Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2016
- Nomor
- 9/PMK.02/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
t www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan J alan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan GasBumiYang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat;
5173) ;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG ·TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK AIR PERMUKAAN, PAJ AK AIR TANAH, DAN PAJ AK PENERANGAN J ALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT. BABI KETENTUANUMUM
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
t www.jdih.kemenkeu.go.id
BABII J ENIS PAJ AK YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT Pasal 2 J enis Pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah terdiri atas:
( 5)
Besaran pokok PAP yang teru tang dihitu ng dengan cara mengalikan dasar pengenaan paj ak sebagaimanat www.jdih.kemenkeu.go.id - 6' - dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) dan realisasi pemanfaatan air permukaan.
( 5) Tarif PAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
( 5) Besaran pokok PPJ yang terutang dih itung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimmia dimaksud pada ayat (2) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan realisasi volume pemanfaatan tenaga listrik. · ( 6) PPJ yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. BABIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK Bagian Kesatu Penagihan Pasal 6
( 5) J enis berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
( 6) Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
( 8) Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
. 'f/ www.jdih.kemenkeu.go.id digunakan oleh Kepala Daerah untuk . menghitung besaran pokok PPJ yang terutang.
( 2) Bupati/Walikota atau· Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota menyampaikan surat tagihan pokok PAT dan/atau pokok PPJ yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 2) dan ayat (3) secara tertulis kepada Kepala SKK Migas.
( 5) Surat tagihan pokok PAP, pokok PAT, clan pokok PPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clan ayat ( 4) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1), SKK Migas melakukan penelitian sebagai berikut:
1) tarif dan dasar pengenaan PAP sebagaimana diatur dalam Pasal 3; 2) tarif dan dasar pengenaan PAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4; dan 3) tarif dan dasar pengenaan PPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
r www.jdih.kemenkeu.go.id
( 5) Terhaclap surat tagihan yang ticlak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) clan ayat ( 4) , clapat cliajukan kembali oleh Kepala Daerah kepacla SKK Migas setelah memenuhi ketentuan sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) . ( 6) Dalam hal verifikasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) telah memenuhi persyaratan, Kepala SKK Migas atau pejabat setingkat clibawahnya menerbitkan surat permintaan pembayaran kepacla Direktur Jenderal Anggaran yang clilengkapi clengan kertas ke1j a verifikasi yang cligunakan dalam proses penelitian sebagaimana cliatur pacla ayat (2) ;
Bagian Keclua Pembayaran
(1). Dalam rangka memproses permintaan pembayaran pokok PAP, pokok PAT, clan pokok PPJ yang disampaikan oleh t www.jdih.kemenkeu.go.id SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelitian sebagai berikut:
( 4) Terhadap permintaan pembayaran yang tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dan ayat (3), dapat diajukan kembali oleh Kepala SKK Migas kepada Direktur Jenderal Anggaran setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) . ( 5) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
kepada surat Direktur permintaan Jenderal
( 4) Bank Indonesia menyampaikan advis clan rekening koran atas Rekening Minyak dan Gas Bumi untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepacla Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Membuka PDF…