Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2015
- Nomor
- 197/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dan/ atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
4999);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN / ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
a) SKP yang diajukan permohonan; atau b) SKP yang berkaitan dengan STP, adalah SKPKB atau SKPKBT; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam hal setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terhadap:
Administrasi www.jdih.kemenkeu.go.id
Dokumen berupa:
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015 MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS I MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1645 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197 / PMK.03 / 2015 TENTANG PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: Nomor ..............................................(1) ..............................................(3) ............................ (2) Lampiran Hal Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Atas SKP/SKP PBB/STP*) yang terbit tahun 2015 Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP .......................................... (4) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama ...................................................... (5) NPWP ................................................... ... (6) Jabatan ......... ....... ...................................... (7) Alamat ................................... ................. .. (8) Nomor Telepon ...................................................... (9) Bertindak selaku D Wajib Pajak D wakil dari Wajib Pajak Nama NPWP NOP Alamat ...................................................... (10) ...................................................... (11) ...................................................... (12) ............................................. ......... (13) www.jdih.kemenkeu.go.id bersama ini mengajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi menjadi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Sanksi Administrasi yang tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*): Nomor tanggal .................................................... (14) .................................................... (15), berdasarkan pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB*) yang dilakukan oleh .................. (16). SKP/SKP PBB/STP*) tersebut tidak pernah kami ajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/telah kami ajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi clan terhadap permohonan tersebut telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ... (17) Tanggal ... (18)*). Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: No. Jenis Dokumen Set/Lembar 1 Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak tidak akan ... lembar melakukan upaya hukum perpajakan atas SKP/SKP PBB/STP*)(l 9) 2 Surat pernyataan bahwa: ... lembar
disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak clan bukan karena kesalahan Wajib Pajak (20)
Wajib Pajak/wakil*) ..................................... (21) Keterangan: Beri tanda X pada D yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat objek PBB diadministrasikan. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Diisi dengan nama Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (10) tidak perlu diisi. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (11) tidak perlu diisi. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (12) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (13) tidak perlu diisi. Diisi dengan nomor SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi. Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan permohonan pengurangan Sanksi Administrasi. Diisi dengan unit yang melakukan pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB. Diisi dengan nomor surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebelumnya. Diisi dengan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebelumnya. Surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak sesuai dengan contoh format sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Menteri lnl. Surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak sesuai dengan contoh format sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Menteri lnl. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (21) *) Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5). Coret yang tidak perlu. www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM PERPAJAKAN ATAS SKP/SKP PBB/STP: SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM PERPAJAKAN ATAS SKP/SKP PBB/STP*) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP Jabatan Alamat Nomor Telepon Bertindak selaku ...................................................... (1) ...................................................... (2) ...................................................... (3) ...................................................... (4) ...................................................... (5) D Wajib Pajak D Wakil dari Wajib Pajak Nama NPWP NOP Alamat ...................................................... (6) ................ ...................................... (7) ............................................. ......... (8) ...................................................... (9) Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Sanksi Administrasi: Nomor ...................................................... (10) Tanggal ...................................................... (11), dengan m1 kami menyatakan bahwa terhadap produk hukum hasil pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB*) yang dilakukan oleh ... (12) berupa:
www.jdih.kemenkeu.go.id
No Ketetapan Pajak Tanggal terbit SKP/SKP PBB/STP*)
Atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak sebagaimana tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*) sebesar Rp...... (16) telah kami lunasi dengan pembayaran pajak yang kami lakukan pada tanggal. ...... (17) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ....... (18). Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kami mengajukan upaya hukum perpajakan atas:
dan/atau
www.jdih.kemenkeu.go.id Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya . .................... ' .................. ...... (19) Wajib Pajak/wakil*) Materai Rp6.000,00 .............................. (20) Keterangan: Beri tanda X pada D yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN UPAYA HUKUM PERPAJAKAN ATAS SKP/SKP PBB/STP Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nama Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (6) tidak perlu diisi. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (8) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (9) tidak perlu diisi. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nama KPP penerbit SKP/SKP PBB/STP*). www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (13) Diisi dengan SKP/SKP PBB/STP*) yang Sanksi Administrasinya dimohonkan pengurangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak Yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, Atau Penelitian Pajak Bumi Dan Bangunan. Nomor (14) Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/SKP PBB/STP*). Nomor (15) Diisi dengan besarnya Sanksi Administrasi dalam SKP/SKP PBB/STP*). Nomor (16) Diisi dengan besarnya kekurangan pembayaran pokok pajak/ pokok PBB atau selisih pokok PBB*) yang tercantum dalam produk hukum SKP/SKP PBB/STP*) Nomor (17) Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak. Nomor (18) Diisi dengan NTPN atas pelunasan kekurangan pembayaran pokok pajak/pokok PBB atau selisih pokok PBB*) yang dilakukan Wajib Pajak. Nomor (19) Nomor (20) *) Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi/wakil Wajib Pajak badan di atas meterai. Coret yang tidak perlu. www.jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA KOREKSI HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN PBB DISEBABKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA: SURAT PERNYATAAN BAHWA KOREKSI HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN PBB DISEBABKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama . ..... . ... . . ... . .. . ... . . ....... . . ... . . . . .... ... . .. . . .. (1) NPWP ...... . . . .... ... ...... . ........ . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . (2) Jabatan ..... . . ... . . . . . . ... . . . . . ... . ... . . . . .. ... . . ..... . . . . . . . (3) Alamat ............ . ... . ....... . . ......... . ...... . ......... . . (4) Nomor Telepon ... . . . . . ... . . ......... . . .. . . . . .... .... . ...... . . . .. . . . . (5) Bertindak selaku : D Wajib Pajak D Wakil dari Wajib Pajak Nama NPWP NOP Alamat ...................................................... (6) . ...... ..... . .. . . . .... . ..... . . . . . . . .... . . ... . ..... . ... (7) .. . . . . . . . . . ....... . . .. . . ..... . . . ...................... (8) .... ....... ... . ... .... .... . ... .... .... . . . . . .. . . ... . . . . (9) Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Sanksi Administrasi: Nomor : . . ... . ... . ........ ... ..... . .... . ...... ... . ...... . . . . .. (10) Tanggal : .... ......... ......... . . . ..... . ..... . ... . ... ..... ..... (11), dengan ini kami menyatakan bahwa:
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. ...................., ........................ (20) Wajib Pajak/wakil*) Materai Rp6.000,00 .............................. (21) Keterangan: Beri tanda X pada D yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BAHWA KOREKSI HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI ATAU DATA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN PBB DISEBABKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nama Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (6) tidak perlu diisi. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (8) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (9) tidak perlu diisi. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) *) Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nomor SKP/STP*) yang diajukan pengurangan Sanksi Administrasi. Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/STP*). Diisi dengan besarnya kekurangan pembayaran pokok pajak dalam SKP/STP*). Diisi dengan besarnya Sanksi Administrasi dalam SKP/STP*). Diisi dengan nomor SKP PBB yang diajukan pengurangan Sanksi Administrasi. Diisi dengan tanggal penerbitan SKP PBB. Diisi dengan besarnya pokok PBB atau selisih pokok PBB. Diisi dengan besarnya Sanksi Administrasi dalam SKP PBB. Diisi dengan nama kota/ternpat dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi/wakil Wajib Pajak badan di atas meterai. Coret yang tidak perlu. www.jdih.kemenkeu.go.id D. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: Nomor Sifat Lampiran Hal KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................................... (1) S-................................ (2) ................................... (4) ................................... (5) .............................. (3) Pengembalian Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Yth................................. . . . . . .. ... . .. ...... ... . . .. . .. . . ... .. .. (6) Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..................... (?) tanggal ................. (8) yang diterima tanggal .................. ... (9) hal Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKP/SKP PBB/STP*) nomor.................... (10) tanggal .................... (11) yang diterbitkan terkait dengan hasil pemeriksaan/verifikasi/Penelitian PBB*), dengan ini disampaikan bahwa:
