal 1 8 ( 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa.
Paragraf 2 SPP, SPM , dan SP2D Pasal 1 9 ( 1 ) PPK BUN menggunakan DIPA/ DIPA Petikan Dana Desa sebagai dasar penerbitan SPP.
www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 3 - Bagian Ketiga Penyaluran Paragraf 1 Penyaluran dari RKUN ke RKUD Pasal 2 0 ( 1 ) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD .
b . tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) ; dan c . tahap I I I paling cepat bulan Juli sebesar 4 0 % (empat puluh persen) .
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II - 2 5 - Pasal 2 1 ( 1 ) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan se bagai beriku t: (2)
1 . surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan; dan 2 . peraturan bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran se belumnya; dan 2 . laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan c . tahap III berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; 2 . laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan 3 . lapo ran tingkat konvergensi pencegahan stunting kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya. Penyaluran se bagaimana dilaksanakan Dana Desa dari RKUN ke RKUD dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
1 . surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangku tan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan; 2 . peraturan bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian clan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; clan 3 . claftar Pemerintah Daerah memiliki preclikat kinerj a baik clalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; clan b . tahap III berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun ariggaran sebelumnya; 2 . laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3 . laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya; 4 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai clengan tahap II; clan 5 . laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan capaian output Dana Desa sampai clengan tahap II .
www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
b . untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan : 1 . realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD ; dan 2 . realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) ; dan c . untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari seluruh Desa menunjukkan : 1 . rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD ; dan 2 . rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) .
( 1 0) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)