Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.010/2016
- Nomor
- 195/PMK.010/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
•
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN: PERATURAN . MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 ·
penghasilan ditanggung
www.jdih.kemenkeu.go.id · . Pasal 2
Pajak Penghasilan . ditanggung Pemedntah, Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal · . Pajak paling lambat pada tanggal 22 Desember 2016.
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang me.rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
. a. fotokopi Sur�t Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 pembetulannya;
www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 -
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pelaporan. dan pertanggungjawaban · Pajak Penghasilan. ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang hegara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksariakan oleh Direktorat Potensi Kepatuhari dan . . Penerfrnaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai · Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung · Pemerintah.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 20 16. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1943 '/ � I��INXA'. . ·O YUWONOr NIP rg' _J�f121997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK .010/2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH · ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016 A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NON POKOK YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR . NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2015 PDAM NO NAMA NPWP ta Gorontalo · 01.493. upang PDAM bupaten amekasa.n ember bupaten Cilacap adiun OJOnegoro .ianyar 01.43 ra.karta awang 01.4 bupaten Klungkung www.jdih.kemenkeu.go.id PDAM Kabupaten Bangkalan 01.535.175.2-644. 000 PDAM Kabupa,ten Purbalingga 01..245.062.3-529.000 1 PDAM Kabupaten Karangasem 01.413.29 9. 7 -:904.000 PDAM K.abupaten Blora . 01.55.8.003.8-514.000 PDAM Kabupaten Sukabumi 01.450.982.2-405.000 PDAM Kota Sibolga 01.135.214.3-126.000 PDAM Kota SaVi.ra.hlunto 01.268.630.9-203.000 PDAM Kota Salak· 01.482.179. 7 .. 203.000 PDAM Kabupaten Mamuju 01.595.291.4-814.000 PDAM Kabupaten Pasaman 01.488.006. 6-202. 000 PDAM Kabupaten Sragen 01.515.341.4-528.000 PDAM Kota Padang Panjang 01 ..266.966.9-202.000 PDAM .Kabupaten Mojakerto . 01.438. 739.3-602.000 www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK KOP SURAT WAJIB PAJAK : ....... (1)Nomor Perihal : Permohonan Pajak Penghasilari Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.XX/2016 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...... (2) di ......... (3) Sehubungan den:gan Pasal X ayat (X) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XX/PMK.XX/2016 tanggal XX tentang Pajak penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2016, dengan ini: Nama Wajib Pajak: ................... : .........................(4) NPWP : .-.......... _.................. � ..... .. ; .......(5) Alamat : · ..................... · ........._ ............... (6) mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari _ penghapusan piutang negara sesuai PMK Nomor XXX/PMK.XX/2016. l.Jntukkelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri:
.........., · · · · · · · · · · · · · · · · 2016 (7) Pengurus/Kuasa * ) , Nama Jelas..................(8) Tembusan : ·
9 . Diisi dengan narria Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar. www.jdih.kemenkeu.go.id C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH Nama Wajib Pajak NPWP ..................... ....... .. . ......... . .... (1) .............................................(2) Tahun Pajak 2015 No. Uraian I Pendapatan Us aha II Behan Us aha III Laba (Rugi) Usahe:t IV Pendapatan dari Luar Usaha
(6) 17) (8) (9)
(12) (13)
5 . Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) - (II);
www.jdih.kemenkeu.go.id
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)