DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.07/2018

Nomor: 193/PMK.07/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 99/PMK. 07/20 1 7 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /2 0 1 7 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 1 /PMK.07 /2 0 1 8 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK. 07/20 1 7 ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 1 8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 1 9, ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II c . bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih Ianjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pas al 1 4 , Pas al 1 8 , Pasal 2 3 , Pasal 24 ayat (4) , Pasal 27 ayat (6) , dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa; 1 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 1 6); 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 1 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 58) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5864) ; www.jdih.kemenkeu.go.id . M enetapkan DISTRIBUSI II MEMUTUSKAN : PERATURAN M ENTER! PENGELOLAAN DANA DESA. KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TENTANG Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanj a Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara kepada Daerah dan D esa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. 2 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 . 3 . Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah se bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah . 4 . Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 5 . Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provms1 atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. 6 . Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di ban tu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 7 . Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 8 . Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 9 . Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional . 1 0 . Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi . 1 1 . Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota. 1 2 . Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah . 1 3 . Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 1 4 . lndikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana D esa. 1 5 . Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan negara / lem bag a. anggaran kementerian 1 6 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung j awab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 1 7 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanj utnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga. 1 8 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerj a pada masihg-masing PPA B U N baik d i kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerj a di kementerian negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN . 1 9 . Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara U murn Negara yang selanj utnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN . 2 0 . Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II 2 1 . Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disebut RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 2 2 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 2 3 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat. 2 4 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat Daerah . 2 5 . Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sen tral . 2 6 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan . 2 7 . Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening ternpat peny1mpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II 2 8 . Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pej abat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 29 . Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/ Pej abat Penandatangan Surat Perintah Membayar atau pej abat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan . 3 0 . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM . 3 1 . Pej abat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA BUN/ PPA BUN / KPA BUN untuk mengambil keputusan dan / atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Transfer ke Daerah . 32 . Pej abat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPSPM BUN adalah pej abat yang diberi kewenangan oleh PA BUN / PPA BUN / KPA BUN untuk melakukan penguJian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran .

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi:

a.penganggaran; b . pengalokasian; c . penyaluran;
d.penatausahaan, pertanggungj awaban, dan pelaporan; www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II e . pedoman penggunaan; dan
f.pemantauan serta evaluasi .

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

( 1 ) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana D esa.

(2)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari .
(3)Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN .
(4)Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disusun dengan memperhatikan :
1. a.persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b . kinerj a pelaksanaan Dana Desa; dan c . kemampuan keuangan negara.

Pasal 4

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebij akan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APB N .

Pasal 5

( 1 ) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota. www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II

(2)Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar;
2. b.Alokasi Afirmasi; dan c . Alokasi Formula.
(3)Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
(4)Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi .
(5)Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah D esa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
1. a.1 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; b . 5 0 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c . 1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
2. d.2 5% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis .
(6)Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
(7)Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial .
(8)Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 0 - terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan) , 9 (sembilan) , dan 1 0 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan .
(9)Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten/ kota. ( 1 0) D ata indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berj alan . ( 1 1 ) Dalam hal data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) , penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

( 1 ) Rincian Dana D esa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nata Keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan .

(2)Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menj adi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APB N . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 1 -
(3)Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN .

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 7

Pengalokasian rmcian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: DD Kab / Kota Keterangan : AD Kab / Kota + AA Kab / Kota + AF Kab / Kota D D Kab / Kota = Dana Des a setiap Daerah kabupaten / kota AD Kab / Kota Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten / kota AA Kab / Kota Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten / kota AF Kab / Kota Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten / kota

Pasal 8

( 1 ) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupatan/ kota.

(2)Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi D asar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan jumlah Desa secara nasional . www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
(3)Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan .

