DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.02/2017

Nomor: 195/PMK.02/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Badan Pengelola Migas Aceh, yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut). Besaran nilai perolehan air tanah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubemur mengenai nilai perolehan air tanah. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No.122) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri in

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
b.bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, pada saat terbentuknya Badan Pengelola Migas Aceh, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari perjanjian kontrak kerja sama bagi hasil minyak dan gas bumi antara satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kontraktor kontrak kerja sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh;
c.bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat ( 6) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, nilai perolehan air tanah ditetapkan dalam Peraturan BupatijWalikota dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah;
d.bahwa untuk melakukan penyesuaian ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak penerangan jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sehubungan dengan pengalihan semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari perjanjian kontrak kerja sama bagi hasil minyak dan gas bumi kepada Badan Pengelola Migas Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan ketentuan mengenai penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat; Mene:apkan

1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 ( satu) angka, yakni angka 1a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dirnaksud dengan:

1.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni yang selanjutnya disingkat SKK Migas adalah penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nornor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni. 1a. Badan Pengelola Migas Aceh, yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pernerintah yang dibentuk untuk rnelakukan pengelolaan dan pengendalian bersarna kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Burni yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh ( 0 s.d. 12 rnil laut).
2.Kontrak Kerja Sarna adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sarna lain dalarn kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih rnenguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kernakrnuran rakyat.
3.Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk rnelakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sarna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD prov1ns1 dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersarna Kepala Daerah.
5.Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat rnernaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak rnendapatkan irnbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi se;Jesar besarnya kemakmuran rakyat.
7.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
8.Air Permukaan adalah semua air yang terdapa-:. pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
9.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dar/atau pemanfaatan air tanah.
10.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12.Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2.Ketentuan ayat (3) dan ayat ( 4) Pasal 4 diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat ( 4) disisipkan 1 ( satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1) PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pajak kabupatenjkota.

(2)PAT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pengenaannya berdasarkan pada nilai perolehan air tanah.
(3)Besaran nilai perolehan dimaksud pada ayat Bupati/Walikota. a1r tanah sebagaimana
(2)ditetapkan oleh (3a) Besaran nilai perolehan a1r tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah. ( 4) Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan a1r tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) ditetapkan berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. ( 5) Tarif PAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupatenjkota.
(6)Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) dan realisasi pemanfaatan air tanah. ( 7) PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

3.Ketentuan ayat (3) dan ayat ( 4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

( 1) Kontraktor menyampaikan data realisasi volume pemanfaatan air permukaan, air tanah, dan tenaga listrik kepada Pemerintah Daerah setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

(2)Data realisasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghitung besaran pokok pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat ( 5).
(3)Data realisasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu divalidasi oleh SKK Migas atau BPMA bersama dengan Kontraktor dan Pemerintah Daerah. ( 4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak Kontraktor, Pemerintah Daerah, dan SKK Migas atau BPMA. ( 5) Jenis berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) terdiri atas:
1. a.Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2. b.Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. c.Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
(6)Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ( 7) Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesua1 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ( 8) Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Gubernur atau Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menyampaikan surat tagihan pokok PAP yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) secara tertulis kepada Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA.

(2)Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota menyampaikan surc.t tagihan pokok PAT danjatau pokok PPJ yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis kepada Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA.
(3)Surat tagihan pokok PAP dan pokok PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.asli berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 5) huruf a atau huruf b;
2. b.asli Surat Ketetapan Pajak Daerah;
3. c.Peraturan Daerah mengenai PAP atau PAT;
4. d.Peraturan Kepala Daerah mengena1 nilai perolehan air permukaan atau nilai perolehan air tanah; dan
5. e.Surat keterangan dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah yang menerangkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam huruf c dan huruf d masih berlaku. ( 4) Surat tagihan pokok PPJ sebagaioana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
6. a.asli berita acara sebagaimana cimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 5) huruf c;
7. b.asli Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
8. c.Peraturan Daerah mengenai PPJ;
9. d.Peraturan Kepala Daerah mengenai harga jual tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
10. e.Surat keterangan dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah yang menerangkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d masih berlaku.
(5)Surat tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( 4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Atas surat tagihan pokok PAP, pokok PAT dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SKK Migas atau BPMA melakukan proses verifikasi.
(2)Dalam rangka proses verifikasi tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), SKK Migas atau BPMA melakukan penelitian sebagai berikut:
1. a.kelengkapan dokumen tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat ( 4);
2. b.kesesuaian dokumen tagihan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5);
3. c.kesesuaian tarif dan dasar pengenaan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagai berikut: 1) tarif dan dasar pengenaan PAP sebagaimana diatur dalam Pasal 3; 2) tarif dan dasar pengenaan PAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4; dan 3) tarif dan dasar pengenaan PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 5; dan
4. d.kebenaran perhitungan atas besaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ terutang.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, terdapat salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, SKK Migas atau BPMA tidak dapat memproses lebih lanjut surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). ( 4) Dalam hal surat tagihan tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKK Migas atau BPMA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah.
(5)Terhadap surat tagihan yang tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat ( 4), dapat diajukan kembali oleh Kepala Daerah kepada SKK Migas atau BPMA setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA atau pejabat setingkat dibawahnya menerbitkan surat permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Anggaran yang dilengkapi dengan kertas kerja verifikasi yang digunakan dalam proses penelitian sebagaimana diatur pada ayat (2). ( 7) Pelaksanaan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) atau penyampa1an surat permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh SKK Migas atau BPMA dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). ( 8) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam rangka memproses permintaan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ yang disampaikan oleh SKK Migas atau BPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian sebagai berikut:
1. a.kesesuaian surat permintaan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8); dan
2. b.kelengkapan kertas kerja verifikasi perhitungan pokok PAP, pokok PAT, dan pokok PPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
(2)Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Direktorat J enderal Anggaran tidak dapat memproses lebih lanjut permintaan pembayaran.
(3)Dalam hal permintaan pembayaran tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA. ( 4) Terhadap permintaan pembayaran yang tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diajukan kernbali oleh Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(6)Pelaksanaan proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian surat pemberitahuan kepada Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penyampa1an surat permintaan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

