DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.06/2019

Nomor: 197/PMK.06/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendapatkan anggota Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi tinggi, memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan .pemberian nasihat, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.bahwa Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau pemegang saham berwenang untuk mengatur mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk beberapa Perusahaan Perseroan (Persero) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 651); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTER! KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2.Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
5.Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6.Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kernen terian Keuangan yang lingku p tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan.
8.Dewan Komi saris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum danjatau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Persero.
10.Penilaian Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Persero.
11.Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian akhir dalam proses Penilaian Kelayakan dan Kepatutan yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri.
12.Tim Pertimbangan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut TPKOMWAS adalah tim yang melaksanakan seleksi terbatas dan menyusun rekomendasi untuk pejabat internal Kementerian Keuangan yang akan ditugaskan sebagai Dewan Komi saris pad a Badan U saha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.
13.Bakal Calon adalah nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan untuk dilakukan penilaian akhir oleh Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan.
14.Calon Anggota Dewan Komisaris adalah Bakal Calon yang telah mengikuti Penilaian Kelayakan dan Kepatutan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Persero.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Persero.
(3)Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Pasal 3

(1)Menteri selaku RUPS memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan pada pnnsip- prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. www.jdih.kemenkeu.go.id
(1)Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi Persero.
(2)Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, kedudukan Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan bertindak secara kolektif berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
(3)Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah seorang anggota Dewan Komisaris:
1. a.diangkat sebagai komisaris utama; dan/ atau
2. b.diangkat sebagai komisaris independen, dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
(4)Komi saris independen se bagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b, diwajibkan keberadaannya bagi Persero yang menerbitkan efek di bursa efek.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

(1)Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tah un.
(2)Masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lain oleh RUPS.
(3)Anggota Dewan Komisaris yang telah menduduki masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. X www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.syarat umum;
2. b.syarat khusus; dan
3. c.syarat lain.

Pasal 7

(1)Syarat umum menjadi anggota Dewan Komisaris yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
1. a.dinyatakan pailit;
2. b.menjadi anggota Direksi Komisaris/Dewan Pengawas, bersalah menyebabkan suatu a tau Dewan yang dinyatakan BUMN dan/ a tau perusahaan dinyatakan pailit; atau
3. c.dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
(2)Syarat khusus menjadi anggota Dewan Komisaris, yaitu:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki integritas dan moral yang baik;
3. c.memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
4. d.memahami masalah-masalah manajemen Persero yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero; dan
6. f.dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
(3)Syarat lain menjadi anggota Dewan Komisaris, yaitu:
1. a.bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.bukan kepalajwakil kepala daerah dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepalajwakil kepala daerah;
3. c.telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan, paling kurang 1 (satu) tahun;
4. d.tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan terse but jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris; atau
5. e.tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
(4)Dalam hal orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pada suatu instansi Pemerintah, harus didukung persyaratan berupa surat usulan dari p1mpman Instansi Pemerintah yang bersangku tan.
(5)Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan yang paling sedikit memuat kriteria sesuai dengan format yang tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Orang perseorangan yang merupakan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat paling banyak pada 2 (dua) jabatan anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang berbeda. \~ www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

Untuk pemenuhan syarat khusus dan syarat lain untuk menjadi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Bakal Calon membuat pernyataan tertulis sesuai dengan format yang tercantum dalam Huruf B dan Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

a.penjaringan orang perseorangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan
b.penilaian akhir oleh Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan.

(2)Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mendapatkan Bakal Calon.
(3)Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Bakal Calon untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 10

(1)Berdasarkan Peraturan Menteri m1, dibentuk Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan yang keanggotaannya terdiri atas:
1. a.Wakil Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
3. c.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Anggota. v www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan memiliki tugas:
1. a.melakukan seleksi untuk memperoleh paling sedikit 1 (satu) calon untuk setiap posisi komisaris atau komisaris utama dan paling sedikit 2 (dua) calon untuk posisi komisaris independen; dan
2. b.melakukan penilaian kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penJanngan orang perseorangan untuk menjadi Bakal Calon dari berbagai sumber, yang di antaranya berdasarkan informasi dari komisaris utama.
(2)Komisaris utama wajib menyampaikan informasi terkait anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RUPS melalui Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 12

Orang perseorangan yang dilakukan penJanngan untuk menjadi Bakal Calon dapat berasal dari:

a.mantan Direksi BUMN;
b.Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
c.pejabat struktural Pemerintah;
d.pejabat fungsional Pemerintah; atau
e.orang perseorangan lain yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Dewan Komisaris. L www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 13

(1)Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a harus memperhatikan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Bakal Calon Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Kementerian Keuangan, ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri sesuai rekomendasi TPKOMWAS.