Pasal 9

( 1 ) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AA Kab / Kota (AA DST x D ST Kab / Kota) + (AA DT x DT Kab / Kota) Keterangan : AA Kab / Kota = Alokasi Afirmasi kabupaten/ kota setiap Daerah AA D ST besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi D ST Kab / Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang AA DT memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten / kota = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT Kab / Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten/ kota

(2)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
(3)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
(4)Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II AA Desa Keterangan : AA Desa D D D ST DT - 1 3 - (0 , 0 3 x DD) / {(2 x DST) + ( 1 x DT)} = Alokasi Afirmasi setiap Desa = pagu Dana Desa nasional = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi Pasal 1 0 ( 1 ) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AF Kab / Kota {(O , 1 0 x Y l ) + (0 , 5 0 x Y2) + (0, 1 5 x Y3) + (0 , 2 5 x Y4)} X (0 , 2 5 x DD) Keterangan : AF Kab / Kota Y l Y2 Y3 Y4 = Alokasi Formula kabupaten / kota setiap Daerah rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total penduduk Desa nasional rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional rasio luas wilayah D esa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total luas wilayah Desa nasional rasio IKK Daerah kabupaten / kota terhadap total IKK Daerah kabupaten / kota yang memiliki Desa
(2)Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II sosial, dan / atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(3)Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan D esa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berj alan .
(4)Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rmcian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya.
(5)Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan D esa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah .
(6)Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah D aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati/ wali kota kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berj alan . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 5 -
(2)Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar setiap Desa; b . Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan c . Alokasi Formula setiap D esa. Pasal 1 2 ( 1 ) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan .
(2)Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian D alam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , bupati/ wali kota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .
(3)Dalam hal jumlah D esa di Daerah kabupaten/ kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , bupati/ wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II dalam Pasal 6 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud .
(4)Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , bupati/ wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri . Pasal 1 3 ( 1 ) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4) .
(2)Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) .
(3)Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengena1 daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/ wali kota. Pasal 1 4 ( 1 ) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
1. a.1 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; b . 5 0 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c . 1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
2. d.2 5% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
(2)Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II AF Desa Keterangan : AF Desa Z l Z2 Z3 Z4 - 1 7 - {(O , 1 0 x Z l ) + (0 , 5 0 x Z2) + (0, 1 5 x Z3) + (0 , 2 5 x Z4)} x AF Kab / Kota Alokasi Formula setiap Desa rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/ kota rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/ kota rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/ kota AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap D aerah kabupaten/ kota
(3)Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
(4)IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/ wali kota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pasal 1 5 ( 1 ) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/ wali kota.
(2)Peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , paling sedikit mengatur mengenai:
1. a.jumlah Desa; b . tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap D esa; c . penetapan rincian Dana Desa; d . mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; e . prioritas penggunaan Dana Desa; www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
2. f.penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
3. g.sanksi administratif.
(3)Bupati/ wali kota menyampaikan peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disertai dengan softcopy kertas kerj a penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala KPPN setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, dan kepala Desa.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 16

( 1 ) Untuk pelaksanaan penyaluran Dana D esa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan :

