( 1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. ( 2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ berdasarkan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksuC. pada ayat (1) kepada SKK Migas atau BPMA.
(3)SKK Migas atau BPMA menyampaikan laporan penerimaan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ dalam jangka waktu 7 (tujuh) ha:-i kerja 1'\.-- setelah rnenenrna laporan dari Pernerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerirnaan Negara Bukan Pajak, dengan ternbusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
8.Mengubah Larnpiran I, Larnpiran II, Larnpiran III, Larnpiran IV, dan Larnpiran V Peraturan Menteri Keuangan Nornor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pernbayaran Pajak Air Perrnukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni yang Dibayarkan oleh Pernerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 122) sehingga rnenjadi sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran I, Larnpiran II, Larnpiran III, Larnpiran IV, dan Larnpiran V yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini rnulai berlaku, pernrosesan tagihan dan penyarnpaian laporan pokok PAP, pokok PAT dan/ atau pokok PPJ dilaksanakan oleh BPMA untuk:
a.Kontrak Kerja Sarna yang wilayah kerja rninyak dan gas burni berlokasi di wilayah kewenangan BPMA, yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan SKK Migas; dan
b.Kontrak Kerja Sarna yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan BPMA.
2.Terhadap dokurnen tagihan pokok PAP, pokok PAT dan/atau pokok PPJ yang wilayah kerja rninyak dan gas burni berlokasi di wilayah kewenangan BPMA, yang telah disarnpaikan oleh SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran, dikernbalikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diajukan kernbali oleh Kepala BPMA kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan dalarn Peraturan Menteri ini.
3.Peraturan Menteri 1n1 rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini denggn penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 DI�EKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1822 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT BERITA ACARA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: .............................. (1) SeEuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Per:1erintah Pusat yang diatur dalmn Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nmnor ........ , yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama ............. (2) Jabatan .............(3) dalan1 hal ini bertindak untuk dan atas nmna ............. (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.Nama .............(5) Jabatan ............. (6) dalan1 hal 1n1 bertindak untuk dan atas nama .. ........ . .. (7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3.Nama ............. (8) Jabatan ............. (9) dalan1 hal 1n1 bertindak untuk dan atas narna ............. (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
De=:1gan ini rnenyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pernanfaatan air permukaan untuk periode ........... (11) sebagaimana yang terlampir dalarn Larnpiran Berita Acara Pemanfaatan Air Pennukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Be:-ita Acara ini clibuat 4 (en1pat) rangkap yang n1erupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pernanfaatan air pennukaan untuk kegiatan usaha hulu rninyak dan gas bun1i ke SKK Migas atau BPMA. Tanggal PIHAK KESATU ................ (12) PIHAK KEDUA . .. .. .... . ...... (13) ----------------------·--------- PIHAK KETIGA ................ (14) Nama Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka(5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (1 0) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Perhitungan Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air permukaan. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah Provinsi. Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang n1evvakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang n1ewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi. R3:KAPITULASI PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: ...................... (1) I. DATA SUBJEK PAJAK II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE
1.Kontraktor/Operator:...... (2) 1. Nama Objek Pajak :Air Permukaan
2.Alamat
3.NPWP : ...... (3) 2. Periode :...... (4) PEMAKAIAN RATA-RATA BULAN PERBULAN NO
(6)LOKASI KKKS I TAHUN
(7)TOTAL Tanggal PIHAK KESATU ................ (14) Nama
(8)RUMAH TANGGA INDUSTRI (M3) (M3)
(9)(10)
(12)(13) PIHAK KEDUA ................ (15) Nama : ...... (5) KETERANGAN