Pasal 14

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan daftar Bakal Calon hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan.
(2)Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Paragraf Kedua Penilaian Akhir

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendapatkan anggota Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi tinggi, memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan .pemberian nasihat, serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
b.bahwa Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham atau pemegang saham berwenang untuk mengatur mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk beberapa Perusahaan Perseroan (Persero) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 651); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTER! KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2.Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
3.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
5.Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
6.Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kernen terian Keuangan yang lingku p tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan. www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara dipisahkan.
8.Dewan Komi saris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan secara umum danjatau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ Persero yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero untuk kepentingan Persero, sesuai maksud dan tujuan Persero serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Persero.
10.Penilaian Kelayakan dan Kepatutan adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Persero.
11.Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian akhir dalam proses Penilaian Kelayakan dan Kepatutan yang keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri.
12.Tim Pertimbangan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut TPKOMWAS adalah tim yang melaksanakan seleksi terbatas dan menyusun rekomendasi untuk pejabat internal Kementerian Keuangan yang akan ditugaskan sebagai Dewan Komi saris pad a Badan U saha Milik Negara dan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.
13.Bakal Calon adalah nama-nama yang diperoleh melalui proses penjaringan untuk dilakukan penilaian akhir oleh Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan.
14.Calon Anggota Dewan Komisaris adalah Bakal Calon yang telah mengikuti Penilaian Kelayakan dan Kepatutan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Persero.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Persero.
(3)Peraturan Menteri ini berlaku bagi Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Negara

Pasal 3

(1)Menteri selaku RUPS memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.
(2)Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal.
(3)Direktur Jenderal bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan pada pnnsip- prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik. www.jdih.kemenkeu.go.id
(1)Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi Persero.
(2)Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, kedudukan Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan bertindak secara kolektif berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
(3)Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah seorang anggota Dewan Komisaris:
1. a.diangkat sebagai komisaris utama; dan/ atau
2. b.diangkat sebagai komisaris independen, dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
(4)Komi saris independen se bagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b, diwajibkan keberadaannya bagi Persero yang menerbitkan efek di bursa efek.

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

(1)Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan selama 5 (lima) tah un.
(2)Masa jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lain oleh RUPS.
(3)Anggota Dewan Komisaris yang telah menduduki masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masajabatan. X www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.syarat umum;
2. b.syarat khusus; dan
3. c.syarat lain.

Pasal 7

(1)Syarat umum menjadi anggota Dewan Komisaris yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
1. a.dinyatakan pailit;
2. b.menjadi anggota Direksi Komisaris/Dewan Pengawas, bersalah menyebabkan suatu a tau Dewan yang dinyatakan BUMN dan/ a tau perusahaan dinyatakan pailit; atau
3. c.dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
(2)Syarat khusus menjadi anggota Dewan Komisaris, yaitu:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki integritas dan moral yang baik;
3. c.memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
4. d.memahami masalah-masalah manajemen Persero yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero; dan
6. f.dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
(3)Syarat lain menjadi anggota Dewan Komisaris, yaitu:
1. a.bukan anggota partai politik, pengurus partai politik, anggota legislatif dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.bukan kepalajwakil kepala daerah dan/ atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepalajwakil kepala daerah;
3. c.telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Persero yang bersangkutan, paling kurang 1 (satu) tahun;
4. d.tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan terse but jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris; atau
5. e.tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada Persero yang bersangkutan selama 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
(4)Dalam hal orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pada suatu instansi Pemerintah, harus didukung persyaratan berupa surat usulan dari p1mpman Instansi Pemerintah yang bersangku tan.
(5)Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan hasil penilaian kelayakan dan kepatutan yang paling sedikit memuat kriteria sesuai dengan format yang tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6)Orang perseorangan yang merupakan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat paling banyak pada 2 (dua) jabatan anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang berbeda. \~ www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

a.penjaringan orang perseorangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan
b.penilaian akhir oleh Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan.

(2)Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mendapatkan Bakal Calon.
(3)Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Bakal Calon untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 10

(1)Berdasarkan Peraturan Menteri m1, dibentuk Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan yang keanggotaannya terdiri atas:
1. a.Wakil Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. b.Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
3. c.Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sebagai Anggota. v www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan memiliki tugas:
1. a.melakukan seleksi untuk memperoleh paling sedikit 1 (satu) calon untuk setiap posisi komisaris atau komisaris utama dan paling sedikit 2 (dua) calon untuk posisi komisaris independen; dan
2. b.melakukan penilaian kelayakan dan kepatutan Calon Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 11

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan penJanngan orang perseorangan untuk menjadi Bakal Calon dari berbagai sumber, yang di antaranya berdasarkan informasi dari komisaris utama.
(2)Komisaris utama wajib menyampaikan informasi terkait anggota Dewan Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada RUPS melalui Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 12

Orang perseorangan yang dilakukan penJanngan untuk menjadi Bakal Calon dapat berasal dari:

a.mantan Direksi BUMN;
b.Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
c.pejabat struktural Pemerintah;
d.pejabat fungsional Pemerintah; atau
e.orang perseorangan lain yang dianggap cakap untuk menjadi anggota Dewan Komisaris. L www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 13

(1)Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a harus memperhatikan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Bakal Calon Dewan Komisaris yang berasal dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Kementerian Keuangan, ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri sesuai rekomendasi TPKOMWAS.

Pasal 14

(1)Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan daftar Bakal Calon hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Tim Penilaian Kelayakan dan Kepatutan.
(2)Daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Bakal Calon se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Paragraf Kedua Penilaian Akhir

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.06/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003