Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.07/2020
- Nomor
- 197/PMK.07/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
155);
1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK. www.jdih.kemenkeu.go.id PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07 /2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101) diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
f www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
22a. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. f www.jdih.kemenkeu.go.id 22b. Dana Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 22c. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pekarangan pangan lestari.
anggaran
( 1) DAK Nonfisik terdiri atas:
C. Dana Tamsil Guru PNSD;
J. Dana PK2UKM;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Kementerian/lembaga menyampaikan perkiraan kebutuhan pendanaan masing-masing DAK Nonfisik kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lam bat bulan J anuari, dengan ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
(la) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f merupakan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
f www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id (la) Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
fwww.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 lA
lB
Pasal l lC
f www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
J. Dana PK2UKM menurut provinsi, kabupaten, dan kota;
( 1) Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Dana BOS Reguler kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
(2), penyaluran Dana BOS Reguler tidak dapat dilakukan.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Penyaluran Dana BOS Afirmasi dan/ atau Dana BOS Kinerja dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan April.
Membuka PDF…