( 1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. ( 2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ berdasarkan bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksuC. pada ayat (1) kepada SKK Migas atau BPMA.

(3)SKK Migas atau BPMA menyampaikan laporan penerimaan pembayaran pokok PAP atau pokok PAT atau pokok PPJ dalam jangka waktu 7 (tujuh) ha:-i kerja 1'\.-- setelah rnenenrna laporan dari Pernerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerirnaan Negara Bukan Pajak, dengan ternbusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

8.Mengubah Larnpiran I, Larnpiran II, Larnpiran III, Larnpiran IV, dan Larnpiran V Peraturan Menteri Keuangan Nornor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pernbayaran Pajak Air Perrnukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni yang Dibayarkan oleh Pernerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 122) sehingga rnenjadi sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran I, Larnpiran II, Larnpiran III, Larnpiran IV, dan Larnpiran V yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini rnulai berlaku, pernrosesan tagihan dan penyarnpaian laporan pokok PAP, pokok PAT dan/ atau pokok PPJ dilaksanakan oleh BPMA untuk:

a.Kontrak Kerja Sarna yang wilayah kerja rninyak dan gas burni berlokasi di wilayah kewenangan BPMA, yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan SKK Migas; dan
b.Kontrak Kerja Sarna yang ditandatangani oleh Kontraktor dengan BPMA.
1. 2.Terhadap dokurnen tagihan pokok PAP, pokok PAT dan/atau pokok PPJ yang wilayah kerja rninyak dan gas burni berlokasi di wilayah kewenangan BPMA, yang telah disarnpaikan oleh SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran, dikernbalikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan dapat diajukan kernbali oleh Kepala BPMA kepada Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan dalarn Peraturan Menteri ini.
2. 3.Peraturan Menteri 1n1 rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini denggn penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 DI�EKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1822 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT BERITA ACARA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: .............................. (1) SeEuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Per:1erintah Pusat yang diatur dalmn Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nmnor ........ , yang bertanda tangan di bawah ini:
3. 1.Nama ............. (2) Jabatan .............(3) dalan1 hal ini bertindak untuk dan atas nmna ............. (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
4. 2.Nama .............(5) Jabatan ............. (6) dalan1 hal 1n1 bertindak untuk dan atas nama .. ........ . .. (7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
5. 3.Nama ............. (8) Jabatan ............. (9) dalan1 hal 1n1 bertindak untuk dan atas narna ............. (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. De=:1gan ini rnenyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pernanfaatan air permukaan untuk periode ........... (11) sebagaimana yang terlampir dalarn Larnpiran Berita Acara Pemanfaatan Air Pennukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Be:-ita Acara ini clibuat 4 (en1pat) rangkap yang n1erupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pernanfaatan air pennukaan untuk kegiatan usaha hulu rninyak dan gas bun1i ke SKK Migas atau BPMA. Tanggal PIHAK KESATU ................ (12) PIHAK KEDUA . .. .. .... . ...... (13) ----------------------·--------- PIHAK KETIGA ................ (14) Nama Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka(5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (1 0) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Perhitungan Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air permukaan. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah Provinsi. Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang n1evvakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang n1ewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi. R3:KAPITULASI PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: ...................... (1) I. DATA SUBJEK PAJAK II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE
6. 1.Kontraktor/Operator:...... (2) 1. Nama Objek Pajak :Air Permukaan
7. 2.Alamat
8. 3.NPWP : ...... (3) 2. Periode :...... (4) PEMAKAIAN RATA-RATA BULAN PERBULAN NO