(11)PIHAK KETIGA ................ (16) Nama Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Perhitungan Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan lokasi pemanfaatan air permukaan. Diisi dengan nnc1an bulan dan tahun pemanfaatan a1r permukaan. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan informasi lain jika ada. Diisi dengan jumlah total pemanfaatan a1r pern1ukaan untuk rumah tangga. Diisi dengan jumlah total pernanfaatan a1r pern1ukaan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas pervvakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang n1evvakili Pemerintah Daerah. .·.:·t·_- ..... ,..,,... ;: MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT B�RITA ACARA PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: ...........................1) Sesuai dengan tata cara pe1nbayaran Pajak Air Pennukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor .... ..., yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama Jabatan
2.Nama Jabatan
3.Nama Jabatan ............. (2) ............. (3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nan1a .......... ... (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
............. (5) ............. (6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............. (7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ............. (8) ............. (9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nan1a ............. (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. De.::1gan ini 1nenyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pemanfaatan air tanah untuk periode ........... (11) sebagai1nana yang terlan1pir dalan1 Lan1piran Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Be::·ita Acara ini dibuat 4 (e1npat) rangkap yang 1nerupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ke SKK Migas atau BPMA. Tanggal PIHAK KESATU .. ................. (12) PIHAK KEDUA .. ... ...... ....... (13) PIHAK KETIGA . .. . .. .. ... .. .. .. . . (14) Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air tanah. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah. Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. I ! REKAPITULASI PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor:..................... (1) I. DATA SUBJEK PAJAK II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE
1.Kontraktor/Operator : ...... (2) 1. Nama Objek Pajak :Air Tanah
2.Alamat :. . . . .. (3) 2. Periode
3.NPWP : ...... (4) NO
(6)BULAN LOKASI KKKS I TAHUN
(7)(8) TOTAL Tanggal PIHAK KESATU .................. (14) Nama--- PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN RUMAH TANGGA INDUSTRI (M3) (M3)
(9)(10)
(12)(13) PIHAK KEDUA ................... (15) Nama : ...... (5) KETERANGAN
(11)PIHAK KETIGA .................... (16) Nama Argka (1) Argka (2) Argka (3) Argka (4) Argka (5) Argka (6) Acgka (7) Acgka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu I'v1inyak Dan Gas Bumi.
Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan lokasi pemanfaatan air tanah. Diisi dengan rincian bulan dan tahun penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan informasi lain jika ada. Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk rumah tangga. Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. . - :!. -. - .... �...._... :; MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT BERITA ACARA PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor : .............................. (1) Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Per3.turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ........, yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama ............. (2) Jabatan ............. (3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............. (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.Nama ............. (5) Jabatan ............. (6) dalam hal 1n1 bertindak untuk dan atas nama .............(7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3.Nama ............. (8) Jabatan ............. (9) dalam hal 1n1 bertindak untuk dan atas nama ............. (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah n1e�akukan perhitungan volume pemanfaatan listrik untuk periode ................ (11) sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan listrik untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi ke SKK Migas atau BPMA. Tanggal PIHAK KESATU ................ (12) PIHAK KEDUA ................ (13) PIHAK KETIGA ................ (14) Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (3) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan tenaga listrik. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah. Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. REKAPITULASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: ... ..... .............. (1) I. :JATA SUBJEK PAJAK II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE
1.Kontraktor/Operator:...... (2) 1. Nama Objek Pajak : Listrik
2.Alamat
3.NPWP BULAN N::J LOKASI KKKS I TAHUN
(6)(7) (8) TOTAL Tanggal PIHAK KESATU .... ..... . . . .... .. (15) Nama : ...... (3) 2. Periode : ...... (4) PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN RUMAH TANGGA INDUSTRI (KWH)
(9)
(13)(KWH)
(10)
(14)PIHAK KEDUA ... ...... . . .... . ... (16) Nama : ...... (5) BATAS DAYA
(11)KETERANGAN
(12)PIHAK KETIGA ....... . . .... ....... (17) Nama Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) An5ka (9) An5ka (10) Angka ( 11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) Angka (17) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi .
Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi . Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi . Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik. Diisi dengan nomor urut . Diisi dengan lokasi pemanfaatan tenaga listrik. Diisi dengan rincian bulan dan tahun pemanfaatan ter...aga listrik. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga . Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik. Diisi dengan keterangan bahwa sumber tenaga listrik dihasilkan sendiri atau berasal dari sumber lain. Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk kegiatan rumah tangga. Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang bervvenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT FORMAT SURAT TAGIHAN POKOK PAJAK AIR PERMUKAAN, POKOK PAJAK AIR TANAH, DAN POKOK PAJAK PENERANGAN JALAN Nom:::>r Lampiran Hal ............................................ (2) ........................ (1) Satu Berkas Kepada Yth.: Surat Tagihan Pokok............. (3) Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA Di ................ (4) Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Perera.ngan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Peoerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ........ , bersama ini kami kirimkan surat tagihan pokok ........... (3) dengan rincian sebagai berikut: N::>. Nama Wajib Periode Pajak Dasar Realisasi Tarif Pajak Pajak Pengenaan Pemanfaatan Pajak
(5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) Berkaitan hal sebagaimana di atas, pembayaran pajak dimaksud dapat ditransfer ke ....... )2) dengan Nomor Rekening ....... (13) pada ....... (14).
Sebagai kelengkapan permintaan pembayaran tersebut, bersama ini kami lampirkan:
1.Asli SPTPD dan/ atau SKPD berikut perhitungan pajak daerahnya;
2.Asli Berita Acara .......... (15) beserta lampiran;
3.Copy Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan;
4.Copy Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
5.Asli Surat Keterangan.
De1nikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. .............. (16) Nama Jelas Tembusan: Kepala Kantor SKK Migas Penvakilan ....... (17) Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) Angka (17) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan tanggal surat tagihan pajak daerah . Diisi dengan nomor surat tagihan pajak daerah . Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan) . Diisi dengan alamat SKK Migas Pusat atau BPMA . Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama Wajib Pajak (Kontraktor yang memanfaatkan air permukaan atau air tanah atau tenaga listrik). Diisi dengan periode pajak daerah. Diisi dengan nilai perolehan air permukaan atau nilai perolehan air tanah atau harga satuan listrik . Diisi dengan realisasi pemanfaatan a1r permukaan atau a1r tanah atau volume tenaga listrik . Diisi dengan tarif pajak daerah. Diisi dengan besaran pajak daerah terutang. Diisi dengan nama rekening kas daerah. Diisi dengan nomor rekening kas daerah. Diisi dengan nama Bank penerima . Diisi sesuai dengan judul Berita Acara . Diisi dengan jabatan dan nama terang Ke pala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Ke pala Daerah. Diisi dengan kantor SKK Migas perwakilan dimana Pemerintah Daerah berada . Dalam hal pengaJuan usulan tagihan Pemerintah Daerah ke pada BPMA tidak perlu dicantumkan tembusan . MENTERI KEUANGAN ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Nomor Lampiran Hal LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.OZ/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ............................................ (2) . ... ... ........... .... . . (1) Satu Berkas Kepada Yth.: Permintaan Pembayaran........ (3) Direktur Jenderal Anggaran Kernenterian Keuangan Di . . ........... ... (4) Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak ?er..erangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh ?e:c:1erintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ......... bersama ini kami sampaikan permintaan pembayaran ....... .... (3) dengan rincian sebagai berikut: 1'--o. Pemerintah Daerah (S) (6) Wajib Pajak
(7)Total Periode Pajak Pajak
(8)(9)
(10)SelurJ.h dokumen tersebut telah kami verifikasi sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor..... diantaranya:
1.Surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah telah memenuhi kelengkapan dokumen;
2.Secara kumulatif, jumlah tagihan pajak daerah yang diajukan telah sesuar dengan Berita Acara sebagai dasar dalam penetapan pajak.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. .............. (11) Nama Jelas Ternbusan: Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan. Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan tanggal surat permintaan pembayaran. Diisi dengan nomor surat permintaan pembayaran. Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan) Diisi dengan alamat Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan Pemerintah Daerah. Diisi dengan nama wajib pajak daerah. Diisi dengan periode pajak daerah. Diisi dengan jumlah pajak daerah terutang . Diisi dengan total jumlah pajak daerah terutang. Diisi dengan jabatan dan nama jelas Ke pala SKK Migas atau BPMA atau pejabat setingkat dibawahnya. .·:·:·.· ......· . ,. _ , :: MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Ke pala Biro Umum