a.Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan; dan b . Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(2)Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(3)Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerj anya meliputi Daerah kabupaten/ kota penerima alokasi Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(4)Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan . ( 5 ) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b berhalangan tetap , Menteri Keuangan menunjuk Pej abat Eselon IV pada KPPN atau Pej abat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menj adi pelaksana tu gas Kepala KPPN se bagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(6)Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi KPA BUN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan .
(7)Tugas dan fungsi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b sebagai berikut:
1. a.menetapkan Pej abat Pembuat Komitmen dan Pej abat Penanda tangan SPM ; b . melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana D esa; c . melaksanakan penyaluran Dana Desa;
2. d.menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
3. e.menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana D esa;
4. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 0 - Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. g.menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(8)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
(9)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d sampai dengan huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan penyampaian laporan dan proyeksi penyaluran Dana Desa. ( 1 0) Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; b . menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; c . menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d . menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; e . menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; dan
2. f.menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Des a melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN) . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 1 - ( 1 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak bertanggung j awab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah D aerah dan Pemerintah Desa.
(2)RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APB N . ( 3 ) RKA B U N Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian / Lembaga untuk direviu .
(4)RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD .
(5)Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan .
(6)Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN TKDD .
(7)KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II
(8)DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran .
(9)Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . ( 1 0) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. ( 1 1 ) DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerj a BUN dan pencairan dana/ pengesahan bagi BUN / Kuasa BUN . ( 1 2) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat ( 1 1 ) merupakan satu kesatuan dengan DIPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. Pasal 1 8 ( 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa.
(2)Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran .
(2)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM .
(3)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 3 -
(2)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I paling cepat bulan J anuari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) ; b . tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) ; dan c . tahap I I I paling cepat bulan Juli sebesar 4 0 % (empat puluh persen) .
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerj a baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara bertahap , dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) ; dan b . tahap I I I paling cepat bulan Juli sebesar 4 0 % (empat puluh persen) .
(4)Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerj a baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemerintah Daerah yang: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
1. a.melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerj a setelah Dana Desa diterima di RKUD ; dan b . melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November, berdasarkan data transaksi penyaluran D ana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD .
(5)Data transaksi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD paling lambat minggu kedua bulan D esember tahun berkenaan .
(6)Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerj a baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati/ wali kota dan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan D esember tahun berkenaan .
(7)Penyaluran Dana D esa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III ; dan b . penyaluran kedua untuk sISa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(8)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerj a setelah Dana Desa diterima di RKUD . www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II - 2 5 - Pasal 2 1 ( 1 ) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan se bagai beriku t:
(2)
1. a.tahap I berupa: 1 . surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan; dan 2 . peraturan bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. b.tahap II berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran se belumnya; dan 2 . laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan c . tahap III berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; 2 . laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan 3 . lapo ran tingkat konvergensi pencegahan stunting kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya. Penyaluran se bagaimana dilaksanakan Dana Desa dari RKUN ke RKUD dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
3. a.tahap I clan tahap II berupa: 1 . surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangku tan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan; 2 . peraturan bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian clan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; clan 3 . claftar Pemerintah Daerah memiliki preclikat kinerj a baik clalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; clan b . tahap III berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun ariggaran sebelumnya; 2 . laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3 . laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya; 4 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai clengan tahap II; clan 5 . laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan capaian output Dana Desa sampai clengan tahap II .
(3)Surat pemberitahuan sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) huruf a angka 1 clan ayat (2) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan clan claftar Pemerintah Daerah memiliki preclikat kinerj a baik clalam penyaluran Dana Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) huruf a angka 3 yang clisampaikan oleh Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan kepacla Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik clan Dana Desa melalui Koorclinator KPA Penyaluran DAK Fisik clan Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
(4)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a angka 2 , huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 , dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(5)Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD .
(6)Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) .
(7)Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran :
1. a.dokumen persyaratan penyaluran se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing penyaluran; b . untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan : 1 . realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD ; dan 2 . realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) ; dan c . untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari seluruh Desa menunjukkan : 1 . rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD ; dan 2 . rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) .
(8)Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terkini dari desa yang sudah menerima Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.,.
(9)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa. ( 1 0) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 99/PMK. 07/20 1 7 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /2 0 1 7 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 2 1 /PMK.07 /2 0 1 8 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 /PMK. 07/20 1 7 ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 20 1 8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 1 9, ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II c . bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur lebih Ianjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan untuk melaksanakan ketentuan Pas al 1 4 , Pas al 1 8 , Pasal 2 3 , Pasal 24 ayat (4) , Pasal 27 ayat (6) , dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2 0 1 6 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2 0 1 4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi:

a.penganggaran; b . pengalokasian; c . penyaluran;
d.penatausahaan, pertanggungj awaban, dan pelaporan; www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II e . pedoman penggunaan; dan
f.pemantauan serta evaluasi .

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

( 1 ) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana D esa.

(2)Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari .
(3)Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN .
(4)Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , disusun dengan memperhatikan :
1. a.persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b . kinerj a pelaksanaan Dana Desa; dan c . kemampuan keuangan negara.

Pasal 4

Pasal 5

(2)Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar;
2. b.Alokasi Afirmasi; dan c . Alokasi Formula.
(3)Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa.
(4)Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi .
(5)Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah D esa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
1. a.1 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; b . 5 0 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c . 1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
2. d.2 5% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis .
(6)Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
(7)Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial .
(8)Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 0 - terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan) , 9 (sembilan) , dan 1 0 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan .
(9)Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten/ kota. ( 1 0) D ata indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berj alan . ( 1 1 ) Dalam hal data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) , penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

(2)Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menj adi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APB N . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 1 -
(3)Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN .

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 7

Pengalokasian rmcian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2)dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: DD Kab / Kota Keterangan : AD Kab / Kota + AA Kab / Kota + AF Kab / Kota D D Kab / Kota = Dana Des a setiap Daerah kabupaten / kota AD Kab / Kota Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten / kota AA Kab / Kota Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten / kota AF Kab / Kota Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten / kota

Pasal 8

( 1 ) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupatan/ kota.

(2)Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi D asar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan jumlah Desa secara nasional . www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
(3)Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan .

Pasal 9

(2)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
(3)Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
(4)Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II AA Desa Keterangan : AA Desa D D D ST DT - 1 3 - (0 , 0 3 x DD) / {(2 x DST) + ( 1 x DT)} = Alokasi Afirmasi setiap Desa = pagu Dana Desa nasional = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi Pasal 1 0 ( 1 ) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AF Kab / Kota {(O , 1 0 x Y l ) + (0 , 5 0 x Y2) + (0, 1 5 x Y3) + (0 , 2 5 x Y4)} X (0 , 2 5 x DD) Keterangan : AF Kab / Kota Y l Y2 Y3 Y4 = Alokasi Formula kabupaten / kota setiap Daerah rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total penduduk Desa nasional rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional rasio luas wilayah D esa setiap Daerah kabupaten / kota terhadap total luas wilayah Desa nasional rasio IKK Daerah kabupaten / kota terhadap total IKK Daerah kabupaten / kota yang memiliki Desa
(2)Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II sosial, dan / atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(3)Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan D esa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berj alan .
(4)Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rmcian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya.
(5)Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan D esa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah .
(6)Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah D aerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh bupati/ wali kota kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berj alan . www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II - 1 5 -
(2)Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar setiap Desa; b . Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan c . Alokasi Formula setiap D esa. Pasal 1 2 ( 1 ) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1 ) dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan .
(2)Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian D alam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , bupati/ wali kota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .
(3)Dalam hal jumlah D esa di Daerah kabupaten/ kota lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , bupati/ wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II dalam Pasal 6 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud .
(4)Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , bupati/ wali kota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri . Pasal 1 3 ( 1 ) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4) .
(2)Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) .
(3)Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengena1 daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/ wali kota. Pasal 1 4 ( 1 ) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 Ayat (2) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut:
1. a.1 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; b . 5 0 % (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c . 1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
2. d.2 5% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
(2)Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II AF Desa Keterangan : AF Desa Z l Z2 Z3 Z4 - 1 7 - {(O , 1 0 x Z l ) + (0 , 5 0 x Z2) + (0, 1 5 x Z3) + (0 , 2 5 x Z4)} x AF Kab / Kota Alokasi Formula setiap Desa rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/ kota rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/ kota rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/ kota AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap D aerah kabupaten/ kota
(3)Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
(4)IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh bupati/ wali kota berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pasal 1 5 ( 1 ) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/ wali kota.
(2)Peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , paling sedikit mengatur mengenai:
1. a.jumlah Desa; b . tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap D esa; c . penetapan rincian Dana Desa; d . mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; e . prioritas penggunaan Dana Desa; www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
2. f.penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
3. g.sanksi administratif.
(3)Bupati/ wali kota menyampaikan peraturan bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disertai dengan softcopy kertas kerj a penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Kepala KPPN setempat dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, dan kepala Desa.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 16

( 1 ) Untuk pelaksanaan penyaluran Dana D esa, Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan :

a.Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan; dan b . Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(2)Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan sebagai koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(3)Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerj anya meliputi Daerah kabupaten/ kota penerima alokasi Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
(4)Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan . ( 5 ) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b berhalangan tetap , Menteri Keuangan menunjuk Pej abat Eselon IV pada KPPN atau Pej abat Eselon III pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menj adi pelaksana tu gas Kepala KPPN se bagai pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(6)Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi KPA BUN dalam ketentuan peraturan perundang-undangan .
(7)Tugas dan fungsi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b sebagai berikut:
1. a.menetapkan Pej abat Pembuat Komitmen dan Pej abat Penanda tangan SPM ; b . melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan penyaluran Dana D esa; c . melaksanakan penyaluran Dana Desa;
2. d.menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
3. e.menatausahakan dan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana D esa;
4. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 0 - Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. g.menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(8)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
(9)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d sampai dengan huruf f dan proyeksi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan satu kesatuan dengan penyampaian laporan dan proyeksi penyaluran Dana Desa. ( 1 0) Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , sebagai berikut:
1. a.menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; b . menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; c . menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d . menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; e . menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan TKD D ; dan
2. f.menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Des a melalui aplikasi Cash Planning Information Network (CPIN) . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 1 - ( 1 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak bertanggung j awab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah D aerah dan Pemerintah Desa.
(2)RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APB N . ( 3 ) RKA B U N Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian / Lembaga untuk direviu .
(4)RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RDP BUN TKDD .
(5)Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan .
(6)Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan RDP BUN TKDD .
(7)KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II
(8)DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD kepada Direktur Jenderal Anggaran .
(9)Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA BUN Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . ( 1 0) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. ( 1 1 ) DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerj a BUN dan pencairan dana/ pengesahan bagi BUN / Kuasa BUN . ( 1 2) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sampai dengan ayat ( 1 1 ) merupakan satu kesatuan dengan DIPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. Pasal 1 8 ( 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa.
(2)Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran .
(2)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM .
(3)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D . www.jdih.kemenkeu.go.id DI STRIBUSI II - 2 3 -
(2)Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I paling cepat bulan J anuari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen) ; b . tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen) ; dan c . tahap I I I paling cepat bulan Juli sebesar 4 0 % (empat puluh persen) .
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerj a baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara bertahap , dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen) ; dan b . tahap I I I paling cepat bulan Juli sebesar 4 0 % (empat puluh persen) .
(4)Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerj a baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemerintah Daerah yang: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
1. a.melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerj a setelah Dana Desa diterima di RKUD ; dan b . melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November, berdasarkan data transaksi penyaluran D ana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD .
(5)Data transaksi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD paling lambat minggu kedua bulan D esember tahun berkenaan .
(6)Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerj a baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati/ wali kota dan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan D esember tahun berkenaan .
(7)Penyaluran Dana D esa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III ; dan b . penyaluran kedua untuk sISa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(8)Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerj a setelah Dana Desa diterima di RKUD . www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II - 2 5 - Pasal 2 1 ( 1 ) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan se bagai beriku t:
(2)
1. a.tahap I berupa: 1 . surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan; dan 2 . peraturan bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. b.tahap II berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran se belumnya; dan 2 . laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan c . tahap III berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; 2 . laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan 3 . lapo ran tingkat konvergensi pencegahan stunting kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya. Penyaluran se bagaimana dilaksanakan Dana Desa dari RKUN ke RKUD dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
3. a.tahap I clan tahap II berupa: 1 . surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangku tan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan; 2 . peraturan bupati/ wali kota mengenai tata cara pembagian clan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; clan 3 . claftar Pemerintah Daerah memiliki preclikat kinerj a baik clalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; clan b . tahap III berupa: 1 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun ariggaran sebelumnya; 2 . laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3 . laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya; 4 . laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai clengan tahap II; clan 5 . laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan capaian output Dana Desa sampai clengan tahap II .
(3)Surat pemberitahuan sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) huruf a angka 1 clan ayat (2) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berj alan clan claftar Pemerintah Daerah memiliki preclikat kinerj a baik clalam penyaluran Dana Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) huruf a angka 3 yang clisampaikan oleh Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan kepacla Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik clan Dana Desa melalui Koorclinator KPA Penyaluran DAK Fisik clan Dana Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II
(4)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a angka 2 , huruf b, dan huruf c dan ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 , dan huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
(5)Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD .
(6)Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) .
(7)Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran :
1. a.dokumen persyaratan penyaluran se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dan ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada masing-masing penyaluran; b . untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 menunjukkan : 1 . realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD ; dan 2 . realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah www.jdih.kemenkeu.go.id D I STRIBUSI II mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) ; dan c . untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari seluruh Desa menunjukkan : 1 . rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD ; dan 2 . rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) .
(8)Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terkini dari desa yang sudah menerima Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.,.
(9)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa. ( 1 0) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 16

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019