www.jdih.kemenkeu.go.id D masih dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015. D tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2015. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. Tembusan:
Beri tanda X pada D yang sesuai. a.n. DIREKTUR PAJAK JENDERAL ............. ......... .. .. .... ....... (15) NIP .............................. (16) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Nomor (1) Diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan. Contoh: Kantor Wilayah DJP Banten Nomor (2) Diisi dengan nomor surat. Nomor (3) Diisi dengan tanggal surat. Nomor (4) Diisi dengan sifat surat. Nomor (5) Diisi dengan jumlah lampiran. Nomor (6) Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Nomor (7) Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (9) Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak. Nomor (10) Diisi dengan nomor SKP/SKP PBB/STP*). Nomor (11) Diisi dengan tanggal penerbitan SKP/SKP PBB/STP*). Nomor (12) Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Terkait. Nomor (13) Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. Nomor (14) Diisi dengan memberi tanda X pada kotak yang sesuai. Nomor (15) Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan. Nomor (16) Nomor (17) *) Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan/tempat objek pajak diadministrasikan*). Contoh: Kepala KPP Pratama Serpong. Coret yang tidak perlu. www.jdih.kemenkeu.go.id E. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- .......................... (1) TENTANG PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/SURAT TAGIHAN PAJAK*) Menimbang KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK/SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG DITERBITKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN, VERIFIKASI, ATAU PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. www.jdih.kemenkeu.go.id PERTAMA
Nama NPWP NOP Alamat ...... ........... .......... (19) ........................... (20) ........................... (21) ........................... (22). dengan perincian sebagai berikut: (23) Uraian Semula Dikurangkan Menjadi (Rp)/(USD)*) (Rp)/(USD)*) (Rp) I (USD)*) Pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*) Sanksi Administrasi:
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menenma surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak. Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen. Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen. Diisi dengan nomor SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan permohonan. Diisi dengan tanggal SKP/SKP PBB/STP*) yang diajukan permohonan. Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi. Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi. Diisi dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi diajukan atas SKP PBB. Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) - 3 8 - Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Waj ib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Dalam hal permohonan pengurangan Sanksi Administrasi tidak diajukan atas SKP PBB, Nomor (21) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*). Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, clan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi sebesar 50% (lima . puluh persen). Khusus terhadap permohonan yang kedua maka kolom dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak diubah menjadi: Uraian Semula Dikurangkan Dikurangkan Menjadi (Rp) / (USD)* (Pertama) (Kedua) (Rp) / (USD)*) ) (Rp) / (USD)*) (Rp) / (USD)*) Pajak yang tidak/ kurang dibayar / Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*) Sanksi Administrasi: 1 . Bunga Pas al 1 3 ayat (2) UU KUP 2 . Kenaikan Pasal 1 3 ayat
Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam SKP/SKP PBB/STP*) serta jumlah Sanksi Administrasi yang telah dikurangkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKP/SKP PBB/STP*) karena Permohonan Wajib Pajak yang telah diterbitkan terhadap Wajib Pajak sebelumnya. Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan dalam surat keputusan. Diisi dengan jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar/Pokok PBB atau Selisih Pokok PBB*), Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan Sanksi Administrasi sebesar 50% (lima puluh persen). Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak. Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan. Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (27) Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh. Nqmor (28) Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan. *) Coret yang tidak perlu . Keterangan: Surat keputusan dibuat / dicetak dalam 4 (em pat) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut : lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak; lembar ke-2 : untuk Kepala KPP penerbit SKP/ SKP PBB/ STP*) ; lembar ke- 3 : untuk unit kantor penerbit surat keputusan; lembar ke-4 : untuk Direktur Jenderal Pajak . GIARTO NIP 1 95904'Q 0f:Jr..-_v -n........ MENTERI KEUANGAN tt d . BAMBANG P.S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…