Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.07/2019
- Nomor
- 205/PMK.07/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
Menetapkan Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana De sa;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
anggaran kementerian
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
BAB II PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN DANA DESA
BAB II
melalui Daerah hasil
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PENGANGGARAN Pasal 4
BAB III
Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana Desa dalam Nota Keuangan dan rancangan APBN. BABIV PENGALOKASIAN Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten/Kota Pasal 6
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 14) Dalam hal data jumlah De sa, data indeks de sa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (13), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupatenjkota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan nnc1an Dana Desa setiap Daerah kabupatenjkota tahun anggaran sebelumnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Hasil penghitungan Dana De sa setiap Daerah kabupatenjkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengalokasian nnc1an Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus: DD Kab/Kota AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AK Kab/Kota + AF Kab/Kota 1www.jdih.kemenkeu.go.id Keterangan: DD KabjKota Dana Des a setiap Daerah kabupatenjkota AD KabjKota Alokasi Dasar setiap Daerah kabupatenjkota AA Kab/Kota Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupatenjkota AK KabjKota Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupatenjKota AF Kab/Kota Alokasi Formula setiap Daerah kabupatenjkota
AA Kab/Kota Keterangan: (AA DST x DST KabjKota) + (AA DT x DT KabjKota) AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupatenjkota AADST besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 1www.jdih.kemenkeu.go.id DST Kab/Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupatenjkota AADT besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi DT Kab / Kota = jumlah Des a tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupatenjkota
AA Desa = (0,015 x DD) I {(2 x DST) + (1 x DT)} Keterangan: AA Desa DD DST DT = Alokasi Afirmasi setiap Desa = pagu Dana Desa nasional = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
AK Kab/Kota = Jumlah Desa AK x AK Desa Keterangan: AK Kab/Kota Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota Jumlah Desa AK = jumlah Desa penenma Alokasi Kinerja setiap Kab/Kota www.jdih.kemenkeu.go.id AK Desa = Alokasi Kinerja untuk Setiap Desa
Skor Kinerja = {(0,20 x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 X Y4)} Keterangan: Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa Y 1 = pengelolaan keuangan des a Y2 = pengelolaan Dana Desa Y3 = capaian keluaran Dana Desa Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
1www.jdih.kemenkeu.go.id
AK Desa = (0,015 x DD) I (0,1 x Jumlah Desa) Keterangan: AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa DD = pagu Dana Desa nasional Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
www.jdih.kemenkeu.go.id
AF Kab/Kota {(0, 10 x Y1) + (0,50 x Y2) + (0, 15 x Y3) + (0,25 X Y4)} X (0,28 X DD) Keterangan: AF Kab/Kota Y1 Y2 Y3 Y4 = Alokasi Formula kabupaten/kota setiap Daerah rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah kabupatenjkota terhadap total penduduk Desa nasional rasio angka kemiskinan Desa Uumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupatenjkota terhadap total penduduk miskin Desa nasional rasio luas wilayah Desa setiap Daerah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah Desa nasional rasio IKK Daerah kabupatenjkota terhadap total IKK Daerah kabupatenjkota yang memiliki Desa
Dalam hal data jumlah penduduk De sa, angka kemiskinan De sa, dan luas wilayah Des a se bagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa Pasal 14
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)