(6)LOKASI KKKS I TAHUN
(7)TOTAL Tanggal PIHAK KESATU ................ (14) Nama
(8)RUMAH TANGGA INDUSTRI (M3) (M3)
(9)(10)
(12)(13) PIHAK KEDUA ................ (15) Nama : ...... (5) KETERANGAN
(11)PIHAK KETIGA ................ (16) Nama Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Perhitungan Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan lokasi pemanfaatan air permukaan. Diisi dengan nnc1an bulan dan tahun pemanfaatan a1r permukaan. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan informasi lain jika ada. Diisi dengan jumlah total pemanfaatan a1r pern1ukaan untuk rumah tangga. Diisi dengan jumlah total pernanfaatan a1r pern1ukaan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas pervvakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang n1evvakili Pemerintah Daerah. .·.:·t·_- ..... ,..,,... ;: MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT B�RITA ACARA PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: ...........................1) Sesuai dengan tata cara pe1nbayaran Pajak Air Pennukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor .... ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama Jabatan
2.Nama Jabatan
3.Nama Jabatan ............. (2) ............. (3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nan1a .......... ... (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU . ............. (5) ............. (6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............. (7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. ............. (8) ............. (9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nan1a ............. (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. De.::1gan ini 1nenyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pemanfaatan air tanah untuk periode ........... (11) sebagai1nana yang terlan1pir dalan1 Lan1piran Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Be::·ita Acara ini dibuat 4 (e1npat) rangkap yang 1nerupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ke SKK Migas atau BPMA. Tanggal PIHAK KESATU .. ................. (12) PIHAK KEDUA .. ... ...... ....... (13) PIHAK KETIGA . .. . .. .. ... .. .. .. . . (14) Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air tanah. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah. Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. I ! REKAPITULASI PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor:..................... (1) I. DATA SUBJEK PAJAK II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE
1.Kontraktor/Operator : ...... (2) 1. Nama Objek Pajak :Air Tanah
2.Alamat :. . . . .. (3) 2. Periode
3.NPWP : ...... (4) NO

(6)BULAN LOKASI KKKS I TAHUN
(7)(8) TOTAL Tanggal PIHAK KESATU .................. (14) Nama--- PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN RUMAH TANGGA INDUSTRI (M3) (M3)
(9)(10)
(12)(13) PIHAK KEDUA ................... (15) Nama : ...... (5) KETERANGAN
(11)PIHAK KETIGA .................... (16) Nama Argka (1) Argka (2) Argka (3) Argka (4) Argka (5) Argka (6) Acgka (7) Acgka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu I'v1inyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan lokasi pemanfaatan air tanah. Diisi dengan rincian bulan dan tahun penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan informasi lain jika ada. Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk rumah tangga. Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. . - :!. -. - .... �...._... :; MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT BERITA ACARA PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor : .............................. (1) Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Per3.turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ........, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama ............. (2) Jabatan ............. (3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ............. (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.Nama ............. (5) Jabatan ............. (6) dalam hal 1n1 bertindak untuk dan atas nama .............(7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3.Nama ............. (8) Jabatan ............. (9) dalam hal 1n1 bertindak untuk dan atas nama ............. (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA. Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah n1e�akukan perhitungan volume pemanfaatan listrik untuk periode ................ (11) sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan listrik untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi ke SKK Migas atau BPMA. Tanggal PIHAK KESATU ................ (12) PIHAK KEDUA ................ (13) PIHAK KETIGA ................ (14) Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (3) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu. Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan tenaga listrik. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua. Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga. Diisi dengan nama Pemerintah Daerah. Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. REKAPITULASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI Nomor: ... ..... .............. (1) I. :JATA SUBJEK PAJAK II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE
1.Kontraktor/Operator:...... (2) 1. Nama Objek Pajak : Listrik
2.Alamat
3.NPWP BULAN N::J LOKASI KKKS I TAHUN

(6)(7) (8) TOTAL Tanggal PIHAK KESATU .... ..... . . . .... .. (15) Nama : ...... (3) 2. Periode : ...... (4) PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN RUMAH TANGGA INDUSTRI (KWH)
(9)
(13)(KWH)
(10)
(14)PIHAK KEDUA ... ...... . . .... . ... (16) Nama : ...... (5) BATAS DAYA
(11)KETERANGAN
(12)PIHAK KETIGA ....... . . .... ....... (17) Nama Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) An5ka (9) An5ka (10) Angka ( 11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) Angka (17) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi . Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi . Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi . Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik. Diisi dengan nomor urut . Diisi dengan lokasi pemanfaatan tenaga listrik. Diisi dengan rincian bulan dan tahun pemanfaatan ter...aga listrik. Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga . Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik. Diisi dengan keterangan bahwa sumber tenaga listrik dihasilkan sendiri atau berasal dari sumber lain. Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk kegiatan rumah tangga. Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang bervvenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA. Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.02/20 17 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT FORMAT SURAT TAGIHAN POKOK PAJAK AIR PERMUKAAN, POKOK PAJAK AIR TANAH, DAN POKOK PAJAK PENERANGAN JALAN Nom:::>r Lampiran Hal ............................................ (2) ........................ (1) Satu Berkas Kepada Yth.: Surat Tagihan Pokok............. (3) Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA Di ................ (4) Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Perera.ngan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Peoerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ........ , bersama ini kami kirimkan surat tagihan pokok ........... (3) dengan rincian sebagai berikut: N::>. Nama Wajib Periode Pajak Dasar Realisasi Tarif Pajak Pajak Pengenaan Pemanfaatan Pajak
(5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) Berkaitan hal sebagaimana di atas, pembayaran pajak dimaksud dapat ditransfer ke ....... )2) dengan Nomor Rekening ....... (13) pada ....... (14). Sebagai kelengkapan permintaan pembayaran tersebut, bersama ini kami lampirkan:

1.Asli SPTPD dan/ atau SKPD berikut perhitungan pajak daerahnya;
2.Asli Berita Acara .......... (15) beserta lampiran;
3.Copy Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan;
4.Copy Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
5.Asli Surat Keterangan. De1nikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. .............. (16) Nama Jelas Tembusan: Kepala Kantor SKK Migas Penvakilan ....... (17) Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) Angka (12) Angka (13) Angka (14) Angka (15) Angka (16) Angka (17) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan tanggal surat tagihan pajak daerah . Diisi dengan nomor surat tagihan pajak daerah . Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan) . Diisi dengan alamat SKK Migas Pusat atau BPMA . Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama Wajib Pajak (Kontraktor yang memanfaatkan air permukaan atau air tanah atau tenaga listrik). Diisi dengan periode pajak daerah. Diisi dengan nilai perolehan air permukaan atau nilai perolehan air tanah atau harga satuan listrik . Diisi dengan realisasi pemanfaatan a1r permukaan atau a1r tanah atau volume tenaga listrik . Diisi dengan tarif pajak daerah. Diisi dengan besaran pajak daerah terutang. Diisi dengan nama rekening kas daerah. Diisi dengan nomor rekening kas daerah. Diisi dengan nama Bank penerima . Diisi sesuai dengan judul Berita Acara . Diisi dengan jabatan dan nama terang Ke pala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Ke pala Daerah. Diisi dengan kantor SKK Migas perwakilan dimana Pemerintah Daerah berada . Dalam hal pengaJuan usulan tagihan Pemerintah Daerah ke pada BPMA tidak perlu dicantumkan tembusan . MENTERI KEUANGAN ttd . SRI MULYANI INDRAWATI Nomor Lampiran Hal LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195/PMK.OZ/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ............................................ (2) . ... ... ........... .... . . (1) Satu Berkas Kepada Yth.: Permintaan Pembayaran........ (3) Direktur Jenderal Anggaran Kernenterian Keuangan Di . . ........... ... (4) Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak ?er..erangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh ?e:c:1erintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor ......... bersama ini kami sampaikan permintaan pembayaran ....... .... (3) dengan rincian sebagai berikut: 1'--o. Pemerintah Daerah (S) (6) Wajib Pajak

(7)Total Periode Pajak Pajak
(8)(9)
(10)SelurJ.h dokumen tersebut telah kami verifikasi sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor..... diantaranya:

1.Surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah telah memenuhi kelengkapan dokumen;
2.Secara kumulatif, jumlah tagihan pajak daerah yang diajukan telah sesuar dengan Berita Acara sebagai dasar dalam penetapan pajak. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. .............. (11) Nama Jelas Ternbusan: Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan. Angka (1) Angka (2) Angka (3) Angka (4) Angka (5) Angka (6) Angka (7) Angka (8) Angka (9) Angka (10) Angka (11) PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan tanggal surat permintaan pembayaran. Diisi dengan nomor surat permintaan pembayaran. Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan) Diisi dengan alamat Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan Pemerintah Daerah. Diisi dengan nama wajib pajak daerah. Diisi dengan periode pajak daerah. Diisi dengan jumlah pajak daerah terutang . Diisi dengan total jumlah pajak daerah terutang. Diisi dengan jabatan dan nama jelas Ke pala SKK Migas atau BPMA atau pejabat setingkat dibawahnya. .·:·:·.· ......· . ,. _ , :: MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Ke pala Biro Umum

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.02/2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2016